Berita

Gubernur Kalbar Minta CSR Juga Sasar Infrastruktur Dasar

JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui Forum Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR yang dirancang secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan akan memberikan manfaat yang lebih optimal.

"Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kita berharap kontribusi perusahaan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.

Forum TSBLP/CSR  yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan program prioritas pembangunan di Kalbar Tahun 2027.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur sosial.

Bahasan berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam program-program nyata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Ia menjelaskan, program-program tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, pembangunan akses jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi kerakyatan.

"Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan," sebutnya.

Gubernur menegaskan, ke depan pelaksanaan TSBLP atau CSR tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menyebutkan, pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi pertanian, penyediaan akses air bersih, hingga fasilitas publik lainnya menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian melalui program CSR perusahaan. Apalagi infrastruktur merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. 

“Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya," tegasnya.

Pada Forum TSBLP/CSR ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta perbankan memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi dari 10 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak tahun 2025, hanya program KUR yang belum capai target.

"Perluasan akses pembiayaan produktif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya ketika memberikan arahan dalam Rapat Pleno TPKAD Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/7/2026).

Edi mengatakan, peran perbankan sangat strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan dan inklusi keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Oleh sebab itu, perbankan harus ikut berkontribusi melalui perluasan akses pembiayaan, termasuk KUR,” ujarnya.

Menurutnya, KUR merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor riil, terutama bagi UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Karena itu, ia mendorong bank penyalur KUR untuk lebih proaktif menjangkau masyarakat yang layak namun belum terlayani. Apalagi dengan adanya Roadmap TPAKD Kota Pontianak 2026–2030, peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah semakin penting dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah.

“Kita perlu memastikan bahwa program-program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam membuka akses KUR bagi pelaku usaha yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati menyampaikan, dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, sebanyak sembilan program telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi 100 persen. Namun, masih terdapat satu program yang realisasinya belum mencapai target.

Rochma menjelaskan, program yang belum mencapai target tersebut adalah akselerasi penyaluran KUR. Dari target 5.500 debitur, realisasinya baru mencapai sekitar 4.800 debitur. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 700 debitur yang perlu dikejar melalui penguatan koordinasi pada tahun 2026.

“Jadi masih kurang sekitar 700 debitur,” jelasnya.

Menurut Rochma, capaian tersebut perlu dievaluasi bersama, terutama karena berkaitan dengan sektor perbankan yang berada dalam pengawasan OJK. Ia mengajak pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas kendala yang menyebabkan target belum tercapai.

“Karena ini terkait dengan perbankan, tentunya kami siap mendukung. Mari kita rapatkan dan diskusikan apa masalahnya, sehingga di tahun 2026 bisa kita perbaiki,” katanya. (prokopim)

Kontribusi Langsung untuk Bangun Jalan dan Drainase

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2. Menurutnya, pembayaran PBB merupakan bentuk partisipasi paling nyata warga dalam membiayai pembangunan kota.

Amirullah mengatakan, pembangunan Kota Pontianak tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan itu adalah memenuhi kewajiban pajak daerah. Terutama PBB yang hasilnya digunakan kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar.

“Membangun kota ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kalau dari kita, wujudnya ikut membiayai pembangunan. Caranya yang paling sederhana adalah membayar PBB,” ujarnya dalam Sosialisasi Pajak Daerah di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Timur, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, penerimaan PBB yang dibayarkan masyarakat dialokasikan untuk pembangunan fisik di Kota Pontianak. Di antaranya untuk pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, dan berbagai kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.

“PBB yang Bapak Ibu bayarkan itu menjadi pasir, batu, semen, dan aspal. Dibangun menjadi jalan dan saluran yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Amirullah menyebut kontribusi PBB terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur masih belum mencukupi. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar setiap tahun jauh lebih besar dibandingkan realisasi penerimaan PBB.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Semakin banyak warga yang taat membayar PBB, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat.

“Kalau ingin jalannya bagus, salurannya bagus, maka pendapatan daerah dari PBB harus kita tingkatkan. Ini untuk kita bersama,” jelasnya.

