Berita

PONTIANAK – Kota Pontianak kembali menempati posisi teratas dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang disusun KPK untuk tahun 2025. Nilai 77,92 yang diraih menempatkan Pontianak sebagai kota dengan tingkat integritas tertinggi di Pulau Kalimantan, sekaligus melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 71. Capaian ini menjadi penanda bahwa tata kelola pemerintahan Kota Pontianak berjalan pada arah yang tepat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan hasil tersebut mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, hasil survei SPI KPK menempatkan Kota Pontianak sebagai yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Komitmen ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya seusai kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Novotel Pontianak, Kamis (11/12/2025).

Ia menyebut pemerintah turut menggelar talkshow dan lomba konten untuk memperluas pemahaman generasi muda tentang pentingnya integritas. Edi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan penyimpangan pelayanan publik melalui kanal resmi pemerintah. Menurutnya, pelibatan masyarakat berperan penting memperkuat pengawasan dan menjaga kepercayaan publik.

“Silakan lapor ke Inspektorat. Kita juga punya dari laman KPK yaitu Jaga.id dan e-lapor,” katanya.

Di balik capaian SPI tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan nilai integritas terus meningkat. Inspektur Kota Pontianak Trisnawati, menyebut peningkatan sosialisasi antikorupsi menjadi prioritas utama tahun mendatang. 

“Salah satu pekerjaan rumah kami adalah peningkatan sosialisasi. Angka sosialisasi kita masih relatif rendah,” ujar Tina, sapaan karibnya.

Ia menilai edukasi sejak usia dini perlu diperkuat agar risiko perilaku koruptif dapat ditekan sejak awal. Dari karya video yang dibuat peserta lomba, Trisnawati melihat banyak pelajar sudah memahami perbedaan antara perilaku koruptif dan tindakan korupsi.

“Mencontek, titip absen, atau pengelolaan waktu yang buruk merupakan perilaku koruptif. Sedangkan pengambilan uang adalah bentuk korupsi,” jelasnya.

Tina menerangkan, pemahaman seperti ini harus dijaga agar generasi muda tumbuh sebagai calon pemimpin yang berintegritas. Peningkatan sosialisasi ini juga sekaligus menguatkan citra Pontianak sebagai kota yang konsisten menjaga integritas.

Ia menyebut pengalaman Pontianak yang sempat dipimpin pejabat sementara dari KPK turut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah kota.

“Pengalaman yang diberikan oleh PJ Wali Kota dari KPK, walaupun singkat, menjadi bekal bagi kami untuk berbuat lebih baik ke depannya,” katanya.

Dengan fondasi integritas yang terus diperkuat serta edukasi antikorupsi yang diperluas, Pemerintah Kota Pontianak menargetkan pencapaian SPI tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.

“Upaya ini diharapkan mampu memperteguh posisi Pontianak sebagai kota yang berkomitmen pada pemerintahan bersih dan berintegritas,” tutup Tina. (kominfo)

Senam Sehat Peringatan Hakordia 2025

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Senam Sehat dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Taman Alun Kapuas, Jumat (5/12/2025). Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kota Pontianak ini diikuti ratusan ASN di lingkungan Pemkot Pontianak sebagai bentuk penguatan komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, senam sehat bersama ini tidak hanya sekadar aktivitas olahraga saja, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada ASN senantiasa menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemkot Pontianak, di seluruh bidang.

“Kegiatan ini bukan hanya seremoni, melainkan momentum untuk kembali menegaskan komitmen bahwa kita harus menjaga integritas dalam setiap aspek pelayanan publik,” katanya.

Ia menekankan, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang melanggar aturan, tetapi juga tercermin dari sikap dan etika dalam keseharian, terutama saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Saya memaknai, korupsi tidak hanya sebatas tindakan yang melanggar aturan, tetapi juga bagaimana sikap kita dalam keseharian saat memberikan pelayanan sesuai tugas, fungsi dan ketentuan yang telah ditetapkan, baik bagi ASN maupun PTT,” jelasnya.

Dalam memperkuat budaya antikorupsi, lanjut Edi, Pemkot Pontianak melakukan upaya melalui penerapan transparansi berbasis elektronik serta peningkatan pengawasan internal.

“Masyarakat kini dapat memantau kinerja pemerintah dengan lebih mudah melalui media sosial dan berbagai saluran digital,” tuturnya.

