Berita

PONTIANAK – Pelaksanaan pasar murah dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi ruang penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, sejumlah komoditas yang dipasarkan berasal dari hasil tani dan budidaya masyarakat, mulai dari sayur-mayur hingga ikan lele.

“Banyak petani yang sayur-mayurnya kita borong, kemudian ada UMKM pembudidaya ikan, termasuk lele, serta produk-produk makanan sehat lainnya,” ujarnya ketika meninjau pasar murah di Kantor Camat Pontianak Selatan, Selasa (20/10/2026).

Menurut Edi, pola tersebut memberikan manfaat ganda. Masyarakat mendapat akses terhadap bahan pangan yang lebih terjangkau, sementara petani dan pelaku UMKM memperoleh kepastian pasar bagi hasil produksinya.

“Jadi bukan hanya membantu masyarakat yang membeli, tetapi juga membantu petani dan pelaku usaha kita supaya produknya terserap,” katanya.

Ia menilai pasar murah dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan kebutuhan konsumen dengan produksi pangan lokal. Karena itu, kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan pada komoditas sembako, tetapi juga diperluas pada produk pertanian, perikanan, dan pangan sehat.

Pada hari kedua pelaksanaan, antusiasme masyarakat disebut masih tinggi. Antrean panjang terlihat sejak kegiatan dimulai. Pasar murah digelar di seluruh enam kecamatan di Kota Pontianak. Setelah Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan, Rabu (21/10/2026) pasar murah akan dilaksanakan di Halaman Kantor Camat Pontianak Kota. Menyusul kemudian di Kantor Camat Pontianak Barat pada Senin (26/10/2026), Kantor Camat Pontianak Utara pada Selasa (27/10/2026) dan Kantor Pontianak Timur pada Rabu (28/10/2026). 

“Kita berharap ini tidak hanya saat Hari Jadi Kota. Kalau memang dibutuhkan, kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan,” katanya.

Selain membantu pemasaran produk lokal, lanjut Edi, pasar murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan inflasi. Menurutnya, ketika produksi petani dan pembudidaya lokal dapat terserap dengan baik, distribusi pangan menjadi lebih pendek dan masyarakat juga memiliki lebih banyak pilihan produk segar.

Dalam pasar murah tersebut, warga juga dapat menebus paket sembako seharga Rp120 ribu, hanya dengan membayar Rp85 ribu saja. Setiap paket berisi beras premium lima kilogram, minyak goreng satu liter dan gula pasir satu kilogram. Total 11.636 paket disiapkan untuk enam kecamatan. (prokopim)

PONTIANAK – Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak di Kantor Camat Pontianak Tenggara, Senin (19/10/2026). Sejak kegiatan dibuka, warga berdatangan untuk mendapatkan paket kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Salah seorang warga Pontianak Tenggara, Siti (43), mengatakan sengaja datang lebih awal agar tidak kehabisan paket sembako. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan cukup membantu pengeluaran rumah tangga.

“Kalau beras, minyak dan gula dibeli satu-satu sekarang lumayan juga. Di sini satu paket Rp85 ribu, jadi terasa sekali selisihnya. Bisa menghemat untuk kebutuhan lain,” ujarnya.

Warga lainnya, Rina (55), mengatakan pasar murah sangat membantu terutama ketika harga kebutuhan sehari-hari cenderung berubah. Ia berharap kegiatan serupa lebih sering digelar dan menjangkau wilayah permukiman.

“Yang dicari memang kebutuhan sehari-hari. Tapi tadi ada telur, sayur dan bawang murah juga," katanya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pasar murah tersebut menjadi pembuka dari rangkaian kegiatan serupa yang akan digelar di enam kecamatan. Untuk Pontianak Tenggara, Pemkot menyediakan 1.069 paket sembako.

“Hari ini kita melaksanakan operasi pasar atau pasar murah dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak. Untuk Kecamatan Pontianak Tenggara tersedia 1.069 paket,” ujarnya.

