Sekda Minta OPD Tingkatkan Kematangan Organisasi

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta seluruh perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP Tahun 2026. Hal itu disampaikannya dalam agenda Sosialisasi Pedoman MCSP Tahun 2026 kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (1/9/2026).

Amirullah mengatakan, MCSP merupakan instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak memandang MCSP sebagai urusan Inspektorat semata.

“Komitmen itu tulisan yang hampir pasti menjadi aksi. Kalau sudah kita ucapkan, itu sudah mendekati aksi. Jadi komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP ini harus kita kuatkan,” ujarnya.

MCSP tahun ini menekankan pendekatan pengawasan berbasis risiko atau risk-based surveillance. Pendekatan tersebut mendorong pemerintah daerah mampu mengidentifikasi, memetakan, mendeteksi dini, dan mengendalikan risiko korupsi secara lebih komprehensif, terukur, dan berdampak nyata.

“Paradigma MCSP sekarang adalah pendekatan berbasis risiko, yang mampu mengidentifikasi, memetakan, mendeteksi dini, dan mengendalikan risiko korupsi,” katanya.

Menurut Amirullah, pencegahan korupsi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab pada proses kerja masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan, pengadaan, perizinan, pengelolaan aset, hingga manajemen ASN.

“Ini bukan hanya tugas Inspektorat, tetapi tugas semuanya. Sekarang pendekatannya terintegrasi dan komprehensif,” tegasnya.

Tujuan pelaksanaan MCSP adalah memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas tata kelola, mengurangi celah penyimpangan dan fraud, serta memastikan pelayanan dan pengelolaan sumber daya daerah berjalan sesuai ketentuan. Fraud atau kecurangan sering kali tidak terlihat di awal, tetapi dapat menimbulkan dampak besar ketika terjadi. Karena itu, perangkat daerah harus mampu memperkecil ruang dan peluang terjadinya pelanggaran.

“Fraud itu tersembunyi, tetapi begitu muncul dampaknya luar biasa. Karena itu, celah dan peluangnya harus kita kurangi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah area rawan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, manajemen ASN, pendapatan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah.

Menurutnya, beberapa area seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta manajemen ASN merupakan sektor yang selama ini sering menjadi perhatian dalam kasus-kasus penindakan korupsi. Karena itu, perangkat daerah harus lebih cermat dalam mengelola risiko pada area tersebut.

“Di mana celah risiko pada proses kerja kita dan apakah pengendaliannya efektif, itu harus menjadi pertanyaan bersama,” jelasnya.

Perangkat daerah memiliki tiga peran strategis dalam MCSP, yakni sebagai pemilik risiko dan pengendalian, penyedia data dan bukti dukung, serta pelaksana tindak lanjut. Sementara Inspektorat berperan sebagai pendamping dan pengawas, sedangkan Sekretaris Daerah sebagai pengarah dan pengendali.

“Keberhasilan MCSP mutlak merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” katanya.

Ia meminta setiap kepala perangkat daerah memahami indikator dan tanggung jawab masing-masing secara mendalam. Proses teknis dan administrasi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada staf atau PIC tanpa keterlibatan pimpinan.

“Saya minta kepala perangkat daerah ikut memahami. Jangan seluruh proses teknis diserahkan kepada staf atau PIC semata,” ujarnya. (prokopim)

PONTIANAK – Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini mengangkat isu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan pertahanan negara.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan strategi ketahanan perkotaan dan mobilisasi sumber daya daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Menurutnya, Pontianak sebagai ibu kota provinsi, pusat layanan, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan simpul transportasi harus memiliki sistem kesiapsiagaan yang kuat.

“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujarnya.

Edi menjelaskan, ancaman nonmiliter yang dihadapi kota semakin kompleks. Tidak hanya karhutla dan kabut asap, tetapi juga banjir, rob, gangguan objek vital, keamanan siber, disinformasi, rantai pasok logistik, hingga gangguan terhadap layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.

Menurutnya, karhutla menjadi contoh nyata ancaman nonmiliter yang berdampak luas. Kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas sekolah, transportasi, ekonomi, pelayanan publik, hingga kesiapan sumber daya daerah.

“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” jelasnya.

Dalam penanganan karhutla, Pemkot Pontianak menerapkan strategi terpadu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan. Upaya itu mencakup patroli wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi masyarakat, pemadaman titik api, penyediaan layanan kesehatan, serta evaluasi pascakejadian.

“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto menyampaikan bahwa KKDN Angkatan ke-66 di Pontianak menjadi bagian dari proses pembelajaran strategis bagi para perwira siswa. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman nyata tentang hubungan antara penanganan karhutla, ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya nasional, dan pertahanan negara.

Mardiyanto menjelaskan, Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-66 berjumlah 112 orang. Mereka terdiri dari 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, dan empat perwira dari Polri.

“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” katanya.

Mardiyanto menyebut karhutla tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan. Ancaman ini juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, transportasi, logistik, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya yang diperlukan bagi pertahanan negara.

“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.

Mardiyanto berharap kegiatan KKDN di Pontianak dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan ketahanan wilayah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman nonmiliter. (prokopim)