Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama kelompok tani melakukan panen perdana jagung hibrida di kawasan Pontianak Utara. Panen tersebut menghasilkan sekitar 1,5 ton jagung dari lahan seluas 0,5 hektare dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Irwan Prayitno menjelaskan, jagung yang dipanen merupakan varietas hibrida NK Naga dengan masa tanam sekitar 110 hari. Kegiatan panen dilakukan bersama pemerintah kota, stakeholder dari pemerintah provinsi, serta Tim Penggerak PKK Kota Pontianak.

“Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen bersama jagung hibrida. Umur tanamnya kurang lebih 110 hari dan hari ini sudah siap dipanen,” tuturnya usai panen jagung, mewakili Wali Kota Pontianak di Rumah Potong Hewan Sapi Kunak Jalan Kebangkitan Nasional, Pontianak Utara, Kamis (5/3/2026).

Ia menerangkan, hasil panen tersebut sudah memiliki pasar yang siap menyerap produksi petani sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kelompok tani.

“Produksi yang dilakukan oleh kelompok tani ini sudah ada serapan pasarnya. Harapannya ini bisa mendorong kelompok tani untuk meningkatkan pendapatannya,” kata Irwan.

Ke depan, pihaknya juga akan berupaya melibatkan Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani. Selain di lokasi tersebut, pemerintah kota juga menyiapkan lahan lain untuk pengembangan jagung, salah satunya di kawasan Balai Benih Hortikultura Batu Layang, Jalan Flora.

Irwan menambahkan, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama pengembangan tanaman pangan di Kota Pontianak. Karena itu pemerintah mendorong pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah maupun lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan produksi tanaman pangan secara berkelanjutan. Karena lahan kita terbatas, maka kita dorong pemanfaatan lahan kosong agar bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani,” jelasnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyampaikan, gerakan panen jagung menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah kota, kelompok tani, penyuluh, serta berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Gerakan panen jagung ini merupakan wujud kolaborasi Pemerintah Kota Pontianak, kelompok tani, dan para penyuluh. Jagung menjadi salah satu komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ia juga menilai pemanfaatan lahan pekarangan dapat menjadi salah satu cara memperkuat ekonomi keluarga.

“Lahan kosong di sekitar rumah dapat diberdayakan untuk menambah perekonomian keluarga,” ujarnya.

Kepala Bidang Pertanian DPPP Kota Pontianak Kanti Apriani mengatakan, pengembangan jagung di Pontianak diawali dengan uji coba sejak tahun 2025 setelah pihaknya melakukan studi banding ke Kabupaten Bengkayang yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung di Kalimantan Barat.

“Kita sudah melakukan uji coba di lahan gambut dan hasilnya memuaskan. Setelah berhasil, baru kita laksanakan penanaman di salah satu kelompok tani di Pontianak Utara,” jelasnya.

Panen perdana kali ini dilakukan di lahan milik Kelompok Tani Hidup Baru. Saat ini terdapat lima kelompok tani di Pontianak Utara yang direncanakan akan mengembangkan komoditas jagung.

Menurut Kanti, sejak 2025 pemerintah kota menargetkan penanaman jagung seluas dua hektare dan target tersebut telah tercapai. Pada tahun 2026 pengembangan jagung akan kembali ditingkatkan seiring bertambahnya kelompok tani yang terlibat.

Selain jagung, Kota Pontianak juga memiliki komoditas unggulan hortikultura, terutama sayuran daun dengan luas lahan hampir 300 hektare.

“Produksi sayuran tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasok ke sejumlah daerah di Kalimantan Barat,” terangnya.

Untuk komoditas cabai, pada tahun lalu luas lahan panen mencapai sekitar 10 hektare. Tahun ini pemerintah kota berencana meningkatkan produksi cabai melalui kerja sama dengan Bank Indonesia.

“Kita juga menyalurkan bantuan bibit cabai polibag sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Bibit yang disalurkan antara lain di Pontianak Barat sebanyak 3.940 batang dan di Pontianak Utara 4.240 batang,” jelas Kanti.

Salah seorang petani jagung, Sukur (40), mengapresiasi program Pemerintah Kota Pontianak yang telah memberikan bantuan sarana produksi untuk pengembangan lahan jagung yang ditanam sejak November 2025.

