Berita

Rangkaian Munas VII APEKSI

SURABAYA - Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Kota Pontianak berhasil mencuri perhatian pengunjung dalam ajang Indonesia City Expo (ICE) yang digelar dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan antusiasme pengunjung terhadap produk lokal Pontianak sangat luar biasa.

"Alhamdulillah untuk Indonesia City Expo, kita menampilkan hasil produk UMKM di Kota Pontianak dan kopi khas Pontianak, yaitu Kopi Aming. Pengunjung yang datang ke stand kita cukup luar biasa," ujarnya saat meninjau Stand Kota Pontianak di Exhibition Hall, Grand City Surabaya, Kamis (8/5/2025) malam.

Edi menyebut, keikutsertaan Pontianak dalam pameran ini diharapkan dapat memperkenalkan produk UMKM Pontianak secara lebih luas sekaligus mendorong transaksi yang menguntungkan pelaku usaha lokal.

"Mudah-mudahan ini bisa memperkenalkan produk-produk kita, sekaligus terjadi transaksi untuk kemajuan UMKM Kota Pontianak," tambahnya.

Tidak berhenti di situ, Pemerintah Kota Pontianak juga tengah mempersiapkan berbagai program untuk mendukung pengembangan UMKM ke depannya. Salah satunya adalah pembangunan rumah kemasan gratis yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

"Ke depan, harapan kita ada sinergisitas seperti rumah kemasan gratis yang sedang kita bangun dan banyak program-program unggulan lain yang akan mengangkat hasil produk UMKM, termasuk pembangunan packaging dan sebagainya," jelasnya.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal.​​​​​​​​​​​​​​​​ (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mempersiapkan langkah strategis menyambut Hari Raya Iduladha, diantaranya menginventarisasi titik pemotongan kurban dan mengedukasi masyarakat dalam memilih hewan kurban yang baik.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Muchammad Yamin menerangkan, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melakukan pengawasan tempat-tempat pemotongan hewan kurban.

“Supaya masyarakat bisa mendapat hasil kurban yang sehat. Kemudian kita juga akan melakukan pengawasan di sektor pangan,” tuturnya, Senin (5/5/2025).

Selain itu menjelang puncak musim haji tersebut, Pemkot Pontianak berencana untuk menggelar operasi pasar murah serta melakukan pemantauan harga dan stok pangan di pasar tradisional maupun swalayan modern. 

“Di samping itu juga satu minggu sebelum lebaran kita bersama Bapak Wali Kota untuk turun ke lapangan memeriksa ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional, di agen dan distributor,” papar Yamin.

Ia memastikan sejauh ini stok pangan di Kota Pontianak cukup terkendali mengingat ketersediaan padi yang cukup berlimpah. Kemudian, lanjut Yamin, harga bahan pokok relatif stabil.

“Mudah-mudahan nanti sesuai terencana dengan jadwal yang telah disiapkan,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya ini, Pemkot Pontianak juga bekerja sama dengan instansi terkait guna memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Koordinasi ini bertujuan untuk menjaga keberadaan serta kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. 

Hal ini juga sejalan dengan program prioritas 100 kerja Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, yaitu mengendalikan inflasi. Data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak menyebut angka inflasi Kota Pontianak mencapai 0,73 persen.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog, untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ini adalah tanggung jawab kami kepada masyarakat," ucap Edi.

Ia juga mengimbau para distributor dan agen agar tidak melakukan praktik curang, seperti memainkan distribusi barang hingga menciptakan kelangkaan demi keuntungan pribadi. Menurutnya, tindakan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga di pasaran sehingga menyusahkan masyarakat.

"Kita harus pastikan bahwa stok pangan pokok ini terpenuhi. Ketika stok tersedia dengan baik, harga juga tidak akan melonjak tinggi, sehingga inflasi bisa dikendalikan," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menggelar Capacity Building Penguatan Kapasitas Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota, Jumat (2/5/2025). Penguatan kapasitas anggota TPID ini dalam rangka pembinaan pengambilan data harga sembako dan komoditas pangan strategis di pasar-pasar tradisional beserta penyusunan analisa harga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengatakan, angka inflasi Kota Pontianak bergerak terkendali pada rentang 2,5 plus minus 1 persen pada bulan Maret 2025 pasca Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

"Alhamdulillah, angka inflasi Kota Pontianak merupakan capaian terendah se-Kalbar yaitu 0,38 persen year-on-year dan berada pada peringkat ke-24 kota/kabupaten terendah inflasi se-Indonesia," ungkapnya.

