Berita

Terus Tingkatkan SDM dan Sapras

PONTIANAK – RSUD Pontianak Utara terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat. Komitmen ini ditegaskan Direktur RSUD Pontianak Utara, Nuzulisa Zulkifli, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar bersama pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat di Aula RSUD Pontianak Utara, Rabu (8/4/2026).

Nuzulisa menyampaikan, rumah sakit yang mulai beroperasi sejak 2 Januari 2023 masih dalam tahap pengembangan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Namun, pihaknya terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan masyarakat.

“Usia RSUD Pontianak Utara ini baru memasuki tahun ketiga. Kami masih terus berbenah, namun tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sangat tinggi. Pasien menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, biaya terjangkau, serta didukung petugas yang ramah. Sehingga, harapan tersebut menjadi prioritas utama pihaknya demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Meskipun demikian, Nuzulisa menuturkan bahwa pihaknya masih menemukan berbagai keterbatasan, terutama pada aspek SDM dan fasilitas. Untuk itu, ia menegaskan bahwa peningkatan layanan akan terus dilakukan secara bertahap.

“Kami memahami kondisi ini. Namun kami tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Nuzulisa menambahkan, dari sisi layanan, jumlah kunjungan pasien pada tahun 2023, kunjungan rawat jalan mencapai 4.841 pasien, sementara kunjungan Instalasi Gawat Darurat mencapai 10.315 pasien dalam setahun.

Memasuki 2024, RSUD Pontianak Utara mulai memberlakukan tarif layanan.  Sebelumnya, layanan diberikan secara gratis dikarenakan belum adanya dasar hukum tarif. Pada tahun yang sama pula, RSUD Pontianak Utara juga mulai bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta membuka layanan rawat inap.

“Pada 2025, kepercayaan masyarakat kembali meningkat. RSUD Pontianak Utara kini didukung 12 dokter spesialis, meskipun 9 dokter masih berstatus dokter tamu,” jelas Nuzulisa.

Dalam forum ini, Nuzulisa juga memaparkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan pertama 2026 yang menunjukkan nilai kategori A di seluruh indikator. Untuk itu, RSUD Pontianak Utara juga berupaya memperkuat sistem pengelolaan pengaduan dengan menyediakan berbagai kanal, mulai dari layanan langsung di rumah sakit, formulir digital, hingga media sosial.

“Kami mengimbau masyarakat menyampaikan keluhan melalui kanal resmi agar dapat segera kami tindak lanjuti,” pesannya.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, RSUD Pontianak Utara berharap terbangun komunikasi yang lebih efektif antara penyedia layanan dan masyarakat, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. ( kominfo )

PONTIANAK – Hipertensi menjadi kasus penyakit terbanyak yang ditangani puskesmas di Kota Pontianak sepanjang 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan kesehatan masyarakat kini semakin bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular yang berkaitan erat dengan pola hidup.

Berdasarkan data, dari 10 kasus penyakit terbesar yang ditangani oleh Puskesmas di Kota Pontianak tahun 2025, hipertensi esensial atau hipertensi primer menempati urutan pertama dengan 54.409 kasus. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan kasus terbanyak kedua, yakni nasofaringitis akut (flu) sebanyak 44.912 kasus, disusul dyspepsia atau gangguan lambung/maag sebanyak 28.448 kasus, infeksi saluran pernapasan atas akut sebanyak 20.575 kasus, dan diabetes melitus non-insulin sebanyak 19.522 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko mengatakan tingginya kasus hipertensi menjadi peringatan bahwa masyarakat perlu semakin serius memperbaiki gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, pencegahan hipertensi tidak bisa dilepaskan dari pengaturan konsumsi makanan, aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang memadai, serta kemampuan mengelola stres.