Setiap paket berisi beras premium lima kilogram, minyak goreng satu liter dan gula pasir satu kilogram. Warga dapat membeli paket tersebut seharga Rp85 ribu, dari nilai normal sekitar Rp120 ribu.

“Mekanismenya satu orang dengan satu kupon bisa membeli satu paket. Kita ingin pembagiannya lebih merata sehingga semakin banyak warga yang bisa mendapatkan,” kata Edi.

Selain paket utama, pasar murah juga diramaikan puluhan pelaku usaha dan mitra pemerintah. Sejumlah komoditas dijual dengan harga lebih rendah, seperti minyak goreng dari harga sekitar Rp19 ribu menjadi Rp14 ribu, serta telur dengan harga khusus melalui kolaborasi pemerintah dan mitra.

“Momentum Hari Jadi ini kita ingin hadirkan sesuatu yang langsung dirasakan masyarakat. Salah satunya lewat kebutuhan pokok yang lebih terjangkau,” katanya. 

Edi mengatakan pasar murah akan berlanjut ke Pontianak Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Total 11.636 paket disiapkan untuk enam kecamatan.

“Secara keseluruhan untuk enam kecamatan kita siapkan 11.636 paket,” ujarnya.

Kadiskumdag Pontianak Ibrahim menambahkan tingginya minat masyarakat menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan di kecamatan berikutnya dapat berjalan lebih tertib dan stok yang tersedia bisa menjangkau lebih banyak warga.

“Setiap kita mengadakan operasi pasar atau pasar murah, antusiasme masyarakat memang luar biasa. Kita berharap stok yang tersedia bisa mencukupi warga yang datang dan mengantre,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan perbankan, BUMD, pelaku usaha dan sektor pangan akan terus diperkuat untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Pasar murah akan dilaksanakan bergiliran di seluruh kecamatan. Setelah Pontianak Tenggara, kegiatan dilanjutkan ke Pontianak Selatan pada Selasa (20/10/2026), Pontianak Kota pada Rabu (21/10/2026), Pontianak Barat pada Senin (26/10/2026), Pontianak Utara pada Selasa (27/10/2026) dan Pontianak Timur pada Rabu (28/10/2026). (prokopim)

Perluas Akses Transaksi Digital Warga

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperluas akses pelayanan digital melalui peluncuran layanan mandiri e-Ponti di ruang publik. Terobosan tersebut diberi nama KiosK ePonti, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak atau mengurus administrasi secara mandiri tanpa harus melalui loket fisik atau antre dengan petugas.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga transaksi tidak lagi hanya bergantung pada layanan di kantor pemerintahan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, transformasi digital harus memberi kemudahan nyata bagi warga. Karena itu, layanan e-Ponti secara bertahap akan ditempatkan di sejumlah titik yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk pusat perbelanjaan dan area pelayanan publik.

“Jangan hanya melayani masyarakat di kantor. Kalau bisa kita hadirkan di ruang-ruang publik. Alat-alat seperti mesin e-Ponti kita tempatkan di kios e-Ponti, di Mega Mall, kemudian di PTSP,” ujarnya, Minggu (18/10/2026).

Menurut Edi, keberadaan layanan mandiri tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin mudah melakukan transaksi tanpa dibatasi lokasi dan pola pelayanan konvensional.

“Artinya tidak ada alasan masyarakat sulit untuk melakukan transaksi. Pelayanannya harus semakin dekat, semakin mudah dan semakin cepat,” katanya.

Meski mendorong perluasan transaksi digital, Edi menegaskan penerapannya harus tetap inklusif. Pemerintah perlu memahami bahwa kemampuan dan akses masyarakat terhadap teknologi belum sepenuhnya sama. Ia mencontohkan penerapan pembayaran menggunakan QRIS. Di satu sisi, sistem tersebut lebih praktis dan transparan, tetapi tidak seluruh masyarakat memiliki telepon pintar, internet maupun rekening yang mendukung transaksi digital.