Menurut Amirullah, hal ini merupakan indikator positif bagi perekonomian Kota Pontianak. Tren ini perlu dipertahankan serta terus dikendalikan di bulan-bulan mendatang dengan tetap menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 960/EKON-SDA/Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok merupakan salah satu rencana aksi dari Strategi Kebijakan 4K yakni Keterjangkauan Harga, menjaga Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi dan meningkatkan Komunikasi yang efektif

"Pemantauan harga barang kebutuhan pokok khususnya komponen volatile food yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi di Kota Pontianak secara kontinyu, penting sebagai upaya mendeteksi harga baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen," kata Amirullah.

Sekda juga menekankan pentingnya kesamaan pendataan yang harus mengacu pada penggunaan standar dan metode yang sama dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data harga untuk memastikan keakuratan, konsistensi dan reliabilitas data.

"Saya minta kepada Perangkat Daerah terkait, agar dapat menajamkan kembali data dan analisa harga yang diperoleh, serta secara kontinyu diperbarui dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui aplikasi Jendela Pontianak Integrasi Kota Pontianak (Jepin)," tegasnya.

Amirullah berharap tersedianya data dan informasi harga yang akurat dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait dukungan kegiatan prioritas daerah dan nasional guna terciptanya stabilisasi harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. (prokopim)

Fasilitasi UMKM Kantongi Sertifikat Halal

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat (Kalbar) akan memfasilitasi penerbitan 100 sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pemkot Pontianak terus berupaya mengembangkan kota ini menjadi salah satu destinasi kuliner halal di Indonesia. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun program kerja untuk mewujudkan visi tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk LPPOM MUI.

"Kami ingin menjadikan Pontianak sebagai kota yang ramah halal, tidak hanya dalam makanan, tetapi juga kosmetik dan obat-obatan. Kami akan bekerja sama dengan LPPOM MUI untuk memastikan tempat usaha di lapangan benar-benar memenuhi standar halal," ujarnya usai menandatangani MoU di Ruang VIP Wali Kota, Rabu (30/4/2025).

Sebagai bagian dari program ini, Pemkot Pontianak berencana menerbitkan sertifikat halal dan logo halal untuk usaha yang telah memenuhi syarat. Selain itu, kawasan kuliner halal juga akan dikembangkan di beberapa lokasi yang telah dipetakan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan tempat makan yang dijamin kehalalannya

"Kami ingin memberikan jaminan kepada masyarakat. Jika mereka mengunjungi kawasan kuliner halal, mereka tidak perlu ragu lagi. Semua tempat di kawasan itu sudah bersertifikat halal," lanjutnya.

Wali Kota Edi juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Menurutnya, Pemkot Pontianak telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait untuk memfasilitasi UMKM, termasuk memberikan layanan sertifikasi halal secara gratis.

"Kami sudah banyak membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Namun, yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar pelaku usaha tetap mematuhi standar halal," jelasnya.

Selain itu, ia mengimbau para pelaku usaha untuk proaktif mengurus sertifikasi halal dengan menghubungi lembaga terkait, seperti LPPOM MUI dan BBPOM. Pemerintah Kota juga akan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya kehalalan tidak hanya dari segi bahan, tetapi juga proses pengolahan.

"Halal itu bukan hanya soal bahan baku, seperti daging babi atau bukan, tetapi juga mencakup prosesnya. Misalnya, cara penyembelihan ayam harus sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Jadi, halal juga harus sehat," terang Edi.

Ketua LPPOM MUI Muhammad Agus Wibowo menjelaskan, kerja sama antara Pemkot Pontianak dengan LPPOM MUI bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. 

“LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan terhadap produk yang diajukan oleh Pemerintah Kota, khususnya melalui dinas terkait," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah kota, melalui dinas terkait, akan mengajukan daftar nama pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Selanjutnya, LPPOM MUI akan memberikan pembinaan termasuk pemahaman tentang proses produksi halal, pelatihan penyelia halal dan pendampingan hingga pelaku usaha mendapatkan sertifikasi.

Agus menyebut, hingga saat ini, lebih dari lima ribu UMKM di Kota Pontianak telah tersertifikasi halal. Dia menyebut, LPPOM MUI Kalbar berkomitmen mendukung kesuksesan peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait sertifikasi halal. 

"Kami terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar sertifikasi halal dapat diakses lebih luas oleh pelaku usaha, sehingga produk halal semakin berkembang di masyarakat," tuturnya.

Diakuinya, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam mengakses informasi terkait sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal tersebut, LPPOM MUI telah menggandeng berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi, termasuk melalui kerja sama dengan media seperti Radio Republik Indonesia (RRI), radio dan televisi lokal, serta komunitas pelaku usaha.

“Kami juga melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, mulai dari SD hingga SMA, serta komunitas usaha kecil yang memiliki organisasi tertentu," pungkasnya. (prokopim)