“Sekarang yang paling banyak adalah hipertensi. Berarti ini harus memperbaiki pola hidup dari masyarakat, terutama untuk konsumsi makanan tidak boleh berlebih, harus olahraga, istirahat cukup, dan kelola stress. Jadi ini yang perlu terus ditingkatkan di masyarakat, dan selalu kita sosialisasikan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, penanganan hipertensi tidak cukup hanya mengandalkan obat, tetapi harus disertai perubahan perilaku hidup secara konsisten. Karena itu, masyarakat yang telah terdiagnosis hipertensi diminta rutin memeriksa tekanan darah, meminum obat sesuai anjuran dokter, serta menjalani pola hidup sehat secara berkelanjutan.

“Kalau hipertensi ini, penyembuhannya satu, dia harus cek rutin tekanan darahnya, kemudian harus minum obat dan harus mengubah perilaku hidupnya. Jadi kita konsultasikan tentang gizinya, bagaimana cara dietnya, kemudian kita ajak untuk berolahraga, harus rutin,” katanya.

Menurutnya, program cek kesehatan gratis juga menjadi instrumen penting dalam mendeteksi penyakit sejak dini. Banyak warga, kata dia, tidak menyadari memiliki faktor risiko atau bahkan sudah mengalami hipertensi karena penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal.

“Dengan cek kesehatan gratis itu memudahkan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Kadang-kadang orang tidak mengerti ada potensi penyakit atau tidak. Kalau diketahui lebih dini, bisa diobati dan dikelola dengan baik, tidak sampai nanti orang baru stroke baru tahu bahwa dia darah tinggi,” jelasnya.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan kasus hipertensi memasuki awal 2026. Berdasarkan pengamatan awal, kenaikannya diperkirakan berada di kisaran 10 persen dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah membaca arah persoalan kesehatan yang kini semakin didominasi penyakit akibat gaya hidup.

“Kalau saya lihat peningkatannya ada sekitar 10 persenan. Yang penting sekarang kita melihat bahwa penyakit yang menjadi masalah bukan lagi dominan penyakit infeksi, tetapi penyakit tidak menular, penyakit karena gaya hidup,” tegasnya.

Melihat tren tersebut, pihaknya akan terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, terutama terkait pengendalian konsumsi garam, gula, dan lemak, kebiasaan berolahraga, tidur cukup, serta pengelolaan stres. Upaya ini dinilai penting agar hipertensi tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih berat seperti stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal.

Sebagai gambaran, total 10 penyakit terbesar yang ditangani puskesmas di Kota Pontianak sepanjang 2025 mencapai 235.275 kasus. Dari jumlah itu, hipertensi menjadi kontributor terbesar, menegaskan perlunya intervensi promotif dan preventif yang lebih kuat untuk menekan penyakit tidak menular di masyarakat. (*)

PONTIANAK – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta upaya percepatan penurunan stunting. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja di Kota Pontianak, Sabtu (7/3/2026) siang.

Menurut Wihaji, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47, pemerintah menugaskan TPK di seluruh Indonesia untuk membantu pendistribusian Makanan Pendamping Gizi (MPG) kepada kelompok sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ia menegaskan bantuan tersebut harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

“Kita pastikan MPG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Ini bagian dari tugas baru yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya.

Wihaji juga meminta para pendamping keluarga untuk terus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan program pembangunan keluarga. Ia menilai TPK di Kalimantan Barat, termasuk di Kota Pontianak, memiliki peran besar dalam pendampingan keluarga serta edukasi kesehatan reproduksi di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk memanfaatkan bonus demografi yang sedang dialami kota ini. Saat ini jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai sekitar 693 ribu jiwa dengan komposisi usia produktif sekitar 69,12 persen.

“Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan pembangunan daerah, salah satunya melalui penguatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2025 terdapat sekitar 76.971 pasangan usia subur di Kota Pontianak yang menjadi sasaran utama pelayanan keluarga berencana dan pembinaan ketahanan keluarga. Selain itu, Kota Pontianak juga telah memiliki 29 Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di berbagai kelurahan sebagai pusat integrasi program pembangunan keluarga.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa hingga 2025 terdapat 8.553 keluarga berisiko stunting di Kota Pontianak yang telah mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga. Karena itu, penguatan tenaga lini lapangan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan keluarga di daerah.

