Berita

Pemkot Pontianak Gelar Pembinaan Lembaga Keagamaan 

PONTIANAK - Sebanyak 400 lembaga keagamaan se-Kota Pontianak mengikuti pembinaan yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kegiatan pembinaan lembaga keagamaan yang rutin digelar setiap tahun ini tujuannya sebagai upaya menanamkan kesadaran secara terus-menerus tentang kualitas kehidupan beragama di Kota Pontianak. Pembinaan ini penting dilakukan agar lembaga keagamaan terlibat aktif dalam melayani jamaahnya, mendorong toleransi antar agama serta menggalakkan nilai-nilai moral dan etika dalam lingkungan masyarakat.

"Tujuan pembinaan ini menjadi tugas Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan masyarakat yang majemuk di Kota Pontianak," ujarnya saat membuka Pembinaan Lembaga Keagamaan se-Kota Pontianak, Senin (9/10/2023).

Menurutnya, pembinaan ini harus terus dilakukan sebagai wadah silaturahmi dan bertukar informasi serta berbagi pengalaman yang nanti disampaikan oleh narasumber. Pemaparan dari para narasumber tersebut bisa menjadi landasan untuk mengatasi berbagai persoalan di lembaga keagamaan maupun yang ada di lingkungan masyarakat. Lembaga keagamaan juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat.

"Era digitalisasi membuat semua orang harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat perubahannya," kata Edi.

Dalam kehidupan tata negara, agama juga menjadi pondasi dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Oleh karenanya, dalam menyikapi berbagai persoalan, kecerdasan spiritual menjadi hal penting untuk menyelesaikannya.

"Keberadaan lembaga keagamaan dan pendidikan keagamaan, baik formal maupun non formal, sangat dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan manusia," tuturnya.

Edi mencontohkan peran majelis taklim sebagai lembaga keagamaan non formal. Dalam melakukan kegiatan rutinnya, selain meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, majelis taklim juga harus bisa meningkatkan keilmuan dari jamaahnya.

"Konkritnya adalah bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari," imbuhnya.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Zulkarnain menuturkan, kegiatan pembinaan lembaga keagamaan ini rutin digelar setiap tahun. Untuk tahun ini, sebanyak kurang lebih 400 lembaga keagamaan se-Kota Pontianak yang menjadi peserta pembinaan. Kegiatan pembinaan ini waktunya disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk masing-masing lembaga keagamaan.

"Tujuan kegiatan pembinaan lembaga keagamaan adalah agar lembaga-lembaga keagamaan di Kota Pontianak lebih berperan dalam penyelenggaraan dan operasionalnya serta optimal dalam pelayanan jemaat atau umatnya," pungkasnya. (prokopim)

Karnaval PMR se-Kota Pontianak Meriahkan HUT PMI ke-78

PONTIANAK - Peran Palang Merah Remaja (PMR) yang ada di sekolah-sekolah menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat dalam aksi kemanusiaan. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, PMR sebagai bagian dari PMI melibatkan generasi muda menjadi sukarelawan dalam kegiatan kemanusiaan. 

"PMR memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kemanusiaan seperti donor darah, penghentian kekerasan, atau kampanye kesehatan," ujarnya saat membuka Karnaval PMR se-Kota Pontianak dalam rangka HUT PMI ke-78 di halaman Kantor PMI Kota Pontianak, Minggu (24/9/2023).

Edi juga mengajak para relawan yang tergabung dalam PMR untuk menanamkan jiwa kemanusiaan yang tinggi, kesetiakawanan dan gotong royong. Terlebih salah satu peran utama PMR membentuk pemuda menjadi individu yang peduli, toleran, dan siap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

"PMR sering mengorganisir kampanye donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Pontianak," kata Wali Kota Pontianak ini.

Berdasarkan data, kebutuhan darah di Kota Pontianak rerata 120 kantong per hari. Sementara ketersediaan stok darah terbatas. Oleh sebab itu, Edi mendorong masyarakat untuk sukarela mendonorkan darah demi kemanusiaan.

