Berita

PONTIANAK - Open Turnamen Tenis Lapangan Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) se-Kalimantan Barat (Kalbar) resmi digelar di Lapangan Tenis Palapa, Senin (15/12/2025) kemarin. Kejuaraan tenis yang diikuti oleh sejumlah instansi ini diresmikan oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak turut menurunkan tim tenisnya untuk berlaga di kelas Ganda Putra Eksekutif. Ketua Tim Tenis Pemkot Pontianak, Yusnaldi menerangkan, pertandingan yang berlangsung Selasa (16/12/2025), Pemkot berhadapan dengan Tim Tenis Kodam XII Tanjungpura, hasilnya Pemkot unggul di skor 6 - 4. Selanjutnya, Tim Pemkot melawan Tim Kanwil Pajak. 

“Alhamdulillah tim kita berhasil mengungguli Tim Kanwil Pajak dengan skor 6 - 2,” ungkapnya 

Dengan demikian, tim tenis Pemkot Pontianak berhasil masuk babak semifinal. 

“Tinggal menunggu pemenang dari Grup B sebagai lawan tanding kita,” tutur Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Kota Pontianak ini.

Ia menyebut, tim yang dipimpinnya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, baik secara fisik maupun mental.

“Yang jelas kami terus berlatih dan menjaga fisik tetap fit untuk merebut juara,” tutupnya. (*)

Per November 2025, 32.559 Warga Nikmati Pelayanan MPP

PONTIANAK – Bayangkan mengurus izin usaha atau akta kelahiran sambil memandang Sungai Kapuas yang megah, ditemani secangkir kopi hangat. Itulah pengalaman unik yang ditawarkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pontianak, yang berdiri tepat di tepi sungai terpanjang di Indonesia ini.

Tak seperti MPP di daerah lain, sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Pontianak hadir di tepian Sungai Kapuas. Berlokasi di Jalan Kapten Marsan Nomor 33, Pusat Perbelanjaan Kapuas Indah, gedung bertingkat tiga ini mengintegrasikan 23 loket pelayanan dari berbagai instansi: perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha, hingga lembaga seperti BPJS. Total sekitar 253 jenis layanan tersedia, dengan 190 di antaranya aktif melayani permohonan masyarakat.

Sepanjang Januari–November 2025, MPP mencatat 32.559 kunjungan, rata-rata 2.959 orang per bulan. Tren kunjungan terus naik, dari 2.303 pada Januari menjadi 3.216 pada November. Layanan paling ramai adalah Disdukcapil, DPMPTSP, Imigrasi, BPD, dan Samsat.

Salah satu pengunjung, Misnawar (40), mengungkapkan kepuasannya secara langsung saat ditemui di MPP Pontianak.

“Kalau pelayanannya bagus sih, bagus sekali. Pelayanannya sangat baik,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Ia juga memuji kecepatan proses penerbitan izin. “Kalau untuk jangka waktu penerbitan izin, alhamdulillah cepat, kalau kita sesuai semua dengan prosedur yang ada,” katanya.

Misnawar menyoroti keramaian MPP setiap hari karena beragamnya layanan yang tersedia. 

“Pelayanan di sini ramai sekali. Kalau sudah antre, kasian juga yang lain,” ucapnya.

Meski begitu, ia mengeluhkan keterbatasan fasilitas fotokopi dan pencetakan dokumen. 

“Kami di sini mengeluhkan untuk fotokopi. Kalau mau nge-print itu jauh sekali dari sini,” ungkapnya.

Ia pun memberikan saran konkret, misalnya dengan menyediakan wireless printer yang bisa dimanfaatkan warga yang ingin mencetak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pengurusan surat atau izin.

“Misalnya menyediakan alat print, printer yang lumayan besar. Ada A3 dan A4,” ujarnya.

Kendati ada kekurangan itu, Misnawar belum menemukan kendala berarti pada layanan lain yang pernah diurusnya dan berharap fasilitas pendukung terus ditingkatkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak Erma Suryani menjelaskan MPP dibangun untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

MPP juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong percepatan proses, mewujudkan birokrasi modern dan efisien, serta meningkatkan daya saing global dan perekonomian melalui kemudahan berusaha di Kota Pontianak.

“MPP Kota Pontianak diresmikan pada 12 Desember 2024 oleh Kementerian PAN-RB dan mulai beroperasi pertama kali pada 5 Agustus 2024. Waktu operasionalnya yaitu pada hari kerja dari Senin hingga Jumat, mulai jam 8 pagi hingga 2 siang. Gerai pelayanan yang ada di MPP Kota Pontianak berjumlah 23 loket dengan total pelayanan sekitar 253 item dan yang terlayani sesuai dengan permohonan masyarakat sebanyak 190 pelayanan,” ungkapnya.

Gerai pelayanan terdiri atas perangkat daerah (DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja), instansi vertikal (Samsat, Imigrasi, Kemenag, Polresta, Pertanahan, KPP Pratama, BNN, BSPJI, Kejari, BBPOM), badan usaha (Bank Kalbar, Bank Khatulistiwa, BRI, Perumdam Tirta Khatulistiwa), serta lembaga (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Halal Center UINISK).

