Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Penyelia Halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kamis (17/9/2026), di Aula Kantor Bank Indonesia Lama. Kegiatan ini diikuti 41 peserta dari enam kecamatan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan kehalalan produk.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan pelatihan tersebut mencakup dua kelompok peserta, yakni pelaku UMKM dan penyelia halal. Dari total peserta, sebanyak 33 orang difasilitasi oleh Pemkot Pontianak, sedangkan delapan lainnya mengikuti secara mandiri melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

“Produk halal itu adalah satu jaminan kenyamanan bagi konsumen. Jadi, bukan hanya kemasan yang bagus, rasa, dan harga, tetapi kehalalan juga penting,” ujar Ibrahim pasca membuka kegiatan.

Menurut Ibrahim, jaminan halal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan konsumen saat berbelanja. Untuk itu, Pemkot Pontianak turut mengupayakan pengembangan kawasan kuliner halal di sejumlah lokasi.

“Keberadaan kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke Kota Pontianak nantinya,” ungkapnya.

Ibrahim menambahkan, perkembangan UMKM yang terus tumbuh membuat fasilitasi sertifikasi halal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah kota akan terus memantau perkembangan pelaku usaha dan mengadakan program serupa agar UMKM pemula juga mendapatkan kesempatan memperoleh pendampingan.

“UMKM terus bertumbuh dan berkembang. Jadi, yang baru tumbuh atau pemula juga bisa merasakan hal yang sama, yaitu dibantu pemerintah kota untuk memfasilitasi dan menjamin proses kehalalan produk mereka,” katanya.

Ibrahim mengatakan, pemerintah kota turut membantu pembiayaan proses sertifikasi halal bagi masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bantuan dari sisi ekonomi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses UMKM terhadap sertifikasi halal sekaligus memberikan jaminan bagi konsumen.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan pemahaman mengenai jaminan produk halal serta berbagai fasilitas yang kami berikan kepada pelaku usaha,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) menyerahkan bantuan kemasan produk kepada lima pelaku UMKM di Kota Pontianak, Jumat (21/8/2026). Bantuan tersebut diberikan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas kemasan sekaligus memperkuat branding produk agar semakin mampu bersaing di pasar.

Kepala DKUMP Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas Rumah Kemasan yang disediakan Pemkot Pontianak. Saat ini, bantuan diberikan berdasarkan usulan pelaku usaha dari masing-masing kecamatan.

"Rumah kemasan ini gratis, baik untuk desain maupun bantuan-bantuan lain yang diperlukan pelaku usaha," ujar Ibrahim pasca menyerahkan bantuan.

Lebih lanjut, bantuan kemasan yang diserahkan di antaranya berupa standing pouch untuk produk akar kelapa, kentang mustofa, stik ubi ungu, minuman, dan kue gamat. Untuk variasi serta jumlah kemasan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pelaku usaha.

Ibrahim menyebutkan, Rumah Kemasan yang telah berjalan sekitar satu tahun tersebut masih perlu lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Karena itu, pihaknya mendorong camat dan lurah turut menginformasikan keberadaan fasilitas tersebut kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing.

"Kita harapkan Rumah Kemasan ini dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan pelaku usaha bisa naik kelas, dari kemasan yang bersifat tradisional menjadi lebih modern," katanya.

Selain peningkatan kualitas kemasan, Ibrahim mengatakan bahwa DKUMP juga memberikan pelatihan digitalisasi pemasaran. Menurutnya, kemasan yang baik perlu diiringi kemampuan pemasaran yang memadai agar produk UMKM dapat menjangkau konsumen lebih luas.

“Program bantuan kemasan akan terus dikembangkan. Pelaku usaha dari kecamatan lainnya juga diharapkan dapat mengajukan usulan sehingga pemanfaatan Rumah Kemasan dapat menjangkau lebih banyak UMKM di Kota Pontianak,” jelasnya.

Salah satu penerima bantuan, Melinda Dwi Tiara Putri (30), mengaku terbantu dengan program tersebut. Pelaku usaha Kentang Mustafa Berkah itu menerima 100 standing pouch dengan desain baru yang lebih menarik dibandingkan kemasan sebelumnya yang menggunakan plastik bening dan stiker.

"Ini sangat membantu kami selaku UMKM untuk meningkatkan branding. Usaha itu bukan sekadar dari mulut ke mulut, tetapi juga perlu branding, pelayanan, dan pemasaran yang baik," ujar Melinda.

Melinda mengatakan, produknya kini telah dipasarkan di tujuh lokasi, diantaranya PontiOng.ptk, beberapa cabang di Berkah Jaya Snack, Minimarket Harmonis, dan Kaisar. Ia berharap fasilitas yang disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM di Kota Pontianak.

