Warga Terbantu Layanan Air Tawar Gratis PDAM

31 Aug, 2026
|
Kebijakan
Warga Terbantu Layanan Air Tawar Gratis PDAM
Warga Terbantu Layanan Air Tawar Gratis PDAM

Wako Edi Tinjau Booster Perumnas III


PONTIANAK – Heri, warga Siantan, Pontianak Utara merasa terbantu dengan layanan air tawar yang disiapkan Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Ia sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di titik layanan booster Perumnas III, Pontianak Timur.


“Bagus untuk keluarga dan masyarakat. Sekarang di Pontianak ini kendalanya air asin. Dengan bantuan ini bisa membantu masyarakat,” katanya, Senin (31/8/2026) malam.


Heri menyebut, air yang diambil akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama memasak dan mencuci. Menurutnya, keberadaan titik air tawar ini cukup membantu warga yang kesulitan mendapatkan air dengan kualitas lebih baik.


Hal senada diungkapkan Ari, warga Purwosari IV yang memanfaatkan layanan air tawar di booster Wonoyoso, Pontianak Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, depot-depot pengisian air selalu antre. Air yang diambilnya akan dipakai untuk keperluan mencuci dan konsumsi. 


"Semoga cepat hujan, dan ada truk-truk tangki PDAM yang didistribusikan ke warga," tutupnya.


Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pun meninjau langsung layanan air tawar di booster Perumnas III, Senin malam. Edi menjelaskan, Pemkot Pontianak bersama PDAM juga sedang memperbaiki pipa bocor agar produksi air tawar dapat lebih optimal. Jika perbaikan selesai, sumber tersebut ditargetkan mampu memproduksi air tawar hingga 100 liter per detik dengan kadar garam di bawah 100 miligram per liter.


“Kita juga sedang memperbaiki pipa yang bocor. Nanti itu akan memproduksi air tawar 100 liter per detik dan menjadi sumber air tawar dengan kadar garam di bawah 100 miligram per liter,” jelasnya.


Menurutnya, produksi air PDAM tetap berjalan meski kadar garam pada air baku mengalami fluktuasi. Air yang diproduksi tetap disalurkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, sementara layanan air tawar disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan konsumsi warga.


“Sebenarnya produksi air PDAM tetap terus berjalan. Fluktuasi kadar garam ini di antara seribu sampai di bawah seribu. Kita tetap produksi untuk cuci dan mandi,” katanya.


Untuk air tawar yang disediakan di titik layanan, Edi memastikan kualitasnya sudah diuji. Air tersebut layak dimanfaatkan masyarakat, namun tetap dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.


“Ini harus dimasak, tapi yang jelas airnya tawar dan layak. Sudah dites dan diuji di laboratorium,” ujarnya.


Selain di Perumnas III, titik air tawar juga tersedia di beberapa lokasi lain, di antaranya kawasan booster Wonoyoso, dan Imam Bonjol. Sementara untuk wilayah yang belum memiliki titik layanan, distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki. Pemkot Pontianak juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mendukung pendistribusian air tawar. 


Edi menegaskan, air tawar yang disiapkan pemerintah diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Ia meminta warga mengambil air secara wajar sesuai kebutuhan dan tidak memperjualbelikannya.


“Yang jelas untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual,” pesannya.


Ia berharap layanan air tawar ini dapat membantu masyarakat selama kondisi air baku belum sepenuhnya normal. Pemkot Pontianak bersama PDAM akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan warga. (prokopim)

Oleh:
Kristiawan Balasa
Bagikan:
Bagikan

Berita Terkait

Kualitas Udara Belum Membaik, Pemkot Pontianak Kembali Berlakukan Pembelajaran Daring

Aug 23, 2026
|
Kebijakan

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menyesuaikan aktivitas belajar mengajar bagi peserta didik PAUD/TK, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan mulai Senin (24/8/2026). Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap anak menyusul kualitas udara di Kota Pontianak yang belum membaik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, keselamatan dan kesehatan anak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan tersebut. Untuk jenjang SMA dan SMK, kewenangan pengaturan pembelajaran berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


“Kita sudah mulai meliburkan kembali anak sekolah dari TK sampai SMP. Kalau SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya, Minggu (23/8/2026).


