Berita

PONTIANAK - Di tengah kerumunan pengunjung Warung Kopi Asiang Jalan Merapi, Jumat (17/4/2026) pagi, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono tampak menikmati minuman teh hangat dan telur setengah matang. Menko juga sempat melihat langsung proses peracikan kopi yang dibuat oleh Asiang.

Kehadiran Menko Polkam di Kota Pontianak dalam rangkaian kunjungan kerja menghadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 yang digelar kemarin, Kamis (16/4/2026) di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Edi bilang, kunjungan Menko Polkam ke Pontianak merupakan pertama kalinya. Ngopi bareng di warung kopi Asiang mengisi suasana santai setelah agenda kunjungan kerja Menko.

“Di sini beliau bisa merasakan langsung budaya ngopi pagi masyarakat Pontianak yang memang sudah menjadi bagian dari keseharian,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menyampaikan kesan positif terhadap kota berjuluk Khatulistiwa ini.

“Secara umum beliau menilai Kota Pontianak terlihat bagus, nyaman, dan memiliki suasana yang khas, terutama budaya ngopi yang cukup kuat di tengah masyarakat,” kata Edi.

Dari sisi keamanan, Menko Polkam juga menilai kondisi Kota Pontianak dalam keadaan kondusif dan tidak terdapat permasalahan yang menonjol.

Selain agenda santai tersebut, kunjungan Menko Polkam ke Kalimantan Barat juga diisi dengan sejumlah kegiatan lain, di antaranya terkait program Koperasi Merah Putih, MBG, serta agenda strategis lainnya di wilayah Kalbar. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah diminta untuk meningkatkan perhatian terhadap potensi karhutla saat memasuki musim kering.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pencegahan harus menjadi langkah utama untuk menghindari bencana asap di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Berdasarkan informasi BMKG, Kalimantan Barat termasuk Kota Pontianak mulai memasuki periode curah hujan rendah. Kondisi itu membuat lahan gambut lebih rentan terbakar jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Hari ini kita mengikuti apel kesiapan terhadap karhutla. Menurut ramalan BMKG, khususnya di Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan sekitarnya memasuki musim kering, sehingga curah hujan mulai jarang. Kalau sudah musim kering, ini rentan terhadap kebakaran lahan yang berdampak pada bencana asap,” ujarnya usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal itu ditandai dengan apel siaga yang dipusatkan di Kalimantan Barat dan dihadiri Menko Polhukam, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, BNPB, BMKG, hingga Basarnas. Menurut Edi, setelah dilakukan mitigasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus siap menjalankan langkah pencegahan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki karakter lahan gambut.

“Kita di pemerintah daerah harus siap melaksanakan mitigasi bencana, khususnya di lahan gambut. Kota Pontianak sudah menyiapkan siaga pencegahan kebakaran lahan dan ini akan terus kita lanjutkan,” katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, cara tersebut sangat berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, apalagi saat kondisi tanah sedang kering.

“Kami minta kepada warga Kota Pontianak, khususnya yang berada di lahan gambut, untuk tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. Karena pencegahan jauh lebih baik daripada pemadaman,” tegasnya.

Edi menilai tren luas lahan terbakar yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa langkah pencegahan selama ini cukup efektif. Namun ia mengingatkan, faktor cuaca tetap sangat menentukan.

“Selama ini pencegahan memang lebih efektif. Faktor hujan juga sangat menentukan. Kalau lahan gambut tetap basah, tentu risiko kebakaran jauh lebih kecil,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap ada dukungan langkah modifikasi cuaca apabila diperlukan. Menurutnya, jika dalam dua pekan tidak turun hujan, maka kondisi di Pontianak dan sekitarnya akan semakin rentan, bukan hanya terhadap karhutla tetapi juga terhadap masuknya air asin ke Sungai Kapuas.

“Saya sudah sampaikan juga agar jika awan masih ada, selayaknya dilakukan penyemaian garam supaya hujan. Kalau Pontianak dan sekitarnya tidak hujan selama satu minggu, ini rentan. Hujan penting untuk membasahi lahan gambut sekaligus mengantisipasi intrusi air laut ke Sungai Kapuas,” jelasnya.

Terkait pasokan air bersih, Edi mengatakan Kota Pontianak masih bergantung pada air baku dari Sungai Kapuas. Karena itu, curah hujan di wilayah hulu sangat berpengaruh terhadap kualitas air baku, terutama pada musim kemarau.

“Kalau di hulu tidak hujan, ini sangat berdampak terhadap intrusi air laut yang masuk ke Sungai Kapuas sehingga kadar garamnya meningkat. Oleh sebab itu, kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BMKG,” katanya.

Sementara untuk air minum kemasan atau air galon isi ulang, Edi menegaskan pemerintah tetap melakukan pengawasan kualitas melalui dinas terkait. Namun secara umum, kebutuhan air rumah tangga masyarakat tetap banyak bergantung pada air PDAM, air tanah, atau air sungai yang diolah. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak lengah menghadapi ancaman musim kering tahun ini. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali melanjutkan pembangunan kawasan waterfront di tepian Sungai Kapuas sebagai bagian dari strategi memperkuat wajah kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan lanjutan tahun 2026 akan dimulai dari kawasan Gang Kamboja hingga Gang H Mursyid. Proyek ini dirancang sebagai pekerjaan multiyears selama tiga tahun dengan dukungan anggaran tahap awal sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan proyek tersebut merupakan kelanjutan program penataan waterfront yang telah dirintis sejak 2014.

