PONTIANAK – Upaya pencegahan penyakit terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak. Terlebih setelah pandemi covid tiga tahun silam, cakupan imunisasi kian menurun. Sehingga, terjadi peningkatan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi atau yang biasa dikenal dengan istilah PD3I.

Sekretaris Dinkes Kota Pontianak Rifka menerangkan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih, Kementerian Kesehatan menetapkan berbagai prioritas program kerja di bidang kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

“Dimana salah satu indikator  di bidang surveilans kesehatan adalah persentase respon kurang dari 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensial KLB yang muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan target 90 persen di tahun 2022,” terangnya, usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit tingkat kabupaten/kota, di Hotel Orchard, Senin (6/5/2024).

Rifka menambahkan, selain PD3I, terdapat beberapa penyakit yang berpotensi KLB. Mulai dari DBD, pneumonia, TB, Mers Cov, Monkeypox sampai Japanese Encephalitis. Ketika terjadi kasus KLB, diperlukan respon dan kerjasama lintas sektor.

“Saat KLB terjadi diperlukan harus diikuti tindakan cepat dan tepat, perlu identifikasi ancaman KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB,” sebutnya.

Memasuki tahun 2023, terang Rifka, kasus campak mengalami peningkatan kasus karena menurunnya capaian imunisasi. Ia turut mengajak peran aktif masyarakat dalam menggerakan penanggulangan penyakit menular. Di setiap faskes pula terdapat Tim Gerak Cepat (TGC) untuk merespon kondisi yang berisiko KLB.

“Ada 154 peserta yang hadir untuk koordinasi lintas sektor, untuk menggalang kerjasama tim terutama dalam membina peran serta masyarakat diperlukan suatu pertemuan koordinasi antar program dan sektor yang bersangkutan untuk merumuskan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan nanti,” tutup Rifka. (kominfo)

PONTIANAK – Angka stunting di Kota Pontianak berhasil turun pada awal tahun 2024 menjadi 16,7 persen dari yang awalnya 19,7 persen pada akhir tahun 2023. Tren positif tersebut tidak terlepas dari upaya dan kerja keras bersama yang telah dilakukan berbagai pihak, mulai dari masyarakat itu sendiri, kader posyandu, TP PKK, sampai bantuan pangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Untuk target selanjutnya, kata Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, harus berada di bawah target nasional yaitu 14 persen. Dirinya optimis angka itu bisa tercapai sebelum akhir tahun.

“Data stunting dari tahun ke tahun menunjukkan Kota Pontianak selalu dalam tren yang baik, selalu menurun. Pada akhir tahun 2021 itu 24,4 persen, kemudian di akhir 2022 turun menjadi 19,7, dan di akhir 2023 kemarin 16,7,” ungkapnya, Sabtu (27/4/2024).

Padahal, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Kota Pontianak, berisiko terhadap penambahan jumlah balita stunting. Sebagai ibukota provinsi, tidak sedikit masyarakat di daerah lainnya di Kalimantan Barat yang berminat untuk mencari kerja, bahkan menetap di Kota Pontianak. Tetapi yang justru terjadi adalah sebaliknya. Di tengah padatnya penduduk Kota Pontianak, angka stunting berhasil ditekan. 

“Atas kesuksesan kita bersama dalam menangani stunting, Pemkot Pontianak pernah dianugerahi penghargaan oleh BKKBN beberapa waktu lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu,” ujar Ani.

Sejak awal dirinya menjabat, percepatan penurunan stunting memang jadi prioritas dan selalu digencarkan. Ani menyebut, pemerintah sangat serius dalam mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045, sehingga harus segera dimulai sedini mungkin.

“Di masa mendatang, kita ingin anak-anak kita bekerja di posisi top management,” tuturnya.

Pemkot Pontianak terus berupaya menurunkan angka stunting sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada tahun 2024. Ani mengatakan, sebagaimana RPJMN tersebut, Pemkot Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen di tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah yang dilakukan pihaknya.

“Antara lain ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi penurunan stunting,” paparnya.

Kemudian, lanjut Ani, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, rembuk stunting tingkat kota dan kecamatan rutin digelar. Tim pendamping keluarga juga dikerahkan ke lapangan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Tak kalah pentingnya, program-program dengan sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat seperti PKK, CSR perusahaan, media massa dan akademisi,” ucapnya.

Ani menambahkan, selain upaya tersebut di atas, Pemkot Pontianak juga menginisiasi hadirnya inovasi intervensi spesifik yang dikembangkan dalam rangka penurunan stunting. Intervensi spesifik ini mencakup antara lain pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin, pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader dengan pemberian beras Fortivit dan sebagainya. 

Selanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya penanganan daerah rawan pangan dengan pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi, perbaikan sanitasi dan rumah tak layak huni, sambungan air bersih serta kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

“Kita juga sudah memiliki sistem manajemen data stunting digital bersifat mobile dan dapat diakses oleh berbagai perangkat, yakni Pontianak Zero Stunting (PAZTI),” pungkasnya. (kominfo)