Pemkot dan DPRD Sepakati Program Pembentukan Perda 2027

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, sebagai langkah awal penyusunan regulasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.


Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui program tersebut, pemerintah daerah dan DPRD menentukan prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas dalam satu tahun.


"Program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak, Rabu (18/11/2026).


Edi menjelaskan, penyusunan Propemperda merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Program tersebut juga harus ditetapkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang setara dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan kesamaan pandangan dan kerja sama yang baik agar setiap regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.


"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya," katanya.


Penyusunan Propemperda juga bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kebutuhan regulasi daerah sekaligus menentukan skala prioritas pembahasannya. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan daerah diharapkan lebih terarah, berkesinambungan, dan selaras dengan agenda pembangunan Kota Pontianak. Selain menjadi landasan hukum pembangunan, Propemperda juga diarahkan untuk mempercepat pembentukan regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk di dalamnya penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi sosial maupun ketentuan hukum yang berlaku.


"Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," jelasnya.


Edi berharap kesepakatan Propemperda Tahun 2027 dapat memperkuat sinergi antara Pemkot Pontianak dan DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menurutnya, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah regulasi yang disahkan, tetapi juga manfaat dan efektivitas penerapannya.


"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)