Berita

PONTIANAK - Dalam mengantisipasi gelombang kedua lonjakan pasien Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah mempersiapkan fasilitas di ruang isolasi yang tersedia. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak masih berjalan normal dalam menangani pasien Covid-19. Meskipun diakuinya ruang isolasi ada yang terisi. "Untuk rumah karantina di Rusunawa Nipah Kuning sudah kita siapkan dengan mengecek kesiapan tempat tidur, kamar dan fasilitas lainnya untuk menghadapi skenario terburuk," ujarnya, Jumat (2/10/2020).

Kondisi terkini saat ini jumlah pasien yang dirawat di Rusunawa Nipah Kuning tersisa enam orang. Mereka tengah menjalani isolasi di rusunawa. Kemudian sebagian pasien lainnya lebih memilih isolasi mandiri. Edi menyebutkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pontianak hingga saat ini siap memberikan pelayanan kepada pasien. Ia mengingatkan para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Sebab menurutnya, tenaga kesehatan rentan terhadap risiko ketertularan. "Pasien juga kita harapkan terbuka jika misalnya ada gejala sesak nafas, batuk sehingga bisa diantisipasi untuk dilakukan swab," ungkapnya.

Ia berharap tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Pontianak tetap berada diatas 75 persen. Sehingga bisa mengimbangi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk pengendalian kasus pandemi Covid-19 ini tetap mengacu pada penerapan protokol kesehatan. "Termasuk pembatasan aktivitas malam hari. Dalam tiga hari ini, para pengusaha dan masyarakat sudah memahami sehingga mengurangi aktivitas malam hari," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak di ruang VIP, (1/10/2020). Dalam pertemuan tersebut, membahas berbagai hal terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Edi menyebut, untuk jadwal pilkada masih menunggu Undang-undang (UU). "Apakah di tahun 2022, 2023 atau 2024," ujarnya.

Dibahasnya persiapan pilkada sejak sekarang lantaran berkaitan dengan penyusunan anggaran sehingga tidak mendadak. "Misalnya Pilkada ternyata dilaksanakan pada tahun 2022, anggaran yang harus disiapkan tentunya cukup besar. Tetapi kalau dicicil dari tahun 2021 sudah dianggarkan sehingga tidak dadakan," katanya.

Selain soal persiapan menghadapi Pilkada, pihak KPU Kota Pontianak juga membahas pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi. "Diperlukan tambahan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pemilih maupun panitia," ungkapnya.

Dalam hal updating data kependudukan, Edi menyatakan pihaknya siap memfasilitasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak. "Baik itu terkait data penduduk yang pindah, lahir maupun meninggal," tuturnya.

Dirinya menyebut, masa jabatannya selaku Wali Kota Pontianak akan berakhir pada 2023. Saat ini ia hanya akan fokus pada pekerjaannya dalam menjalankan amanah. Edi berharap janji-janji politiknya bisa terpenuhi. "Harapannya melebihi target-target yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Ketua KPU Kota Pontianak, Deni Nuliadi menerangkan, audiensi pihaknya dengan Wali Kota Pontianak dalam rangka menyampaikan terkait persiapan Pilkada Kota Pontianak. Sebab menurutnya, berdasarkan kebiasaan terkait persiapan Pilkada terutama berkaitan anggaran selalu disiapkan sejak awal. "Kita berkoordinasi dengan Wali Kota Pontianak untuk menyampaikan kisaran angka kasar perkiraan anggaran Pilkada kita kedepan agar Pemkot Pontianak bisa mempersiapkannya," ungkapnya.

Ia menambahkan sejauh ini KPU Kota Pontianak sudah memperkirakan anggaran dengan berdasarkan Pilkada 2018 lalu. Kemudian ditambah beberapa item-item yang berbeda seperti pengadaan kotak suara, bilik. "Dan  juga pencadangan pengadaan APD bagi pemilih, penyelenggara dan badan ad hoc," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan terkait jadwal pelaksanaan Pilkada Kota Pontianak masih belum diketahui. Akan tetapi berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 masih pada tahun 2024. Namun, kata dia, saat ini DPR RI mulai melakukan pembahasan revisi UU nomor 7 tahun 2017. "Dalam draf revisi itu ada perubahan-perubahan terkait kapan pilkada serentak setelah 2020. Ada beberapa skenario 2022, 2023, sehingga perlu diantisipasi sejak awal," papar Deni.

