Berita

Wako Edi Dorong Bakcang Jadi  Makanan Khas

PONTIANAK  – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong bakcang menjadi salah satu makanan khas Kota Pontianak. Bakcang tidak hanya memiliki nilai kuliner, tetapi juga mengandung filosofi keberagaman dan kebersamaan. Makanan berbahan ketan yang berisi ayam, daging, telur asin, dan bahan lainnya itu dinilainya mencerminkan semangat persatuan dalam perbedaan.

“Filosofi bakcang ini menunjukkan adanya keberagaman dan kebersamaan untuk kita bersatu, sama-sama membangun kota kita,” ujarnya saat membuka Festival 1000 Bakcang Tahun 2026 di Taman Alun Kapuas, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, Festival 1000 Bakcang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Tionghoa yang turut memperkuat identitas Pontianak sebagai kota budaya. Pontianak dihuni oleh berbagai suku bangsa dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara, sehingga keberagaman tersebut harus terus dirawat.

“Pontianak sekarang ini merupakan salah satu kota budaya, karena penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, bahkan dari mancanegara,” katanya.

Edi menyebut Sungai Kapuas sebagai urat nadi dan bagian penting dalam perjalanan Kota Pontianak. Karena itu, berbagai kegiatan budaya yang tumbuh di kota ini harus didukung dan dikolaborasikan agar memberi dampak positif bagi keharmonisan dan toleransi masyarakat.

“Kegiatan budaya seperti ini patut kita dukung dan kolaborasikan menjadi bagian dari kegiatan yang memberi dampak positif untuk keharmonisan dan toleransi warga,” jelasnya.

Ia mengajak panitia dan masyarakat Tionghoa menjadikan Festival 1000 Bakcang sebagai momentum mempererat silaturahmi. Selain itu, festival ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM kuliner. Menurut Edi, bakcang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu ikon kuliner Pontianak. Bahkan, ia berharap bakcang tidak hanya hadir saat festival, tetapi dapat tersedia setiap hari sebagai pilihan kuliner khas yang bisa dinikmati warga maupun wisatawan.

“Bisa juga nanti bakcang ini menjadi salah satu ciri khas makanan Kota Pontianak. Kalau ada tamu dari luar, bakcang ini ada di Kota Pontianak, tidak hanya saat festival, tetapi setiap hari,” ungkapnya.

Pontianak saat ini semakin dikenal sebagai kota kuliner. Banyak wisatawan maupun tamu dari luar daerah yang datang kembali ke Pontianak karena rindu dengan cita rasa makanan yang khas dan beragam.

“Teman-teman yang datang dari luar kota atau dari daerah ke Pontianak selalu rindu dengan kulinernya. Mereka datang ke Pontianak hanya ingin menikmati kuliner-kuliner yang ada,” tuturnya.

Karena itu, ia berharap keberagaman kuliner yang dimiliki Pontianak terus diperkuat. Festival 1000 Bakcang diharapkan tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga ruang promosi kuliner dan ekonomi kreatif yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Ini yang perlu kita tingkatkan di tengah keberagaman jenis makanan yang ada di Kota Pontianak,” katanya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah kawasan, terutama saat hujan deras bersamaan dengan pasang air sungai atau rob.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kondisi banjir di Pontianak tidak terlepas dari karakter topografi kota yang relatif datar. Kondisi tersebut membuat aliran air membutuhkan waktu lebih lama untuk surut, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi dalam durasi panjang.

“Banjir di Kota Pontianak ini memang kita sudah berupaya. Kota Pontianak topografinya flat. Kemarin hujan lebih dari tiga jam dengan curah hujan yang besar, berdasarkan data yang saya dapatkan dari BMKG,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Selain curah hujan tinggi, Edi menjelaskan bahwa kondisi pasang rob juga turut memengaruhi terjadinya genangan. Hingga tanggal 19 Juni, air pasang rob diperkirakan mencapai sekitar dua meter, dengan puncak pasang terjadi pada malam hari, sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.

“Sekarang ini sampai tanggal 19 air pasang rob sampai dua meter. Jam puncaknya sekitar jam 9 atau 10 malam. Karena hujannya besar, kawasan yang rendah menjadi tergenang,” katanya.

Edi menyebut, Pemkot Pontianak terus melakukan sejumlah upaya penanganan. Salah satunya meningkatkan fungsi parit-parit dan saluran air melalui pengerukan, penurapan, serta pembenahan saluran besar agar aliran air dapat bergerak lebih lancar.

“Upaya kita tetap meningkatkan fungsi parit-parit yang ada, dengan pengerukan dan penurapan, termasuk parit-parit besar,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga melakukan program pompanisasi dengan pengadaan dua unit pompa untuk membantu mempercepat pengaliran air di kawasan yang rawan tergenang. Upaya lain yang dilakukan adalah mengganti jembatan-jembatan yang selama ini dinilai menghambat percepatan aliran air menuju Sungai Kapuas. Edi mencontohkan kawasan Parit Tokaya yang memiliki area tangkapan air cukup luas dan membutuhkan konektivitas antarsaluran agar air dapat mengalir lebih optimal.

“Kita akan mengganti jembatan-jembatan yang selama ini menghambat percepatan air menuju Sungai Kapuas. Salah satu contoh Parit Tokaya, karena catchment area-nya luas. Ini akan kita koneksikan antara parit dengan parit,” paparnya.

