Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi garda terdepan dalam menjembatani aspirasi warga dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Ia menilai, LPM berperan penting memastikan proses pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan di tingkat akar rumput.

“LPM adalah mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan potensi lokal. Kita butuh LPM yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya saat membuka Musyawarah Daerah LPM Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Kamis (30/10/2025).

Edi menyebut, selama ini LPM sudah berkiprah dalam pembangunan, meski masih perlu memperkuat dampaknya terhadap masyarakat. Ia berharap ke depan sinergi antara pemerintah dan LPM dapat lebih intensif, terutama dalam memetakan persoalan dan kebutuhan warga di setiap kelurahan.

“Kalau masyarakat berdaya, mereka pasti produktif. LPM bisa membantu mengelola potensi wilayah dan mendorong kemandirian warga agar pembangunan lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi mengusulkan penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum bagi penguatan peran LPM, termasuk dukungan pembiayaan yang memadai. Menurutnya, keberadaan regulasi akan membuat LPM lebih berdaya dan berperan nyata dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Selain memaparkan pentingnya pemberdayaan, Edi juga mengingatkan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencerdaskan dan menumbuhkan kepedulian warga. Ia menekankan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan tepo seliro menjadi modal sosial yang harus dijaga dalam setiap kegiatan pembangunan.

Ia berharap Musyawarah Daerah LPM dapat melahirkan kepemimpinan yang aspiratif serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia optimistis kolaborasi ini akan membawa Pontianak menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan semakin gemilang.

“Pemerintah tidak memberi ikan, tapi memberi pancing. Masyarakat yang berdaya akan mandiri, dan yang mandiri akan sejahtera,” tegasnya.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pontianak, Nanang Setiabudi, berharap Pemerintah Kota Pontianak segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwa) yang mengatur penguatan peran LPM di tingkat kelurahan hingga kota.

Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan agar LPM memiliki dasar hukum yang kuat sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

“Usulan Perwa tentang keberadaan LPM sudah kami sampaikan melalui Dinas DP2KB3A untuk diteruskan ke bagian hukum pemerintah kota. Kami berharap bisa segera terbit, agar posisi LPM lebih jelas dan kuat,” ujarnya saat menyampaikan laporan panitia Musda DPD LPM Kota Pontianak.

Nanang menjelaskan, masa jabatan pengurus DPD LPM Kota Pontianak periode 2020–2025 akan berakhir pada awal November ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Dinas DP2KB3A yang selama ini memberi ruang bagi LPM untuk bermitra dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Selama ini LPM aktif dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ke depan, kami berharap LPM juga dapat ikut serta di Musrenbang tingkat kota agar perencanaan pembangunan bisa lebih partisipatif,” tutur Nanang.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah kota terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan LPM bersama DP2KB3A di berbagai wilayah Pontianak. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan LPM dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.

Nanang menegaskan, LPM memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi warga sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. “Kami ingin LPM terus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Pontianak yang maju dan berdaya,” katanya.

Musda DPD LPM Kota Pontianak kali ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pemberdayaan. 

“Kami berharap hasil musyawarah dapat melahirkan kepemimpinan baru yang aspiratif dan berkomitmen melanjutkan kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Pontianak,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak para pemuda untuk meneladani semangat perjuangan generasi terdahulu dengan cara-cara baru yang relevan di era modern. Ajakan itu disampaikannya dalam apel peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 lingkup Pemerintah Kota Pontianak di Halaman SMAN 3, Selasa (28/10/2025).

Menurut Bahasan, semangat juang pemuda zaman dahulu yang mengangkat bambu runcing kini harus diwujudkan melalui ilmu pengetahuan, kerja keras, dan kejujuran. 

“Zamannya memang berubah, tapi semangatnya tetap sama. Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah,” tegasnya.

Ia menilai, tantangan pemuda masa kini semakin kompleks. Dunia bergerak cepat, teknologi berkembang pesat, dan persaingan semakin ketat. Namun, kata Bahasan, semangat pantang menyerah dan keyakinan akan kemampuan diri harus menjadi pegangan setiap anak muda Indonesia.

