Berita

Empat Atlet Perbakin Kalbar Siap Berlaga di POPNAS 2025

PONTIANAK – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kalimantan Barat (Kalbar) terus menunjukkan komitmennya dalam pembinaan atlet muda daerah. Menjelang ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025, empat atlet pelajar terbaik hasil seleksi kabupaten/kota resmi dikirim untuk mewakili Kalbar. Keempat atlet itu yakni Rara dari Madrasah Quran Kubu Raya, Mufidah dari SMA Negeri 1 Mempawah, serta Audi dan Dauti dari SMA Negeri 1 Pontianak. Mereka dipilih setelah melalui seleksi ketat yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Kalbar.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi Perbakin dan para atlet yang telah mengharumkan nama Provinsi Kalbar, terutama di cabang olahraga menembak. Ia optimis para atlet yang akan mewakili Provinsi Kalbar mampu mengukir prestasi di tingkat nasional.

“Mudah-mudahan Perbakin, yang sudah terbukti sebagai penyumbang medali di ajang PON, bisa kembali membawa nama harum Kalbar. Saya yakin, adik-adik atlet yang hadir di sini akan menjadi atlet-atlet top di masa depan,” ujarnya saat melepas para atlet Perbakin Kalbar yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Hotel Borneo, Kamis (30/10/2025) malam.

Menembak menjadi satu di antara cabang olahraga unggulan Provinsi Kalbar. Pasalnya, hampir di setiap kejuaraan para atlet mampu menyumbangkan medali.

“Seperti di PON Papua kemarin, berhasil meraih perak, perunggu dan lainnya,” ungkapnya. 

Kaitan dengan dunia olahraga, Pontianak akan terus dikembangkan sebagai kota olahraga (sport city) sekaligus kota wisata olahraga (sport tourism).

“Kota Pontianak ini harus kita bangun sebagai sport city, juga sport tourism, kota yang hidup dengan kegiatan olahraga. Oleh sebab itu, setiap kegiatan olahraga harus kita dukung dan semangati bersama,” ujarnya.

Sekretaris Umum Pengprov Perbakin Kalbar, Rudiyanto, mengatakan bahwa keempat atlet yang akan mewakili Provinsi Kalbar pada ajang POPNAS di Jakarta telah  menjalani pemusatan latihan (training center) selama lebih dari satu bulan di GOR Pontianak. Latihan dilakukan secara intensif setiap hari di bawah bimbingan pelatih Putra dan Ariyadi, serta mendapat pendampingan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar.

“Selama TC, para atlet berlatih dengan semangat tinggi, dari pagi hingga sore. Kami berharap hasil kerja keras ini membuahkan medali emas di ajang POPNAS nanti,” katanya.

Selain ajang POPNAS, Rudiyanto juga memaparkan capaian prestasi Perbakin Kalbar di tingkat nasional. Dalam PON Papua, Kalbar berhasil meraih medali perak, sedangkan di PON Aceh, tim menembak Kalbar berhasil menempati peringkat keempat pada dua nomor yang diikuti, yaitu Tembak Reaksi dan Benchrest.

“Pada PON Aceh kemarin, kita sebenarnya berpeluang besar meraih medali emas. Namun kondisi lapangan yang becek membuat hasil tidak maksimal. Meski begitu, prestasi itu tetap membanggakan karena menunjukkan konsistensi Kalbar di cabang menembak,” terangnya.

Rudiyanto juga menyampaikan bahwa Perbakin Kalbar kini telah terbentuk di 14 kabupaten/kota dan aktif menggelar kejuaraan setiap tahun sebagai ajang pembinaan dan pencarian bibit atlet baru. Berbagai pelatihan juga telah dilakukan, mulai dari sertifikasi pelatih hingga sertifikasi tembak reaksi.

“Kami optimistis, dengan pembinaan yang konsisten dan dukungan dari semua pihak, atlet-atlet muda Kalbar akan mampu bersaing di level nasional,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak, Saptiko, mengajak masyarakat aktif untuk mencegah penyakit Tuberkulosis (TB) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan penemuan kasus TB di Kota Pontianak semakin meningkat, dengan strategi proaktif pemerintah yang turun langsung memonitoring kesehatan masyarakat di lapangan.