“TPK adalah garda terdepan yang melakukan pendampingan keluarga secara langsung melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita hingga keluarga lansia,” tutupnya. (prokopim)

Modernisasi Layanan Kesehatan Kota

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan Puskesmas Parit H Husein (Paris) II dan Puskesmas Siantan Tengah yang telah rampung dibangun pada akhir 2025. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memodernisasi layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

“Dengan gedung yang baru ini, pelayanan harus semakin meningkat. Masyarakat harus lebih mudah, nyaman dan cepat mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Wali Kota usai peresmian Puskesmas Paris II di Komplek Pemda Jalur II, Jalan Parit H Husein II, Kamis (12/2/2026).

Edi bilang pembangunan fisik bukan satu-satunya fokus. Modernisasi juga dilakukan melalui pembaruan peralatan medis agar lebih canggih dan akurat. Ke depan, Pemkot juga akan membangun dan merehabilitasi sejumlah puskesmas lainnya seperti Batu Layang, Tambelan Sampit, dan Kampung Bangka. 

“Alat-alat kesehatan akan terus kita perbarui supaya kualitas pemeriksaan semakin baik,” tambahnya.

Namun, menurutnya, modernisasi tidak hanya soal bangunan dan peralatan. Ia menekankan pentingnya kualitas pelayanan. Evaluasi kepuasan masyarakat akan menjadi indikator utama keberhasilan layanan. Intinya pelayanan harus mudah, cepat, dan membuat masyarakat semakin sehat.

Wali Kota juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan agar bekerja dengan hati dan profesional. Ia menekankan pentingnya sikap humanis dan ramah, terutama di lini depan pelayanan. 

“Jangan sampai pasien yang datang sudah sakit, malah tambah tidak nyaman karena pelayanan yang kurang ramah. Layanilah dengan senyum dan empati,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko menambahkan kedua puskesmas tersebut kini telah dilengkapi Instalasi Gawat Darurat (IGD). 

“Tahun lalu belum ada IGD, sekarang sudah tersedia dan bisa melayani masyarakat. Memang untuk sementara belum buka sampai sore karena masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Dari sisi peralatan, modernisasi juga dilakukan melalui pengadaan USG untuk pemeriksaan kehamilan. Saptiko memastikan seluruh puskesmas di Kota Pontianak kini telah memiliki fasilitas USG dan dokter yang sudah dilatih untuk mengoperasikannya. 

“Ini sangat membantu pelayanan ibu hamil. Selain itu, peralatan laboratorium juga sudah diperbarui untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan,” jelasnya.

Kapasitas pelayanan di puskesmas baru tersebut cukup tinggi. Saat awal dibuka, kunjungan pasien bisa mencapai 200 orang per hari. Secara umum, rata-rata kunjungan di puskesmas se-Kota Pontianak berkisar antara 100 hingga 200 pasien per hari. Untuk tenaga medis, saat ini layanan didukung dokter umum. Namun di beberapa puskesmas tersedia layanan kunjungan dokter spesialis anak dan kandungan secara berkala. Selain itu, setiap kecamatan juga telah memiliki layanan psikolog untuk menjawab kebutuhan kesehatan mental remaja dan masyarakat.

Sistem rujukan pun telah terintegrasi, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan yang dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis. Saptiko menambahkan, sistem pelayanan kini menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) sesuai standar Kementerian Kesehatan, yakni pelayanan berbasis kelompok usia, bukan lagi semata-mata berdasarkan jenis penyakit. 

“Bangunan sudah sesuai prototipe Kemenkes dan sistem layanan juga kita sesuaikan. Ini bagian dari transformasi pelayanan kesehatan dasar yang lebih modern dan responsif,” tutupnya. (prokopim)