Pemkot Salurkan Bantuan Sarana Lingkungan untuk Warga Pontianak Barat

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Komitmen antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur serta Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, yang dirangkai dengan pemberian plakat komitmen inovasi daerah dalam agenda Gelar Orientasi dan Apresiasi Inovasi Kalbar 2026, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan, penguatan inovasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan terobosan yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan semakin tingginya harapan terhadap pelayanan publik.

"Inovasi tidak harus selalu sesuatu yang besar atau membutuhkan anggaran yang tinggi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan cara kerja yang lebih efektif, mempermudah pelayanan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Bahasan menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), khususnya Bidang Riset dan Inovasi Daerah, sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan inovasi di lingkungan Pemkot Pontianak. Menurutnya, inovasi tidak boleh berhenti pada penciptaan program baru atau keikutsertaan dalam kompetisi, tetapi harus terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan inovasi membutuhkan pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Karena itu, Bapperida melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah diharapkan tidak sekadar menghimpun dan mendokumentasikan inovasi dari organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga aktif melakukan pendampingan, evaluasi, serta mendorong pengembangan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Bahasan, salah satu tantangan dalam pengembangan inovasi pemerintah adalah menjaga keberlanjutan program. Tidak sedikit gagasan yang muncul sebagai terobosan pada awal pelaksanaannya, tetapi membutuhkan pembinaan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan. 

Untuk itu, ia mendorong Bapperida membangun mekanisme pembinaan yang lebih sistematis, mulai dari identifikasi potensi inovasi, pendampingan pengembangan, pengukuran manfaat, hingga evaluasi keberlanjutan. Dengan demikian, inovasi yang telah berjalan baik dapat terus diperkuat dan berpeluang diterapkan pada perangkat daerah lainnya.

"Inovasi jangan hanya muncul ketika ada perlombaan atau penilaian. Setelah mendapatkan penghargaan, programnya harus tetap berjalan. Bahkan, kalau terbukti efektif, bisa dikembangkan dan diterapkan di OPD lain," tegasnya.

Bahasan menilai setiap perangkat daerah memiliki peluang menghadirkan terobosan, baik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi kerja, maupun pengembangan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa sebuah inovasi tidak selalu harus berbentuk aplikasi digital atau membutuhkan anggaran besar. Perbaikan sederhana yang mampu mempercepat pelayanan, mengurangi prosedur berbelit, atau meningkatkan kepuasan masyarakat juga merupakan bentuk inovasi yang patut dikembangkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bahasan turut menyambut baik komitmen bersama BSKDN Kemendagri dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Ia berharap kerja sama tersebut membuka peluang pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pertukaran praktik baik antarpemerintah daerah di Kalimantan Barat.

"Kita ingin seluruh perangkat daerah memiliki semangat berinovasi. Bapperida harus mampu menggerakkan, membina, dan menjaga kesinambungan inovasi tersebut, sehingga tidak bergantung pada pergantian pejabat atau pelaksana program," ungkapnya.

Ia berharap penandatanganan komitmen inovasi daerah menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

"Penghargaan tentu menjadi motivasi, tetapi yang lebih penting adalah keberlanjutan inovasi. Kita ingin inovasi menjadi budaya kerja di seluruh OPD, bukan sekadar kegiatan sesaat. Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus merasakan manfaatnya," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen sepanjang tahun 2026 telah memfasilitasi pembayaran hak asuransi dan jaminan kematian kepada ahli waris ASN dengan total mencapai Rp1,5 Miliar. Hak tersebut telah disalurkan kepada 12 penerima, yang terdiri atas Asuransi Kematian Sendiri sebesar Rp903.252.900, Jaminan Kematian sebesar Rp594.265.500, serta Asuransi Kematian Pasangan sebesar Rp18 juta.

Salah satu penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada ahli waris almarhum Suradi, PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, saat upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/11/2026). Penyerahan turut didampingi Branch Manager PT Taspen dan Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Pontianak.

Wali Kota Edi mengatakan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak-hak ASN yang meninggal dunia dapat segera diterima keluarga yang ditinggalkan.

“Ini adalah hak yang memang harus diterima oleh ahli waris. Pemerintah berkewajiban memastikan prosesnya mudah, tidak berbelit dan dapat diterima tepat waktu,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah yang telah dibayarkan sepanjang tahun ini menunjukkan pentingnya pelayanan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen.

“Kalau kita lihat akumulasinya sudah lebih dari Rp1,5 miliar. Yang terpenting bukan hanya nilainya, tetapi bagaimana hak itu benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak pada saat mereka membutuhkan,” katanya.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari program Jemput Layanan ASN Meninggal Dunia, hasil kerja sama Pemkot Pontianak melalui BKPSDM, PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen. Melalui program itu, proses administrasi dan pengurusan hak ASN yang meninggal dunia dilakukan secara lebih terkoordinasi sehingga ahli waris tidak harus menghadapi prosedur yang panjang dalam kondisi berduka.

“Ketika keluarga sedang mengalami kedukaan, jangan sampai mereka justru dibebani dengan urusan administrasi yang rumit. Pemerintah harus hadir untuk membantu,” jelas Edi.

Ia menilai pelayanan kepada ASN tidak berhenti ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kepastian hak bagi keluarga menjadi bagian dari bentuk perlindungan sekaligus penghargaan atas pengabdian selama bertugas.

“Almarhum sudah memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Maka hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan ASN harus kita pastikan diterima keluarganya,” ujarnya.

Edi berharap pola pelayanan jemput bola tersebut terus ditingkatkan agar setiap ahli waris memperoleh informasi dan pendampingan sejak awal.

“Pelayanan yang baik harus memberikan kepastian. Ini salah satu terobosan baik yang dilakukan BKPSDM Kota Pontianak dan saya harap terus ditingkatkan,” pungkasnya. (prokopim)