PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa integritas aparatur sipil negara harus dibangun dari lingkungan keluarga. Menurutnya, keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyimpangan sekaligus menjaga komitmen ASN untuk memberikan pelayanan publik yang bersih dan profesional.
Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Sosialisasi Keluarga Berintegritas bagi camat, lurah, kasubbag perencanaan dan keuangan kecamatan, bendahara kecamatan beserta pasangan di Hotel Ibis Pontianak, Kamis (30/7/2026).
"Kegiatan ini bukan sekadar untuk memenuhi penilaian program pencegahan korupsi dari KPK. Yang paling penting adalah bagaimana kegiatan ini benar-benar memberikan dampak terhadap diri kita, keluarga, dan lingkungan kerja," ujarnya.
Edi mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi di era digital. Karena itu, setiap ASN harus mampu menjaga integritas dalam menjalankan tugas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terpelihara.
Ia mengingatkan bahwa berbagai kasus operasi tangkap tangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di berbagai daerah menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur agar tidak tergoda menyalahgunakan kewenangan.
"Integritas bukan hanya benteng untuk menolak godaan, tetapi harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari saat melayani masyarakat," katanya.
Menurut Edi, penyimpangan sering kali tidak diawali dengan niat buruk, melainkan karena perubahan tujuan hidup yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari lingkungan, tekanan ekonomi hingga godaan dalam pekerjaan.
Ia mengajak seluruh peserta untuk kembali mengingat niat awal ketika memilih menjadi ASN, yaitu mengabdi kepada masyarakat dan bekerja secara jujur.
"Niat kita saat pertama bekerja tentu ingin memberikan yang terbaik dan memperoleh penghasilan yang halal untuk keluarga. Jangan sampai dalam perjalanan, niat itu berubah karena berbagai godaan," pesannya.
Selain menjaga integritas, Edi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga. Menurutnya, komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci agar kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi tanpa harus mencari jalan pintas yang melanggar aturan.
Ia mengimbau ASN menghindari berbagai tawaran yang menjanjikan keuntungan instan, seperti judi online, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak terkendali.
"Kalau ingin menambah penghasilan, lakukan dengan cara yang benar, sesuai aturan, melalui usaha yang halal dan penuh perhitungan. Jangan tergoda cara-cara instan karena risikonya jauh lebih besar," tegasnya.
Edi menambahkan, setiap keputusan yang diambil ASN tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga keluarga. Karena itu, dukungan pasangan dan anggota keluarga sangat penting dalam menjaga integritas selama menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Ia berharap seluruh peserta mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan, sehingga dapat memperkuat budaya pemerintahan yang bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap Aksi Pencegahan Korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan, kegiatan ini diikuti 47 peserta utama yang terdiri atas camat, lurah, kasubbag perencanaan dan keuangan, serta bendahara kecamatan beserta pasangan atau anggota keluarga, sehingga total peserta mencapai 94 orang.
"Kami berharap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kesederhanaan, kepedulian, dan keberanian tumbuh dari lingkungan keluarga. Dengan begitu, keluarga menjadi benteng moral bagi ASN dalam menjalankan tugasnya," ungkap Trisnawati.
Menurutnya, kecamatan dan kelurahan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan integritas aparatur di tingkat tersebut akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Trisnawati menegaskan bahwa Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra konsultasi bagi perangkat daerah agar pelaksanaan pemerintahan tetap sesuai ketentuan dan mampu meminimalkan potensi pelanggaran.
"Kami ingin integritas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan kerja maupun di keluarga, sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya," pungkasnya. (prokopim)
