Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang kuat. Pada hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, Pontianak meraih skor tertinggi untuk kategori kota berkapasitas fiskal tinggi. Penghargaan dari Gubernur Kalbar itu diberikan dalam FGD Pengelolaan Keuangan Daerah, Kamis (30/10/2005).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti bahwa tata kelola anggaran kota dijalankan secara kredibel serta berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

“Keuangan daerah bukan hanya persoalan teknis pemerintahan. Ini soal kepercayaan publik. Penghargaan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah dikembalikan kepada warga dalam bentuk pelayanan yang nyata,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus menjaga disiplin fiskal dan memperkuat transparansi agar pembangunan kota berjalan adaptif dan akuntabel. Pemkot pun terus meningkatkan tata kelola keuangan untuk memastikan anggaran berdampak.

Sekretaris BAPPERIDA Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari harmonisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah.

“Kunci IPKD bukan hanya ketepatan dokumen atau angka, tetapi keterhubungan antara perencanaan dan implementasinya. Apa yang masuk dalam dokumen pembangunan harus turun menjadi output yang dapat dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pontianak juga unggul dalam aspek transparansi fiskal, salah satunya melalui keterbukaan data belanja dan capaian pembangunan yang dipublikasikan rutin melalui kanal resmi pemerintah.

“Ketika publik dapat melihat arah kebijakan fiskal secara terbuka, maka legitimasi kebijakan meningkat. Itu yang kami jaga,” lanjutnya.

Ke depan, Pemkot menargetkan penguatan pada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Capaian IPKD dinilai menjadi momentum untuk memperluas peluang insentif fiskal dari pemerintah pusat dan mempercepat agenda pembangunan kota.

“Pontianak tidak hanya dinilai baik dalam tata kelola, tetapi juga dalam kemampuan memastikan manfaatnya hadir sampai ke warga,” tutup Syamsul. 

IPKD sendiri merupakan instrumen resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui enam dimensi: mulai dari kualitas perencanaan dan penganggaran, transparansi informasi publik, hingga opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. (Sumber : bapperida-pontianak)

PONTIANAK – Perpustakaan Fitrah Berkah Insani (FBI) Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat meraih juara satu tingkat nasional wilayah 3 dalam ajang Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tahun 2025. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, Rendrayani, mengapresiasi atas prestasi yang dicapai oleh perpustakaan yang beralamat di Jalan Selamat 1 tersebut.

“Alhamdulillah Perpustakaan Fitrah Berkah Insani berhasil meraih penghargaan juara satu wilayah 3 pada Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik yang diselenggarakan di Jakarta,” ungkapnya penuh haru, Rabu (29/10/2025).

Rendrayani yang akrab disapa Ririn menegaskan, prestasi yang didapat oleh perpustakaan FBI merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik itu pengelola perpustakaan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung segala bentuk operasional perpustakaan yang ada di Kota Pontianak, khususnya perpustakaan FBI.

“Penghargaan ini tentu buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh pihak, terutama pengelola perpustakaan FBI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta berbagai inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan pihak Kelurahan Sungai Jawi Dalam, pihak Kecamatan Pontianak Barat serta pembinaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak,” jelasnya. 

Ririn menambahkan, perpustakaan FBI telah dua kali meraih juara satu pada Lomba Perpustakaan Umum Tingkat Kota Pontianak. Tahun 2025 ini, perpustakaan FBI menjadi perwakilan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan kembali meraih Juara 1 di tingkat Provinsi Kalbar. Sehingga perpustakaan FBI berhak mewakili Provinsi Kalbar untuk lomba tingkat nasional di wilayah 3 yaitu regional Kalimantan, Sulawesi dan Gorontalo. 

“Untuk tahapan penilaian terdiri dari seleksi administrasi. Kemudian di tahap tiga besar tiap wilayah dilakukan penilaian lapangan. Terakhir yaitu tahap wawancara, dimana ketua perpustakaan menghadiri tahapan tersebut yang dilaksanakan di Jakarta,” terang Ririn.

Ririn berharap ke depannya perpustakaan FBI bisa terus meningkatkan layanan dan mengembangkan inovasi, sehingga bisa lebih berdampak luas dan menarik minat masyarakat untuk mengakses fasilitas perpustakaan.

