Berita

PDAM Tirta Khatulistiwa Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

JAKARTA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Lewat Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak meraih Piagam Penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) 2025 Kelompok Umum atas inovasi Baca Meter Mandiri. Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah, menyampaikan apresiasi atas capaian PDAM Tirta Khatulistiwa yang dinilainya sebagai bukti komitmen Pemkot Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi dan teknologi.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa inovasi yang lahir dari daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Program Baca Meter Mandiri menjadi terobosan yang memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi bagi pelanggan air minum di Kota Pontianak,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan di Aula Kemenpan-RB Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Amirullah, inovasi Baca Meter Mandiri juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik yang terus didorong oleh pemerintah kota. Melalui inovasi tersebut, pelanggan dapat berpartisipasi langsung dalam proses pencatatan meter air sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk terus melahirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, kami mendorong agar inovasi seperti ini terus dikembangkan dan direplikasi, sehingga pelayanan publik di Kota Pontianak semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” kata Amirullah yang juga selaku Dewan Pengawas PDAM Tirta Khatulistiwa.

Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran PDAM Tirta Khatulistiwa yang terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah pengakuan atas komitmen kita dalam melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan. Program Baca Meter Mandiri lahir dari kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh pelanggan,” sebutnya.

Edi menjelaskan, inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan daerah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan layanan air bersih. Dengan keterlibatan pelanggan, potensi kesalahan pencatatan dapat ditekan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Perumda Tirta Khatulistiwa.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak akan terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi di seluruh sektor pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ke depan, kami berharap semakin banyak inovasi yang lahir dari perangkat daerah maupun BUMD, sehingga kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) guna mempersiapkan pengamanan perayaan Malam Natal 2025 dan Malam Tahun Baru 2026. Rakor tersebut membahas berbagai langkah antisipasi demi menjaga keamanan, kelancaran lalu lintas, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengatakan, pengamanan rumah-rumah ibadah menjadi prioritas utama, khususnya bagi umat Kristiani yang akan melaksanakan perayaan Natal dan Misa.

“Pengamanan rumah ibadah menjadi perhatian utama kami, agar umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman,” ujarnya usai memimpin rakor di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Pemerintah Kota juga mengantisipasi kepadatan di pusat-pusat keramaian, seperti pasar, agar tidak menimbulkan kemacetan. Pengaturan lalu lintas dan transportasi juga disiapkan seiring meningkatnya arus mudik, baik melalui jalur darat maupun udara, termasuk penerbangan yang transit di Kota Pontianak.

“Kelancaran lalu lintas akan dijaga pada titik-titik tertentu, mengingat aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan akan meningkat,” jelas Edi.

Ia menambahkan, aspek keamanan secara umum juga menjadi fokus, termasuk pengendalian harga bahan pokok melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi tetap terkendali menjelang hari besar keagamaan.

“Kami terus mengawasi harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi lonjakan dan masyarakat tetap tenang,” katanya.

Pemkot Pontianak juga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam, seperti air pasang, angin puting beliung, angin kencang, dan hujan lebat. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

Dalam rangka mendukung pengamanan, pihaknya akan mendirikan tujuh pos pengamanan Operasi Lilin yang ditempatkan di titik-titik strategis dan dekat pusat keramaian.

“Pos pengamanan ini diharapkan menjadi titik pelayanan dan pengamanan terdekat bagi masyarakat,” tutur Edi.

Wali Kota Pontianak juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan terhadap kebutuhan pokok, termasuk gas elpiji. Ia meminta warga tetap waspada terhadap potensi bencana serta memastikan keamanan rumah bagi yang akan bepergian atau meninggalkan rumah selama libur akhir tahun.

Selain itu, Edi mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berkendara di jalan, mengingat aktivitas pelabuhan akan meningkat dan banyak kendaraan berat serta kontainer yang melintas di dalam kota.

“Lalu lintas dipastikan lebih padat, sehingga kewaspadaan di jalan sangat diperlukan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengapresiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Digitalisasi Pajak Daerah yang diprakarsai oleh DPRD Kota Pontianak. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak yang mengagendakan penyampaian pendapat Wali Kota terhadap Ranperda inisiatif di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (15/12/2025).

Bahasan menyampaikan bahwa inisiatif DPRD sejalan dengan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. 

“Hal tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD maupun kepala daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi pajak daerah merupakan amanah dari Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

“Dengan penerapan sistem pembayaran berbasis elektronik, diharapkan pengelolaan pajak daerah dapat memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, serta tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat,” kata Bahasan.

Menurutnya, digitalisasi pajak daerah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan ketentuan formal atas peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga harus menjadi instrumen strategis dalam pembaharuan manajemen pengelolaan pajak daerah. 

“Dengan demikian, digitalisasi dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pesan WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya dan beredar di lingkungan ASN Pemkot Pontianak merupakan penipuan dengan modus peminjaman uang untuk bantuan bencana di wilayah Sumatera.

Amirullah menyampaikan, pelaku menggunakan foto dan identitas dirinya untuk menghubungi sejumlah staf secara pribadi melalui nomor yang tidak dikenal.

“Saya tegaskan, nomor tersebut bukan milik saya. Saya tidak pernah menghubungi siapa pun untuk meminjam uang atau meminta bantuan dana dengan alasan apa pun,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, penggalangan bantuan bencana selalu dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah dan lembaga yang berwenang, serta tidak pernah dilakukan secara personal melalui pesan singkat.

“Jika ada pihak yang mengatasnamakan saya dan meminta uang dengan dalih bantuan bencana, itu dipastikan penipuan,” katanya.

Amirullah mengimbau masyarakat agar tidak menanggapi pesan mencurigakan, tidak memberikan data pribadi, serta tidak melakukan transfer uang dalam bentuk apa pun.

Ia juga meminta masyarakat segera memblokir dan melaporkan nomor tersebut kepada pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kota Pontianak agar dapat ditindaklanjuti.

“Jangan mudah percaya dengan pesan yang meminta uang, meskipun datang dari nomor orang yang kita kenal. Selalu pastikan kebenarannya melalui panggilan langsung atau pertemuan tatap muka,” tutupnya. (*)