Wako Edi Instruksikan Perbaikan Jalan Amblas di Tanjungpura

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi Rumah Sakit Kharitas Bhakti yang kembali menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sunat massal bagi 150 anak serta pemeriksaan kesehatan dan cek darah.

Edi mengatakan, kegiatan sosial yang dilaksanakan RS Kharitas Bhakti tidak hanya dilakukan dalam momentum Hari Jadi Kota Pontianak, tetapi juga pada berbagai kesempatan lainnya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sekaligus memperluas akses pelayanan di tengah masyarakat.

“Hari ini ada sunat massal untuk 150 anak, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan cek darah. Mudah-mudahan ini memberikan kemudahan sekaligus semangat pelayanan bagi warga Kota Pontianak yang membutuhkan,” katanya ketika meninjau bakti sosial tersebut di RS Kharitas Bhakti, Rabu (21/10/2026).

Edi menilai RS Kharitas Bhakti selama ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Ia menyebut aspek pelayanan, tenaga kesehatan, hingga kelengkapan peralatan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.

“Alhamdulillah, banyak komentar masyarakat yang mendapatkan pelayanan di sini cukup baik. Dari sisi pelayanan, tenaga kesehatan maupun kelengkapan peralatannya juga terus berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan fasilitas rumah sakit menjadi kebutuhan seiring meningkatnya pelayanan. Dengan lokasi yang berada di kawasan pusat perdagangan dan memiliki keterbatasan lahan, optimalisasi ruang menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab. Edi berharap peningkatan kapasitas tersebut tetap diikuti dengan komitmen menjaga mutu dan orientasi sosial pelayanan kesehatan.

“Saya yakin Kharitas Bhakti punya komitmen. Orientasinya bukan semata-mata profit, tetapi juga memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia berharap kegiatan bakti sosial seperti sunat massal dan pemeriksaan kesehatan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Kolaborasi seperti ini penting. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dukungan rumah sakit dan seluruh stakeholder akan semakin memperluas manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman kerja yang konkret bagi seluruh perangkat daerah dalam membenahi tata kelola data secara terarah dan berkelanjutan.

“Rencana aksi ini jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Harus menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola data,” ujarnya Ketika membuka Diseminasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak di Bapperida Pontianak, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, rencana aksi perlu memuat kegiatan yang jelas, target yang terukur, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana capaian pelaksanaannya diukur.

“Kalau ini rencana aksi, maka harus konkret. Siapa mengerjakan apa, targetnya apa, kapan selesai, dan bagaimana dievaluasi,” katanya.

Amirullah menambahkan, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia dan perlu mencakup penguatan sumber daya manusia, penyusunan SOP atau petunjuk teknis, pengumpulan data, pemeriksaan dan validasi data, hingga penyebarluasan dan penyediaan akses data bagi pengguna. Struktur dokumen perlu tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah, arahan kepala daerah, prioritas tematik, serta kemampuan keuangan daerah.

“Dokumen perencanaan jangan terlalu mudah berubah. Harus cukup rigid agar menjadi pegangan, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar relevan,” jelasnya.

Sekda juga menyoroti pentingnya penggunaan bahasa dan indikator yang lebih membumi. Menurutnya, istilah-istilah seperti “optimalisasi” atau “penguatan” harus diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan yang jelas dan dapat diukur.

“Kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi, tetapi susah dikonkretkan. Yang dibutuhkan itu contoh yang jelas: apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan apa hasil akhirnya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD tidak melihat Satu Data sebagai urusan Kominfo atau Bapperida semata. Setiap perangkat daerah memiliki data tematik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan wajib memastikan kualitas data tersebut.

“OPD mendukung apa? Ya data tematik yang dia punya. Lihat tugas pokok masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan Satu Data,” katanya.

Amirullah mencontohkan, data ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan inflasi harus dikelola secara konsisten dan terintegrasi karena menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, forum Satu Data harus menjadi ruang untuk menyepakati renaksi bersama, bukan sekadar tempat berbagi informasi. Setelah disepakati, dokumen tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan bagi seluruh perangkat daerah.

“Kalau sudah disusun, tinggal kita sepakati dalam forum. Setelah itu harus dijalankan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen,” tegasnya.

Ia berharap penerapan Satu Data dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan di Kota Pontianak sehingga keputusan pembangunan benar-benar berbasis pada data yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau datanya baik, perencanaannya juga akan lebih tepat. Ujungnya adalah kebijakan yang lebih akurat dan manfaat pembangunan yang lebih terasa bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)