Berita

KPU Kota Pontianak Audiensi ke Pemkot Pontianak

PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak beserta Komisioner Penyelenggara Pemilu Kota Pontianak melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pertemuan ini untuk membahas proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kota Pontianak Tahun 2024. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerima kedatangan KPU beserta rombongan di Ruang Rapat Wali Kota, Jumat (19/5/2023).

Bahasan menerangkan, tujuan pertemuan ini adalah dalam rangka persiapan Pemilu yang sudah mulai berlangsung tahapannya. Dari pertemuan tersebut, ada beberapa permohonan dari KPU Kota Pontianak kepada Pemkot Pontianak. Salah satunya permohonan fasilitasi gedung penyimpanan logistik Pemilu. Logistik tersebut diperkirakan akan tiba di Pontianak dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

"Oleh sebab itu, perlu adanya gudang atau penyimpanan logistik Pemilu yang steril dan aman," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya lagi, permohonan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan Pemilu seperti perangkat komputer dan perangkat lainnya yang dibutuhkan. 

"Semua ini perlu dipersiapkan. Kalau persiapan menuju tahapan Pilkada yang diperkirakan bulan November atau Desember tahun ini tahapannya sudah dimulai, anggarannya sudah dipersiapkan sesuai tahapan mekanisme yang ada," ungkap Bahasan.

Selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga akan membahas persiapan untuk kepentingan anggaran Pilkada berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan oleh KPU Kota Pontianak. Persiapan pendanaan Pemilu merupakan bentuk sinergi antara pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.

"Kendala dalam pendanaan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga harus dilakukan pembahasan sedetail mungkin," katanya.

Dirinya juga mengimbau dan meminta kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk bersama-sama menjaga agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada aman dan kondusif serta berjalan lancar. 

"Dengan cara memperbanyak sosialisasi, memberikan edukasi politik, sehingga masyarakat memahami teknis pelaksanaan Pemilu," terangnya.

Bahasan berharap hasil dari pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penting sehingga penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif.

"Dengan harapan Kota Pontianak menjadi contoh sukses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada," tutupnya. (prokopim)

Riliardo Jadi Jamaah Termuda Berusia 20 Tahun

PONTIANAK - Sebanyak 638 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kota Pontianak mengikuti manasik haji di Asrama Haji, Selasa (16/5/2023). Dari jumlah tersebut, JCH dengan usia termuda 20 tahun dan tertua berusia 97 tahun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan kepada seluruh JCH Kota Pontianak untuk mempersiapkan fisik dan kondisi tubuh. Apalagi cuaca di sana diperkirakan memasuki musim panas.

"Cuaca di sana diperkirakan memasuki musim panas sehingga harus persiapan ekstra dalam menjaga tubuh tetap fit dan jaga kesehatan," ujarnya usai membuka kegiatan manasik haji.

Oleh sebab itu, lanjutnya, para petugas yang mendapat amanah mengawal dan menjaga serta melayani JCH supaya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi jumlah JCH yang dilayani jumlahnya tidak sedikit.

"Kita doakan mudah-mudahan Jamaah Calon Haji sehat selalu dan ibadah hajinya lancar serta menjadi haji yang mabrur serta selamat pulang kembali ke Pontianak," ungkap Edi.

Menurutnya, para JCH yang berangkat haji tahun ini adalah mereka yang telah mendaftar rerata tahun 2012. Karena tahun 2020 dan 2021 tidak ada keberangkatan haji akibat pandemi dan 2022 dibatasi separuh, sehingga tahun ini baru berangkat. 

"Kalau dari jumlah keseluruhan calon jamaah haji yang telah mendaftar hingga saat ini tercatat sebanyak 13.208," sebutnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalbar Muhajirin Yanis menuturkan, kegiatan manasik haji bagi JCH Kota Pontianak digelar selama dua hari yakni tanggal 16 -17 Mei 2023 di Asrama Haji. Jumlah peserta sebanyak 638 JCH asal Kota Pontianak.

"Jamaah direncanakan kloter pertama berangkat ke embarkasi Batam tanggal 14 Juni 2023 dan dijadwalkan tanggal 15 Juni 2023 bertolak dari tanah air ke Jeddah Arab Saudi," ungkapnya.

Mengingat waktu yang sudah mendekati jadwal keberangkatan ke tanah suci, dia mengimbau kepada seluruh JCH untuk menjaga kesehatan sehingga ketika berada di sana bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.

"Apalagi yang paling dominan ibadah haji ini banyak menguras fisik sehingga butuh kondisi tubuh yang sehat dan fit," imbuh Muhajirin.

Kemudian, para JCH juga diminta memantapkan persiapan lewat manasik haji agar ketika di tanah suci tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Meskipun pihaknya menugaskan pembimbing ibadah, baik yang ada dalam kloter maupun yang berada di Arab Saudi.

"Sehingga diharapkan jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, memenuhi syarat dan rukun-rukun wajib haji dan setelah itu tentu kita berharap seluruh jamaah kembali dengan selamat di tanah air," tuturnya.