Selain di lingkungan pemerintahan, Pemkot turut memperluas edukasi antikorupsi ke dunia pendidikan. Nilai-nilai integritas mulai ditanamkan sejak dini di jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. 

“Budaya antikorupsi ini harus dibiasakan sejak awal, termasuk di sekolah-sekolah,” tutupnya.

Melalui peringatan Hakordia 2025, Pemkot Pontianak berharap kesadaran publik semakin meningkat dan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas terus menguat. (prokopim/kominfo)

PKK Kalbar Monev ke PKK Pontianak, Percepat Sinkronisasi Program Kerja

PONTIANAK – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak menerima kunjungan kerja TP PKK Provinsi Kalbar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) TP PKK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam kunjungan itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan menekankan pentingnya kegiatan monev dalam rangka memperkuat pelaksanaan program-program PKK di daerah. Ia menilai, monev bukanlah ajang mencari kesalahan, melainkan upaya memperbaiki, menyelaraskan, dan memperkuat sinergi antara PKK Provinsi dengan PKK kabupaten/kota. 

“Monitoring dan evaluasi hari ini sangat penting. Kami ingin meninjau langsung pelaksanaan program PKK serta mengevaluasi progres yang telah berjalan. Ini dilakukan untuk perbaikan dan sinkronisasi program,” ujarnya usai berkunjung ke Sekretariat PKK Kota Pontianak, Senin (1/12/2025).

Ia juga meminta seluruh Ketua PKK kabupaten/kota, termasuk Pontianak, untuk melaporkan capaian 100 hari kerja, yang menurutnya merupakan bagian dari program pembangunan daerah. Sejak dilantik, Erlina menerapkan program 100 hari kerja tidak hanya untuk pemerintah daerah melalui perangkat OPD, tetapi juga dalam pembinaan PKK di seluruh wilayah Kalbar.

“Alhamdulillah, 14 kabupaten/kota telah melaksanakan program tersebut dan bahkan menambahnya dengan berbagai inovasi,” sebutnya.

Erlina juga memberikan apresiasi kepada jajaran PKK Kota Pontianak yang dinilainya telah melaksanakan program secara inovatif dan terukur. 

“Mulai dari pendidikan, posyandu, pemberdayaan ekonomi keluarga, penurunan stunting, gerakan makan ikan bersama, hingga peningkatan cakupan imunisasi yang mendukung program nasional. Semua berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebagai Bunda PAUD Provinsi Kalbar, Erlina juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bunda PAUD kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan, OPD terkait, dan pihak swasta. Ia mendorong agar guru PAUD nonformal yang belum terdata di Kemdikbud bisa memperoleh beasiswa melalui dukungan anggaran CSR maupun skema lainnya.

“Harapan kita, pada tahun 2026 tidak ada lagi guru PAUD yang tidak memiliki sertifikasi. Ini tugas besar yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono, menyebut momen ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat penyelarasan program PKK dari tingkat kota hingga ke dasawisma.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan momentum penting bagi kami untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta penyempurnaan terhadap 10 Program Pokok PKK yang telah kami jalankan,” tuturnya.

Menurutnya, PKK Kota Pontianak memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah, terutama dalam pembinaan keluarga sejahtera. Seluruh program dijalankan secara terstruktur, terukur dan terintegrasi antara tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan.

Yanieta menjelaskan bahwa penyusunan rencana program untuk 100 hari kerja dan Program Kerja Tahun 2025 telah diselesaikan lebih awal. Perencanaan tersebut mengacu pada hasil Rakernas IX PKK, kebijakan PKK Provinsi Kalbar, serta Rencana Induk TP PKK Kota Pontianak. 

“Dokumen perencanaan ini menjadi dasar bagi kami dalam menetapkan prioritas, sasaran, dan strategi pelaksanaan program di seluruh jenjang,” jelasnya.

Memasuki akhir tahun, PKK Kota Pontianak terus berupaya menuntaskan seluruh program prioritas meski waktu tersisa hanya sekitar satu bulan.

 “Setiap kegiatan harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran, efektivitas, dan keberlanjutan,” ungkap Yanieta.

