Ojol Gerakkan Ekonomi Kota

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan pengarusutamaan gender (PUG) harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian maupun penghargaan.

Menurut Amirullah, PUG bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah. Prinsip kesetaraan harus tercermin sejak tahap kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan.

“Data terpilah, analisis gender serta partisipasi masyarakat harus menjadi dasar agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” katanya saat membuka Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Pontianak di Pontive Center, Jumat (30/10/2026).

Amirullah menambahkan, semangat pengarusutamaan gender sejalan dengan visi pembangunan Kota Pontianak 2025–2029 yang mendorong kota maju dan sejahtera dengan kesempatan yang setara, perlindungan yang kuat, serta pelayanan publik yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan semangat Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak bertema “Pontianak Tangguh Bersahabat”.

“Ketangguhan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan kita memastikan setiap warga merasa aman, dihargai, dilibatkan dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, kota yang bersahabat harus mampu memberikan ruang bagi seluruh masyarakat, termasuk melindungi kelompok rentan serta menghadirkan keadilan dalam setiap proses pembangunan. Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menghadirkan inovasi yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“PUG harus menjadi budaya kerja pemerintah. Bukan hanya dilaksanakan ketika ada evaluasi, tetapi menjadi cara kita melihat setiap kebijakan dan pelayanan,” katanya.

Amirullah berharap verifikasi lapangan dapat menghasilkan penilaian yang objektif sekaligus rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi PUG di Kota Pontianak.

“Semoga kegiatan ini menghasilkan evaluasi yang objektif dan dokumentasi yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan Kota Pontianak yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (prokopim)

OJK Apresiasi Capaian TPAKD

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi, perluasan akses layanan keuangan, serta kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan industri jasa keuangan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peningkatan literasi keuangan penting agar masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan tersebut dengan aman, tepat dan bertanggung jawab.

“Sekarang akses keuangan semakin luas dan produknya semakin beragam. Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk keuangan dengan benar,” ujarnya usai peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong berbagai program yang menyasar pelajar, pelaku UMKM hingga masyarakat umum. Edi menilai literasi harus berjalan seiring dengan inklusi. Semakin luas akses masyarakat terhadap produk keuangan, menurutnya, harus diikuti dengan peningkatan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan, investasi ilegal maupun layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan berbagai produk keuangan, tetapi belum memahami risikonya. Karena itu edukasi harus terus dilakukan,” katanya.

Upaya itu juga diperkuat melalui digitalisasi pelayanan Pemerintah Kota Pontianak. Berbagai transaksi daerah, termasuk pembayaran pajak, terus diarahkan melalui kanal non-tunai untuk memberikan kemudahan sekaligus membiasakan masyarakat dengan transaksi keuangan digital. Namun Edi mengingatkan, penggunaan layanan digital juga harus diikuti pemahaman tentang keamanan transaksi.

“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Pemkot Pontianak mendapat apresiasi dari OJK Kalimantan Barat. Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati menyebut Pontianak sebagai kota dengan capaian terbaik di wilayah Kalimantan dalam pelaksanaan program TPAKD.

“Untuk tingkat kota, ada sembilan kota di wilayah Kalimantan. Apresiasi kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono, Pontianak terbaik di seluruh wilayah Kalimantan,” ujarnya.

Menurut OJK, capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja TPAKD di Kalimantan Barat yang secara umum menunjukkan hasil positif. Berdasarkan monitoring dan evaluasi tahun 2025, realisasi capaian agregat rata-rata TPAKD Kalimantan Barat mencapai 135 persen. Seluruh 14 kabupaten/kota juga tercatat memiliki capaian di atas 100 persen. Secara angka, tingkat literasi keuangan Kalimantan Barat berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 tercatat 70,61 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan Kalbar berada pada angka 92,72 persen, sedikit di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan bersama agar perluasan akses dibarengi peningkatan pemahaman masyarakat.

Ia menilai kesenjangan antara literasi dan inklusi harus menjadi perhatian karena masih terdapat masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa memahami sepenuhnya manfaat maupun risikonya.

“Kalau inklusi tinggi tetapi literasinya tertinggal, di situlah ada celah terjadinya penipuan, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak dipahami dengan baik,” katanya.

OJK juga mencatat sekitar 95,4 persen pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening Simpanan Pelajar, lebih tinggi dari target nasional sebesar 91 persen.

“Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, semakin mudah mengakses layanan yang legal dan aman, serta semakin terlindungi dari risiko keuangan,” pungkasnya. (prokopim)