"Kita lakukan sosialisasi, kolaborasi dengan berbagai pihak melalui donor darah massal sehingga kebutuhan darah bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyematkan pin dan menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis kepada para pendonor darah yang rutin mendonorkan darahnya.

"Melalui sejumlah rangkaian kegiatan HUT PMI ke-78 ini, ditargetkan 1000 kantong darah terpenuhi," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Pontianak Serahkan Bantuan RTLH 77 Unit

PONTIANAK - Ambar, seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Laut sama sekali tak menyangka akan mendapat bantuan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Rumah yang ditempatinya sekeluarga merupakan satu di antara 77 unit rumah yang mendapat bantuan serupa dengan besaran masing-masing Rp20 juta. Bantuan ini merupakan pertama kalinya ia terima. Rumahnya diusulkan oleh pihak kelurahan karena dinilai layak untuk mendapat bantuan bedah rumah.

"Kami senang dan merasa terbantu dengan adanya bantuan bedah rumah ini sehingga lebih ringan untuk merehab rumah saya yang masih terbuat dari papan semua," ungkapnya usai menerima secara simbolis bantuan RTLH di Aula Gedung Terpadu Sutoyo, Selasa (5/9/2023).

Ia menambahkan, dengan adanya bantuan ini setidaknya bisa menambah kekurangan dana yang mereka miliki untuk merehab rumah agar lebih layak ditempati dirinya sekeluarga. Ia pun berharap program ini bisa lebih ditingkatkan lagi terutama dari sisi kucuran dana yang diberikan sebab harga-harga material melonjak tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan Pemkot Pontianak, bantuan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kami sekeluarga," tutur Ambar.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, bantuan stimulan bedah rumah tak layak huni ini diserahkan secara simbolis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan serupa sejatinya sudah kesekian kalinya digelontorkan Pemkot Pontianak lewat program bantuan stimulan RTLH. 

"Tujuannya untuk mengentaskan kawasan kumuh perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan RTLH ini juga merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak," terangnya.

Edi bilang, bantuan ini bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2023. Program ini akan terus berlanjut karena masih banyak rumah tak layak huni belum tersentuh bantuan program ini. 

"Sudah banyak rumah masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah ini, saat ini diperkirakan rumah tak layak huni hanya tersisa sekitar 1.000-an unit rumah," katanya.

Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Derry Gunawan menuturkan, penyerahan bantuan stimulan RTLH yang diserahkan tahun ini sebanyak 77 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak. Warga penerima manfaat RTLH didominasi wilayah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.

"Bantuan ini sifatnya stimulan, artinya bukan membangun rumah dari nol tetapi memperbaiki rumah yang dinilai tidak layak huni," paparnya.

Rumah yang menjadi prioritas penerima bantuan di antaranya rumah-rumah warga yang masuk kriteria tidak sehat. Ia menguraikan mekanisme untuk mendapat bantuan RTLH. Warga bisa mengusulkannya lewat RT, LPM maupun kelurahan dengan memasukkan proposal dilengkapi pengantar dari lurah setempat dan didukung surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Pontianak.

"Selain itu, data pendukung lainnya berupa foto tampak rumah dan bukti kepemilikan tanah,   baik dalam bentuk sertifikat tanah maupun surat keterangan tanah (SKT)," jelas Derry.

Setelah berkas masuk, lanjutnya lagi, jika dipandang rumah pemohon sepintas terlihat layak menerima bantuan, maka pihaknya akan menerjunkan tim untuk meninjau langsung ke lapangan. Di lapangan, dilihat dulu apakah rumah tersebut layak menerima bantuan atau tidak. 

"Dilihat dari kondisi struktur, pondasinya rusak atau sudah layak diperbaiki. Dinding rumahnya kokoh atau tidak, atap jangan sampai ada kebocoran dan sanitasi termasuk pembuangan limbah," pungkasnya. (prokopim)

Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni 77 Rumah

PONTIANAK – Sebanyak 106 warga menerima bantuan rehab toilet atau water closet (WC) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penyerahan bantuan berupa buku rekening tabungan Bank Kalbar diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada warga penerima manfaat.

