Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan kelancaran arus mudik Lebaran melalui jalur laut dengan meninjau langsung di pelabuhan Dwikora bersama unsur Forkopimda, Selasa (17/3/2026) malam. 

Khususnya pada kapal Dharma Kartika VII yang mengangkut ratusan pemudik dari Pontianak menuju Semarang.

“Malam ini kita memastikan angkutan Lebaran berjalan lancar. Ada sekitar 850 penumpang termasuk kendaraan yang ikut diangkut melalui kapal Roro,” ujarnya.

Edi mengatakan, lonjakan penumpang pada musim mudik tahun ini cukup tinggi. Mayoritas penumpang merupakan pekerja informal yang bekerja di berbagai daerah seperti sektor perkebunan, jasa, hingga restoran. Menurutnya, banyak pemudik memilih menggunakan transportasi laut karena dinilai lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lainnya.

“Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal, dan memilih kapal karena biayanya lebih terjangkau,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui adanya potensi kenaikan harga tiket menjelang puncak arus mudik. Namun hal tersebut dinilai sebagai fenomena yang umum terjadi, tidak hanya pada transportasi laut tetapi juga moda transportasi lainnya.

“Kenaikan harga tiket biasanya terjadi menjelang Lebaran, tidak hanya di kapal tetapi juga di transportasi lain seperti penerbangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga meninjau langsung kondisi kapal hingga ke bagian anjungan untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan para pemudik untuk tetap memperhatikan keselamatan selama perjalanan, baik saat berada di pelabuhan maupun selama berada di kapal.

“Yang penting keselamatan, baik keselamatan diri, barang bawaan maupun lingkungan selama perjalanan,” pesannya.

Edi menambahkan, pemerintah kota bersama pihak terkait akan terus memastikan kelancaran arus lalu lintas di kawasan pelabuhan, termasuk pengaturan antrean kendaraan, parkir serta aspek keamanan.

“Selama di darat, mulai dari proses di pelabuhan hingga naik ke kapal menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita pastikan semua berjalan tertib dan aman,” imbuhnya.

Salah seorang penumpang, Ana (54) bercerita kapal menjadi moda andalan keluarganya tiap mudik ke Semarang. Suaminya berasal dari sana sedangkan ia asli Pontianak.

"Pilih kapal karena lebih murah, sekarang fasilitasnya juga makin bagus," kata warga Siantan ini.

Bersama dua anggota keluarganya yang lain, ia mudik dua atau tiga tahun sekali. 

"Harapannya (fasilitas) yang sudah bagus ini dipertahankan," tutupnya.  (prokopim)

Insan Perhubungan Peduli Kasih Bagikan 1.287 Paket Beras

PONTIANAK - Wajah Deris Landuk (70) berubah bahagia begitu paket beras ia terima. Air matanya menetes ketika bercerita, bagaimana Kapuas benar-benar menjadi nadi kehidupannya. Meski sempat bekerja di tujuh perusahaan berbeda, sungai terpanjang itu selalu menjadi tempat pulangnya.

Sampannya yang biasa tertambat di dermaga Parit Besar, Selasa (17/3/2026) pagi pindah ke dekat Bardan. Ia jadi satu dari 1.287 orang penerima paket Insan Perhubungan Peduli Kasih yang penyerahan simbolisnya digelar di Taman Alun Kapuas.

Bapak empat orang anak ini, sejak SD jadi penambang sampan. Walau sempat berganti pekerjaan, dari jaga lanting hingga cari nafkah di daratan, tujuannya tetap untuk keluarga berkecukupan. Kini, ia bertugas mengantar penumpang, dari Pasar Besar menuju Beting, dan sebaliknya.

"Sekali muat sampannya muat tujuh orang. Dapat hasilnya itu satu kali itu Rp14 ribu, satu orang 2 ribu. Jadi bantuan ini sangat membantu," ceritanya.

"Itulah yang saya kerjakan. Saya tekuni sampai bisa sekolahkan anak empat," tambahnya. 

Kebahagiaan Deris Landuk, turut dirasakan penambang sampan lain, para sopir opelet, pengemudi becak, driver ojek online dan para penerima manfaat di kecamatan yang jadi sasaran program Insan Perhubungan Peduli Kasih tahun ini.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berterima kasih kepada mereka yang selama ini berjasa dan menggantungkan hidup dari sektor transportasi. Agenda ini merupakan bentuk empati para pengusaha di bidang transportasi. Bentuk soliditas jelang Idulfitri.

“Bulan Ramadan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus bentuk kepedulian dari para pelaku usaha transportasi. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Edi menyebut, dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang kini mendekati 700 ribu jiwa, aktivitas transportasi di darat maupun pelabuhan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut turut berdampak pada kepadatan lalu lintas, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Selain itu, Edi juga menginformasikan adanya proyek besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan, yakni pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu (SPALD-T) yang didukung oleh pemerintah pusat dan pembiayaan dari Bank Dunia. Proyek tersebut bertujuan untuk mengelola limbah domestik rumah tangga menjadi air yang lebih aman serta menjaga kualitas air tanah di Kota Pontianak.

“Air limbah dari rumah tangga akan dialirkan melalui jaringan pipa dan diolah, sehingga kualitas air tanah kita tetap terjaga,” jelasnya.

Ia menambahkan, pekerjaan pembangunan jaringan pipa tersebut akan dilakukan di sejumlah ruas jalan utama dengan metode pengeboran bawah tanah, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap arus lalu lintas.

“Kita harus siap dengan dampaknya, karena akan ada pekerjaan di tengah jalan yang bisa menyebabkan penyempitan jalan sementara. Ini perlu kita antisipasi bersama,” ungkapnya.

Edi berharap para pelaku transportasi dapat memahami kondisi tersebut serta tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama beraktivitas di jalan.

