Selaraskan Program Prioritas Daerah dan Nasional
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan supaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan kota di tengah keterbatasan lahan dan anggaran. Hal itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Melalui forum ini, lanjutnya lagi, seluruh program perangkat daerah diharapkan dapat terintegrasi dan mendukung implementasi visi pembangunan Kota Pontianak.
Wali Kota menjelaskan bahwa Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan di Kalimantan Barat.
"Namun di sisi lain, kota ini menghadapi tantangan keterbatasan wilayah yang hanya seluas sekitar 118 kilometer persegi serta kondisi geografis yang disatukan Sungai Kapuas dan Sungai Landak," katanya.
Meski demikian, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak telah mencapai 82,80 dengan kategori sangat tinggi, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun provinsi. Pertumbuhan ekonomi kota juga mencapai 5,34 persen pada 2025 dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan menjadi sekitar 4 persen.
Ke depan, pemerintah kota akan memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi usaha. Wali Kota menyebut sektor kuliner seperti kafe, restoran, dan warung kopi menjadi salah satu motor ekonomi kota karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak restoran.
Selain ekonomi, pemerintah kota juga memberi perhatian pada isu lingkungan dan kualitas kota. Pengelolaan sampah, perluasan ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu menjadi bagian dari program prioritas.
"Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan volume sampah yang saat ini telah mencapai lebih dari 370 ton per hari," katanya.
Wali Kota menambahkan, pembangunan Kota Pontianak juga diarahkan pada penguatan sektor pariwisata perkotaan berbasis budaya dan kuliner, termasuk pengembangan kawasan waterfront Sungai Kapuas dan revitalisasi kawasan heritage. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah kota.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan. Oleh karena itu, DPRD memandang forum ini sebagai momentum penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Forum ini penting untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah sekaligus memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak,” katanya.
Bebby juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu dan tantangan strategis yang dihadapi daerah. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian utama.
“Kita harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas pembangunan kota, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.
DPRD Kota Pontianak, lanjut Bebby, berkomitmen untuk terus mendukung proses perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia berharap melalui forum tersebut dapat lahir rumusan program dan kegiatan yang inovatif serta adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus mampu memperkuat daya saing Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan.
“Melalui forum ini kita harapkan lahir program-program yang mampu mendorong Pontianak menjadi kota yang maju, nyaman untuk ditinggali, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (prokopim/kominfo)