Edi menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki program dan master plan penanganan banjir. Pemkot juga terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurutnya, penanganan banjir di Pontianak tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota, karena persoalan air berkaitan dengan wilayah yang lebih luas dan membutuhkan dukungan lintas kewenangan.

“Kita sudah punya master plan dan sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kementerian PU, dan Pemerintah Provinsi. Karena bicara banjir Kota Pontianak ini juga menyangkut masalah wilayah,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkot Pontianak akan terus melakukan penanganan secara bertahap melalui perbaikan drainase, normalisasi saluran, pompanisasi, penataan infrastruktur, serta kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Tidak bisa menyelesaikan hanya di kota saja, tetapi juga melibatkan provinsi dan Kementerian PU,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) SP4N-LAPOR! di Ruang Studio Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelola pengaduan agar mampu memberikan respon yang cepat, tepat, dan solutif terhadap setiap laporan masyarakat.

Plh Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan setiap aduan yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk harapan agar pemerintah hadir memberikan respon dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

“Masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduan karena mereka ingin didengar, ingin mendapatkan respon, dan berharap ada tindak lanjut ataupun solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi,” ujarnya.

Menurut Vivi, peran pengelola pengaduan sangat penting karena sebagian besar laporan yang masuk berawal dari persoalan sehari-hari, mulai dari pelayanan administrasi, kebersihan lingkungan, hingga persoalan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan.

Ia menjelaskan, respon yang cepat, ramah, dan disertai koordinasi yang baik antarinstansi dapat mencegah sebuah persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Sebaliknya, keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ketika admin atau pengelola pengaduan cepat merespon, aktif berkoordinasi, dan memberikan tanggapan yang baik, maka laporan yang masuk tidak akan menumpuk menjadi masalah besar. Kepercayaan masyarakat juga dapat terus terjaga,” katanya.

Vivi juga menegaskan bahwa kanal SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi pelaporan, melainkan sarana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik.

“Admin pengaduan bukan hanya operator yang menerima laporan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu dibutuhkan kecepatan respon, ketelitian, dan kepekaan dalam memahami setiap aduan yang masuk,” ungkapnya.

Ia berharap setelah mengikuti bimtek, para pengelola SP4N-LAPOR! semakin percaya diri dalam mengelola pengaduan masyarakat serta mampu memperkuat koordinasi antara kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, dan instansi terkait.

“Kami ingin pelayanan pengaduan publik benar-benar menjadi sarana penyelesaian masalah, bukan sekadar formalitas administrasi. Pengalaman dan praktik baik yang dimiliki setiap pengelola pengaduan juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peserta lainnya,” tutup Vivi. ( kominfo )

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat program percepatan akses keuangan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas akses layanan keuangan formal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, perkembangan akses keuangan daerah di Kota Pontianak menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada pelaksanaan program kerja tahun 2025, TPAKD Kota Pontianak mencatat capaian di atas target. Angkanya sebesar 145,74 persen. 

"Capaian ini berada di atas rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebesar 135,78 persen," ujarnya dalam Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).

Edi menjelaskan, TPAKD memiliki peran penting sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya untuk mempercepat akses keuangan formal sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, beberapa program akses keuangan yang menjadi perhatian di antaranya pemberdayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan ultra mikro, digitalisasi UMKM melalui QRIS, perluasan titik akses keuangan, satu rekening satu pelajar, literasi keuangan, hingga jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Ini menjadi target kita, sehingga upaya meningkatkan program kerja dengan nilai optimal bisa tercapai,” katanya.

Meski demikian, Edi tidak menampik masih terdapat sejumlah tantangan dalam pencapaian program tahun 2026. Salah satunya terkait capaian Universal Health Coverage atau UHC. Ia menjelaskan, pada 2025 Kota Pontianak telah berada pada status UHC prioritas di bidang kesehatan. Namun, adanya pengurangan dana transfer daerah berdampak terhadap kemampuan pemenuhan target UHC secara menyeluruh.

“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah jadi terkendala. UHC-nya akan kita tambah di perubahan anggaran,” jelasnya.

Selain jaminan kesehatan, Pemerintah Kota Pontianak juga akan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sasaran perluasan tidak hanya pekerja formal, tetapi juga kader posyandu dan pekerja-pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan keselamatan kerja. 

Edi berharap Organisasi Perangkat Daerah terkait bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus memberikan perhatian dan pendampingan terhadap target-target yang masih perlu ditingkatkan. Apalagi, capaian kabupaten/kota akan berdampak terhadap pencapaian Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Karena itu, dukungan dan bimbingan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap diperlukan, terutama dalam kegiatan yang dapat memperkuat capaian literasi dan inklusi keuangan daerah.

“Ini juga perlu bimbingan dan bantuan dari pemerintah provinsi, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan target capaian,” katanya.

Edi menegaskan, percepatan akses keuangan tidak hanya menyangkut angka capaian program, tetapi juga bagaimana masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan yang aman, resmi, dan sesuai kebutuhan. Dengan akses keuangan yang lebih luas, UMKM, pelajar, pekerja rentan, dan kelompok masyarakat lainnya diharapkan semakin berdaya secara ekonomi.

“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)