Riliardo Rizal (20), JCH termuda asal Kota Pontianak pada keberangkatan tahun ini, menceritakan, sedianya pada tahun 2019, kedua orang tuanya yang berangkat haji. Hanya sebelum keberangkatan, ayahnya meninggal dunia. Awalnya, ia yang akan menggantikan ayahnya untuk berangkat haji, tetapi karena usianya masih terlalu muda pada saat itu, yakni 16 tahun, sehingga hanya ibunya yang berangkat haji. Sedangkan dirinya ditunda keberangkatannya hingga usia mencukupi.

"Tahun ini usia saya genap 20 tahun dan alhamdulillah saya bisa memenuhi niat almarhum ayah saya untuk menunaikan ibadah haji," ucapnya.

Ditanya persiapan mental dan fisik, Riliardo menyatakan sudah mempersiapkan diri dengan latihan fisik berjalan kaki dan menjaga kesehatan tubuh.

"Apalagi saya mendapat amanah menjadi Ketua Regu di rombongan 1. Saya rasa ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah sehingga saya harus mampu memimpin anggota-anggota regu saya," pungkasnya. (prokopim)

Gunakan Sistem KPBU

PONTIANAK - Rencana pembangunan Jembatan Garuda yang akan menghubungkan Jalan Bardanadi - Siantan masih bergulir. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan saat ini progres pembangunan Jembatan Garuda tengah melengkapi data, baik secara administrasi maupun teknis seraya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, pembangunan Jembatan Garuda akan berbentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Sebab proses pembangunan ini harus melalui mekanisme, persetujuan Menteri PUPR, tim yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan lainnya," ujarnya usai rapat Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jembatan Garuda di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (10/5/2023).

Edi menambahkan, melalui FGD yang digelar ini, semua pihak terkait turut membahas masalah teknis rencana pembangunan Jembatan Garuda, baik itu dampak, manfaat, regulasi dan berbagai hal untuk mempersiapkan pembangunan jembatan dengan desain mewah ini.

" Apabila sudah mendapat lampu hijau, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya seperti penyusunan draft, kaitan kontribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Pontianak dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pembangunannya akan dibiayai oleh investor dengan sistem KPBU. Rencananya Jembatan Garuda ini menggunakan sistem tol berbayar. Terkait tarif, pihaknya nanti akan mengkaji lebih matang berdasarkan kemampuan masyarakat.

"Sama halnya dengan ferry penyeberangan yang digunakan masyarakat saat ini untuk menyeberangi sungai dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara atau sebaliknya, masyarakat dikenakan tarif penyeberangan," katanya.

Untuk mematangkan perencanaan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah pusat juga masih berlangsung. Sementara pemrakarsa pembangunan melengkapi persyaratan teknis dan sebagainya.

"Pembahasan pembangunan Jembatan Garuda tidak hanya saat ini saja, tetapi akan ada diskusi lebih lanjut untuk mematangkan perencanaan, melengkapi dan menyempurnakan pembangunan," kata Edi.

Jembatan Garuda ini mencerminkan kemajuan Kota Pontianak yang modern dengan desain yang spektakuler. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah, apalagi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I juga tengah dibangun, sehingga kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai.

"Dampak ekonominya sangat besar karena sirkulasi transportasi dan mobilitas lebih lancar dan cepat. Selain itu pula akan menjadi landmark dan objek wisata," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Operasional RT/RW se-Kecamatan Pontianak Selatan

PONTIANAK - Sebanyak 506 pengurus RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Selatan mengikuti sosialisasi berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga menyerahkan bantuan operasional secara simbolis kepada 414 RT dan 92 RW di Aula Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (3/5/2023).

Edi menjelaskan, PBG merupakan proses yang sangat penting dalam pembangunan sebuah gedung atau bangunan. Persetujuan ini melibatkan pihak-pihak terkait. PBG dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan. 

"PBG ini supaya masyarakat tertib dalam mendirikan bangunan, penataan kota juga semakin tertib," ujarnya.

PBG juga bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kerusakan atau kecelakaan pada gedung tersebut, serta memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan," sebutnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses persetujuan bangunan gedung, seperti perizinan, perencanaan, konstruksi, dan pengawasan. Selain itu, perlu juga memperhatikan aspek-aspek seperti dampak lingkungan, pemakaian lahan, keamanan dan aksesibilitas. Dalam melakukan persetujuan bangunan gedung, penting untuk melibatkan semua pihak terkait dan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. 

"Hal ini dapat membantu memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat digunakan dengan aman dan nyaman bagi penghuninya," jelasnya.

Selain sosialisasi PBG, materi lain yang diberikan antara lain berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

Kemudian, terkait pemberian bantuan operasional bagi RT/RW, Edi mengatakan bantuan itu sebagai bentuk pembinaan terhadap RT/RW dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan kelembagaan RT dan RW.

"Semoga bantuan ini bisa menyemangati para pengurus RT/RW dalam memberikan pelayanan kepada warganya," ungkapnya. (prokopim)