Menurutnya, lahan di Kota Pontianak masih sangat memungkinkan untuk ditanami jagung dengan hasil produksi yang baik. Ia pun berencana kembali menanam jagung pada musim tanam berikutnya.

“Dengan adanya bantuan dari pemerintah, kami bisa mengelola lahan dengan lebih baik. Ke depan kami akan terus menanam jagung karena hasilnya cukup menjanjikan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak menyambut enam puluh mahasiswa program studi Administrasi Publik FISIP Untan lewat program Sekolah Parlemen (Sepale). Program Sepale adalah upaya DPRD Kota Pontianak dalam memberikan ruang kepada publik, khususnya mahasiswa dalam mengenal sistem kerja parlemen yang merupakan ranah dari DPRD. Wakil Ketua II DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyebut Sepale adalah program penting yang memberikan kesempatan para mahasiswa untuk lebih memahami dan mengenal bagaimana fungsi legislatif dilakukan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat, khususnya mahasiswa terhadap fungsi legislatif," ungkap Bebby pasca membuka kegiatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (13/2/2026).

Dengan mengenal tugas dan fungsi parlemen, peserta diajak untuk mengerti bagaimana proses pengambilan keputusan maupun kebijakan terjadi. Sehingga ke depannya, Bebby berharap kegiatan ini dapat memperkuat partisipasi aktif mahasiswa terkait politik dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. 

"Mahasiswa harus paham dinamikanya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jika sudah paham, kita berharap tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pihak parlemen dan masyarakat, khususnya mahasiswa," jelasnya.

Sekretaris DPRD Kota Pontianak, Yaya Maulidia, menyambut baik kedatangan mahasiswa lewat program Sepale. Menurutnya, program Sepale adalah wadah edukasi terkait dunia parlemen ke mahasiswa, siswa, dan masyarakat.

"Dengan program Sepale peserta dapat memahami proses demokrasi dan pengambilan kebijakan yang lebih utuh. Selain itu, tentunya dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat di dunia parlemen," tegas Yaya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Hima AP) Fisip Untan, Troms, mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh pihak DPRD Kota Pontianak. Ia menjelaskan, kegiatan ini terwujud berkat kerja sama antara DPRD Kota Pontianak lewat program Sepale dan program Public on Vacation (PoV) yang digagas Hima AP. 

"Dengan program ini, kami dapat melihat langsung praktik dari jalannya pemerintahan, khususnya dari sisi legislatif. Kami berterima kasih sudah disambut dengan baik," tutupnya. (Kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi berbagai data yang ada menjelang publikasi buku Pontianak Dalam Angka (PDA) Tahun 2026. Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyebut bahwa kegiatan ini merupakan upaya konsolidasi dan validasi data-data sektoral yang ada di Pemerintah Kota Pontianak.

“Ini merupakan langkah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data-data sektoral yang dihasilkan dari para produsen data yang ada di Pemkot Pontianak, sebelum kita publikasikan dalam bentuk buku PDA Tahun 2026,” ungkap Syamsul pasca menghadiri FGD di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (11/2/2026).

Syamsul menambahkan, secara umum yang menjadi fokus pada FGD kali ini adalah data-data terkait dengan refleksi kinerja dari Pemkot Pontianak. Hal tersebut mencakup perhitungan pertumbuhan ekonomi, kependudukan, serta beberapa data yang merepresentasikan kinerja dari Pemkot Pontianak. Ia berharap, evaluasi ini dapat terus dilakukan secara kontinu, serta memberikan perbaikan-perbaikan yang signifikan terkait kualitas hingga substansi data yang akan dipublikasikan.

“Kita harapkan data-data yang kita publikasikan secara luas nantinya sudah betul, valid, dan menggambarkan kondisi real yang ada di Kota Pontianak,” jelasnya.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Elsa Risfadona, yang hadir mewakili Wali Kota Pontianak menyebut bahwa data adalah inti dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Menurutnya, buku Pontianak Dalam Angka adalah pegangan utama bagi pemerintah dalam mengevaluasi pembangunan dan menentukan program-program prioritas. 

“Data ini sangat penting. Diharapkan para Produsen Data, termasuk dari instansi vertikal yang hadir dapat memberikan data yang akurat dan relevan. Sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ke depannya,” tegasnya. 

