Berita

PONTIANAK – Untuk meningkatkan pemahaman organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Pontianak secara akuntabel dan sesuai ketentuan, Pemerintah Kota Pontianak menggelar bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah bagi pengurus ormas.

“Bimtek ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk menyatukan persepsi dan pemahaman terkait tata cara pengelolaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana hibah. Ini penting agar seluruh proses berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah usai membuka bimtek tersebut di Hotel Ibis, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebutkan, sebanyak 85 ormas diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian bimtek dengan serius hingga selesai.

Menurutnya, pemahaman yang baik sangat diperlukan, mengingat pengelolaan keuangan daerah bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Dana hibah yang bersumber dari APBD memiliki prinsip akuntabilitas. Artinya, penggunaannya harus sesuai dengan perencanaan yang diajukan dalam proposal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” tegasnya.

Amirullah juga mengingatkan agar setiap organisasi menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan jumlah dana yang diterima. Jika terdapat perbedaan antara nilai usulan dan realisasi bantuan, maka kegiatan dan laporan harus disesuaikan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara bidang organisasi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan penggunaan dana hibah tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awal organisasi.

“Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, maka kegiatannya harus berkaitan dengan pendidikan. Begitu juga dengan bidang kepemudaan atau kesehatan, harus sesuai dengan fokusnya masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amirullah juga menyoroti pentingnya legalitas dan administrasi organisasi, termasuk kewajiban memiliki sekretariat dan alamat yang jelas agar memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ia menambahkan, kegiatan bimtek ini juga merupakan bagian dari implementasi regulasi, baik Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun Peraturan Wali Kota Pontianak terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap terbangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan serta menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pahami materi yang disampaikan narasumber, sehingga ke depan penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik, tepat, dan mudah,” pungkasnya.

Melalui bimtek ini seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan dana hibah secara profesional dan bertanggung jawab. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Kota Pontianak. Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan HMI Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara kader dan alumni HMI yang kini berkiprah di berbagai bidang, baik di pemerintahan, birokrasi, maupun sektor profesional.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang juga merupakan alumni HMI menyampaikan rasa syukur dapat berkumpul bersama keluarga besar HMI di bulan suci Ramadan. Menurutnya, momen tersebut tidak sekadar menjadi ajang buka puasa bersama, tetapi juga memperkuat hubungan persaudaraan antar kader dan alumni HMI.

“Kita bersyukur bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi yang terbaik bagi kita, segala ibadah kita diterima dan kesalahan kita diampuni Allah,” ujarnya.

Edi menilai HMI memiliki peran penting dalam membentuk karakter para alumninya sehingga mampu berkiprah di tengah masyarakat. Nilai-nilai kaderisasi yang diperoleh selama berproses di HMI menjadi bekal dalam menjalankan berbagai peran di masyarakat.

“HMI ini yang membentuk karakter kita, bagaimana kita bisa berkiprah di masyarakat. Ajang silaturahmi ini harus bisa mempererat persaudaraan dan chemistry kita, walaupun kita berasal dari alumni mana pun dan dari daerah mana pun, kita memiliki chemistry yang sama,” katanya.

Ia juga menyinggung besarnya peran alumni HMI dalam kepemimpinan di Indonesia. Berdasarkan pengalamannya saat mengikuti kegiatan retret kepala daerah beberapa waktu lalu, Edi menyebut terdapat lebih dari seratus kepala daerah yang merupakan alumni HMI. Namun demikian, Edi mengingatkan bahwa mengelola pemerintahan daerah bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi sehingga diperlukan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para kader dan alumni HMI.

“Mengelola kota ini tidak semudah yang kita bayangkan. Maka diperlukan sinergi dan kolaborasi. Di era digital ini semuanya ingin cepat dan sangat transparan,” jelasnya.

Ia juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi para kepala daerah saat ini, termasuk persoalan hukum yang menjerat sejumlah pejabat di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya integritas dalam menjalankan amanah.

“Di bulan ini saja sudah empat atau lima kepala daerah yang terkena OTT dengan berbagai macam persoalan. Tantangannya cukup besar dengan berbagai problematika, sehingga perlu kolaborasi dan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Provinsi Kalimantan Barat Harisson mengatakan kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tradisi silaturahmi di lingkungan alumni HMI dan KAHMI di Kalimantan Barat.

“Hari ini kita kembali bersilaturahmi. Dari dulu kita berharap ada agenda buka puasa bersama seperti ini dan akhirnya bisa terlaksana hari ini,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan tersebut di rumah dinas wali kota.

“Terima kasih kepada Kanda Edi yang telah melaksanakan buka puasa bersama dalam rangka silaturahmi KAHMI di rumah dinas Wali Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Program pasar murah yang digelar Tim Penggerak PKK Kota Pontianak menjelang Hari Raya Idulfitri mendapat sambutan positif dari para penerima manfaat. Salah satunya datang dari Bunda Dara, kader Posyandu Mufakat, Kelurahan Pallima, yang sangat terbantu dengan paket sembako yang disediakan dalam kegiatan tersebut. 

