Berita

Satgas Ketahanan Pangan Monitoring Harga dan Stok Pangan di Pasar Teratai

PONTIANAK – Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak secara rutin memantau harga dan ketersediaan pangan di lapangan. Hal tersebut merupakan upaya menekan angka inflasi di Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian turun langsung memonitoring harga dan ketersediaan pangan. Salah satunya seperti yang ia lakukan di ketiga lokasi mulai dari Pasar Teratai Jeruju, swalayan modern hingga gudang beras, Kamis (12/9/2024) pagi.

Dari hasil pantauannya, secara umum harga komoditas bahan pokok relatif stabil, tidak terjadi gejolak harga. Selain itu ketersediaan bahan pokok diperkirakan aman dalam tiga bulan ke depan.

“Terkait dengan harga cukup terkendali dan bahkan banyak mengalami penurunan seperti daging ayam, telur, gula pasir dan minyak goreng,” tuturnya, usai monitoring pangan di Pasar Teratai.

Sedangkan untuk stok ketersediaan beras, diperkirakannya masih mampu bertahan hingga akhir tahun 2024 karena pengiriman beras ke Kalimantan Barat sendiri selalu terjadi setiap pekan. Kemudian minyak makan, menurutnya, juga terus stabil dengan harga distributor di bawah harga pengecer.

“Harga beras stabil tidak ada kenaikan, dari distributor dan pedagang stabil, harga minyak pun stabil karena harga distributornya juga sudah murah,” ungkap Pj Wali Kota.

Ani Sofian mendukung kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dengan PT Wilmar dengan pertimbangan kemudahan distribusi serta penyerapan tenaga kerja masyarakat Kota Pontianak.

“Produk lokal minyak mulai bangkit, tadi ada saran dari pelaku usaha agar mendorong kerjasama pemerintah dengan PT Wilmar, pekerjanya semua orang Kalbar dan harga akan murah, sehingga masyarakat terbantu,” imbuhnya.

Sementara angka inflasi bulan Agustus mengalami peningkatan dibanding bulan Juli. Begitu pun angka deflasi. Berbagai upaya sudah dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak dengan menciptakan ragam inovasi, muladi dari Gerakan Menanam Cabai, pengembangan sorgum sebagai pengganti nasi sampai capacity building anggota TPID.

“Tantangan global maupun domestik memerlukan strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Kita meminta perangkat daerah anggota TPID agar menajamkan program dan kegiatan mengatasi lonjakan inflasi,” kata Ani Sofian.

Plt Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Muchamad Yamin menerangkan, Satgas Pangan melakukan monitoring untuk memastikan produk pangan yang ada di Kota Pontianak supaya terkendali dan tersedia.

"Tadi kami sempat mengecek harga daging ayam yang beberapa hari terjadi inflasi tapi syukur masih pada kisaran dibawah Rp30 ribuan, artinya masih di bawah harga yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Selain itu, beberapa komoditas seperti gula pasir, beras dan minyak goreng dipastikan stoknya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak. Satgas Ketahanan Pangan yang turun memantau ketersediaan pangan ini bertujuan memastikan stok tersedia dan harga terkendali.

“Sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk membeli kebutuhan pokoknya dengan harga yang masih relatif terjangkau,” pungkasnya.

Dari pantauan Satgas Ketahanan Pangan di Pasar Teratai, harga sejumlah komoditas terbilang masih normal. Untuk harga beras medium Rp14.000/kg, beras SPHP Rp13.100/kg, cabai rawit merah Rp75.000/kg, cabai rawit hijau Rp50.000/kg, bawang merah Rp29.333/kg, gula pasir curah Rp17.333/kg, minyak goreng curah Rp15.300/liter, minyak goreng kemasan premium Rp18.333/liter, Minyak Kita Rp16.833/liter, daging ayam ras Rp28.333/kg dan telur ayam Rp29.667/kg. (kominfo/prokopim)

Kolaborasi TPID, PKK Pontianak dan Bank Indonesia Perwakilan Kalbar

PONTIANAK - Komoditas cabai acapkali menjadi penyumbang inflasi di Kota Pontianak. Hal ini menjadi perhatian bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak. Dengan melibatkan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kota Pontianak, Pemkot Pontianak berkolaborasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar, mencanangkan Gerakan Menanam (Geram) Cabai bagi kader PKK se-Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mendukung Geram Cabai ini sebagai upaya menjaga stabilitas inflasi serta ketersediaan komoditas pangan, cabai rawit salah satunya. Selain cabai, Geram juga menyasar komoditas sayuran seperti sawi hijau, kangkung, bayam dan sebagainya. Keterlibatan kader PKK dalam menggalakkan Geram dinilai tepat sasaran. Geram bisa dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah, barang-barang bekas sebagai wadah tanaman.

“Kepada para camat dan lurah, saya minta untuk memantau pelaksanaan gerakan menanam yang dilakukan oleh kader-kader PKK di jajarannya masing-masing,” ujarnya usai mencanangkan Geram Cabai di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (11/9/2024).

Kaitan inflasi, data inflasi Kota Pontianak bulan Agustus 2024 berada di angka 1,31 persen, sekaligus menjadikan Pontianak menempati urutan enam kota dengan inflasi terendah nasional. Data itu dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah melalui zoom meeting beberapa waktu lalu. 

“Ini menjadi satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu kita ingin dorong daya beli masyarakat,” katanya.

Pj Ketua TP-PKK Kota Pontianak Anita Ani Sofian menambahkan, dalam kegiatan Geram ini pihaknya mengerahkan para kader untuk menggalakkan menanam cabai dan sayur mayur di pekarangan yang ada. Hal ini sejalan dengan program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkembangan oleh Kementerian Pertanian, salah satunya dengan program kerja TP-PKK Kelompok Kerja III, Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga.

