Pontianak Jadi Pilot Project Menuju 100 persen Akses Air Minum Aman

22 Jul, 2024
|
Kegiatan
Pontianak Jadi Pilot Project Menuju 100 persen Akses Air Minum Aman

Pemkot Kejar Capaian 100 Persen Akses Air Minum Aman


 

PONTIANAK - Kota Pontianak menjadi satu di antara enam kota di Indonesia yang menjadi pilot project percepatan menuju 100 persen air minum aman. Program ini merupakan kerja sama antara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan USAID IUWASH.

 

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berupaya mewujudkan 100 persen akses air minum aman bagi masyarakat. Upaya ini penting untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

"Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan peluang maupun tantangan yang mungkin dihadapi," ujarnya ketika membuka Workshop Menuju 100% Akses Air Minum Aman bersama APEKSI dan USAID IUWASH di Bappeda Pontianak, Senin (22/6/2024).

 

Saat ini cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar 87,67 persen dengan total sambungan rumah (SR) 153.700 dan target Standar Pelayanan Minimal untuk akses air minum Layak di Kota Pontianak sebesar 90 persen. Adapun target akses air minum aman Kota Pontianak berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yaitu sebesar 15 persen pada tahun 2026. Dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 14,3 persen dengan idle capacity 106 L/dtk.

 

Ani Sofian bilang, kolaborasi APEKSI dengan USAID IUWASH Tangguh, menjadi peluang untuk mendukung upaya percepatan pemenuhan layanan air minum yang aman dan perbaikan perilaku hygiene masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemkot Pontianak untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya. 

 

"Sehingga mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum," sambungnya.

 

Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan ketersediaan air minum yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitas dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

 

'Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah," katanya.

 

Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam berharap, dari 98 kota yang menjadi bagian dari anggota APEKSI, minimal ada beberapa di antaranya yang bisa menjadi percontohan dengan regulasi bagus, kelembagaan kuat, implementasi terukur, evaluasi dan penganggaran tepat.

 

“Jadi tujuan workshop ini untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh gap dan potensi percepatan pencapaian menuju 100 persen akses air minum aman di enam kota, termasuk di Kota Pontianak,” imbuhnya. (prokopim)


 

Oleh:
Jemi Ibrahim
Bagikan:
Bagikan

Berita Terkait

Pemkot Dorong Inklusi Disabilitas dalam Pembangunan Daerah

Sep 5, 2024
|
Kegiatan

Pontianak Jadi Tujuan Penelitian Inklusivitas

 

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal itu tertuang dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2024-2026, yaitu ‘Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan."

 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 sebelumnya, Pemkot telah menggarisbawahi pentingnya isu-isu disabilitas. Amirullah juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong inklusi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal.

 

"Pemkot telah meratifikasi hak orang dengan disabilitas melalui Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagai komitmen pemda dalam meningkatkan mutu kehidupan penyandang disalibitas ke arah yang lebih baik," ujar Sekda saat membuka FGD di Aula Rohana Muthalib Bappeda Pontianak tersebut, Kamis (5/9/2024).

 

FGD ini diharapkan membantu Pemkot Pontianak dalam merumuskan roadmap kebijakan pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Roadmap ini akan berfungsi sebagai panduan dalam memastikan seluruh program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas berjalan efektif dan tepat sasaran.

 

Amirullah menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis Pemkot Pontianak adalah memperkuat layanan dasar bagi penyandang disabilitas. Hal ini termasuk peningkatan kualitas hidup melalui akses program kesejahteraan, jaminan sosial, serta kesempatan untuk penghidupan berkelanjutan.

 

Tantangan utamanya adalah pengumpulan data akurat tentang penyandang disabilitas. Data tersebut diperlukan sebagai dasar perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Selain itu, pemerintah telah menyediakan layanan terapi gratis sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

“Pemerintah Kota Pontianak berharap upaya ini dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas," katanya. 

 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bappeda Kota Pontianak dengan Universitas Sebelas Maret. Ketua Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Joko Yuwono menjelaskan Pontianak jadi satu dari lima wilayah di Indonesia yang didatangi Pusat Studi Disabilitas untuk merangkum masukan dan praktik baik penyelenggaraan inklusivitas di daerah. Mereka bekerja sama dengan Kemendikbud perihal riset tersebut.

 

"Kami hadir untuk mendiskusikan apa yang terjadi di sini, praktik baik apa yang bisa digunakan di daerah lain. Kami ingin belajar dari apa yang sudah bapak ibu lakukan," katanya.

