Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meresmikan operasional Kantor Lurah Sungai Jawi Luar yang baru secara simbolis. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Apel, bersebelahan dengan Masjid Sirajuddin. Bangunan ini merupakan eks Puskesmas Kom Yos Sudarso. Sebelumnya, Kantor Lurah Sungai Jawi Luar tersebut berlokasi di Jalan Kom Yos Sudarso. 

“Pembangunan kantor lurah ini merupakan kebutuhan layanan karena kantor lama sering tergenang saat air sungai pasang,” ujar Edi usai menandatangani prasasti peresmian, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, perencanaan pembangunan sudah dilakukan sejak lama, tetapi terkendala lahan. Aset Pemerintah Kota Pontianak sangat terbatas, sebab hampir 99,9 persen lahan di Kecamatan Pontianak Barat telah menjadi milik masyarakat. Aset pemerintah digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, kantor lurah, dan kantor camat.

“Dengan kantor lurah yang baru ini, pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat. Petugas bisa bekerja lebih responsif, nyaman, dan mudah dijangkau,” tambahnya.

Pembangunan Kantor Lurah Sungai Jawi Luar dikerjakan selama enam bulan. Arsitektur khas ornamen Melayu menghiasi wajah kantor lurah. Edi menyebut gaya bangunan seperti ini memudahkan masyarakat mengingat identitas kantor pemerintahan.

“Gaya ini juga kita terapkan di Kantor Wali Kota. Ini bagian dari pelestarian kearifan lokal agar masyarakat mudah mengenali bangunan milik pemerintah,” jelasnya.

Fasilitas kantor termasuk aula dan halaman depan juga dapat digunakan warga untuk kegiatan atau acara tertentu. Ke depan, Pemkot akan menambah bangunan gudang untuk penyimpanan beras, tergantung ketersediaan lahan.

“Selama lahan mencukupi, kita akan bangun sesuai kebutuhan warga. Misalnya, eks Puskesmas Kom Yos Sudarso akan difungsikan kembali, saat ini kami sedang mencari lahan pengganti,” ujar Edi.

Lurah Sungai Jawi Luar, Rima Nurfitria, bersyukur atas diresmikannya kantor baru. Ia menyebut kantor lama kerap tergenang karena posisinya lebih rendah dari jalan.

“Kalau musim rob, kantor lama pasti terdampak,” ungkapnya.

Rima mengajak aparatur sipil negara (ASN) di bawah kepemimpinannya untuk lebih semangat melayani warga. Ia juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin menggunakan fasilitas kantor, dengan catatan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

“ASN di sini ada lima orang, ditambah dua tenaga non-ASN. Kami berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan semangat baru,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta, menyampaikan bahwa gedung kantor dibangun di atas lahan seluas 1.200 meter persegi.

“Saat ini, menurut saya, kantor lurah ini paling representatif,” katanya.

Bangunan terdiri dari dua lantai. Lantai pertama seluas 128 meter persegi mencakup ruang pelayanan, ruang lurah, ruang staf, dan ruang pendukung. Lantai kedua difungsikan sebagai aula.

“Pembangunan dimulai Oktober lalu hingga 30 Juni. Saat ini masih dalam masa pemeliharaan dari penyedia. Jika ada bagian yang belum berfungsi, segera diperbaiki,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Peringatan Hari Kartini dan HKG PKK ke-53

PONTIANAK - Momentum peringatan Hari Kartini yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 menjadi kebangkitan bagi para kader PKK untuk berkolaborasi lebih aktif lagi. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendukung TP-PKK dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan masyarakat hingga di tingkat RT. Ia menekankan pentingnya peran PKK dalam mengatasi berbagai permasalahan keluarga dan kemiskinan di Kota Pontianak. Oleh sebab itu, TP-PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan memiliki database keluarga prasejahtera dan potensi lingkungan yang dapat bersinergi dengan program-program pemerintah.

“Saya berharap peringatan ini menjadi momen kebangkitan untuk kita bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi bagaimana PKK dan pemerintah bisa bersinergi dan berkolaborasi," ujarnya usai peringatan Hari Kartini dan HKG PKK ke-53 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Senin (21/4/2025).