"Semoga semua UMKM dapat menyerap fasilitas yang disediakan Pemkot Pontianak. Semakin optimal pemanfaatan teknologi yang ada, akan semakin besar pula peluang berkembangnya bisnis UMKM di Pontianak," tuturnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut digitalisasi pembayaran melalui QRIS menjadi bagian penting dalam memperluas ekosistem ekonomi digital di Kota Pontianak. Penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan transaksi masyarakat, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk semakin adaptif terhadap perkembangan layanan keuangan digital. Menurutnya, kebiasaan transaksi non-tunai perlu terus diperkuat agar pelaku usaha kecil dapat masuk dalam ekosistem ekonomi yang lebih modern.

“Digitalisasi UMKM harus terus kita dorong. QRIS bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga bagian dari upaya memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi pelaku usaha,” ujarnya usai acara puncak Pekan QRIS Nasional Kalbar di Jalan Diponegoro Pontianak, Minggu (16/8/2026).

Pemkot Pontianak telah menjalankan sejumlah upaya untuk memperkuat digitalisasi UMKM. Di antaranya sosialisasi program QRIS, pelatihan pencatatan keuangan digital, pengembangan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi melalui e-Ponti, monitoring dan evaluasi rutin, serta kerja sama dengan Satgas Percepatan Digitalisasi Daerah dan penyedia jasa sistem pembayaran.

Menurut Edi, capaian digitalisasi pembayaran di Kota Pontianak menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025, tercatat 186.753 merchant QRIS di Kota Pontianak atau naik 12,89 persen secara tahunan.

“Pertumbuhan merchant QRIS ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa dengan transaksi digital,” katanya.

Selama lima tahun terakhir, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak bertambah rata-rata 28.154 merchant setiap tahun. Edi menilai tren tersebut menjadi sinyal bahwa ekonomi digital semakin diterima oleh masyarakat.

Pemanfaatan QRIS juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Pada tahun 2025, pendapatan melalui QRIS retribusi tercatat sebesar Rp493.338.125 dan ikut mendorong realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi hingga Rp29.327.165.562.

“Digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Kontribusi QRIS tertinggi berasal dari penjualan produksi usaha daerah sebesar 62,90 persen, diikuti rumah potong hewan 16,96 persen, serta tempat rekreasi dan olahraga 5,26 persen. Menurut Edi, data ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS semakin luas dan mulai diterima di berbagai sektor layanan.

Ia menambahkan, keberhasilan penerapan QRIS memberi efek pengganda bagi UMKM. Masyarakat menjadi lebih terbiasa bertransaksi non-tunai, pelaku usaha terdorong menggunakan QRIS, ekosistem ekonomi digital semakin meluas, dan akses keuangan pelaku UMKM semakin terbuka.

“Semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke sistem pembayaran digital, semakin besar peluang mereka untuk berkembang, tercatat, dan mendapat akses pembiayaan,” jelasnya.

Edi berharap Pekan QRIS Nasional Kalimantan Barat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, dan pelaku UMKM. Dengan kerja sama tersebut, digitalisasi ekonomi di Pontianak diharapkan semakin inklusif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah pelayanan lebih mudah, transaksi lebih aman, UMKM semakin maju, dan ekonomi Kota Pontianak semakin kuat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi strategi utama Pemerintah Kota Pontianak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat didapuk menjadi narasumber di hadapan peserta Penguatan Kapasitas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Kota Pontianak dalam Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Edi menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak relatif stabil, masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang harus dihadapi secara bersama melalui sinergi lintas sektor.

"Pertumbuhan ekonomi harus dipastikan terus meningkat setiap tahunnya melalui investasi dan kolaborasi. Dengan sinergi seluruh pihak, potensi ekonomi Kota Pontianak dapat dioptimalkan secara berkelanjutan," ungkapnya.

Ia memaparkan, kondisi perekonomian Kota Pontianak menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,10 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 28,56 ribu jiwa pada 2024 menjadi 27,50 ribu jiwa pada 2025 atau turun sekitar empat persen.

Menurut Edi, capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas investasi di Kota Pontianak. Sepanjang 2025, Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh 78,9 persen menjadi Rp373,09 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp1,17 triliun. Aktivitas investasi tersebut juga mampu menyerap 81.137 tenaga kerja.

“Tentunya kita perlu terus memperkuat daya saing agar mampu menghadapi berbagai risiko perekonomian ke depan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota telah menyiapkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis,” ujarnya.

Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kerja sama lintas batas dengan kabupaten di sekitar Pontianak melalui harmonisasi tata ruang, investasi dan perizinan, memperkuat koridor industri kawasan sekitar melalui pembangunan rantai pasok, melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan ekonomi digital, pariwisata perkotaan (MICE) dan industri kreatif, serta memperkuat infrastruktur konektivitas jalan, pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan efek berganda perdagangan antardaerah.

Edi menekankan, integrasi kebijakan daerah, penguatan konektivitas, dan diversifikasi ekonomi merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi Kota Pontianak. Ia berharap semangat kolaborasi terus diperkuat agar pembangunan ekonomi tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Kolaborasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kota Pontianak yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis," pungkasnya. (prokopim)