Menurutnya, bantuan yang diberikan pada tahun ini terasa lebih lengkap. Tidak hanya bahan pokok, namun juga kebutuhan jelang lebaran.

“Ini luar biasa. Bagi kami para kader posyandu ini sangat membantu, apalagi menjelang Lebaran,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Ia mengatakan para kader posyandu selama ini menjalankan tugas secara sukarela untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Meski tidak menerima honor tetap, para kader tetap menjalankan tugasnya dengan penuh semangat.

“Kalau kader posyandu memang sudah terbiasa bekerja untuk masyarakat. Walaupun tidak ada honor tetap, kami tetap menjalankan tugas dengan ikhlas,” katanya.

Menurutnya, bantuan paket sembako melalui pasar murah tersebut menjadi bentuk perhatian dan penghargaan dari pemerintah daerah terhadap para kader yang selama ini aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Pak Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dan Ibu Yanieta,” ungkapnya.

Para kader posyandu masih tetap menjalankan tugas hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Bahkan, selain kegiatan posyandu rutin, mereka juga membantu berbagai program kesehatan masyarakat di wilayahnya seperti Makan Bergizi Gratis. 

Dalam kegiatan pasar murah kali ini, disediakan 1.500 paket sembako dengan harga terjangkau bagi kader PKK, anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), kader posyandu serta guru PAUD di Kota Pontianak.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian PKK dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang Lebaran. Mereka menyediakan paket sembako seharga Rp77.500 yang berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 1 liter. Sebagian paket juga dilengkapi dengan telur sebanyak 10 butir, sementara paket lainnya mendapatkan satu botol sirup sebagai pengganti karena keterbatasan stok telur.

“Sebanyak 1.500 paket kami siapkan. Sebagian mendapatkan telur dan sebagian mendapatkan sirup, namun semua tetap mendapatkan paket sembako,” jelas Yanieta.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi inisiatif TP PKK Kota Pontianak bersama berbagai mitra dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idulfitri. Ia juga memastikan bahwa stok bahan pokok di Kota Pontianak masih tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Kegiatan pasar murah ini tentu sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. Stok bahan pokok di pasar-pasar juga masih tersedia. Kalaupun ada kenaikan harga biasanya sifatnya fluktuatif karena meningkatnya permintaan menjelang Lebaran,” ujarnya.

Edi berharap kegiatan serupa dapat terus diperluas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kota Pontianak. 

“Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus dikembangkan dan menjangkau masyarakat di enam kecamatan di Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan biaya operasional kepada 675 petugas fardhu kifayah dan 37 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah. Masing-masing petugas fardhu kifayah menerima Rp2,8 juta per orang per tahun, sedangkan setiap lembaga madrasah diniyah memperoleh Rp3,6 juta. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/3/2026).

Amirullah menyebut petugas fardhu kifayah memiliki tugas penting dalam pelayanan keagamaan di tengah masyarakat. Mereka menangani pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan hingga proses pemakaman sesuai syariat Islam.

“Petugas fardhu kifayah menjalankan tugas yang sangat mulia dan dibutuhkan masyarakat,” ujarnya usai penyerahan bantuan mewakili Wali Kota Pontianak.

Ia mengatakan jumlah petugas fardhu kifayah masih terbatas, terutama dari kalangan generasi muda. Padahal kebutuhan terhadap petugas tersebut selalu ada.

“Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menjalankan tugas ini. Kami berharap ke depan semakin banyak warga, khususnya generasi muda, yang bersedia menjadi petugas fardhu kifayah,” katanya.

Selain itu, Amirullah juga menyoroti peran guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Para guru mengajarkan membaca Al-Qur’an, tata cara ibadah, serta pengetahuan dasar keislaman.

“Peran guru madrasah diniyah sangat penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak baik,” tambahnya.

Ia menjelaskan Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan dukungan kepada petugas fardhu kifayah dan guru madrasah diniyah. Salah satunya melalui peningkatan bantuan biaya operasional.

“Tahun lalu bantuan yang diberikan sebesar Rp1,8 juta per orang. Tahun ini meningkat menjadi Rp2,8 juta per orang per tahun,” jelasnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pontianak M Yasin selaku ketua panitia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan dan penghargaan Pemerintah Kota Pontianak kepada petugas fardhu kifayah dan guru madrasah diniyah yang selama ini mengabdi di tengah masyarakat.

Ia menambahkan penyaluran bantuan dilaksanakan selama dua hari, mulai 10 hingga 11 Maret 2026, dengan sumber anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.

“Kami harap bantuan ini dapat menambah semangat para petugas fardhu kifayah dan guru madrasah diniyah dalam menjalankan pelayanan dan pendidikan keagamaan di masyarakat,” tutupnya. (kominfo/prokopim)