Berita

Pemkot Pontianak Berkomitmen Jaga Sanitasi Sehat

PONTIANAK - Kota Pontianak menjadi satu di antara dua daerah se-Kalimantan Barat (Kalbar) setelah Kabupaten Sekadau yang telah mendeklarasikan sebagai kabupaten/kota terbebas dari buang air besar sembarangan, atau lebih dikenal dengan Open Defecation Free (ODF). Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mendukung Program ODF atau setop buang air besar sembarangan, ditandai dengan pembacaan deklarasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (25/11/2025). 

Dalam deklarasi yang dibacakan, isinya antara lain masyarakat Kota Pontianak menyampaikan komitmen bersama bahwa seratus persen warga telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS) atau ODF. Pemkot Pontianak juga menyatakan kesiapan untuk mempertahankan status tersebut, membiasakan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS), serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) demi mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Komitmen itu turut ditegaskan sebagai upaya bersama mewujudkan Kota Pontianak yang sehat dan sejahtera, terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Edi menyampaikan apresiasinya dengan capaian tersebut. Menurutnya, status ODF bukan hanya simbol, melainkan bentuk komitmen serius Pemkot Pontianak dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat. 

“Deklarasi Kesehatan Kota Pontianak dengan garansi Open Defecation Free (ODF) sebagai bentuk komitmen serius Pemkot Pontianak untuk menjaga kota yang sehat dan bersih,” ujarnya.

Edi menyebutkan, kondisi geografis Pontianak yang sebagian wilayahnya berada di sepanjang bantaran sungai menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sanitasi. Masih terdapat sejumlah fasilitas sanitasi yang memerlukan peningkatan, sehingga Pemkot terus menjalankan berbagai program untuk memperbaiki kualitas lingkungan. 

“Selain program bedah rumah, kita juga memprogramkan bedah WC. Yang paling penting adalah bagaimana instalasi pengolahan air limbah bisa berfungsi dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak juga mengembangkan program sanitasi komunal serta memperluas fasilitas air bersih. Saat ini cakupan layanan air bersih di Kota Pontianak telah mencapai 91,4 persen. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap target nasional MDGs 100-100, yaitu 100 persen sambungan air bersih dan 100 persen penanganan sampah. 

Dalam kesempatan tersebut, Edi turut menyoroti beberapa penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk, seperti diare, penyakit kulit, dan cacingan. Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan hingga unit layanan terdekat seperti puskesmas dan posyandu untuk lebih aktif mengidentifikasi kondisi tempat tinggal warga yang datang berobat. 

“Biasanya penyebabnya bukan hanya pencemaran akibat tinja yang dibuang sembarangan, tetapi juga kebiasaan perilaku tidak bersih, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya literasi masyarakat mengenai PHBS, terutama CTPS. Edi berharap deklarasi ODF tidak hanya menjadi pencapaian sesaat, tetapi menjadi awal dari peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. 

“Mari kita bersama-sama terus mengantisipasi dan menjaga Kota Pontianak agar tetap bersih dan sehat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Mudah-mudahan deklarasi ODF ini membawa semangat bagi kita semua untuk terus menjaganya,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Alfian Salam, mengatakan, deklarasi ODF yang dilakukan Kota Pontianak bukanlah garis akhir, melainkan awal dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga kesehatan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa tantangan untuk mempertahankan status ODF masih membutuhkan kerja sama dan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat. 

“Deklarasi yang kita lakukan hari ini, sebagaimana disampaikan Bapak Wali Kota, bukanlah akhir dari perjuangan. Masih banyak tantangan yang memerlukan komitmen bersama untuk mempertahankan status ODF yang telah kita capai,” ungkapnya.

Alfian menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi Kalbar agar semua pemerintah daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan, desa, dan kelurahan, bersama lembaga mitra dan masyarakat, terus berperan aktif dalam mempercepat penerapan pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Menurutnya, peningkatan perilaku hidup bersih di tingkat masyarakat akan sangat berpengaruh pada keberhasilan program besar lainnya. 

“Dengan upaya ini, kita berharap pencegahan dan penanganan stunting serta penyakit berbasis lingkungan seperti diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya dapat ditangani dengan lebih baik,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Imbau Warga Bawa Anak untuk Imunisasi JE

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak resmi meluncurkan program Imunisasi Kejar Japanese Encephalitis (JE) dan imunisasi rutin lainnya sebagai upaya pencegahan penyakit menular yang berpotensi mematikan. Peluncuran ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya imunisasi sebagai langkah preventif dalam melindungi anak-anak dari ancaman penyakit JE. JE merupakan penyakit infeksi peradangan otak akibat virus yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini lebih sering ditemukan di negara beriklim tropis, terutama pada musim hujan dan dapat menyebabkan kematian. 