“Kita tidak boleh takut menghadapi perubahan. Saya percaya, di setiap kampung dan di setiap kota masih banyak anak muda yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita,” ujarnya.

Bahasan menekankan pentingnya membangun generasi muda yang patriotik, gigih, dan empati, yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Ia berharap pemuda tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, melainkan menjadi pelaku utama perubahan.

“Seperti pesan Bapak Presiden, jangan takut bermimpi besar dan jangan takut gagal. Pemuda bukan pelengkap sejarah, tetapi penentu sejarah berikutnya,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat persatuan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam ikrar Sumpah Pemuda. 

“Mari kita jaga api perjuangan ini, dan buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kuat, adil, dan makmur,” pungkas Bahasan. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar Sosialisasi Kerja Sama Daerah dan Mekanisme Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Pemkot Pontianak. Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada aparatur tentang prosedur, persyaratan, dan tata cara pengajuan izin perjalanan dinas ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pontianak Iwan Amriady mengatakan kegiatan ini penting sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah daerah agar pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

“Perjalanan dinas luar negeri bukan sekadar aktivitas bepergian, melainkan amanah yang membawa nama baik institusi dan daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan, mewakili Wali Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (27/10/2025).

Menurut Iwan, perjalanan dinas ke luar negeri memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, baik dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kerja sama, maupun representasi daerah di forum internasional. Ia menegaskan, pemahaman terhadap mekanisme yang berlaku akan mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun kendala administratif di kemudian hari.

Kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi itu, menurutnya, menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama, baik antarwilayah maupun dengan pihak ketiga di dalam dan luar negeri.

“Kerja sama daerah merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antarwilayah, menyerasikan pembangunan, serta mensinergikan potensi dalam meningkatkan pelayanan publik dan pertukaran pengetahuan serta teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, manfaat kerja sama tersebut di antaranya adalah mendorong prakarsa daerah, meningkatkan peran masyarakat dan swasta, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah.

Iwan juga mengajak aparatur pemerintah untuk memanfaatkan perjalanan dinas luar negeri sebagai kesempatan belajar dan menimba pengalaman.

“Setiap pengetahuan, praktik baik, maupun jaringan kerja sama yang diperoleh di luar negeri hendaknya ditransfer dan dimanfaatkan untuk kemajuan daerah kita,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini berjalan interaktif dan memberikan pencerahan bagi peserta.

“Jangan ragu untuk berdiskusi dan memberikan masukan demi penyempurnaan mekanisme yang ada,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk terus mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas dalam berorganisasi. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Silaturahmi dan Konsolidasi Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) se-Kalbar di Lotus Ballroom Novotel Pontianak Convention Center, Sabtu (25/10/2025).

Menurut Edi, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar HMI untuk kembali menjalin kebersamaan setelah cukup lama jarang berkumpul secara lengkap. 

“Yang paling penting dari kegiatan ini adalah memperkuat silaturahmi. Karena dengan silaturahmi, semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam pergerakan HMI bisa semakin solid,” ujarnya.

Edi menilai, HMI memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah. Para kader HMI, kata dia, kini banyak berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, industri, akademik, hingga dunia usaha. 

“Kader HMI tersebar di berbagai sektor. Itu artinya, kontribusi HMI terhadap bangsa dan negara sangat besar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi kontribusi dan gagasan dari kader HMI dalam pembangunan daerah. 

“Kami menyambut baik setiap pemikiran konstruktif dari HMI. Dukungan moral dan ide-ide kreatif dari mereka sangat penting untuk mendorong kemajuan Kota Pontianak,” katanya.

Edi juga menekankan pentingnya efisiensi dan sinergi dalam pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus mampu memaksimalkan setiap program agar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

 “Ke depan, kita ingin pembangunan kota semakin efisien dan tepat sasaran. Ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk HMI,” pungkasnya. (prokopim)