Ia memaparkan jumlah penduduk perempuan di Kota Pontianak lebih banyak, yakni 557 jiwa dibandingkan penduduk laki-laki. Selain itu, tercatat ada 284.400 keluarga di Kota Pontianak, dengan 16.249 keluarga yang mengalami perpisahan karena berbagai sebab dan 29.680 keluarga yang ditinggal karena suaminya meninggal dunia.

"Keluarga-keluarga yang ditinggal ini, terutama ibu-ibunya menjadi tulang punggung yang harus menghidupi keluarganya, terutama anak-anaknya," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat harus disukseskan bersama. Namun demikian, meski tanpa program tersebut, mengatasi masalah gizi bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti pekarangan rumah atau lahan yang bisa diberdayakan untuk menanam sayur-mayur, beternak hewan maupun budidaya ikan.

“PKK kecamatan dan kelurahan saya rasa sudah melakukan ini. Tinggal bagaimana kita meningkatkan dan berkolaborasi dengan dinas instansi terkait, termasuk dengan kecamatan dan kelurahan, RT, RW, bergerak semuanya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan masing-masing,” kata Edi.

Wali Kota juga menyoroti adanya 23.200 penduduk Kota Pontianak yang masuk dalam kategori Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) atau masyarakat miskin yang memerlukan intervensi pemerintah melalui berbagai bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Peran kita, peran pemerintah, terutama peran PKK ini sangat penting untuk bisa mengentaskan kemiskinan, mengentaskan permasalahan keluarga dan juga bisa membangun Kota Pontianak dari aktivitas kolaborasi PKK bersama kita," sebutnya.

Momentum Hari Kartini yang dirangkaikan dengan HKG PKK ke-53, Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono mengajak seluruh kader dan kaum perempuan untuk merefleksikan diri, bukan hanya di cermin pagi hari, tetapi juga untuk mengevaluasi kegiatan PKK dengan penuh semangat. Ia mengajak kaum perempuan untuk aktif berperan dalam pembangunan di Kota Pontianak karena perempuan memiliki peran penting dalam memajukan Kota Pontianak.

“Saya mengajak kaum perempuan untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki guna turut serta berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor di Kota Pontianak,” ajaknya.

Dalam kesempatan itu, untuk menggelorakan semangat Hari Kartini, ia mengajak seluruh perempuan hebat yang hadir di ruangan untuk bersama-sama menyerukan semangat Hari Kartini.

"Selamat Hari Kartini, Jayalah Perempuan Indonesia," seru Yanieta yang diikuti oleh seluruh yang hadir. (prokopim)

Giatkan Aksi Gotong Royong di Enam Kecamatan se-Kota Pontianak

PONTIANAK - Kondisi genangan di sejumlah titik lokasi yang ada di wilayah Pontianak acapkali terjadi bila hujan turun dengan intensitas tinggi dan air pasang. Terlebih parit-parit dan saluran air yang ada alirannya terhambat oleh sampah. Untuk memastikan kelancaran aliran air di drainase dan parit serta selokan yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menggelar gotong royong bersama warga di Jalan Putri Candramidi Kecamatan Pontianak Kota, Minggu (20/4/2025).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara simbolis membuka aksi bersih-bersih parit di halaman Warung Kopi Aming  Podomoro. Usai Wali Kota memberikan arahan, warga bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama-sama membersihkan rerumputan dan sampah-sampah yang ada di sepanjang parit. 

Edi mengapresiasi partisipasi warga dan jajaran OPD Pemerintah Kota Pontianak dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan terutama parit-parit dan selokan. Aksi bersama ini dinilainya sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta kepada Kota Pontianak.

“Warga begitu peduli dengan lingkungannya karena mereka tahu kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Menurutnya, kedalaman parit tidak begitu efektif apabila muka air tinggi. Untuk itu, upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan fungsi parit-parit yang ada, baik parit primer, sekunder maupun tersier.

"Selanjutnya mengkoneksikan parit yang ada agar aliran air lancar," tuturnya.

Edi menambahkan, pihaknya tetap melakukan normalisasi sungai setiap tahunnya baik rutin maupun berkala. Dikatakannya, total parit primer di Kota Pontianak sebanyak 27 tersebar pada seluruh wilayah. 

"Kondisinya sebagian besar memang sudah diturap," sebutnya.

