Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau kondisi badan jalan yang mengalami penurunan di Jalan Tanjungpura, Rabu (21/10/2026). Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pekerjaan penggalian pipa proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Ia menginstruksikan kontraktor pelaksana untuk segera memperbaiki jalan dengan menormalisasi elevasi permukaan hingga kembali rata.

“Jalan yang amblas harus segera diperbaiki dan diratakan kembali. Jangan menunggu pekerjaan proyek selesai seluruhnya. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Edi menegaskan, Jalan Tanjungpura merupakan jalan berstatus nasional sehingga penanganannya juga memerlukan perhatian dari instansi yang berwenang. Ia meminta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) segera mengambil langkah percepatan perbaikan agar kondisi jalan kembali aman dilalui masyarakat.

“Saya minta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional segera mengambil langkah percepatan perbaikan. Kondisi jalan harus segera ditangani agar tidak membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.

Kondisi badan jalan yang mengalami penurunan berpotensi mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Karena itu, ia meminta kontraktor segera mengambil langkah penanganan agar kondisi jalan kembali aman dilalui.

“Saya sudah komunikasikan agar pelaksana proyek segera melakukan perbaikan. Pastikan permukaan jalan kembali rata sehingga masyarakat bisa melintas dengan aman dan aktivitas di kawasan ini tidak terganggu,” katanya.

Selain perbaikan fisik, Edi mengingatkan pelaksana proyek agar memperketat pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan. Pemasangan rambu peringatan, barikade, serta penerangan yang memadai perlu dipastikan selama proses pengerjaan berlangsung.

“Selama pekerjaan berlangsung, area yang berisiko harus diberi tanda yang jelas, terutama saat malam hari,” tuturnya.

Ia juga meminta kontraktor mengevaluasi metode penggalian dan penanganan tanah di sekitar jalur pipa untuk mengantisipasi penurunan badan jalan di titik lainnya. Menurutnya, pengawasan terhadap kondisi jalan perlu menjadi bagian dari pelaksanaan proyek agar potensi gangguan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

“Saya juga sudah minta pelaksana melakukan pengecekan dan memastikan setiap tahapan pekerjaan memperhatikan kondisi badan jalan di sekitarnya,” tambah Edi.

Ia menambahkan, pembangunan SPALD-T merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik di Kota Pontianak. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar serta aktivitas masyarakat.

“Pembangunan ini penting bagi kota kita, terutama untuk meningkatkan kualitas sanitasi. Tetapi, pelaksanaannya juga harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Keduanya harus berjalan beriringan,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pontianak akan terus memantau tindak lanjut perbaikan sesuai kewenangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Edi berharap penanganan dapat segera diselesaikan sehingga badan jalan kembali rata dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi Rumah Sakit Kharitas Bhakti yang kembali menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sunat massal bagi 150 anak serta pemeriksaan kesehatan dan cek darah.

Edi mengatakan, kegiatan sosial yang dilaksanakan RS Kharitas Bhakti tidak hanya dilakukan dalam momentum Hari Jadi Kota Pontianak, tetapi juga pada berbagai kesempatan lainnya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sekaligus memperluas akses pelayanan di tengah masyarakat.

“Hari ini ada sunat massal untuk 150 anak, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan cek darah. Mudah-mudahan ini memberikan kemudahan sekaligus semangat pelayanan bagi warga Kota Pontianak yang membutuhkan,” katanya ketika meninjau bakti sosial tersebut di RS Kharitas Bhakti, Rabu (21/10/2026).

Edi menilai RS Kharitas Bhakti selama ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Ia menyebut aspek pelayanan, tenaga kesehatan, hingga kelengkapan peralatan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.

“Alhamdulillah, banyak komentar masyarakat yang mendapatkan pelayanan di sini cukup baik. Dari sisi pelayanan, tenaga kesehatan maupun kelengkapan peralatannya juga terus berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan fasilitas rumah sakit menjadi kebutuhan seiring meningkatnya pelayanan. Dengan lokasi yang berada di kawasan pusat perdagangan dan memiliki keterbatasan lahan, optimalisasi ruang menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab. Edi berharap peningkatan kapasitas tersebut tetap diikuti dengan komitmen menjaga mutu dan orientasi sosial pelayanan kesehatan.