Oleh sebab itu, mulai tahun 2025, imunisasi JE telah masuk dalam program imunisasi rutin nasional dengan target capaian 95 persen. Pemkot Pontianak berkomitmen memastikan seluruh anak mendapatkan perlindungan dari virus berbahaya ini.

“Kita ingin anak-anak Pontianak terbebas dari risiko kematian akibat virus JE. Dukungan dan partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan agar program imunisasi ini sukses,” ujarnya usai meluncurkan Imunisasi JE dan imunisasi rutin lainnya di Koramil Kecamatan Pontianak Barat, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, setiap tahun terdapat sekitar 67.900 kasus JE di dunia, dengan 13.600 hingga 20.400 kematian. Meski penderita dapat bertahan hidup, sebagian besar mengalami gangguan sisa seperti kelumpuhan, gangguan motorik, perilaku, hingga intelektual.

Edi menambahkan, hingga kini belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit JE. Karena itu, pemberian imunisasi menjadi langkah paling efektif dalam pencegahan dan penurunan kasus.

“Program imunisasi anak terbukti efektif mencegah penyebaran JE sekaligus mengurangi beban ekonomi akibat penyakit tersebut. Imunisasi ini menyasar anak usia 10 bulan hingga di bawah 15 tahun,” ungkapnya.

Edi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan pihak terkait yang telah bekerja keras dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Kota Pontianak. Ia berharap sinergi dan komitmen bersama ini dapat mendukung terwujudnya generasi sehat dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan kebersamaan dan kerja nyata dari semua pihak, saya yakin Pontianak akan menjadi kota yang tangguh dan sehat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus JE pada manusia di Kota Pontianak. Namun, berdasarkan hasil penelitian terhadap unggas, burung, dan hewan ternak lainnya, virus JE telah terdeteksi di wilayah ini.

“Untuk kasus JE di Kota Pontianak memang belum ada. Namun, berdasarkan hasil penelitian pada unggas, burung, dan ternak lainnya, virus tersebut memang ditemukan di sini. Virus ini berkembang biak pada hewan-hewan tersebut dan dapat menular ke manusia melalui gigitan nyamuk,” terangnya.

Ia mengatakan, potensi penularan dari hewan ke manusia bisa terjadi jika nyamuk yang membawa virus tersebut menggigit manusia. Karena itu, upaya pencegahan menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

“Adanya potensi penularan ini membuat kita perlu melakukan langkah pencegahan, khususnya pada anak-anak,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan imunisasi, Saptiko mengatakan bahwa program Imunisasi JE mulai dijalankan tahun ini sesuai arahan Kementerian Kesehatan.

“Untuk imunisasi JE, mulai tahun ini memang ada program dari Kementerian Kesehatan. Diharapkan tahun ini bisa kita laksanakan di Kota Pontianak dengan sasaran seluruh balita usia 10 bulan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Inovasi Bunga Basah atau Bunda Timbang Anak Bawa Sampah menjadi kunci sukses Posyandu Ananda Kelurahan Paritmayor, Kecamatan Pontianak Timur, hingga berhasil meraih juara II nasional dalam lomba posyandu berprestasi tingkat nasional. Program ini dinilai mampu menggabungkan pelayanan kesehatan dengan kepedulian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi prestasi tersebut dan menyebut Bunga Basah sebagai contoh nyata inovasi kader posyandu yang berdampak langsung bagi warga.

“Melalui Bunga Basah, masyarakat tidak hanya diajak menjaga kesehatan anak dan lingkungan, tetapi juga diberi nilai tambah secara ekonomi. Ini inovasi yang lahir dari kepedulian dan gotong royong,” ujarnya usai menyimak pengumuman serentak secara daring, Selasa (11/11/2025).

Program Bunga Basah mengajak para ibu membawa sampah anorganik saat datang ke posyandu untuk kegiatan penimbangan anak. Sampah yang dikumpulkan kemudian ditimbang dan hasilnya dikonversi menjadi uang tunai.

Dana tersebut dikembalikan kepada warga, yang dapat mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan rumah tangga lainnya. Dengan cara ini, posyandu bukan hanya menjadi tempat layanan kesehatan dasar, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Inovasi ini semakin kuat berkat pembinaan dan pendampingan langsung dari Pembina Posyandu Kecamatan mulai dari pelaporan hingga penerapan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP),” imbuh Edi.

Posyandu Ananda memiliki delapan kader aktif yang secara rutin melakukan kunjungan rumah dan memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.

Camat Pontianak Timur, M Akif, mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras kader yang konsisten memberikan pelayanan dan inovasi berkelanjutan.

