Berita

Persoalan Distribusi BBM dan Elpiji Berdampak pada Inflasi

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyoroti berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi yang dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas harga serta pengendalian inflasi di Kota Pontianak.

Menurut Bahasan, Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih menghadapi tantangan besar karena sebagian kebutuhan pokok dan komoditas strategis masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan menjadi rentan terganggu apabila terjadi kendala distribusi.

“Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester 2 di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar, Rabu (22/7/2026).

Ia menyebut, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi. Oleh sebab itu, Bahasan meminta PT Pertamina agar lebih serius dalam membenahi distribusi BBM di daerah.

Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak telah menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Apabila distribusi BBM berjalan lancar, maka pasokan barang dan jasa juga dapat terjaga.

“Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan,” katanya.

Selain BBM, persoalan Elpiji tabung 3 kilogram juga menjadi perhatian serius. Pemkot Pontianak, kata dia, telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan Elpiji bersubsidi.

“Di Kota Pontianak terdapat sekitar 6.022 usaha laundry. Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk usaha yang seharusnya menggunakan Elpiji nonsubsidi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, masih ditemukan praktik penjualan Elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Karena itu, Bahasan meminta Pertamina mengambil tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan yang melakukan pelanggaran.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh Elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan,” katanya.

Bahasan juga meminta Pertamina membuka ruang pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini penanganan persoalan distribusi sering kali baru dilakukan setelah muncul antrean panjang atau menjadi sorotan publik.

Selain itu, Bahasan menyinggung persoalan antrean kendaraan pengangkut barang yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan perlu segera ditangani.

“Jangan sampai persoalan distribusi barang dan antrean kendaraan ini membahayakan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif agar inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Petani durian asal Punggur berhasil mendominasi ajang Kontes Durian yang menjadi salah satu rangkaian Pameran Flora dan Fauna Bumi Khatulistiwa di Halaman Kolam Renang Ampera, Minggu (19/7/2026). Kontes tersebut menjadi wadah untuk menampilkan kualitas durian unggulan dari berbagai daerah sekaligus mempromosikan potensi buah lokal Kalimantan Barat kepada masyarakat.

Penyerahan hadiah kepada para pemenang dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menampilkan durian-durian terbaik hasil budidaya para petani.

Juara pertama diraih Ismail dengan varietas durian Jantung Hati asal Punggur. Posisi kedua ditempati Roan dengan varietas Kabu dari Balai Karangan. Sementara itu, juara ketiga diraih Arjuna melalui varietas Kulit Hijau yang juga berasal dari Punggur.

Amirullah mengatakan, penyelenggaraan kontes durian tidak hanya bertujuan menentukan buah terbaik, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan plasma nutfah dan keunggulan varietas durian lokal kepada masyarakat. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki banyak varietas durian yang memiliki cita rasa khas dan berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah.

“Kontes ini merupakan bentuk apresiasi kepada para petani yang terus berupaya menghasilkan durian berkualitas. Pemerintah berharap kegiatan seperti ini dapat memotivasi petani untuk terus meningkatkan kualitas budidaya, mulai dari pemeliharaan tanaman hingga menghasilkan buah yang memiliki daya saing,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor hortikultura, khususnya komoditas durian, memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi tersebut terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, promosi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Menurut Amirullah, pameran yang menghadirkan berbagai jenis flora dan fauna ini juga menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai kekayaan hayati yang dimiliki Kalimantan Barat. Selain menjadi destinasi rekreasi keluarga, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi para petani dan pelaku usaha lokal.

“Melalui pameran ini masyarakat dapat mengenal lebih dekat berbagai varietas durian unggulan daerah. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para petani,” tuturnya.