“Kita akan melanjutkan pembangunan waterfront karena ini menjadi program kota yang sudah dirintis sejak lama. Jadi harus terus kita lanjutkan, walaupun bertahap, karena ini akan menampilkan wajah Kota Pontianak,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep pembangunan waterfront tersebut akan memiliki kemiripan dengan kawasan yang telah ditata di Parit Besar, namun tetap menghadirkan elemen-elemen baru yang lebih unik, ramah lingkungan, dan tidak meninggalkan kearifan lokal.

“Nanti akan ada bentuk-bentuk yang unik, instagramable, ramah lingkungan, dan tetap menampilkan kekhasan lokal. Misalnya ada tempat Meriam Karbit, spot rekreasi, olahraga, dan menyatu dengan taman yang akan dibangun di bawah Jembatan Duplikasi Kapuas I,” jelasnya.

Edi menambahkan, saat ini pihaknya masih berada pada tahap rapat teknis. Sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak akan segera dilakukan, termasuk menyangkut penataan bangunan yang berada di luar garis sempadan. Ia menyebut secara umum tidak banyak lahan yang harus dibebaskan, namun kemungkinan ada kompensasi perbaikan bagi bangunan atau aset warga yang terdampak penataan.

“Kalau ada yang terdampak, nanti ada kompensasi perbaikan sesuai desain yang sudah kita rencanakan. Jadi kita ingin penataannya tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Wali Kota menegaskan, pembangunan waterfront ini diharapkan memberi dampak luas bagi kota, mulai dari penguatan sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, ia berharap dukungan tidak hanya datang dari APBD kota, tetapi juga dari APBD provinsi dan APBN.

“Kita ingin ini tuntas. Tidak hanya mengandalkan APBD kota, tapi juga berharap ada dukungan dari provinsi dan pusat. Karena Sungai Kapuas ini juga berada di bawah kewenangan balai besar,” terang Edi.

Ia mengungkapkan, rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Kapuas, DPR RI, khususnya Komisi V, serta pihak kementerian terkait. Respons yang diterima sejauh ini disebut cukup baik, meski tetap terkendala kondisi efisiensi dan pengurangan anggaran di tingkat pusat.

Edi mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Pemerintah kota, katanya, akan menyiapkan desain yang aman dan tahan terhadap kerusakan, termasuk kemungkinan pemasangan CCTV di beberapa titik strategis.

“Kita berharap seluruh masyarakat ikut menjaga aset yang sudah dibangun. Karena tanpa kerja sama, akan sulit menjaga infrastruktur itu tetap baik. Jadi kita desain juga agar aman, tidak mudah dirusak, tidak mudah dicuri, dan tetap nyaman dimanfaatkan bersama,” pungkasnya. (prokopim)

Mulai 1 April 2026, Menunggu Perbaikan Dermaga

PONTIANAK – Kapal Penyeberangan Ferry Bardan-Siantan sementara berhenti beroperasi per tanggal 1 April 2026. Beberapa faktor menjadi alasan terkait berhentinya pelayanan penyeberangan yang difasilitasi PT Jembatan Nusantara ini. Pertama adalah kondisi dermaga Bardan-Siantan yang sudah dalam kondisi rusak. Kedua yaitu Perjanjian Kerja Sama antara pihak penyedia dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang sudah berakhir per Maret 2026.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menyebut bahwa pelayanan penyeberangan dengan Kapal Ferry ini harus ditutup hingga kondisi dermaga sudah membaik. Untuk itu, pihaknya telah mengajukan proposal permohonan pembangunan ulang dermaga agar pelayanan penyeberangan bisa kembali beroperasi.

“Kondisi dermaga sudah tua. Kita sudah mengajukan proposal ke kementerian untuk pembangunan dermaga Bardan-Siantan,” ungkapnya saat menyampaikan keterangan di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026).

Trisna menambahkan, pembangunan dermaga ini membutuhkan waktu dan proses serta dana yang besar. Sehingga, ia berharap proposal yang telah diajukan bisa segera disetujui pemerintah pusat untuk membangun kembali dermaga yang menjadi tumpuan penyeberangan masyarakat di Kota Pontianak.

“Jika pembangunan dermaga sudah berjalan, kita akan siapkan perihal administrasi untuk persiapan open tender terkait penyediaan jasa pelayanan penyeberangan di dermaga nantinya,” jelas Trisna.

Tim Ahli Teknik Sipil Universitas Tanjungpura, Umar, menyatakan bahwa pondasi pada dermaga Bardan-Siantan perlu renovasi total. Ia mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan kondisi pondasi dermaga menjadi rusak, yaitu beban vertikal dan horizontal.

“Beban vertikal didapat dari jumlah kendaraan yang melintas sedangkan beban horizontal didapat dari gesekan antara dermaga dengan badan kapal Ferry saat bersandar,” tambahnya.

Branch Manager PT Jembatan Nusantara, Donny Dwi Prabowo, mengatakan akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak terkait keberlanjutan penyediaan jasa layanan penyeberangan ini. Terkait berhentinya operasional penyeberangan ini, pihaknya memaklumi terkait kondisi dermaga yang perlu adanya perbaikan.

“Ke depannya, jika bisa kembali bekerja sama, kami siap untuk melayani. Semoga dermaga yang ada bisa segera diperbaharui dan bisa disandarkan berbagai jenis kapal,” terangnya. 

Sebelumnya, Kapal penyeberangan Ferry Bardan-Siantan sendiri beroperasi setiap hari, mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB. Rata-rata jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas penyeberangan ini berjumlah 500 kendaraan roda dua dan 100 kendaraan roda empat per hari. ( kominfo )