“Kalau langsung dipaksa menggunakan QRIS, ada masyarakat yang mungkin tidak punya tabungan atau tidak menggunakan telepon pintar. Jadi kita harus melihat kondisi masyarakat juga,” jelasnya. 

Karena itu, menurut Edi, transformasi pembayaran non-tunai perlu dilakukan secara bertahap. Selain QRIS, alternatif seperti uang elektronik berbasis kartu dapat digunakan untuk kelompok masyarakat yang belum terbiasa menggunakan transaksi melalui telepon seluler.

Sosialisasi juga menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Pemkot, lanjutnya, perlu berkolaborasi dengan perbankan untuk memberikan edukasi, pendampingan maupun stimulus agar masyarakat secara bertahap terbiasa dengan sistem transaksi non-tunai.

“QRIS tetap harus terus kita galakkan, terutama untuk UMKM. Tetapi prosesnya harus dibina dan diperluas secara bertahap supaya semua bisa ikut,” ujarnya.

Upaya tersebut, lanjut Edi, turut mendapat apresiasi dalam berbagai penilaian digitalisasi daerah. Ia menyebut dukungan Bank Indonesia ikut memperkuat berbagai inovasi yang dikembangkan Pemkot Pontianak hingga memperoleh penghargaan dalam percepatan digitalisasi daerah. Namun, penghargaan bukan tujuan akhir. Capaian tersebut justru harus menjadi pendorong untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana digitalisasi ini benar-benar membuat pelayanan publik lebih cepat dan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan,” pungkasnya. *(prokopim)*

PONTIANAK – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 Kategori C/Industri dan Pendaftaran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bagi pelaku industri di Kota Pontianak. Kegiatan yang berlangsung di UMKM Center Pontianak, Rabu (14/10/2026), ini bertujuan membantu pelaku usaha memahami persyaratan perizinan serta proses pendaftaran SIINas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala DKUMP Kota Pontianak Ibrahim mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi dan penyesuaian penerapan perizinan bagi pelaku industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurutnya, aturan tersebut menuntut pelaku usaha, termasuk industri kecil dan rumahan, untuk tertib administrasi serta memiliki legalitas usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya.

“Seluruh peserta ini belum masuk tahapan SIINas, nanti akan kita verifikasi. Bimtek ini penting agar peserta memahami alur dan persyaratannya serta mendaftar dengan benar,” ujarnya.

Ibrahim menegaskan, legalitas usaha tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, legalitas yang sesuai dapat membantu pelaku usaha mengakses pembinaan, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian DKUMP Kota Pontianak Yuni Cahyadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat terkait penerapan KBLI 2025 Kategori C atau kategori industri yang terhubung dengan SIINas.

Ia menerangkan, pelaku industri yang termasuk dalam KBLI 2025 Kategori C perlu melanjutkan proses pembuatan akun SIINas. Khusus bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, diperlukan verifikasi teknis perizinan agar proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dapat dilakukan dengan benar.

“Pelaku usaha perlu memahami apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen yang perlu diunggah, serta komitmen yang harus disampaikan agar proses perizinannya tidak keliru,” jelas Yadi.

Menurutnya, kepemilikan akun SIINas yang sesuai dengan legalitas pelaku industri juga memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan pelaku industri dan menyalurkan dukungan secara lebih tepat.

“Pemantauan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah provinsi dan Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, perkembangan pelaku industri di Kota Pontianak dapat terpantau hingga tingkat pusat,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tingkat risiko usaha menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perizinan. Sejumlah usaha yang produknya berkaitan langsung dengan penggunaan masyarakat, seperti kosmetik dan produk tertentu yang memerlukan perhatian terhadap aspek keamanan, memiliki persyaratan sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.

“Melalui kegiatan ini, DKUMP Kota Pontianak berharap pelaku industri dapat memahami penerapan KBLI 2025, memenuhi persyaratan perizinan, serta melakukan pendaftaran SIINas dengan benar sehingga legalitas dan pendataan industri dapat semakin tertib,” pungkas Yadi. (kominfo)