Amirullah juga menyoroti tingkat pembayaran PBB di sejumlah wilayah yang masih perlu ditingkatkan. Ia meminta peserta sosialisasi ikut menyampaikan informasi kepada warga di lingkungan masing-masing agar tidak hanya memahami kewajiban membayar pajak, tetapi juga mengetahui manfaatnya secara langsung.

Ia mencontohkan, nilai PBB yang dibayarkan setiap tahun sebenarnya dapat direncanakan sejak awal oleh warga. Jika PBB sebesar Rp100 ribu per tahun, maka warga cukup menyisihkan sekitar Rp8 ribu hingga Rp9 ribu per bulan.

“Kalau PBB setahun Rp100 ribu, dibagi 12 bulan, sebenarnya tidak berat. Yang penting disiapkan dan dibayarkan tepat waktu,” ungkapnya.

Selain mengingatkan soal PBB, Amirullah juga menyampaikan pentingnya warga memahami kewajiban pajak lainnya, termasuk pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pajak daerah merupakan bagian dari partisipasi warga dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Warga diminta menyimpan nomor-nomor penting objek pajak, seperti Nomor Objek Pajak PBB maupun nomor pembayaran lain, agar lebih mudah ketika akan melakukan transaksi.

Amirullah menegaskan, membayar pajak bukan semata kewajiban administratif, tetapi bagian dari gotong royong membangun kota. Infrastruktur yang dibangun dari pajak akan dinikmati bersama, baik oleh warga yang membayar maupun masyarakat luas yang melintas dan memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Yang menikmati jalan dan saluran itu orang banyak. Karena itu, mari bersama-sama berpartisipasi membayar PBB,” pungkasnya. (prokopim)

MEDAN - Sebuah pameran mungkin hanya berlangsung beberapa hari. Namun, peluang yang lahir dari sana memberikan manfaat bagi perajin ekonomi kreatif dalam jangka panjang. Itulah makna kehadiran Kota Pontianak dalam Indonesia City Expo (ICE) 2026, bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Medan.

Di balik setiap produk UMKM yang dipamerkan, setiap karya ekonomi kreatif yang diperkenalkan, dan setiap potensi daerah yang ditampilkan, tersimpan harapan agar Pontianak semakin dikenal. Semakin banyak orang mengenal potensi kota, semakin besar pula peluang investasi, kerja sama, dan terbukanya pasar bagi pelaku usaha lokal.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menilai ICE merupakan kesempatan strategis untuk memperkenalkan keunggulan Kota Pontianak sekaligus membangun jejaring dengan berbagai daerah dan dunia usaha.

"Kita ingin potensi Kota Pontianak semakin dikenal luas. Ketika investasi bertambah, UMKM berkembang, dan kerja sama antar daerah semakin kuat, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui tumbuhnya perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan," ungkapnya ketika berkunjung di stand pameran Pemerintah Kota Pontianak, (1/7/2026).

Tak hanya menjadi etalase potensi daerah, Indonesia City Expo juga menjadi ruang belajar bagi pemerintah kota. Berbagai inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi dipertemukan dalam satu forum. Bagi Pontianak, pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dia menambahkan, keberhasilan Indonesia City Expo bukan diukur dari megahnya stand.pameran, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat. 

“Ketika produk lokal semakin diminati, investasi mulai berdatangan, dan inovasi pelayanan terus berkembang, di situlah sebuah pameran menjadi awal lahirnya peluang baru bagi Kota Pontianak dan warganya,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie ketika mendampingi Wali Kota Pontianak. Ia mengatakan Dekranasda Kota Pontianak mengikutsertakan perajin akar keladi air untuk mempromosikan produknya pada ICE 2026 di kota medan. Beraneka produk terbaik juga juga dipamerkan.

“Pengunjung dapat melihat langsung bagaimana pembuatan produk dari keladi air di stand Kota Pontianak sembari menikmati Kopi khas Pontianak dan makanan ringan ketika berkunjung di stan Kota Pontianak, “ ujarnya.

Ia menargetkan, seluruh barang yang dibawa bisa terjual seluruhnya sehingga perajin kota Pontianak semakin bersemangat untuk menciptakan produk terbaru.

“Jika melihat antusias pengunjung yang hadir pada even ICE 2026 saya meyakini bahwa produk Kota Pontianak akan semakin digemari sehingga peluang repeat order semakin terbuka luas,” pungkasnya. (humas Dekranasda 2026).