Berita

PONTIANAK – Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Hukum dan Politik, Elsa Risfadona, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap badan publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diminta memahami dengan baik batasan antara informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 bagi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (17/6/2026).

Elsa menyebut para PPID pelaksana merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Pontianak. Sebab, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan layanan informasi.

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Salah satu indikator kinerja pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah mampu memberikan informasi secara benar dan terbuka kepada masyarakat," ujarnya, mewakili Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya seluruh informasi yang dikelola pemerintah bersifat terbuka untuk publik. Namun, terdapat sejumlah informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan informasi yang dikecualikan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota yang disusun setiap tahun berdasarkan masukan dari perangkat daerah.

Menurut Elsa, proses penyusunan daftar informasi yang dikecualikan harus dilakukan secara cermat karena menjadi bentuk perlindungan awal terhadap data yang memang tidak dapat dipublikasikan.

"PPID pelaksana perlu benar-benar mencermati substansi informasi yang akan dituangkan dalam SK Wali Kota, termasuk jangka waktu pengecualiannya. Jangan sampai ada hal penting yang terlewat karena dampaknya bisa berpengaruh terhadap pelayanan informasi," katanya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mematuhi standar operasional prosedur pelayanan informasi publik, termasuk ketentuan batas waktu dalam merespons permohonan informasi.

Apabila batas waktu tersebut terlewati, pemohon informasi memiliki hak untuk mengajukan keberatan hingga sengketa informasi ke Komisi Informasi.

"Jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditetapkan. SOP harus dipahami dan dijalankan dengan baik karena hal ini berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat," pesannya.

Elsa menyebut, pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kota Pontianak menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak berhasil meraih predikat informatif dengan peringkat kedua pada penilaian keterbukaan informasi publik tingkat Kalimantan Barat.

Atas capaian tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPID pelaksana, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, serta Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini memberikan pendampingan.

"Kami berharap pada tahun 2026 Kota Pontianak dapat meraih peringkat pertama. Karena sesungguhnya para pendekar keterbukaan informasi itu adalah Bapak dan Ibu PPID pelaksana," tuturnya.

Selain itu, Elsa mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus memperkuat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi sengketa informasi publik.

Ia juga meminta peserta memanfaatkan kegiatan bimbingan teknis tersebut untuk memperdalam pemahaman terkait keterbukaan informasi dengan aktif berdiskusi bersama para narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

"Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memitigasi berbagai potensi persoalan terkait keterbukaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi yang semakin berkualitas kepada masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini diikuti PPID pelaksana dari 30 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Acara tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai upaya memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik di Kota Pontianak. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mencatat capaian positif dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Realisasi pendapatan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan efektivitas berbagai upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi indikator meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kerap tidak mencapai target.

“Realisasi PAD tahun 2025 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan berhasil meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Amirullah, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Pusat dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, kemampuan fiskal Kota Pontianak saat ini masuk kategori menuju mandiri. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah telah berada di atas 25 persen, meski belum mencapai 50 persen yang menjadi salah satu indikator daerah mandiri secara fiskal.

“Alhamdulillah, Kota Pontianak masuk kategori menuju mandiri. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” katanya.

Di tengah capaian tersebut, Pemkot Pontianak juga menghadapi tantangan berkurangnya alokasi dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Amirullah menyebutkan, terjadi pengurangan dana bagi hasil sekitar Rp123 miliar dibandingkan proyeksi awal saat penyusunan APBD murni.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Pontianak melakukan sejumlah langkah penyesuaian, di antaranya penghematan belanja daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Kita harus adaptif terhadap kondisi yang ada. Langkah yang dilakukan antara lain penghematan anggaran dan terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah,” jelasnya.

Amirullah menegaskan, upaya peningkatan pendapatan tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, Pemkot fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar rasio penerimaan dapat meningkat.

Sebagai contoh, tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini masih berada pada kisaran 42 hingga 45 persen. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Kami tidak menaikkan tarif pajak. Yang dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui intensifikasi dan pengawasan. Dengan sistem self assessment, kejujuran wajib pajak menjadi faktor penting dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya,” terangnya.

Selain mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, pihaknya juga melakukan efisiensi belanja daerah. Amirullah menjelaskan, kebijakan yang ditempuh lebih mengarah pada penghematan dan penundaan kegiatan yang belum mendesak, tanpa melakukan pembatalan program prioritas.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus mengkaji berbagai alternatif sumber pendapatan baru, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama atau penyewaan aset, peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kemungkinan pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah.

Meski demikian, Amirullah mengakui bahwa struktur pendapatan Kota Pontianak masih didominasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Saat ini, sekitar 58 hingga 59 persen pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer dan dana bagi hasil.