“Sekarang strateginya sudah aktif mencari terduga TB, jadi semakin banyak kasus yang ditemukan. Sampai hari ini kita sudah menemukan 2.245 kasus di Kota Pontianak per tahun ini dan semuanya sudah kita obati,” ungkapnya pasca Launching Kelurahan Siaga TB RW 010, Gerakan Skrinning TB, dan Skrinning PTM di Kelurahan Mariana, Kamis (30/10/2025). 

Menurutnya, strategi yang telah dilakukan pemerintah juga harus didukung dengan komitmen masyarakat yang aktif membantu pencegahan kasus tersebut. Untuk itu, Launching Kelurahan Siaga TB di RW 010 Kelurahan Mariana ini dapat menjadi contoh baik bagaimana masyarakat bersinergi dengan pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit di Kota Pontianak. 

“Ini yang keempat di Kota Pontianak. Sebelumnya kita sudah launching di Kelurahan Sungai Bangkong, Tanjung Hulu, Siantan Hilir, dan sekarang Mariana,” terang Saptiko. 

Saptiko juga terus mengingatkan masyarakat jika ada orang di sekitar yang mengalami batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, untuk segera memeriksakan dirinya ke Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan terdekat. Sehingga apabila terindikasi mengidap TB, orang tersebut dapat segera ditangani dan diobati agar tidak menularkan ke orang lain.

Terkait kasus PTM, Saptiko menyebut ada dua penyakit yang mendominasi di Kota Pontianak yaitu Hipertensi dan Diabetes. Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat agar terbebas dari PTM.

“Ayo terapkan pola hidup sehat. Pola makan harus sehat, harus rendah garam dan gula. Selain itu harus rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, serta istirahat yang cukup,” ajaknya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastuti, turut mendukung program Kelurahan Siaga TB di Kota Pontianak. Dirinya juga mengajak seluruh Kader PKK di Kota Pontianak untuk turun langsung ke lapangan memonitoring kesehatan masyarakat, guna mendeteksi dan mengedukasi masyarakat perihal penyakit TB dan PTM. Ia yakin dan percaya dengan sinergi bersama, penyebaran kasus ini dapat ditekan seminimal mungkin. 

“TB termasuk penyakit menular dan bisa disembuhkan asal pasiennya patuh dan tuntas minum obat. Sehingga ini harus dideteksi sedini mungkin. Kita harus aktif mengajak masyarakat terutama yang terindikasi, untuk segera melakukan skrinning TB agar lekas diobati hingga tuntas,” katanya.

Camat Pontianak Kota, Anisah Nurbayani, mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang berkontribusi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kasus penyebaran penyakit di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota. Ia mengajak masyarakat untuk tetap peduli kepada orang-orang di sekitar agar bisa bersama-sama mengeliminasi kasus TB dan PTM.

“Ini merupakan langkah nyata komitmen Pemkot Pontianak dalam percepatan eliminasi kasus TB di Kota Pontianak. Saya mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung penanganan kasus TB di Kota Pontianak, khususnya di Kelurahan Mariana,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang kuat. Pada hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, Pontianak meraih skor tertinggi untuk kategori kota berkapasitas fiskal tinggi. Penghargaan dari Gubernur Kalbar itu diberikan dalam FGD Pengelolaan Keuangan Daerah, Kamis (30/10/2005).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti bahwa tata kelola anggaran kota dijalankan secara kredibel serta berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

“Keuangan daerah bukan hanya persoalan teknis pemerintahan. Ini soal kepercayaan publik. Penghargaan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah dikembalikan kepada warga dalam bentuk pelayanan yang nyata,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus menjaga disiplin fiskal dan memperkuat transparansi agar pembangunan kota berjalan adaptif dan akuntabel. Pemkot pun terus meningkatkan tata kelola keuangan untuk memastikan anggaran berdampak.

Sekretaris BAPPERIDA Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari harmonisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah.

“Kunci IPKD bukan hanya ketepatan dokumen atau angka, tetapi keterhubungan antara perencanaan dan implementasinya. Apa yang masuk dalam dokumen pembangunan harus turun menjadi output yang dapat dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pontianak juga unggul dalam aspek transparansi fiskal, salah satunya melalui keterbukaan data belanja dan capaian pembangunan yang dipublikasikan rutin melalui kanal resmi pemerintah.