Edi menyebut, hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Pontianak berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat dengan munculnya keluhan gangguan kesehatan, terutama bagi warga yang sensitif terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).


Seiring kondisi udara yang belum membaik, Pemerintah Kota Pontianak juga menunda sejumlah kegiatan yang telah diagendakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang belum kondusif.


Kebijakan pembelajaran selama status siaga darurat kabut asap juga tertuang dalam surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor B/400.7.15/1028/DISDIKBUD/2026 tertanggal 21 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada kepala PAUD/TK, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan negeri maupun swasta di Kota Pontianak.


Dalam surat itu dijelaskan, mulai 24 Agustus 2026 satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring apabila indeks kualitas udara berada pada status sangat tidak sehat atau berbahaya. Pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan apabila kualitas udara berada pada kategori sedang.


Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 684/BPBD/TAHUN 2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat Tahun 2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meminta kepala satuan pendidikan memastikan pembelajaran jarak jauh tetap berlangsung sesuai jadwal. Sekolah dapat memanfaatkan sarana dan platform pembelajaran yang tersedia, baik secara sinkronus maupun asinkronus, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan peserta didik.


Sekolah juga diminta berkoordinasi dengan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta orang tua atau wali murid agar pelaksanaan pembelajaran daring tetap berjalan efektif. Satuan pendidikan turut diminta memperhatikan peserta didik yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat maupun jaringan internet.


Khusus jenjang PAUD/TK, pembelajaran dilakukan dengan berkolaborasi bersama orang tua atau wali melalui kegiatan pembelajaran di rumah. Kepala satuan pendidikan juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan kendala pelaksanaan pembelajaran daring kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.


Selain mengatur proses pembelajaran, surat edaran tersebut juga meminta orang tua atau wali peserta didik berperan aktif mengawasi dan mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh. Orang tua turut diimbau membatasi aktivitas anak di luar rumah dan memastikan anak menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.


Edi mengatakan, pemerintah bersama berbagai pihak juga menyiapkan dukungan bagi masyarakat terdampak kabut asap. Salah satunya melalui Posko Segar yang menyediakan pemeriksaan kesehatan, oksigen gratis, serta bantuan kebutuhan dasar berupa beras, gula, dan perlengkapan sehari-hari bagi relawan.


Ia mengajak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan untuk memanfaatkan layanan tersebut. Puskesmas dan rumah sakit di Kota Pontianak juga disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan.


“Kalau ada warga atau keluarga yang sesak, ayo datang ke Posko Segar. Termasuk di puskesmas dan rumah sakit juga sudah siaga bagi warga yang sensitif terhadap ISPA,” ungkapnya.


Pemkot Pontianak telah menyiapkan fasilitas dan anggaran untuk mengantisipasi apabila kondisi kabut asap masih berlanjut. Pemerintah juga berharap hujan segera turun sehingga kualitas udara membaik dan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih efektif.


“Kita harapkan segera turun hujan, jadi tidak semakin parah,” pungkasnya. (prokopim)


Cegah Kecelakaan Berulang, Dishub Pontianak Perkuat Pengawasan Lalu Lintas

Aug 21, 2026
|
Kebijakan

PONTIANAK – Dinas Perhubungan Kota Pontianak memperkuat pengawasan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan berulang, terutama yang melibatkan kendaraan besar dan pengendara usia pelajar. Langkah ini menjadi perhatian setelah terjadinya kecelakaan yang menewaskan tiga pelajar, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kepatuhan seluruh pengguna jalan terhadap aturan keselamatan berkendara.