Ia menyampaikan jumlah kasar perkiraan anggaran Pilkada Kota Pontianak di kisaran Rp40 miliar. KPU Kota Pontianak menurutnya juga mempersiapkan dengan jumlah calon maksimal. Penetapan anggaran dikatakannya masuk pada tahun dimulai tahapan.

Dalam Pemilu, lanjut Deni, ada dua tahapan besar yakni persiapan dan pelaksanaan. Terkait penganggaran masuk pada persiapan. Sehingga beberapa bulan sebelum pelaksanaan maka pembahasan anggaran dimulai secara intensif antara KPU dan Pemda. "Perkiraan anggaran Pilkada Kota Pontianak itu sekitar Rp40 miliar, tapi itu perkiraan kasar," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengunjungi Rusunawa Nipah Kuning untuk memberikan semangat kepada pasien yang dirawat di ruang isolasi yang ada di rusunawa, Jumat (25/9/2020) sore. Tiba di Rusunawa Nipah Kuning, kedatangannya disambut oleh dokter jaga yang bertugas saat itu, dr Jihan. Di teras depan Rusunawa, Edi menyerahkan secara simbolis buah-buahan kepada dr Jihan untuk disampaikan kepada pasien Covid-19 yang masih dirawat. "Saya berkunjung ke sini untuk memotivasi pasien agar cepat sembuh, sekaligus memastikan kondisi kesehatan mereka selama diisolasi," ujarnya

Meskipun tidak bertemu langsung, ia berharap kedatangannya bisa memberikan semangat para pasien yang dirawat agar cepat sembuh dari Covid-19. "Sampaikan salam saya untuk pasien yang dirawat semoga lekas sembuh," ucap Edi kepada dokter jaga yang menerima kunjungannya. 

dr Jihan mengatakan, barusan ada dua pasien yang dinyatakan sembuh sudah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian satu pasien baru masuk ruang isolasi. Jadi saat ini jumlah pasien yang dirawat di Rusunawa Nipah Kuning tercatat sembilan pasien. "Mereka yang dirawat di sini umumnya tanpa gejala atau gejala ringan," sebutnya.

Untuk menjaga kebersihan ruang isolasi,  secara rutin dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Ia juga mengungkapkan terima kasih atas kepedulian Wali Kota yang menyempatkan diri berkunjung ke Rusunawa untuk menyemangati mereka yang dirawat. "Terima kasih atas kunjungan Pak Wali Kota, semoga kunjungan sore ini bisa memberikan semangat bagi kesembuhan mereka," ucap dr Jihan. (prokopim)

Edi Kamtono Lantik Ardiansyah sebagai Dirut PDAM 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono resmi melantik Ardiansyah sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa. Pelantikan Dirut PDAM terpilih ini dilakukan setelah melalui proses seleksi beberapa waktu lalu oleh panitia seleksi. Jajaran direksi lainnya adalah Direktur Pelayanan Wawan Hari Purnomo A dan Direktur Administrasi dan Keuangan Sasmita. "Saya minta Dirut PDAM bisa bekerja maksimal dengan capaian target-target dalam memberikan pelayanan air bersih kepada warga Kota Pontianak," ujarnya usai melantik di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (25/9/2020).

Edi menambahkan, masih banyak tantangan yang dihadapi PDAM Kota Pontianak berupa target yang harus dicapai. Diantaranya, menurunkan tingkat kebocoran air yang sekarang sudah mencapai di atas 30 persen, menyelesaikan tunggakan yang sudah di atas Rp20 miliar serta kualitas air yang masih menjadi keluhan pelanggan, termasuk sambungan air bersih yang ditargetkan bisa mencakup 100 persen. "Tantangan-tantangan ini harus bisa dicapai dan dituntaskan," ungkapnya.