“Ketika publik dapat melihat arah kebijakan fiskal secara terbuka, maka legitimasi kebijakan meningkat. Itu yang kami jaga,” lanjutnya.

Ke depan, Pemkot menargetkan penguatan pada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Capaian IPKD dinilai menjadi momentum untuk memperluas peluang insentif fiskal dari pemerintah pusat dan mempercepat agenda pembangunan kota.

“Pontianak tidak hanya dinilai baik dalam tata kelola, tetapi juga dalam kemampuan memastikan manfaatnya hadir sampai ke warga,” tutup Syamsul. 

IPKD sendiri merupakan instrumen resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui enam dimensi: mulai dari kualitas perencanaan dan penganggaran, transparansi informasi publik, hingga opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. (Sumber : bapperida-pontianak)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi garda terdepan dalam menjembatani aspirasi warga dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Ia menilai, LPM berperan penting memastikan proses pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan di tingkat akar rumput.

“LPM adalah mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan potensi lokal. Kita butuh LPM yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya saat membuka Musyawarah Daerah LPM Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Kamis (30/10/2025).

Edi menyebut, selama ini LPM sudah berkiprah dalam pembangunan, meski masih perlu memperkuat dampaknya terhadap masyarakat. Ia berharap ke depan sinergi antara pemerintah dan LPM dapat lebih intensif, terutama dalam memetakan persoalan dan kebutuhan warga di setiap kelurahan.

“Kalau masyarakat berdaya, mereka pasti produktif. LPM bisa membantu mengelola potensi wilayah dan mendorong kemandirian warga agar pembangunan lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi mengusulkan penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum bagi penguatan peran LPM, termasuk dukungan pembiayaan yang memadai. Menurutnya, keberadaan regulasi akan membuat LPM lebih berdaya dan berperan nyata dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Selain memaparkan pentingnya pemberdayaan, Edi juga mengingatkan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencerdaskan dan menumbuhkan kepedulian warga. Ia menekankan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan tepo seliro menjadi modal sosial yang harus dijaga dalam setiap kegiatan pembangunan.

Ia berharap Musyawarah Daerah LPM dapat melahirkan kepemimpinan yang aspiratif serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia optimistis kolaborasi ini akan membawa Pontianak menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan semakin gemilang.

“Pemerintah tidak memberi ikan, tapi memberi pancing. Masyarakat yang berdaya akan mandiri, dan yang mandiri akan sejahtera,” tegasnya.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pontianak, Nanang Setiabudi, berharap Pemerintah Kota Pontianak segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwa) yang mengatur penguatan peran LPM di tingkat kelurahan hingga kota.

Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan agar LPM memiliki dasar hukum yang kuat sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

“Usulan Perwa tentang keberadaan LPM sudah kami sampaikan melalui Dinas DP2KB3A untuk diteruskan ke bagian hukum pemerintah kota. Kami berharap bisa segera terbit, agar posisi LPM lebih jelas dan kuat,” ujarnya saat menyampaikan laporan panitia Musda DPD LPM Kota Pontianak.

Nanang menjelaskan, masa jabatan pengurus DPD LPM Kota Pontianak periode 2020–2025 akan berakhir pada awal November ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Dinas DP2KB3A yang selama ini memberi ruang bagi LPM untuk bermitra dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Selama ini LPM aktif dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ke depan, kami berharap LPM juga dapat ikut serta di Musrenbang tingkat kota agar perencanaan pembangunan bisa lebih partisipatif,” tutur Nanang.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah kota terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan LPM bersama DP2KB3A di berbagai wilayah Pontianak. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan LPM dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.

Nanang menegaskan, LPM memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi warga sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. “Kami ingin LPM terus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Pontianak yang maju dan berdaya,” katanya.

Musda DPD LPM Kota Pontianak kali ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pemberdayaan. 

“Kami berharap hasil musyawarah dapat melahirkan kepemimpinan baru yang aspiratif dan berkomitmen melanjutkan kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Pontianak,” tutupnya. (kominfo/prokopim)