 

Dia menjelaskan terpilihnya Pontianak lantaran perhatian Pemkot Pontianak yang begitu tinggi terhadap isu inklusivitas. Testimoni beberapa lembaga terhadap Pontianak juga baik.

 

"Karena informasi yang kami terima, bahwa isu inklusivitas di Pontianak jadi bagian yang diperhatikan," katanya. (kominfo/bappeda)

Pemkab Sambas Belajar Penurunan Stunting ke Pemkot Pontianak

Sep 2, 2024
|
Kegiatan

Pontianak Dinilai Konsisten Turunkan Stunting

 

 

PONTIANAK – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sambas melakukan studi tiru ke TPPS Kota Pontianak. Keberhasilan penurunan stunting di ibu kota provinsi Kalbar ini menarik perhatian, sebab penurunannya konsisten dari 24,4 persen (2021), menjadi 19,7 persen (2022), dan 16,7 persen di tahun 2023. Target 14 persen di akhir 2024 pun kian realistis. Apalagi Kota Pontianak sempat diganjar insentif fiskal dari Pemerintah Pusat. Hal ini pula yang menarik bagi TPPS Kabupaten Sambas datang.

 

“Hal-hal yang menyebabkan Kota Pontianak penurunan stuntingnya itu konsisten, salah satunya adalah penerapan 8 aksi konvergensi,” kata Kepala Bappeda Pontianak, Sidig Handanu Widoyono yang menerima rombongan TPPS Kabupaten Sambas, Selasa (3/9/2024).

 

Sidig Handanu menjelaskan, kolaborasi lintas sektor dalam aksi konvergensi tersebut berjalan baik.  Wali Kota Pontianak hingga seluruh perangkat daerah, Camat, Lurah, memiliki fokus yang sama. Mulai dari upaya spesifik seperti pemberian bantuan makanan, hingga dari aspek sanitasi dan air bersih yang layak. Di beberapa daerah, akses sanitasi, dan air bersih yang layak masih rendah.

 

“Untuk Kota Pontianak kebetulan sangat tinggi dan itu berdampak kepada percepatan penurunan stunting,” sebutnya.

 

Di sisi lain, peran swasta dan instansi vertikal turut membantu percepatan penurunan stunting di Pontianak. Akses yang mudah dan pelayanan publik yang baik, membuat konsistensi pada penurunan stunting terjaga. Dalam kerangka makro, upaya Pemkot Pontianak dalam penurunan angka kemiskinan, dan mengendalikan inflasi membuat daya beli masyarakat bisa terjaga.

 

“Semua itu berperan karena stunting ini kaitannya dengan makan dan minum. Ketika masyarakat belanjanya cukup, maka kebutuhan untuk rumah tangganya cukup dan untuk anak-anaknya cukup,” kata Sidig Handanu.

 

Kepala Bidang Pembangunan Sektoral Bappeda Pontianak, Barsuni menambahkan salah satu pendukung penurunan stunting adalah Sistem Informasi Penurunan Stunting (SMART) di Kota Pontianak. Ketersediaan data yang baik, membuat intervensi tepat sasaran. Sistem sudah dilengkapi dengan berbagai data pelengkap seperti titik lokasi, dokumentasi bangunan rumah, sanitasi, dan sebagainya.

 

“Mereka (TPPS Sambas) sepakat akan mereplikasi alat kerja atau Sistem Informasi Penurunan Stunting di Kota Pontianak untuk diterapkan di Kabupaten Sambas, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di sana,” sebut Barsuni.

 

Manajemen data jadi salah satu perhatian. TPPS Sambas ingin mengetahui bagaimana teknis TPPS Pontianak bisa mendapatkan data-data tersebut.

 

Barsuni mengatakan, ke depan data dalam SMART semakin lengkap. Tidak hanya berisi data keluarga stunting, tetapi juga keluarga berisiko stunting dan data lainnya.

 

“Pelaksanaan Sistem Informasi Penurunan Sunting (SMART) Berbasis Geospasial di Kota Pontianak juga telah mendapat dukungan dan apresiasi dari Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat. Dia berharap Kota Pontianak menjadi pionir dalam penurunan angka Stunting dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat dapat melakukan replikasinya. Sehingga dapat mewujudkan Kalimantan Barat zero stunting dimasa yang akan datang,” tutupnya. (kominfo)