Bappeda Ajak Stakeholders Identifikasi Potensi Resiko Pembangunan SPALD-T di Kota Pontianak

PONTIANAK – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun strategi Kampanye Publik untuk pelaksanaan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP). Program CISP sendiri nantinya akan fokus membangun sarana dan prasarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di dua titik di Kota Pontianak. Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu menuturkan, pihaknya melibatkan berbagai pihak lintas sektoral dalam diskusi kali ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi resiko yang muncul dalam implementasi program ini nantinya.

“Agenda ini dalam rangka untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder, maka kegiatan untuk program sanitasi ini perlu kita komunikasikan, perlu kita sosialisasikan dengan masyarakat. Pada tahap ini, baru tahap awal. Untuk mengetahui kira-kira potensi-potensi resiko apa yang akan terjadi. Kemudian dari faktor-faktor resiko tadi, akan kita buat strateginya bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk komunikasi sendiri belum dilakukan,” ucap Sidig pasca agenda FGD di Ruang Aula Rohana Muthalib, Kantor Bappeda Kota Pontianak, Jumat (31/5/2024).
  
Sidig menambahkan, FGD kali ini merupakan tahap awal dalam penyusunan strategi Kampanye Publik nantinya. Dengan mengidentifikasi potensi resiko yang terjadi, berbagai kemungkinan bisa dicari alternatif solusi untuk mengatasinya. Dengan demikian, harapannya strategi Kampanye Publik ke masyarakat nantinya dapat berhasil dan dapat meraih dukungan dari seluruh pihak demi berjalannya pelaksanaan program ini.

“Tahap ini baru mengidentifikasi resiko-resikonya. Contohnya misalnya kemungkinan jalan akan macet. Nanti bagaimana kita akan memberitahukan ke masyarakat, sektor mana yang akan terlibat. Kemudian misalnya terkait masyarakat yang terdampak, bagaimana cara mengatasinya. Ini memang belum sampai di teknis pelaksanaan di lapangan. Kita baru di tahap wawancara untuk mengetahui potensi resiko atau mengidentifikasi kemungkinan yang akan terjadi pada tahap pra konstruksi, saat konstruksi. Ujung dari ini adalah dukungan dari masyarakat terhadap program sanitasi, jadi tidak hanya proyek, tapi program sanitasi,” jelasnya. 

Untuk mengidentifikasi potensi resiko tersebut, Bappeda Kota Pontianak mengundang berbagai pemangku kepentingan yang kiranya dapat memberikan masukan dan saran terkait hal tersebut. Sidig Handanu menerangkan, pihaknya ingin seluruh stakeholder bisa berperan dalam menyukseskan program ini.

“Stakeholders yang diundang pertama dari pihak masyarakat, termasuk Camat, Lurah, Karang Taruna, PKK, dan Puskesmas. Kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan program sanitasi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya. Saya menyarankan ini untuk diperluas, karena nantinya hasil ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat,” ujar Sidig. 

Sidig menekankan bahwa program ini sangat penting untuk disukseskan oleh semua pihak. Ia mengatakan bahwa sanitasi merupakan hal mendasar yang diperlukan masyarakat. Sehingga kualitas sanitasi harus baik untuk mendukung tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

“Sanitasi termasuk air bersih itu memang pelayanan dasar yang harus ada. Dan itu merupakan sektor yang mendasar. Derajat kesehatan masyarakat itu akan baik bilamana air bersihnya tersedia, sanitasinya dikelola dengan baik. Kemudian perilaku, masyarakat mau memanfaatkan itu. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui lingkungan atau faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap penyakit itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Jadi keterlibatan masyarakat terhadap program ini sangat penting, baik dari awal pra konstruksi hingga selesai dan seterusnya,” tutupnya. (prokopim/kominfo)