PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat upaya pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026).

Edi mengatakan, konflik kepentingan merupakan persoalan yang dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari aparatur pemerintah. Salah satunya ketika hubungan pribadi dengan seseorang memengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan.

“Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” ujarnya.

Menurutnya, situasi semacam itu perlu dipahami agar aparatur mampu membedakan tindakan yang masih sesuai ketentuan dengan perilaku yang mengarah pada konflik kepentingan. Salah satu upaya pencegahan dalam pelayanan rutin, misalnya, melalui penerapan sistem antrean sehingga setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.

Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pihak pengambil keputusan.

Menurut Edi, pemerintah harus menjaga integritas sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program. Karena itu, setiap keputusan perlu memiliki dasar yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, penerapan prosedur juga perlu diikuti kemampuan organisasi dalam mengelola pelayanan secara efektif. Jangan sampai prosedur yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat pelayanan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Edi berharap workshop tersebut dapat memperkuat pemahaman aparatur dalam mengidentifikasi risiko konflik kepentingan. Upaya itu perlu dilanjutkan melalui mitigasi, monitoring, pengawasan, dan pembinaan secara berkelanjutan.

Selain pengawasan, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil program dan pelayanan pemerintah. Pemkot Pontianak juga perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen.

“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan maupun pengawas internal dan eksternal. Sejumlah area yang memiliki potensi konflik kepentingan antara lain pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Ia mengatakan, identifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan apakah suatu kondisi benar-benar termasuk konflik kepentingan atau tidak.

Melalui workshop tersebut, Pemkot Pontianak menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai kriteria dan langkah mitigasinya.

“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.

Trisnawati menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak awal. Apabila konflik kepentingan sudah ditemukan dalam pelaksanaan tugas, ASN perlu mendeklarasikan dan melaporkannya agar dapat ditangani sesuai ketentuan.

Menurutnya, tidak semua indikasi dapat langsung dikategorikan sebagai konflik kepentingan.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berharap aparatur semakin memahami batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan integritas dan pelayanan publik semakin berkualitas.

“Diperlukan identifikasi secara cermat agar langkah pencegahan dan penanganan yang diambil tepat sasaran,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan berbagai sarana dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat. Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran daerah Tahun 2026 tersebut mencakup peralatan kebersihan lingkungan, perlengkapan kegiatan sosial, sarana pendidikan, hingga fasilitas olahraga.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, dan Pal Lima di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (11/11/2026).

Bahasan mengatakan, penyaluran bantuan merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Menurutnya, barang yang diserahkan harus dimanfaatkan secara optimal dan tidak hanya disimpan atau digunakan oleh kelompok penerima tertentu.

"Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Saya berharap setiap bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai hanya disimpan dan tidak digunakan," ujarnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi gerobak sampah, mesin pemotong rumput, tempat sampah, perlengkapan kebersihan, tenda, kursi, meja lipat, pengeras suara portabel, hingga perlengkapan pemulasaraan jenazah. Selain itu, terdapat bantuan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), posyandu, PKK, dan sarana olahraga masyarakat.

Menurut Bahasan, setiap barang memiliki manfaat yang dapat dirasakan bersama apabila dikelola dengan baik. Ia mencontohkan penggunaan pengeras suara portabel yang tidak harus terbatas pada kegiatan majelis taklim, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk rapat RT, kegiatan warga, maupun keperluan sosial lainnya. Begitu pula dengan bantuan tenda dan kursi yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga ketika mengadakan kegiatan kemasyarakatan. Bahasan mengingatkan agar pengurus RT dan RW bersama masyarakat memiliki kesepakatan mengenai penggunaan, penyimpanan, serta pemeliharaan barang.

Ia memahami bahwa pengelolaan fasilitas bersama tidak selalu mudah. Karena itu, komunikasi dan semangat kekeluargaan diperlukan agar bantuan tidak justru menimbulkan perselisihan di lingkungan warga.

"Kalau ada yang membutuhkan, tolong dibantu. Memang perlu tenaga untuk memasang, membongkar, dan menyimpan kembali. Tetapi di situlah semangat gotong royong dan kebersamaan kita," katanya.

Lebih jauh, Bahasan meminta para lurah agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Usulan bantuan yang disampaikan warga perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran, dengan memberikan penjelasan yang terbuka apabila belum dapat dipenuhi. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kebutuhan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi pengadaan barang yang sebenarnya sudah tersedia serta masih layak digunakan.

"Kalau memang dibutuhkan dan bisa dibantu, kita upayakan. Kalau belum bisa, sampaikan alasannya dengan baik. Yang penting jangan memberikan harapan tanpa kepastian kepada masyarakat," tuturnya.

Bahasan berharap bantuan tersebut dapat mendukung berbagai kegiatan warga, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, dan meringankan kebutuhan fasilitas bersama di tingkat RT maupun RW.

"Semua bantuan ini merupakan ikhtiar kita bersama. Tolong dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semakin mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan semangat gotong royong masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)