Sebagai Perumda yang sudah maju, berkembang dan sudah diakui sebagai sepuluh besar PDAM terbaik se-Indonesia, Edi berharap hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan segala potensi yang ada, baik itu SDM maupun aset yang sudah terbangun. "Saya berharap direksi bisa mengoptimalkan SDM yang ada. Saya yakin PDAM sudah sangat profesional, sangat ahli dan berkompeten, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi dan kualitas dari SDM yang ada," katanya.

Ia berpesan agar jajaran direksi PDAM bisa memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki serta kerjasama tim yang baik. "Manfaatkan potensi yang ada berupa aset, baik itu yang ada di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Imam Bonjol maupun IPA  yang ada di beberapa titik. Kembangkan, optimalkan dan efisiensikan," ucap Edi. 

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang harus ditangani PDAM terkait kualitas air. Sebagaimana diketahui, yang menjadi permasalahan utama adalah persediaan air baku. Edi berkata, air baku berdasarkan Undang-undang adalah tanggung jawab pemerintah pusat.  Oleh sebab itu dirinya meminta Dirut PDAM mengoptimalkan koordinasi dengan Sumber Daya Air (SDA). "Sebab penyediaan air baku yang ada di Penepat termasuk jaringannya merupakan tanggung jawab SDA," sebutnya.

Selain itu, lanjut Edi, pipa-pipa yang sudah tua dan kualitasnya menurun sudah saatnya dilakukan peremajaan. Ia berharap dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan tingkat kebocoran bisa ditekan di bawah 25 persen. Jajaran PDAM juga diminta meningkatkan kompetensi, selalu belajar dan melakukan koordinasi,  baik di lingkungan PDAM sendiri, Pemkot Pontianak maupun Dewan Pengawas PDAM serta tenaga ahli. "Kemudian buat program-program yang bisa menjadikan PDAM Kota Pontianak benar-benar unggul dan airnya berkualitas sehingga keluhan-keluhan yang selama ini bisa terjawabkan," imbuhnya.

Dirut PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Ardiansyah mengatakan pihaknya akan mendukung program nasional yakni seratus-nol-seratus dimana sudah diimplementasikan di dalam RPJMD di akhir tahun 2024. "Diharapkan PDAM sudah mencapai 100 persen cakupan pelayanannya," katanya.

Terkait persoalan kualitas air yang sering berubah warna karena musim hujan, PDAM secara bertahap akan melakukan otomatisasi pipa yang ada di Imam Bonjol, Selat Panjang maupun Sungai Jawi Luar. 

Demikian pula masalah kualitas air baku yang terinterusi air laut dikarenakan musim kemarau, pihaknya akan melakukan perluasan Waduk Penepat. "Saat ini hanya sekitar satu hektar yang bisa dimanfaatkan, dan akan kita perluas menjadi sembilan hektar," sebut Ardiansyah.

Untuk tingkat kebocoran air yang mencapai di atas 30 persen, secara bertahap akan ditekan menjadi 25 persen hingga tahun 2025. Di tahun 2021 pihaknya akan berupaya menurunkan tingkat kebocoran antara 28-31 persen. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kajian, kemudian pembentukan District Metering Area (DMA), melakukan pengaturan tekanan, kemudian menginventarisasi pipa. "Termasuk pemetaan, kita akan melakukan peremajaan pipa-pipa yang sudah tua dengan menggantinya," terangnya.

Masalah tunggakan, PDAM akan menjalin kerjasama dengan Pemkot Pontianak, dalam hal ini pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW untuk menurunkan tunggakan yang mencapai Rp20 miliar. Sementara untuk pengembangan SDM, akan dilakukan pembinaan dan pengembangan karyawan. "Termasuk juga melakukan analisa beban kerja dan jabatan, analisa kebutuhan pelatihan, analisa untuk jenjang karir," pungkasnya. (prokopim)