“Harapan kedepannya, tentu perpustakaan FBI dapat memperluas jangkauan layanan dan berdampak nyata pada masyarakat. Serta pada akhirnya dapat mendukung peningkatan budaya baca di Kota Pontianak,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan turut mengapresiasi atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan FBI. Bahasan menyebutkan bahwa tidak hanya koleksi buku yang lengkap dan beragam, pengelolaan yang profesional serta inovasi layanan yang diberikan Perpustakaan FBI juga terbukti menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini menurut Bahasan menjadikan Perpustakaan FBI sebagai sumber ilmu yang komprehensif bagi berbagai kalangan usia dan latar belakang.

“Perpustakaan ini juga punya banyak program literasi yang aktif dan berkelanjutan. Ini jadi bukti bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat,” tegas Bahasan.

Bahasan berharap, prestasi yang diraih oleh perpustakaan FBI dapat menjadi contoh bagi perpustakaan lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan dan inovasi kepada masyarakat. Sehingga, tingkat literasi, khususnya minat baca masyarakat di Kota Pontianak bisa terus meningkat.

“Semoga perpustakaan FBI dapat terus maju dan menjadi contoh bagi perpustakaan desa dan kelurahan lainnya di Indonesia,” tutupnya. (kominfo)

Pemkot Raih Terbaik II Wilayah I 

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak meraih Penghargaan Terbaik II Kluster Kota Wilayah I dalam Penyelenggaraan Kearsipan berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan profesional.

Kadisperpusip Kota Pontianak Rendrayani, menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kerja bersama seluruh perangkat daerah. Ia menjelaskan, penilaian dilakukan berdasarkan hasil pengawasan eksternal dan internal terhadap pengelolaan kearsipan.

“Sebanyak 60 persen nilai berasal dari pengawasan eksternal pada Lembaga Kearsipan Daerah, dan 40 persen sisanya dari pengawasan internal di perangkat daerah,” ujarnya usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, hasil pengawasan menjadi bukti keseriusan Pemkot Pontianak dalam melaksanakan Gerakan Sadar dan Tertib Arsip. Upaya ini dilakukan untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin penyelamatan arsip sebagai aset dan bukti akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis informasi terdokumentasi.

“Selain itu, Disperpusip juga tengah mengidentifikasi arsip-arsip penting untuk dilestarikan sebagai memori kolektif daerah,” sebutnya.

Rendrayani menambahkan, tantangan utama dalam pengelolaan kearsipan adalah meningkatkan kesadaran aparatur di setiap perangkat daerah.

“Sebagian besar perangkat daerah belum melaksanakan penyusutan arsip. Arsip yang seharusnya dimusnahkan masih tersimpan, begitu pula arsip permanen yang mestinya diserahkan ke LKD,” kata Ririn, sapaan karibnya.

Ia juga mengakui, keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam mewujudkan tertib kearsipan. Ke depan, Lembaga Kearsipan Daerah akan terus melakukan pembinaan berkelanjutan, pelatihan SDM, serta mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi.

“Diharapkan melalui langkah ini, Pontianak dapat sepenuhnya mewujudkan Gerakan Sadar dan Tertib Arsip,” tutupnya, yang turut mendampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Pemkot Pontianak menerima penghargaan Paritrana Award 2025 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang diserahkan pada Rabu (24/9/2025).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan rasa syukur atas diraihnya penghargaan tersebut. Menurutnya, Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan atas komitmen pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan perlindungan bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pemerintah kota senantiasa berupaya memastikan seluruh pekerja mendapat hak jaminan sosial sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menggencarkan sosialisasi sekaligus memperluas kepesertaan, terutama bagi pekerja rentan. Ia berharap penghargaan ini menjadi dorongan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial semakin meningkat.

“Perlindungan ketenagakerjaan bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, Ismail, menyebut, penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat pekerja.

“Capaian ini menunjukkan komitmen nyata Kota Pontianak dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami akan terus mendorong perusahaan dan pelaku usaha untuk memastikan para pekerja mereka terlindungi,” jelasnya.

Paritrana Award sendiri diberikan setiap tahun kepada pemerintah daerah, perusahaan, serta pelaku usaha yang dinilai berhasil dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penilaian didasarkan pada tingginya cakupan kepesertaan, regulasi daerah yang mendukung, dan inovasi dalam perlindungan pekerja. (prokopim)