Perkuat Etika dan Peran Generasi Muda Muhammadiyah

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya peran organisasi kemahasiswaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kontrol sosial dan mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak terbuka dan menyambut baik keberadaan seluruh organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), selama bergerak dalam koridor hukum dan nilai kebangsaan. Ia menilai GMNI merupakan bagian dari jejaring organisasi nasional yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kesadaran kritis dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Pemerintah Kota Pontianak terbuka terhadap semua golongan dan organisasi. Kami justru membutuhkan kontrol sosial dari adik-adik mahasiswa, tentu dengan kajian yang kuat dan berbasis fakta,” ujarnya saat membuka Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Pontianak di Balai Pertemuan Budaya Madura, Jalan Selat Panjang, Jumat (6/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bahasan juga menyinggung upaya pengentasan kemiskinan yang terus dilakukan Pemkot Pontianak. Ia menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir dan diharapkan dapat terus ditekan melalui kolaborasi lintas sektor. 

Kebijakan pemerintah pun tidak hanya difokuskan pada bantuan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga diarahkan pada upaya jangka panjang untuk membangun kemandirian masyarakat. 

“Bantuan langsung itu penting sebagai langkah awal, tapi yang utama adalah bagaimana masyarakat bisa mandiri. Jangan hanya diberi ikan, tapi juga kail,” tegasnya.

Bahasan juga menekankan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, bahkan kritik yang tajam sekalipun, selama disampaikan secara konstruktif. Ia mendorong kader GMNI untuk memperkuat tradisi intelektual melalui riset, kajian, dan advokasi berbasis data. Terutama dalam mengawal implementasi program-program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat menengah ke bawah.

Melalui kegiatan KTD ini, Bahasan berharap lahir kader-kader GMNI yang tidak hanya militan secara ideologis, tetapi juga matang secara intelektual. Harapannya juga mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan pendidikan jangka panjang. Salah satu yang menggembirakan adalah capaian rata-rata lama sekolah yang berada di angka 10,48 tahun. Paling tinggi di Kalimantan Barat. 

“Kami bersyukur dan Pemkot menargetkan wajib belajar 13 tahun, dari PAUD sampai SMA-SMK. Tapi bukan hanya lamanya, kualitas pendidikan juga harus terus ditingkatkan,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM akan berdampak langsung pada kemajuan daerah. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat memiliki daya saing untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak secara berkelanjutan.

Edi menambahkan, upaya peningkatan kualitas SDM tidak bisa dilepaskan dari aspek kesehatan. Salah satu program yang dinilai memberikan dampak signifikan adalah Program Makan Gizi Gratis. Program ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik anak, tetapi juga kualitas hidup dan potensi kecerdasan mereka.

“Dampaknya cukup besar, terutama terhadap kesehatan dan kualitas hidup anak. Nantinya akan ada survei dari Badan Gizi Nasional untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kecerdasan anak-anak kita,” jelasnya.

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah hingga ke jenjang pendidikan tinggi, Pemkot Pontianak menitikberatkan pada pemenuhan akses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan, baik negeri, swasta, maupun madrasah, terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama. Selain itu, Pemkot juga memberikan dukungan dari sisi kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kota tetap menyediakan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, serta memberikan berbagai kemudahan dan bantuan lain agar akses pendidikan semakin terbuka.

“Kalau akses dan kesejahteraan kita perkuat, maka partisipasi pendidikan akan naik. Inilah yang ingin terus kita dorong agar Pontianak memiliki SDM yang unggul dan berdaya saing,” pungkas Edi. (prokopim)