Berita

PDAM Tirta Khatulistiwa Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

JAKARTA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Lewat Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak meraih Piagam Penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) 2025 Kelompok Umum atas inovasi Baca Meter Mandiri. Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah, menyampaikan apresiasi atas capaian PDAM Tirta Khatulistiwa yang dinilainya sebagai bukti komitmen Pemkot Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi dan teknologi.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa inovasi yang lahir dari daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Program Baca Meter Mandiri menjadi terobosan yang memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi bagi pelanggan air minum di Kota Pontianak,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan di Aula Kemenpan-RB Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Amirullah, inovasi Baca Meter Mandiri juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik yang terus didorong oleh pemerintah kota. Melalui inovasi tersebut, pelanggan dapat berpartisipasi langsung dalam proses pencatatan meter air sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk terus melahirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, kami mendorong agar inovasi seperti ini terus dikembangkan dan direplikasi, sehingga pelayanan publik di Kota Pontianak semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” kata Amirullah yang juga selaku Dewan Pengawas PDAM Tirta Khatulistiwa.

Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran PDAM Tirta Khatulistiwa yang terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah pengakuan atas komitmen kita dalam melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan. Program Baca Meter Mandiri lahir dari kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh pelanggan,” sebutnya.

Edi menjelaskan, inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan daerah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan layanan air bersih. Dengan keterlibatan pelanggan, potensi kesalahan pencatatan dapat ditekan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Perumda Tirta Khatulistiwa.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak akan terus mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi di seluruh sektor pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ke depan, kami berharap semakin banyak inovasi yang lahir dari perangkat daerah maupun BUMD, sehingga kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (prokopim)

Atas Kepedulian terhadap Pengarusutamaan Gender

PONTIANAK - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menerima penghargaan Gender Champion dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan pada peringatan Hari Ibu ke-97 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (4/12/2025).

Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Provinsi Kalbar atas kiprahnya dalam mendukung dan mensukseskan program pengarusutamaan gender di Kota Pontianak.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mendapatkan manfaat, dan mencapai kesejahteraan.

Yanieta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar atas apresiasi yang diberikan kepadanya. Ia menilai penghargaan ini bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan hasil kerja kolektif bersama para kader, relawan dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam memperkuat peran perempuan di berbagai sektor. 

“Anugerah ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua yang telah berkomitmen membantu perempuan-perempuan rentan, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak agar mendapatkan perlindungan dan keadilan sosial,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan.

Menurutnya, komitmen TP PKK Kota Pontianak adalah memastikan perempuan memiliki ruang untuk berkembang dan memperoleh haknya atas kesejahteraan. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas, hingga peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat. 

“Kami ingin memastikan mereka mendapat kesempatan yang setara sehingga dapat mandiri dan berdaya,” kata Yanieta.

Dirinya juga menyoroti peran penting perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan serta guru PAUD dan kader PKK sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Kota Pontianak dan PKK, kata dia, terus membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi, terutama melalui kegiatan pendidikan anak usia dini dan berbagai program keluarga. 

“Banyak perempuan di Kota Pontianak yang mendapatkan kesempatan untuk berperan lebih luas, baik itu perempuan sebagai kepala keluarga, perempuan rentan, termasuk para guru PAUD dan kader PKK yang terus kami dorong untuk berdaya dan mandiri,” tuturnya.

Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh perempuan di Kota Pontianak untuk terus berkarya, kreatif, serta berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat. 

“Insya Allah, perempuan-perempuan ini akan menjadi sosok yang berdaya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya,” pungkasnya. (Sumber: humas.pkk-pontianak)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum atas dukungan Pemerintah Kota Pontianak dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa/kelurahan. Penghargaan dengan Nomor M.HH-30.KP.05.03 Tahun 2025 tersebut diserahkan saat peresmian Posbakum Desa/Kelurahan se-Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (4/12/2025). 

Edi menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. Ia menilai bahwa pembentukan Posbakum merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. 

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah kota, tetapi untuk seluruh warga Pontianak. Kami ingin memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat dijangkau hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum tidak merasa sendirian,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Posbakum akan semakin memperkuat layanan publik yang adil dan inklusif. Ia menjelaskan, pemerintah kota terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi bantuan hukum, untuk memastikan efektivitas layanan tersebut. 

“Kita berharap Posbakum di setiap kelurahan bisa menjadi ruang konsultasi yang mudah diakses, cepat, dan memberikan solusi bagi warga dalam menghadapi persoalan hukum,” tambahnya.

Piagam penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Pemerintah Kota Pontianak dalam memperluas layanan bantuan hukum hingga ke lini pemerintahan paling dasar.

Dengan adanya Posbakum, Edi berharap kualitas pelayanan publik di bidang hukum semakin meningkat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses bantuan hukum makin bertambah. 

“Pada akhirnya, tujuan kita adalah menghadirkan kota yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi warganya,” tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menjelaskan bahwa pembentukan Posbakum di desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk memastikan layanan hukum dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan bahwa program ini memiliki empat tujuan utama, yakni mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, menghadirkan paralegal desa/kelurahan sebagai garda terdepan advokasi hukum, memperkuat sinergi kelembagaan antara kantor wilayah, pemerintah daerah, dan organisasi bantuan hukum, serta menyediakan ruang konsultasi, mediasi, non-litigasi, edukasi hukum, hingga peran sebagai juru damai berbasis masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting dan strategis untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih empat kategori terbaik pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025. Penghargaan ini diberikan melalui penilaian Bank Indonesia terhadap kinerja pemerintah daerah dalam inovasi, digitalisasi, serta tata kelola sistem pembayaran.

Empat penghargaan tersebut meliputi Implementasi QRIS Retribusi Terbaik, Penyelenggara Inovasi Literasi Masyarakat Terbaik, Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Terbaik, dan Pemda dengan Transformasi Digital Daerah Terbaik. Capaian ini menjadi pengakuan nasional atas komitmen Kota Pontianak dalam memperkuat layanan publik berbasis digital.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Ia menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah kerja kolektif antara pemerintah kota, Bank Indonesia, serta dukungan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penilaian ini. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan, di Aula Keriang Bandong Gedung BI Kalbar Jalan Ahmad Yani, Jumat (28/11/2025) malam.

Tema PTBI 2025 yakni “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam membangun fondasi ekonomi yang solid. Presiden RI dalam arahannya menekankan akselerasi transformasi digital dan peningkatan literasi masyarakat sebagai kunci daya saing daerah.

Amirullah menambahkan bahwa empat kategori terbaik tersebut menunjukkan arah pembangunan digital Kota Pontianak berjalan pada jalur yang tepat. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi inovasi agar manfaatnya semakin dirasakan warga.

“Kami ingin memastikan setiap inovasi bukan sekadar program, tetapi mendatangkan kemudahan nyata bagi masyarakat,” katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontiana  Zulkarnain, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi penerapan sistem pembayaran digital secara terintegrasi di berbagai sektor.

“Implementasi QRIS retribusi dan Kartu Kredit Indonesia mempermudah transaksi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Zulkarnain juga menyampaikan transformasi digital tidak berhenti pada penghargaan ini. Ia memastikan BKAD bersama perangkat daerah lainnya terus menyiapkan perluasan layanan digital, peningkatan keamanan sistem, serta penguatan literasi digital masyarakat. 

“Tujuan akhirnya adalah tata kelola keuangan daerah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya. (kominfo)