PONTIANAK – Angka stunting di Kota Pontianak berhasil turun pada awal tahun 2024 menjadi 16,7 persen dari yang awalnya 19,7 persen pada akhir tahun 2023. Tren positif tersebut tidak terlepas dari upaya dan kerja keras bersama yang telah dilakukan berbagai pihak, mulai dari masyarakat itu sendiri, kader posyandu, TP PKK, sampai bantuan pangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Untuk target selanjutnya, kata Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, harus berada di bawah target nasional yaitu 14 persen. Dirinya optimis angka itu bisa tercapai sebelum akhir tahun.

“Data stunting dari tahun ke tahun menunjukkan Kota Pontianak selalu dalam tren yang baik, selalu menurun. Pada akhir tahun 2021 itu 24,4 persen, kemudian di akhir 2022 turun menjadi 19,7, dan di akhir 2023 kemarin 16,7,” ungkapnya, Sabtu (27/4/2024).

Padahal, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Kota Pontianak, berisiko terhadap penambahan jumlah balita stunting. Sebagai ibukota provinsi, tidak sedikit masyarakat di daerah lainnya di Kalimantan Barat yang berminat untuk mencari kerja, bahkan menetap di Kota Pontianak. Tetapi yang justru terjadi adalah sebaliknya. Di tengah padatnya penduduk Kota Pontianak, angka stunting berhasil ditekan. 

“Atas kesuksesan kita bersama dalam menangani stunting, Pemkot Pontianak pernah dianugerahi penghargaan oleh BKKBN beberapa waktu lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu,” ujar Ani.

Sejak awal dirinya menjabat, percepatan penurunan stunting memang jadi prioritas dan selalu digencarkan. Ani menyebut, pemerintah sangat serius dalam mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045, sehingga harus segera dimulai sedini mungkin.

“Di masa mendatang, kita ingin anak-anak kita bekerja di posisi top management,” tuturnya.

Pemkot Pontianak terus berupaya menurunkan angka stunting sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada tahun 2024. Ani mengatakan, sebagaimana RPJMN tersebut, Pemkot Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen di tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah yang dilakukan pihaknya.

“Antara lain ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi penurunan stunting,” paparnya.

Kemudian, lanjut Ani, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, rembuk stunting tingkat kota dan kecamatan rutin digelar. Tim pendamping keluarga juga dikerahkan ke lapangan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Tak kalah pentingnya, program-program dengan sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat seperti PKK, CSR perusahaan, media massa dan akademisi,” ucapnya.

Ani menambahkan, selain upaya tersebut di atas, Pemkot Pontianak juga menginisiasi hadirnya inovasi intervensi spesifik yang dikembangkan dalam rangka penurunan stunting. Intervensi spesifik ini mencakup antara lain pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin, pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader dengan pemberian beras Fortivit dan sebagainya. 

Selanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya penanganan daerah rawan pangan dengan pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi, perbaikan sanitasi dan rumah tak layak huni, sambungan air bersih serta kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

“Kita juga sudah memiliki sistem manajemen data stunting digital bersifat mobile dan dapat diakses oleh berbagai perangkat, yakni Pontianak Zero Stunting (PAZTI),” pungkasnya. (kominfo)

Bisa Jadi Percontohan Bagi RS lainnya

PONTIANAK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut, Selasa (23/4/2024). Apresiasi itu disampaikan lantaran RSUD SSMA Kota Pontianak menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Artinya untuk predikat WBBM itu tidak mudah. Jadi selain bebas dari korupsi, juga melayani,” ujarnya.

Saat ini pemerintah sendiri mendorong bagaimana birokrasi berdampak. Hal itu sebagaimana arahan Presiden supaya birokrasi berdampak bagi masyarakat. Karena banyak kesibukan birokrasi yang justru tidak memberikan dampak terhadap masyarakat. Untuk birokrasi yang semakin cepat, bisa dimulai dari mengurangi tumpukan kertas, memangkas proses bisnis yang panjang sehingga dampaknya lebih cepat bagi masyarakat.