“Kami mendampingi para kader dari awal, terutama dalam penerapan ILP dan peningkatan kualitas pelayanan. Bunga Basah lahir dari kepedulian mereka terhadap kesehatan dan lingkungan sekaligus, dan ternyata berhasil membawa prestasi nasional,” ungkapnya.

Selain menjadi inovasi unggulan, Bunga Basah juga mendorong kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu dengan membawa sampah anorganik yang kemudian ditukar dengan layanan penimbangan dan edukasi kesehatan.

Keberhasilan Posyandu Ananda menjadi bukti bahwa inovasi di tingkat akar rumput dapat memberi dampak besar.

“Melalui program Bunga Basah, Pontianak tidak hanya mengukir prestasi nasional, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sehat, peduli lingkungan, dan sejahtera,” tutup Akif. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak, menyusul masih rendahnya angka imunisasi lengkap di Kota Pontianak. Berdasarkan data tahun 2025, dari total sasaran 10.738 bayi di Kota Pontianak, baru sebanyak 3.834 anak atau sekitar 35,7 persen yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka kegiatan Persiapan Imunisasi Kejar dan Sosialisasi Imunisasi Rutin Bersama Kader dan Lintas Sektor di Hotel Orchardz Ayani, Selasa (11/11/2025).

“Kasus campak dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tengah meningkat di Kota Pontianak. Ini menjadi perhatian serius karena cakupan imunisasi kita masih sangat rendah,” ujarnya.

Bahasan menegaskan, imunisasi merupakan hak anak yang wajib dipenuhi agar terlindung dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksin. Pemerintah kota, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan imunisasi kejar.

Menurutnya, imunisasi kejar diberikan kepada anak yang belum mendapatkan vaksin tertentu atau tertinggal dari jadwal imunisasi rutin. Langkah ini penting agar anak memperoleh kekebalan tubuh yang optimal. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat serta maraknya informasi keliru atau hoaks tentang imunisasi yang beredar di media sosial.

“Maka dari itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang imunisasi,” tegas Bahasan.

Ia juga meminta dukungan dari seluruh unsur, mulai dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, camat, lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kewanitaan, hingga kader Posyandu agar turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi dan balita.

“Dengan kerja sama lintas sektor, kita harapkan seluruh sasaran anak di Kota Pontianak mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity),” sebutnya.

Bahasan juga mengimbau orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke fasilitas pelayanan imunisasi terdekat, seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, maupun praktik bidan. Langkah ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang berlangsung pada November ini.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa hasil maksimal, serta dapat menurunkan kasus PD3I di Kota Pontianak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyebut, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menggerakkan upaya masif dalam mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi di Kota Pontianak.

“Dalam pertemuan ini, kita merencanakan upaya masif agar cakupan imunisasi di Kota Pontianak dapat meningkat sesuai target yang telah ditetapkan. Saat ini capaian imunisasi dasar lengkap masih tergolong rendah, sekitar 35 persen,” jelasnya.

Menurut Saptiko, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko masyarakat, terutama bayi, balita, dan anak sekolah, terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan melaksanakan kegiatan imunisasi secara menyeluruh di seluruh posyandu di Kota Pontianak.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kembali pentingnya imunisasi dalam meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit serta menurunkan angka kesakitan dan kematian,” terang dia.

Saptiko menambahkan, kegiatan persiapan imunisasi kejar dan sosialisasi imunisasi rutin tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan persiapan bersama pihak puskesmas, dan kali ini diikuti sekitar 400 peserta, terdiri atas 311 kader posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, lurah, penanggung jawab program kesehatan serta perwakilan dari Bapperida, Dinas Kominfo, TP-PKK, Health Security Partnership (HSP), akademisi, ahli epidemiologi Indonesia, dan narasumber dari tingkat provinsi maupun kota.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para lurah, camat, kader, serta penanggung jawab imunisasi di setiap puskesmas dapat menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan imunisasi kejar di seluruh posyandu,” harapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie, menuturkan, pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, khususnya para kader PKK dan Posyandu, dalam menggerakkan keluarga agar memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.

“Imunisasi merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, PKK berperan vital dalam mendukung keberhasilan program ini melalui 10 Program Pokok PKK, khususnya bidang kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Kader Dasawisma dan Posyandu, kata Yanieta, telah bekerja keras melakukan pendataan, penyuluhan, dan menggerakkan masyarakat dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat.

“Saya mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk tidak ragu membawa anak-anak ke posyandu atau gerai imunisasi terdekat, melengkapi status imunisasi sesuai jadwal, serta mengabaikan berita bohong atau hoaks tentang imunisasi,” imbaunya. (prokopim/kominfo)