Dona menambahkan, buku PDA terdapat 532 halaman, terdiri dari 11 data utama, dengan data yang bervariasi mulai dari penduduk, geografi, ekonomi, sosial, dan lainnya. Data-data yang ada ini menurutnya mencerminkan kondisi Kota Pontianak di lapangan. Ke depannya, ia berharap data-data yang ada semakin bervariasi dan tetap valid. Sehingga dapat menunjang pembangunan dan kinerja Pemkot Pontianak yang semakin baik.

“Kita harapkan ada lagi penambahan variasi dari sub-sub data yang sudah ada tadi. Misalnya data kependudukan ditambahkan lagi. Mungkin ada data siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah dan sejenisnya,” terang Dona. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Dody Saputro, menekankan bahwa buku PDA sendiri memiliki banyak manfaat terutama bagi pemerintah sebagai bahan perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan. Bagi dunia usaha, Dody menjelaskan bahwa data-data yang ada dapat menjadi dasar untuk mengembangkan usaha, penentuan sumber pembiayaan perkiraan produksi, hingga perencanaan dan pengembangan pemasaran.

“Sedangkan untuk akademisi dan masyarakat dapat menjadi rujukan penelitian atau perencanaan program maupun kegiatan,” tambahnya.

Dody juga mengapresiasi upaya Pemkot Pontianak dalam mendukung pemenuhan kebutuhan data untuk buku PDA Tahun 2026. Menurutnya, institusi pemerintah memiliki karakteristik yang unik dalam keberagaman data. Sehingga, pendekatan tersebut akan menambah kekayaan data yang akan dimuat di buku PDA Tahun 2026 nantinya.

“Tidak semua data dapat dipenuhi oleh BPS. Kami fokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral. Dengan ini, diharapkan data yang tersedia dari pemerintah bisa mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan data prioritas,” tutupnya. (Kominfo)

10-12 Februari 2026

PONTIANAK – Pelayanan Samsat Go Katan dan Go PBB mulai bergulir. Kecamatan Pontianak Kota menjadi titik awal pelayanan jemput bola ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak Ruli Sudira menerangkan, pelayanan pajak daerah yang berkolaborasi dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat ini untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan.

“Untuk PBB, SPPT sudah kami distribusikan ke kelurahan sejak akhir Januari dan sekarang sudah bisa dibayarkan,” kata Ruli usai sosialisasi Samsat GoKatan dan GoPBB di Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan pembayaran PBB kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari pemindaian barcode pada SPPT, sistem pembayaran elektronik, perbankan, marketplace, hingga gerai ritel.

“Pembayaran sudah bisa dilakukan secara online. Bisa scan barcode di SPPT, bisa dibayar melalui perbankan dan gerai pembayaran. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mengantre,” tuturnya.

Ruli menambahkan PBB dicetak setiap 20 Januari dengan jatuh tempo enam bulan setelah pencetakan, yaitu pada Juli. Pemerintah kota juga memberikan apresiasi kepada RT dan RW berdasarkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB di wilayah masing-masing.

“Tahun lalu kami memberikan apresiasi kepada RT dan RW berdasarkan tingkat kepatuhan pembayaran. Tahun ini penilaian itu akan kami lanjutkan,” katanya.

Menurut dia, sosialisasi pajak kendaraan bermotor juga penting karena pajak tersebut kini menjadi pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota dengan tetap bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

“Sekarang pajak kendaraan bermotor sudah menjadi pajak daerah. Karena itu sosialisasi seperti ini penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat,” ujarnya.

Camat Pontianak Kota Anisah Nurbayani menyampaikan layanan Samsat Go Katan dan Go PBB dilaksanakan selama tiga hari hingga 12 Februari 2026 di Kantor Camat Pontianak Kota dan selasar Kantor Lurah Sungai Bangkong.

“Melalui pelayanan jemput bola ini, masyarakat bisa lebih mudah menunaikan kewajiban membayar pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” katanya.

Ia berharap perwakilan RT dan RW yang hadir dapat meneruskan informasi kepada warga di lingkungan masing-masing.

“Kami berharap informasi ini bisa diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat di lingkungan masing-masing,” pungkasnya. (kominfo)