“Meskipun fluktuatif, tren kunjungan ke MPP cenderung mengalami kenaikan. Di bulan Januari, total kunjungan berada di angka 2.303 sedangkan di bulan November angka tersebut sudah mencapai 3.216, naik 913 orang. Dari periode tersebut juga menunjukkan beberapa gerai pelayanan menjadi primadona dengan jumlah pengunjung terbanyak. Pertama ada Disdukcapil, kedua DPMPTSP, ketiga Imigrasi, keempat BPD, dan kelima yaitu Samsat,” jelas Erma.

Untuk kenyamanan pengguna, MPP dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang tunggu luas ber-AC, WiFi gratis, musala, toilet, eskalator, lift, area bermain anak, ruang laktasi, food court, serta akses ramah disabilitas (kursi roda, jalur landai dengan pegangan, guiding block, loket khusus, area parkir, dan toilet khusus).

Letak di tepi Sungai Kapuas menambah daya tariknya. Selain pelayanan publik, MPP juga menjadi spot wisata kuliner berkat food court dengan pemandangan langsung ke sungai.

Fasilitas lain termasuk Ruang Balai Nikah, Ruang VIP, dan Klinik Investasi, sehingga semakin banyak aktivitas pelayanan publik dapat diakomodasi untuk memudahkan masyarakat Pontianak dan sekitarnya.

“Sudah banyak pasangan yang menikah maupun melakukan sesi foto pre-wedding di MPP Kota Pontianak. Karena kita memiliki Balai Nikah yang bisa dijadikan tempat pernikahan. Ke depan, kita juga akan mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi lewat pelayanan di Klinik Investasi di MPP Kota Pontianak,” tutupnya.

Dengan perpaduan pelayanan efisien dan suasana santai tepi sungai, MPP Pontianak tak hanya mempermudah birokrasi, tapi juga jadi destinasi baru yang memanjakan mata dan hati warga. (kominfo/prokopim)

Bahasan : Cegah Normalisasi Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

PONTIANAK – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pontianak menggelar talkshow perempuan dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) dan Hari Ibu 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak, Selasa (16/12/2025).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengatakan bahwa peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Hari Ibu tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum refleksi bersama atas peran besar ibu dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menyampaikan, hingga saat ini perempuan masih belum sepenuhnya mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang layak. Setiap tahunnya, kasus kekerasan terhadap perempuan masih tercatat cukup tinggi, sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

“Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan. Keberpihakan terhadap perempuan serta optimalisasi peran perempuan juga perlu terus ditingkatkan,” ujarnya usai membuka kegiatan tersebut.

Menurut Bahasan, penguatan lintas sektor menjadi hal yang sangat penting, termasuk peran organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Diperlukan kesadaran kolektif bahwa menciptakan ruang aman bagi perempuan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia menambahkan, tema kegiatan ini menegaskan pentingnya peran media, dunia pendidikan, dan orang tua untuk saling menguatkan serta saling melindungi. Semua pihak memiliki andil dan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Bahasan juga mengajak masyarakat untuk berani bersuara dan tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan. Selain itu, nilai-nilai anti kekerasan harus terus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini, disertai dengan sikap saling menghargai.

“Peran perempuan dan ibu tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga sebagai perempuan yang berdaya dan berkontribusi di berbagai bidang,” tuturnya.

Ketua GOW Kota Pontianak Norhasanah Bahasan, menjelaskan, peringatan HAKTP merupakan bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diperingati setiap tahun. Kampanye ini dimulai pada 25 November, bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dan berakhir pada 10 Desember yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

“Rentang 16 hari ini dipilih secara simbolis untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” imbuhnya.

Menurut Norhasanah, GOW Kota Pontianak mengaitkan kampanye anti kekerasan ini dengan peringatan Hari Ibu sebagai refleksi atas peran penting perempuan, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kebangsaan.

Ia menegaskan, di balik kelembutan yang kerap dilekatkan pada perempuan, terdapat kekuatan besar yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, ruang aman bagi perempuan harus terus diperjuangkan melalui gerakan bersama.

“Kegiatan talkshow ini menjadi salah satu bentuk dukungan agar perempuan dapat berkarya secara nyata, berdaya, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Paparkan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD 

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (16/12/2025).

Edi menjelaskan bahwa Ranperda yang dibahas memuat sejumlah substansi penting, di antaranya penyertaan modal bagi Bank Kalbar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Pontianak, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, pemerintah kota juga menyiapkan master plan kependudukan hingga tahun 2045 sebagai arah kebijakan pembangunan jangka panjang.

Menurutnya, kebijakan penyertaan modal bertujuan memperkuat perbankan daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar semakin sehat dan mampu memperluas layanan kepada masyarakat. 

“Dengan permodalan yang kuat, bank daerah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Kota Pontianak maupun di wilayah Kalimantan Barat,” katanya usai rapat paripurna.

Edi juga menekankan pentingnya penyusunan master plan kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam pengaturan penyebaran penduduk serta perumusan program-program pembangunan yang berbasis data konkret.

“Dengan data kependudukan yang akurat, arah pembangunan akan lebih terukur dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya.

Melalui Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Pontianak berharap pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, transparan, dan efisien, sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Pontianak. (prokopim)