Wali Kota Edi Kamtono bilang, sebagian turap-turap masih memerlukan penanganan, sebab turap yang dahulu masing menggunakan kayu belian. Untuk itu perlu ditangani dengan betonisasi. 

"Jika sudah diturap maka penampang basah parit akan menjadi aman sehingga debit air yang masuk ataupun keluar bisa mudah dikalkulasi," ucapnya.

Untuk jangka pendek, Edi mengajak warga Kota Pontianak menjaga lingkungan tetap bersih dengan tidak membuang sampah dan menutup parit yang ada. 

"Jika membangun maka beberapa kawasan harus lebih tinggi dari jalan," sarannya. (prokopim)

Program 100 hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak

PONTIANAK - Normalisasi saluran drainase dan parit menjadi satu di antara program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu. Untuk mewujudkannya, perlu keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat melalui kegiatan gotong royong bersih-bersih parit di lingkungan. Salah satunya aksi bersih-bersih parit di Jalan Padat Karya Kelurahan Saigon dan Parit Mayor. Pemotongan rumput di tepian parit oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menandai dimulainya gotong royong di lokasi itu. 

Menurutnya, program bersih-bersih parit dan sungai ini merupakan implementasi dari visi dan misi Kota Pontianak.

"Kegiatan bersih-bersih sungai atau bersih-bersih selokan, parit dan lain sebagainya ini akan kita gencarkan bukan hanya di 100 hari, tapi selama lima tahun kedepan," ujarnya usai meninjau kerja bakti membersihkan parit di sepanjang Jalan Padat Karya, Sabtu (19/4/2025).

Ia menambahkan, program ini bertujuan untuk memastikan sistem drainase tersier, sekunder, hingga primer dapat terkoneksi dengan baik, sehingga genangan di beberapa titik, terutama di Jalan Padat Karya Kecamatan Pontianak Timur dapat diminimalisir.

"Kalau genangan di Kota Pontianak ini tidak bisa sepenuhnya dihindari karena secara geografis letak ketinggiannya hanya 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut, namun bagaimana memberikan solusi jangka pendek yaitu agar genangan ini tidak berlama-lama," jelas Bahasan.

Wakil Wali Kota menyebut target yang diharapkan adalah genangan air akibat pasang surut atau hujan tidak berlangsung lebih dari 2-4 jam. Ia berharap program gotong royong bersih-bersih parit dan saluran ini terus berlanjut, tidak hanya 100 hari kerja, tetapi hingga lima tahun ke depan. Selain itu, kegiatan yang melibatkan berbagai unsur ini juga sebagai bentuk silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. 

"Ini bentuk silaturahmi dan komunikasi kami agar apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat kami bisa tahu, dan masyarakat juga ikut berkontribusi menjaga parit-parit yang ada di enam kecamatan di Kota Pontianak," imbuhnya.

Bahasan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan parit dan saluran air demi kepentingan bersama. Warga juga dilarang membuang sampah di parit dan lingkungan sekitar. 

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus sama-sama menjaga dan mengedukasi warga yang memang kadang dengan sengaja menutup selokan atau saluran di gang-gang atau di mana mereka berdomisili," ucapnya.

Pemerintah Kota Pontianak berharap masyarakat dapat melaporkan kepada lurah dan camat di wilayahnya masing-masing untuk menjadwalkan kegiatan gotong royong, terutama di akhir pekan. "Kami berdua bersama Pak Wali Kota siap memberikan motivasi, semangat dan insyaallah akan hadir di beberapa titik kegiatan gotong royong, seperti di Jalan Padat Karya ini," tuturnya.

Selain program bersih-bersih parit, Wakil Wali Kota juga menyinggung tentang alokasi dana sebesar Rp1 miliar untuk melanjutkan pembangunan Jalan Padat Karya sesuai permintaan warga. Ia berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak terus meningkat dengan dukungan peran RT dan RW dalam mengedukasi masyarakat untuk taat pajak, terutama PBB.

"RT yang berprestasi nanti juga akan mendapatkan reward bagaimana warganya bisa taat membayar pajak. Karena pemerintah membangun daerah itu hanya dengan mengandalkan PAD dan transfer dari pemerintah pusat," tutupnya. (prokopim)