Sahur On The Road, Ribuan Bikers Tebar Berkah Ramadan

Peringatan Nuzulul Quran Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan inspirasi dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (6/3/2026).

Edi menyampaikan bahwa momentum Nuzulul Quran di bulan Ramadan menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai keimanan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui Al-Qur'an mudah-mudahan kita terus mendapatkan inspirasi dalam menjalankan tugas dan fungsi di Pemerintah Kota Pontianak, sehingga kota ini menjadi kota yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT,” ujarnya.

Wali Kota menambahkan bahwa kegiatan peringatan Nuzulul Quran juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri aktivitas masyarakat semakin meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

“Jangan karena alasan puasa kita menjadi kurang semangat. Justru di bulan Ramadan ini kita harus semakin bersemangat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat terus menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membangun Kota Pontianak yang semakin maju dan membawa manfaat bagi masyarakat. 

Ustaz Samsul Hidayat dalam tausiyahnya mengajak aparatur Pemerintah Kota Pontianak menerapkan keseimbangan nilai Jamal dan Jalal dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dua dimensi ini penting yang saling melengkapi. Jamal melambangkan kelembutan, kasih sayang dan kebaikan, serta Jalal yang mencerminkan ketegasan, kekuatan dan prinsip integritas.

Ia mencontohkan, ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan bagian dari proses Jalal karena mengandung kewajiban dan penempaan diri. Meski secara lahiriah terasa berat, di baliknya terdapat nilai Jamal berupa kedekatan spiritual, kesempatan memperbanyak doa, serta mempererat hubungan dengan keluarga. Menurutnya, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja, kedua nilai tersebut tidak boleh dipisahkan. Aparatur pemerintah perlu mengetahui kapan harus bersikap tegas dan kapan harus menunjukkan kelembutan dalam melayani masyarakat.

“Sering kali kita terbalik. Yang seharusnya lembut malah keras, yang seharusnya tegas malah lemah. Padahal keduanya harus berjalan bersama,” jelasnya.

Ustaz Usman juga menekankan bahwa nilai keadilan merupakan salah satu karakter utama yang harus diterapkan dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Prinsip tersebut penting dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penempatan jabatan dan pengelolaan organisasi.

"Keadilan dan integritas menjadi bagian dari teladan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam membangun karakter kepemimpinan yang berakhlak," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) memegang peran strategis dalam penanganan berbagai persoalan sosial di Kota Pontianak. Hal itu disampaikan Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Hukum dan Politik Elsa Risfadona dalam Focus Group Discussion bertajuk “Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Masalah Sosial” di Kantor Wali Kota, Selasa (3/3/2026).

Elsa mengatakan dinamika sosial di Pontianak tergolong kompleks. Dengan jumlah penduduk sekitar 690 ribu jiwa, kota ini menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari penghidupan.

“Tidak semua yang datang berhasil. Ada yang menghadapi tekanan hidup hingga muncul persoalan sosial seperti manusia silver atau gangguan kesehatan jiwa. Ini harus kita respons cepat dan adaptif,” ujarnya mewakili Wali Kota Pontianak.

Ia menegaskan penanganan masalah sosial selama ini dilakukan dengan pendekatan humanis melalui rehabilitasi dan pemulihan fungsi sosial. Dalam konteks tersebut, PSKS menjadi mitra strategis pemerintah.

“Keberhasilan kebijakan sosial ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah dan para pekerja sosial dalam PSKS,” katanya.

Menurut Elsa, pekerja sosial menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari biaya pengobatan hingga akses jaminan kesehatan.

“Ketika ada ODGJ terlantar, anak di persimpangan lampu merah, atau keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mereka yang pertama bergerak. Tugas ini tidak ringan,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat. Data, menurutnya, menjadi dasar penentuan kebijakan dan intervensi pemerintah.

“Di balik data kemiskinan ada keluarga dan masa depan mereka. Ketepatan data menentukan tepat atau tidaknya bantuan,” ucapnya.

Elsa mencontohkan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa Bidikmisi sebagai salah satu cara memutus rantai kemiskinan. Ia berharap FGD tersebut melahirkan gagasan konkret serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi Bapak dan Ibu. Kami menantikan kerja nyata untuk masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif menegaskan pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT harus berjalan cepat dan tuntas melalui pola kerja Berita, Data, Eksekusi Segera Urus Tuntas atau B’Desut.

“Setiap menerima informasi kejadian di masyarakat, pendamping sosial harus segera turun ke lapangan, melakukan verifikasi, mengumpulkan data, dan melaporkan ke Dinas Sosial,” tegasnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan SLRT mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Dalam kondisi darurat, seperti warga yang membutuhkan perawatan rumah sakit, pendamping dapat berkoordinasi menggunakan ambulans Dinas Sosial serta membantu pengurusan bantuan sosial atau aktivasi BPJS bagi yang belum memiliki kepesertaan.

Untuk kasus orang terlantar dan ODGJ, pendamping bertugas melakukan pendataan awal sebelum penanganan dilanjutkan oleh pekerja sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial.

Akif juga menekankan pembagian tugas yang jelas dalam struktur SLRT. Supervisor membina dan mengawasi pendamping serta melakukan evaluasi layanan. Fasilitator melakukan penjangkauan, verifikasi bantuan, dan pembaruan data. Puskesos mencatat keluhan, memeriksa status sosial ekonomi dalam DTSEN, dan memberikan rujukan layanan.

Ia menegaskan disiplin administrasi menjadi kewajiban setiap pendamping. Laporan kegiatan harus dilengkapi dokumentasi dan diserahkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

“Jika laporan terlambat, honor ditunda. Jika tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban, bisa diberhentikan,” ujarnya.

Akif berharap petunjuk teknis ini menjadi pedoman kerja agar pelayanan sosial di Kota Pontianak berjalan profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. (kominfo)