"Pada bidang ini salah satu program unggulannya adalah ‘Aku Hatinya PKK’ yang berarti Amalan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman," ucapnya.

Salah satu fokus utama program ini adalah penanaman cabai di lahan perkarangan. Anita berharap, upaya tersebut menjadi solusi mengatasi fluktuasi harga cabai yang terjadi setiap tahun. Hal ini bertujuan membantu penyediaan cabai secara berkelanjutan di tingkat rumah tangga. 

"Menyikapi fluktuasi harga cabai yang terjadi setiap tahun, maka penanaman cabai di lahan pekarangan merupakan salah satu solusi untuk membantu penyediaan cabai secara berkelanjutan ditingkat rumah tangga," ungkapnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar Abidin Abdul Haris menungkapkan, Geram merupakan salah satu wujud program inovasi TPID Kota Pontianak dalam mengimplementasikan strategi 4K. 

“4K itu adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” imbuhnya.

Dalam pengendalian inflasi, lanjutnya lagi, khususnya dalam hal ini, Geram masuk dalam kategori strategi ketersediaan pasokan. Program TPID dalam hal ini adalah memfasilitasi pelatihan menanam cabai sampai nanti panen. 

“Bagaimana cara merawat dan sebagainya, untuk ibu-ibu PKK akan kita berikan pendampingan. Kemudian kami juga memfasilitasi untuk ongkos angkut pengiriman bibit dan handsprayer,” tutur Abidin.

Ia menyatakan, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar sebagai bagian dari TPID Kota Pontianak siap mendukung program Geram dalam upaya mengendalikan inflasi. Harapannya melalui Geram ini stabilitas pangan lebih terjaga.

“Outputnya masyarakat sejahtera dan daya belinya juga meningkat di Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Pj Wako : Permudah Perizinan bagi Pelaku UMKM

PONTIANAK - Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Kalbar memfasilitasi melalui Program Pendampingan Perizinan Usaha Gratis bagi 1.000 UMKM di Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Bank Kalbar atas kerja sama menyelenggarakan program tersebut.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan dan melalui proses pengurusan yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha,” ujarnya saat peluncuran Program Pendampingan Perizinan Usaha Gratis bagi 1.000 UMKM di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kehadiran UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Melalui program ini diharapkan mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku UMKM.

“Dengan demikian, UMKM di Kota Pontianak dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Disamping itu, lanjutnya Ani Sofian, pendampingan juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak. Manfaat pertama, dengan memperoleh izin usaha, pelaku UMKM dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari potensi masalah hukum di masa depan. Kedua, dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses perizinan, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

“Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM. Kami akan terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM,” ungkap Ani Sofian.

Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi menuturkan, program ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses layanan perizinan usaha khususnya bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Pontianak sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha mikro mampu mengakses permodalan usaha.

“Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing serta lahirnya usaha mikro kreatif dan inovatif dalam rangka menjawab perubahan  perkembangan zaman,” pungkasnya. (prokopim)

Inflasi Agustus 1,31 Persen, Turun dari Bulan Juli

PONTIANAK – Pengendalian inflasi di Kota Pontianak terus menunjukkan tren positif secara berturut-turut. Setahun belakangan, Kota Pontianak masuk dalam 10 besar kota dengan inflasi paling rendah di Indonesia, bahkan mendapat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Terbaru, data inflasi Kota Pontianak bulan Agustus 2024 berada di angka 1,31 persen, sekaligus menjadikan Pontianak menempati urutan enam kota dengan inflasi terendah nasional. Data itu dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah melalui zoom meeting.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengingatkan kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk tidak berpuas hati. Ia selalu mengingatkan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak agar tetap fokus dengan kesejahteraan masyarakat.

“Ini menjadi satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu kita ingin dorong daya beli masyarakat,” katanya, usai menghadiri rakor inflasi secara virtual di Pontive Center, Selasa (3/9/2024).

Di bulan yang sama, pada tahun 2023 inflasi Kota Pontianak berada di angka 3,74 persen. Terjadi penurunan signifikan dalam satu tahun. Khusus di bulan Agustus 2024 terdapat beberapa komoditas penyumbang inflasi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 09/09/Th. XXVII, 2 September 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, komoditas makanan, pakaian, transportasi dan perawatan pribadi menjadi kelompok penyumbang inflasi bulan Agustus dalam setahun terakhir.

Ani Sofian menerangkan, komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi pada bulan Agustus antara lain kacang panjang, buncis, kopi bubuk, ketimun, ikan tongkol, cabai rawit, tukang bukan mandor dan bensin.

Sedangkan terjadi penurunan pada beberapa komoditas, mulai dari daging ayam ras, tomat, udang basah, bawang merah, tarif angkutan udara, ikan kembung, wortel dan semangka. Selanjutnya jeruk, sawi hijau, cabai merah, kangkung, telepon seluler, bawang putih, telur ayam ras, susu bubuk untuk balita, sabun cair, kol putih, ikan tenggiri hingga daun seledri.

“Pemkot Pontianak lewat dinas terkait selalu melakukan pemantauan di lapangan terkait harga pangan, kita ingin semuanya terkendali. Kita juga menggelar gerakan ASN menanam cabai di pekarangan rumah,” lanjut Pj Wali Kota.

Berbagai upaya sudah dilaksanakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak dengan menciptakan ragam inovasi, muladi dari Gerakan ASN Menanam Sayur, pengembangan sorgum sebagai pengganti nasi sampai capacity building anggota TPID.

“Tantangan global maupun domestik memerlukan strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Kita meminta perangkat daerah anggota TPID agar menajamkan program dan kegiatan mengatasi lonjakan inflasi,” pungkasnya. (kominfo)