Kepala Dishub Kota Pontianak Rendrayani mengatakan, pengaturan tersebut merujuk pada Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak. Dalam aturan itu, kendaraan yang beroperasi di jalan wilayah Kota Pontianak wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

“Untuk kendaraan peti kemas 40 feet, operasionalnya sudah diatur mulai pukul 21.00 sampai 05.00. Sedangkan untuk kendaraan 20 feet, pengaturannya pada jam sibuk, yakni dilarang masuk wilayah kota pada pukul 06.00 sampai 08.00 dan pukul 16.00 sampai 19.00,” ujarnya, Jumat (21/8/2026).

Rendrayani menjelaskan, pembatasan tersebut dilakukan karena kapasitas ruas jalan di Kota Pontianak masih terbatas. Apalagi, Pontianak belum memiliki jalan lingkar luar yang dapat menjadi jalur khusus bagi kendaraan angkutan berat.

“Pontianak ini belum memiliki jalan lingkar luar, sehingga kendaraan besar perlu diatur agar tidak bercampur dengan arus padat masyarakat pada jam sibuk,” katanya.

Ia menambahkan, kendaraan angkutan barang berukuran besar tidak dapat melintas di seluruh ruas jalan. Kendaraan angkutan barang dengan panjang lebih dari enam meter hanya dapat beroperasi pada jalan nasional dan jalan provinsi tertentu sesuai kelas jalan.

Beberapa ruas yang diperbolehkan bagi kendaraan angkutan dengan panjang lebih dari enam meter antara lain Jalan Tanjungpura, Rahadi Usman, Pak Kasih, Imam Bonjol, Adi Sucipto, Hasanudin, H Rais A Rahman, Husein Hamzah, Perintis Kemerdekaan, Kom Yos Sudarso, dan Ya’ M Sabran.

Sementara untuk angkutan peti kemas 40 feet, ruas yang diperbolehkan antara lain Jalan Tanjungpura, Rahadi Usman, Pak Kasih, Imam Bonjol, Adi Sucipto, Kom Yos Sudarso, dan Ya’ M Sabran.

“Jadi pembatasannya bukan hanya soal jam, tetapi juga ruas jalan. Kendaraan peti kemas 20 feet dan 40 feet diarahkan untuk tidak melewati Jalan Gusti Situt Mahmud dan Jalan Khatulistiwa, kendaraan diminta untuk menggunakan Jalan Budi Utomo dan Jalan 28 Oktober," tambahnya.

Menurut Rendrayani, pengaturan ini penting karena aktivitas kendaraan besar di jam sibuk dapat meningkatkan risiko kepadatan lalu lintas dan kecelakaan, terutama ketika berdekatan dengan aktivitas pelajar, pekerja, pengendara sepeda motor, dan pengguna jalan lainnya.

Selain mengatur kendaraan besar, Rendrayani menyebut Pemkot Pontianak juga menyiapkan upaya lain untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, termasuk rencana pengembangan layanan antarjemput siswa. Layanan yang saat ini masih berada di Pontianak Barat direncanakan diperluas ke koridor Pontianak Timur dan Pontianak Utara.

“Ke depan direncanakan ada koridor Timur dan Utara untuk antarjemput anak sekolah. Ini akan kita bahas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya.

Dishub bersama Satlantas juga akan melakukan razia terhadap pelajar di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi tetapi membawa kendaraan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas sejak usia sekolah.

“Ini bagian dari upaya menjaga keselamatan anak-anak kita. Pelajar yang belum memiliki SIM tidak boleh membawa kendaraan,” tegasnya.

Rendrayani berharap para pengusaha angkutan, pengemudi kendaraan besar, orang tua, pelajar, dan seluruh pengguna jalan mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, keselamatan lalu lintas hanya dapat terwujud jika seluruh pihak memiliki kesadaran yang sama.

“Tujuannya jelas, agar lalu lintas di Kota Pontianak lebih tertib, aman, selamat, dan lancar. Pengaturan ini untuk kepentingan bersama,” pungkasnya. (prokopim)