“Saya harap semua bisa memahami kondisi ini dan tetap menjaga keselamatan. Semoga ibadah puasa kita berjalan lancar dan membawa keberkahan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim menambahkan agenda ini merupakan ide mendadak yang terealisasi dari diskusi dalam forum lalu lintas. Namun antusiasme para pengusaha ternyata luar biasa. Total 6.435 kilogram beras terkumpul.

"Walaupun dalam 2-3 hari kita sudah bisa mengumpulkan 6,2 ton, tapi ke depan mungkin bisa dua kali atau tiga kali lipatnya. Supaya penerimaan manfaatnya jauh lebih banyak dan lebih besar," tutupnya. (prokopim)

Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas Saat Lebaran

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026 tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang selama periode Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di Kota Pontianak.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim menerangkan, pembatasan operasional tersebut berlaku bagi kendaraan angkutan barang tertentu pada H-3 hingga H+3 Idulfitri.

“Pembatasan ini diberlakukan mulai pukul 06.00 hingga pukul 24.00 WIB selama periode H-3 sampai H+3 Lebaran. Tujuannya agar arus lalu lintas di dalam kota tetap lancar, mengingat mobilitas masyarakat biasanya meningkat pada masa tersebut,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, kendaraan yang dibatasi operasinya meliputi truk roda enam atau lebih, truk fuso, bus angkutan umum, kendaraan pengangkut beton (concrete mixer atau mobil molen), tronton serta kendaraan trailer.

Menurutnya, kendaraan-kendaraan tersebut dilarang beroperasi di wilayah Kota Pontianak pada waktu yang telah ditentukan. Para pemilik usaha angkutan barang diminta menyesuaikan jadwal operasional armadanya selama masa pembatasan berlangsung.

“Pemilik usaha angkutan diharapkan dapat mengatur kembali jadwal distribusi barang agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Trisna.

Selain itu, kendaraan yang tidak digunakan selama masa pembatasan diminta untuk disimpan di pool masing-masing dan tidak diparkir di badan jalan, guna menghindari gangguan terhadap arus lalu lintas.

Trisna menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam mengantisipasi kepadatan lalu lintas menjelang dan sesudah Hari Raya Idulfitri.

“Dengan adanya pengaturan ini, kami berharap aktivitas masyarakat selama Lebaran dapat berlangsung lebih aman, tertib dan lancar,” pungkasnya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2026 dan ditujukan kepada para pemilik usaha angkutan barang yang beroperasi di wilayah Kota Pontianak. (Sumber : dishub.pontianak)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk memperkuat peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. LPM memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.

“Namanya juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Kota sangat berharap LPM bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya saat menghadiri dialog kemasyarakatan LPM yang digelar di Grand Mahkota Hotel, Senin (16/3/2026) sore.

Menurutnya, keberadaan LPM harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai organisasi formal di tingkat kelurahan. Ia menilai selama ini peran LPM di beberapa wilayah masih belum optimal. Karena itu, ia mendorong agar ke depan peran LPM diperkuat melalui regulasi yang jelas serta ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses perencanaan pembangunan.

Salah satunya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai menjadi ruang strategis bagi LPM untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan potensi wilayah.

“Nanti kita buat aturan yang lebih jelas, supaya dalam setiap pembahasan Musrenbang peran LPM bisa lebih besar,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap wilayah di Kota Pontianak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Kota Pontianak ini memang kecil, tetapi setiap kecamatan dan kelurahan memiliki karakter yang berbeda. Ada kawasan perdagangan, ada kawasan permukiman, ada juga yang berada di wilayah pesisir sungai,” ungkapnya.

Menurut Edi, perbedaan karakter wilayah tersebut justru menjadi potensi yang harus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia mencontohkan, beberapa kawasan memiliki potensi budaya yang kuat, sementara kawasan lain berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, maupun jasa.

“Kalau masyarakat bisa bersinergi, terutama dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, tentu pemerintah akan lebih mudah mewujudkan visi pembangunan kota,” katanya.

Edi berharap LPM dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi maupun permasalahan yang ada di wilayah masing-masing sehingga dapat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya suatu wilayah membutuhkan fasilitas olahraga, penguatan sektor pendidikan, atau pengembangan potensi budaya. 

"Itu bisa dirumuskan melalui LPM dan disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan,” tuturnya.

Ketua LPM Kota Pontianak Agus Sugianto menekankan pentingnya penguatan peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. LPM memiliki tugas dan fungsi yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, mulai dari mendukung pelayanan masyarakat, pembangunan lingkungan hingga penguatan nilai-nilai sosial dan budaya di wilayah masing-masing.

Namun demikian, Agus mengakui bahwa di lapangan masih terdapat tantangan dalam menjalankan peran tersebut. Salah satunya adalah persepsi bahwa LPM hanya dilibatkan pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Saya sering mendengar dari teman-teman bahwa LPM ini kadang hanya dipanggil ketika Musrenbang saja. Padahal sesuai aturan, LPM adalah mitra kelurahan dan juga mitra masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini mengatakan perlukan kolaborasi yang kuat antara pengurus LPM dengan pemerintah kelurahan. Menurutnya, sinergi antara lurah dan ketua LPM menjadi kunci agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Kalau LPM-nya aktif tetapi lurahnya tidak interaktif, tentu sulit berjalan bersama. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada komunikasi dan kolaborasi yang baik antara lurah dan LPM,” katanya.

Agus juga mendorong para pengurus LPM di tingkat kelurahan agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta berperan aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Ia berharap LPM dapat menjadi wadah yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

“Kita ingin LPM ini benar-benar berdaya dan menjadi tombak pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan pemerintah agar pembangunan di Kota Pontianak dapat berjalan lebih baik,” pungkasnya. (prokopim)