“Termasuk bagaimana pelayanan lebih transparan, rumah sakit ini saya di harap bisa dijaga sehingga ketika disupervisi berikutnya tidak turun nilainya tetapi tetap bisa bertahan, dan saya kira di Kalbar ini bisa menjadi salah satu referensi untuk dijadikan contoh bagaimana wilayah bebas dari korupsi dan melayani ini bisa dijadikan contoh untuk rumah sakit lainnya,” papar Menpan-RB.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas didampingi Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian dan Direktur RSUD SSMA Kota Pontianak dr Eva Nurfarihah, SpTHT-KL, MKes berkeliling melihat langsung pelayanan dan fasilitas yang ada di rumah sakit itu. 

“Saya mengapresiasi pelayanan rumah sakit yang lebih tertib, lebih tertata, baik dari sisi apotekernya ataupun dari pelayanannya,” sebutnya.

Menurutnya, memang terdapat penumpukan pasien di salah satu sektor pelayanan penyakit syaraf. Hal ini lantaran keterbatasan dokter yang menangani penyakit tersebut. Ia berjanji dari hasil kunjungan ini, akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan terkait hal tersebut.

“Saya tadi diskusi sama Ibu Direktur, memang banyak dokter-dokter khususnya spesialis dari luar Jawa ini maunya penempatan tetap di Jawa,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya menilai perlu afirmasi bagaimana mendorong supaya distribusi dokter-dokter tersebut merata. Ia menyebut persoalan yang dihadapi rumah sakit ini bukan semata kekurangan sumber daya manusia (SDM), melainkan redistribusi dokter yang belum merata.

“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama dari Kementerian PAN-RB, pemerintah pusat, provinsi dan kota untuk mendorong terutama dokter spesialis yang terjadi kekurangan. Tentu butuh kreativitas dari rumah sakit dan wali kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat,” katanya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengungkapkan, kunjungan Menpan-RB ini untuk memastikan predikat WBBM yang sudah diberikan hingga saat ini masih terlaksana dengan baik.

“Menpan RB menilai WBBM masih berjalan. Kita berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit ini bagi masyarakat ke depannya,” tuturnya.

Dari peninjauan Menpan-RB, memang RSUD SSMA mengalami  kekurangan SDM, khususnya tenaga dokter spesialis. Ani menyatakan, berkaitan hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan formasi untuk dokter-dokter spesialis.

“Tahun ini kita sudah menyiapkan formasi untuk dokter-dokter spesialis, mudah-mudahan ada pelamarnya,” imbuhnya.

Direktur RSUD SSMA Kota Pontianak dr Eva Nurfarihah, SpTHT-KL, MKes mengucap syukur atas kunjungan Menpan-RB ke RSUD SSMA berkaitan dengan predikat WBBM.

“Kami sudah mendapat predikat WBBM sejak tahun 2022,” terangnya.

Hasil peninjauan Menpan-RB, memang terlihat penumpukan pasien di salah satu poliklinik yakni poli syaraf dikarenakan kekurangan dokter spesialis. Persoalan ini bukan hanya dihadapi RSUD SSMA saja, tetapi hampir di seluruh rumah sakit.

“Nanti beliau akan menyampaikan apa yang menjadi temuannya di sini terutama kepada Menteri Kesehatan untuk pemerataan dalam hal penempatan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis,” jelasnya.

Saat ini ada 38 dokter spesialis dan tidak seluruhnya ASN, sebagian di antaranya dokter tamu. Dokter tamu ini adalah dokter swasta yang berkenan membantu pelayanan di RSUD SSMA. Seperti dokter orthopedi itu masih dokter tamu. 

“Kita juga mendapat bantuan dokter obgyn dan dokter bedah. Penyakit dalam pun masih dokter tamu,” pungkasnya. (prokopim)