Dalam kesempatan tersebut, Yanieta juga memaparkan capaian dan inovasi dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) TP PKK Kota Pontianak. Pada Pokja I yang membidangi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong, seluruh program, termasuk Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) telah terlaksana 100 persen. Pokja ini menghadirkan inovasi Sepeda PKK dan Gema Digital Pokja I, yang dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan PKK dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan anggota dalam kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Sementara itu, Pokja II yang berfokus pada pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi, mencatat capaian program sekitar 95 persen, dengan dua kegiatan yang akan diselesaikan pada Desember. Inovasi unggulan yang dikembangkan adalah UP2K CERDIK (Cerdas Digital Kreatif), sebuah program peningkatan kapasitas digital marketing bagi anggota UP2K, mulai dari penguatan branding, pembuatan kemasan produk, hingga pendampingan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pokja III yang bergerak dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, juga mencatat capaian sekitar 95 persen. Pokja ini mengembangkan inovasi PROSPEK (Promosi dan Sosialisasi Pangan Lokal dan Peningkatan Ekonomi Keluarga) yang berfokus pada meningkatkan konsumsi pangan lokal serta memperkuat pendapatan petani dan pelaku UMKM melalui promosi dan edukasi berkelanjutan.

Pokja IV (Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat) turut menjadi garda terdepan dalam isu kesehatan nasional, khususnya penanganan stunting. Capaian program Pokja IV tercatat telah terlaksana 100 persen, termasuk peluncuran inovasi unggulan BESTI PKK (Bebas TBC Bersama PKK) yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan TBC di Kota Pontianak. 

“Seluruh inovasi tersebut terus didorong untuk dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara PKK Kota, kecamatan dan kelurahan, serta dukungan pemerintah daerah dan mitra terkait,” pungkasnya. (Sumber : humas.pkkpontianak)

PONTIANAK – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tiga wilayah, Kubu Raya-Pontianak-Mempawah (KUPONWAH) menggelar panen cabai serentak di masing-masing wilayah. Di Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memanen cabai di kebun milik Pondok Pesantren Al Murabbi yang terletak di Jalan Nipah Kuning Dalam, Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Dalam, Rabu (26/11/2025).

Wali Kota Edi mengatakan kegiatan ini sebagai upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah.

“Kegiatan panen dilakukan di atas lahan sekitar satu hektare, bagian dari total 8–9 hektare tanaman cabai yang tersebar di Kota Pontianak,” tuturnya, usai panen serentak.

Ia menilai program KUPONWAH berperan penting dalam memperkuat ketahanan pasokan pertanian dan menjadi salah satu instrumen pengendalian harga. Edi menegaskan bahwa Kota Pontianak berhasil mencatat inflasi pada angka 1,58 persen hingga Oktober, yang merupakan capaian terendah di Kalimantan Barat.

“Harga cabai di Pasar Flamboyan saat ini berada di kisaran Rp54 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram, padahal dua hari lalu masih sekitar Rp20 ribu. Artinya, suplai menjadi faktor kunci. Karena itu, panen dan produksi cabai dari kabupaten maupun kota dapat membantu menjaga stabilitas harga di Pontianak,” ujar Edi.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Forum TPID Kota Pontianak, Kepala BPS, jajaran organisasi perangkat daerah, camat, serta unsur PKK. Melalui forum ini, Pemkot Pontianak menekankan perlunya kolaborasi dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah yang memiliki keterhubungan pasar dan distribusi pangan.

Menurut Edi, batas wilayah administratif bukan menjadi penghalang kolaborasi dalam mengendalikan inflasi, terutama karena mobilitas masyarakat dan arus distribusi komoditas pangan saling terhubung. Ia berharap gerakan panen cabai ini menjadi inspirasi sekaligus dapat dikembangkan ke komoditas pertanian lain seperti sayuran dan produk unggulan daerah.

Melalui panen cabai bersama TPID ini, Pemkot Pontianak optimistis pasokan dan distribusi pangan regional dapat terjaga, sehingga stabilitas harga tetap terkendali serta kesejahteraan petani dapat terus meningkat.

“Kita harus saling menunjang. Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah memiliki hubungan pasar yang kuat. Kerja sama ini penting untuk menjaga inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Muchammad Yamin menambahkan, Kota Pontianak menyedialan total 9 hektare lahan khusus menanam cabai.

“Kita ingin selain dari lahan juga mendorong dari pekarangan rumah tangga warga. Jika bisa digulirkan terus, ada ikan di kolam misalnya dan lain-lain," ucapnya.

Tahun depan komoditas utama menjadi perhatian Pemkot Pontianak untuk diproduksi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.

“Mudah-mudahan bisa menjangkau lingkup warga dan meningkatkan perekonomian,” tutupnya. (kominfo/prokopim)