Selanjutnya, lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak akan melakukan bedah rumah untuk total 77 rumah warga. Bantuan tersebar di enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Penerima bantuan didominasi warga di Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Barat dan Pontianak Utara.

Edi berharap, kualitas tempat tinggal masyarakat, terutama yang kategori miskin atau berpenghasilan rendah bisa meningkat serta memenuhi standar rumah sehat. 

“Sebagian (penerima) ada di tepi sungai. Semoga bantuan ini bisa menjadi dorongan untuk masyarakat semakin produktif dan kehidupannya lebih baik lagi," ungkapnya usai Sosialisasi Penerima Bantuan WC di Kantor Terpadu Lantai 2 Jalan Letjen Sutoyo, Rabu (30/8/2023).

Edi menilai, masih banyak WC warga dalam kondisi belum layak. Meski mungkin sebagian rumah terlihat dari muka depan masih layak, namun belum tentu kualitas WC-nya layak. Lalu, ada pula WC yang terlihat bagus tetapi pembuangannya tidak memenuhi standar sehingga mencemari air tanah. Oleh sebab itu, pihaknya menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD 2023 sejumlah Rp10 juta untuk masing-masing WC. Tak hanya memberikan bantuan, ia juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan tanah dan parit. Kedepan program serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.

“Ada 106 WC yang kita bedah dan ada 77 rumah, semua itu di luar bantuan Kementerian PUPR," tukasnya.

Besaran biaya untuk membuat sebuah WC adalah Rp10 juta. Dananya ditransfer ke warga penerima manfaat, dengan catatan tim pendamping dari DPRKP mendampingi dan mengawasi penggunaan dana bantuan tersebut.

"Tahun depan kita upayakan harus ada program seperti ini karena salah satu program intervensi pengentasan kemiskinan, selain drainase, air bersih, rumah dan WC,” paparnya.

Kepala DPRKP Kota Pontianak Derry Gunawan menjelaskan, untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dinasnya menyiapkan biaya sebesar Rp20 juta per satu rumah warga. Proses pengajuannya dimulai dari warga yang mengusulkan bantuan bedah rumah dengan disertai administrasi berupa bukti Masyarakat Berpenghasilan Rendah maupun keterangan dari Lurah dan Dinas Sosial, kemudian dilakukan pengecekan oleh DPRKP. Sedangkan untuk status bangunan, harus milik warga yang mengajukan dengan ditandai surat keterangan kepemilikan.

“Mereka dapat transferan dan mengerjakan dengan supervisi petugas DPRKP yang mengawasi agar pengerjaan sesuai dengan rencana yang diajukan,” ungkapnya.

Rumah merupakan kebutuhan pokok, sehingga menjadi kewajiban pemerintah membuat rumah dalam keadaan layak. Derry menilai, rumah yang tidak layak huni akan mempengaruhi banyak hal. Mulai dari kesehatan, mental anak sampai ekonomi masyarakat. 

“Setiap tahun akan selalu ada programnya (bedah rumah) karena masih banyak rumah yang kondisinya belum layak huni, terutama yang ada di kawasan kumuh. Itu (membangun rumah layak) yang dibantu oleh kita, agar setelah dibantu, perekonomian membaik,” tuturnya.

Irlis Sukarja (50), salah seorang warga tepian sungai Kelurahan Tambelan Sampit, merupakan penerima bantuan WC dari Pemkot Pontianak. Ia menceritakan kondisi WC di rumahnya yang tidak layak saat ini. Ukuran yang tidak sesuai standar serta hanya berdindingkan semen, sehingga tidak layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang berjumlah tujuh orang itu. Pembuangan merupakan hal penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarganya.

“Kami sebagai keluarga dengan adanya bantuan, agak enaklah (pembuangan). Ukuran WC kami 1,5meter x 1meter. Septiktank pun kecil saja,” terangnya yang juga sebagai Ketua RT 002/RW 002 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur. (kominfo/prokopim)