“Saya yakin Kharitas Bhakti punya komitmen. Orientasinya bukan semata-mata profit, tetapi juga memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia berharap kegiatan bakti sosial seperti sunat massal dan pemeriksaan kesehatan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Kolaborasi seperti ini penting. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dukungan rumah sakit dan seluruh stakeholder akan semakin memperluas manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman kerja yang konkret bagi seluruh perangkat daerah dalam membenahi tata kelola data secara terarah dan berkelanjutan.

“Rencana aksi ini jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Harus menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola data,” ujarnya Ketika membuka Diseminasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak di Bapperida Pontianak, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, rencana aksi perlu memuat kegiatan yang jelas, target yang terukur, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana capaian pelaksanaannya diukur.

“Kalau ini rencana aksi, maka harus konkret. Siapa mengerjakan apa, targetnya apa, kapan selesai, dan bagaimana dievaluasi,” katanya.

Amirullah menambahkan, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia dan perlu mencakup penguatan sumber daya manusia, penyusunan SOP atau petunjuk teknis, pengumpulan data, pemeriksaan dan validasi data, hingga penyebarluasan dan penyediaan akses data bagi pengguna. Struktur dokumen perlu tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah, arahan kepala daerah, prioritas tematik, serta kemampuan keuangan daerah.

“Dokumen perencanaan jangan terlalu mudah berubah. Harus cukup rigid agar menjadi pegangan, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar relevan,” jelasnya.

Sekda juga menyoroti pentingnya penggunaan bahasa dan indikator yang lebih membumi. Menurutnya, istilah-istilah seperti “optimalisasi” atau “penguatan” harus diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan yang jelas dan dapat diukur.

“Kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi, tetapi susah dikonkretkan. Yang dibutuhkan itu contoh yang jelas: apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan apa hasil akhirnya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD tidak melihat Satu Data sebagai urusan Kominfo atau Bapperida semata. Setiap perangkat daerah memiliki data tematik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan wajib memastikan kualitas data tersebut.

“OPD mendukung apa? Ya data tematik yang dia punya. Lihat tugas pokok masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan Satu Data,” katanya.

Amirullah mencontohkan, data ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan inflasi harus dikelola secara konsisten dan terintegrasi karena menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, forum Satu Data harus menjadi ruang untuk menyepakati renaksi bersama, bukan sekadar tempat berbagi informasi. Setelah disepakati, dokumen tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan bagi seluruh perangkat daerah.

“Kalau sudah disusun, tinggal kita sepakati dalam forum. Setelah itu harus dijalankan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen,” tegasnya.

Ia berharap penerapan Satu Data dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan di Kota Pontianak sehingga keputusan pembangunan benar-benar berbasis pada data yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau datanya baik, perencanaannya juga akan lebih tepat. Ujungnya adalah kebijakan yang lebih akurat dan manfaat pembangunan yang lebih terasa bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan persoalan air baku sekaligus penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Pembahasan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kota.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu agenda utama, terutama setelah pada musim kemarau lalu terjadi intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum.

“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya usai menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan tidak dilakukan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada pilihan solusi yang paling efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.

Selain kualitas air baku, kedua pihak juga membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut kebutuhan tersebut menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk keberadaan Sekolah Rakyat.

“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.

Selain air baku, pertemuan turut membahas peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan. Salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.

Edi mengatakan penataan jalan perlu dilakukan bersama dengan fasilitas pendukung seperti trotoar, turap, penerangan jalan, serta fasilitas pejalan kaki.

“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Dalam jangka panjang, Edi juga mendorong pembangunan jaringan jalan yang mampu mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota, termasuk jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara serta pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menilai, persoalan air tawar memang membutuhkan kajian yang matang karena setiap alternatif memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing.

“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang mendapat suplai dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat intrusi air laut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh.

“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.

Syarif menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar berbagai rencana tersebut dapat ditindaklanjuti dalam program yang lebih konkret.

“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti dengan kajian teknis, penetapan prioritas, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing.

“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya. (prokopim)