Ia berharap Pameran Flora dan Fauna Bumi Khatulistiwa dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai wadah promosi, edukasi, dan pengembangan sektor pertanian. Dengan demikian, berbagai komoditas unggulan daerah, termasuk durian, dapat semakin dikenal luas dan memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan. Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72 persen pelaku UMKM di Pontianak merupakan perempuan. UMKM inilah yang menjaga perputaran ekonomi, baik di pasar, sentra usaha, kawasan kuliner, maupun sektor usaha rumahan. 

“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu 72 persen lebih adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” ujarnya Pembukaan RAKERCAB 2 IWAPI Kota Pontianak, Talkshow dan Gelar Produk UMKM Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026).

Edi mengatakan, di banyak tempat usaha, mulai dari pasar hingga pelaku usaha kaki lima, perempuan sering menjadi pihak yang memproduksi, menjaga, menjual, sekaligus mengelola usaha. Mereka memiliki karakter kuat dalam berusaha, seperti teliti, telaten, fokus, disiplin, dan konsekuen. Hal itu terbukti pada masa pandemi Covid-19, ketika banyak ibu-ibu pelaku usaha menerima pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani atau PNM dengan tingkat pengembalian yang tinggi.

“Waktu Covid-19, ada sekitar 19 ribu lebih ibu-ibu di Pontianak yang mendapat pinjaman mulai dari Rp2 juta sampai Rp10 juta, dan 95 persen lebih kembali. Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” katanya.

Karena itu, Edi mendorong organisasi perempuan pengusaha, seperti IWAPI, mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kualitas usaha anggotanya. Organisasi tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi harus mampu membuka akses, memperkuat jaringan, dan membantu UMKM perempuan naik kelas.

Menurutnya, masih banyak pelaku usaha kecil yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengakses permodalan. Sebagian bahkan terjebak pinjaman informal dengan bunga tinggi karena tidak mengetahui akses pembiayaan yang lebih ringan, seperti KUR, pembiayaan perbankan, pegadaian, maupun program kemitraan BUMN.

“Kadang-kadang pelaku usaha tidak tahu harus meminjam ke mana. Ada yang ditawari pinjaman, tetapi bunganya luar biasa. Padahal fasilitas KUR ada di perbankan, bahkan ada BUMN yang memberikan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.

Edi menilai, di sinilah pentingnya kekuatan organisasi. Melalui organisasi, pelaku UMKM perempuan dapat menjalin komunikasi dengan perbankan, Bank Indonesia, Bank Kalbar, Pegadaian, PNM, PLN, Pertamina, dan lembaga lainnya untuk memperoleh informasi, pendampingan, hingga kerja sama.

“Kekuatan organisasi itu ada di situ. Organisasi bisa menembus batas, membuka komunikasi, audiensi, meminta saran, lalu ditindaklanjuti dengan kerja sama,” ujarnya.

Selain jaringan, Edi menekankan pentingnya data. Ia mendorong organisasi perempuan pengusaha memiliki basis data anggota yang lengkap, mulai dari nama, alamat, jenis usaha, kapasitas produksi, hingga kebutuhan pengembangan usaha.

“Harus berbasis data. Misalnya usaha kuliner, siapa pelakunya, di mana alamatnya, jenis usahanya apa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” katanya. (prokopim)

Gubernur Kalbar Minta CSR Juga Sasar Infrastruktur Dasar

JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui Forum Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR yang dirancang secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan akan memberikan manfaat yang lebih optimal.

"Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kita berharap kontribusi perusahaan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.

Forum TSBLP/CSR  yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan program prioritas pembangunan di Kalbar Tahun 2027.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur sosial.

Bahasan berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam program-program nyata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Ia menjelaskan, program-program tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, pembangunan akses jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi kerakyatan.

"Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan," sebutnya.

Gubernur menegaskan, ke depan pelaksanaan TSBLP atau CSR tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menyebutkan, pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi pertanian, penyediaan akses air bersih, hingga fasilitas publik lainnya menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian melalui program CSR perusahaan. Apalagi infrastruktur merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. 

“Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya," tegasnya.

Pada Forum TSBLP/CSR ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027. (prokopim)