“Karena itu, kita harus terus memperkuat PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang dan kemandirian fiskal Kota Pontianak semakin meningkat,” pungkasnya. (prokopim)

Luncurkan Program Digulis Ceria

PONTIANAK - SMP Negeri 8 Kota Pontianak meluncurkan Program Digulis Ceria (Digital Innovation for Green Learning and Sustainable School: Ceria, Empati, Religius, Integritas, dan Apresiatif), Senin (15/6/2026). Program tersebut menjadi langkah mendorong terciptanya sekolah hijau berbasis digital sekaligus menanamkan kepedulian lingkungan kepada para siswa sejak dini.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Muchammad Yamin, mengapresiasi inisiatif SMP Negeri 8 yang dinilai menjadi pelopor penghijauan sekolah melalui penanaman berbagai jenis pohon endemik dari seluruh Indonesia.

“Pemerintah Kota Pontianak cukup bangga karena SMP Negeri 8 menjadi leading sector untuk menanam pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan dan menjadi mimpi bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih,” ujarnya.

Menurut Yamin, gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk sekolah dan rumah tangga. Ia menilai keterbatasan lahan bukan menjadi hambatan untuk menciptakan kota yang asri dan hijau.

“Kota Pontianak memang tidak luas, tetapi bukan berarti tidak bisa hijau. Banyak kota di dunia yang lahannya terbatas tetapi tetap mampu menghadirkan ruang hijau yang baik,” katanya.

Ia juga mengapresiasi semangat para siswa dalam mengenal dan menanam berbagai jenis flora dari sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Papua, Maluku, hingga wilayah lainnya. Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, siap mendukung program penghijauan yang dilakukan sekolah.

“Kalau untuk kepentingan penghijauan, pemerintah kota tentu siap membantu melalui dinas-dinas terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Kota Pontianak, Suparji, menjelaskan bahwa Digulis Ceria merupakan program digitalisasi lingkungan hijau yang berfokus pada penataan lingkungan sekolah dan pembelajaran di luar kelas.

“Program ini bertujuan membentuk karakter siswa agar mencintai lingkungan sekaligus membangun kesadaran pentingnya menjaga keberlanjutan alam,” jelasnya.

Ia mengatakan, melalui program tersebut siswa diajak untuk belajar langsung mengenai penghijauan, penanaman pohon, hingga pengembangan tanaman untuk mendukung ketahanan pangan.

Menariknya, setiap pohon yang ditanam nantinya akan dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai menggunakan perangkat digital. Melalui sistem tersebut, siswa maupun pengunjung dapat mengetahui informasi lengkap mengenai pohon, mulai dari nama, jenis, hingga asal tanaman.

“Jadi bukan hanya menanam, tetapi juga mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran lingkungan,” ungkap Suparji.

Melalui Program Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Kota Pontianak berharap dapat menjadi contoh sekolah berkelanjutan yang mampu memadukan edukasi lingkungan, teknologi, dan pembentukan karakter siswa dalam satu gerakan bersama. ( kominfo )

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), seiring pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026). Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan data hasil sensus akan membantu pemerintah melihat gambaran riil perekonomian masyarakat. "Data hasil SE2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi riil perekonomian masyarakat, memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya. Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan SE2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Vivi pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk menerima petugas SE2026 dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. "Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat," paparnya. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan bahwa kualitas data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang benar. "Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah yang keluar (dihasilkan), lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar," ujarnya usai resmi mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026. Menurut Harisson, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan sensus sehingga mutu data yang dihasilkan harus dijaga secara optimal. Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang akan bertugas sebagai penjamin kualitas data. "Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di depan saya, yang sudah siap, artinya sudah dibekali, bahwa Anda siap menjamin mutu data Sensus SE2026," katanya. Ia menambahkan, hasil SE2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM. "Pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, maupun kabupaten/kota, sangat mengharapkan agar hasil SE2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan," tuturnya. Harisson memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan sensus, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap. "Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan SE2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima dengan baik serta memberikan data dengan baik kepada petugas-petugas sensus yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat usaha," ungkapnya. Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS, Muhammad Eddy Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten dan kota atas dukungan yang diberikan sejak tahap perencanaan. "Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan," ujarnya. Ia menyebut keberhasilan SE2026 ditentukan oleh dua hal, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan. "Saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan SE2026 dilihat dari dua sisi yang penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data," katanya. Muhammad Eddy Mahmud mengajak seluruh jajaran BPS, mulai dari Penjamin Kualitas Data (PJ Kuda), Pengawas Mitra Lapangan (PML), hingga Petugas Pendata Lapangan (PPL), untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa mulai 15 Juni 2026, petugas akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat tercatat dengan baik. "Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Nasib perekonomian Kalimantan Barat ada di tangan Bapak-Ibu. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran," tutupnya. (kominfo)