Berita

Pejabat Pontianak Unjuk Kebolehan Masak Asam Pedas

PONTIANAK – Para pejabat Pemerintah Kota Pontianak unjuk kebolehan mengolah ikan nila menjadi masakan asam pedas khas Pontianak. Lengkap dengan topi koki dan celemek, mereka meracik bumbu hingga mengolah ikan dalam lomba masak yang digelar Tim Penggerak PKK Kota Pontianak di halaman PMI Kota Pontianak, Minggu (1/11/2026) pagi.

Uniknya, hanya kaum lelaki yang memegang spatula kali ini. Mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten hingga kepala dinas, semuanya turun langsung ke depan kompor. Bahan dan bumbu sudah disiapkan panitia, tinggal bagaimana para peserta mengolahnya menjadi hidangan yang menggugah selera.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengaku tidak melakukan persiapan khusus menghadapi perlombaan. Namun, ia mendapat arahan dari sang istri sejak sepekan sebelumnya.

"Tidak ada persiapan khusus, cuma istri yang mengarahkan. Sudah satu minggu lalu diarahkan, jadi sekarang tinggal praktiknya," ujarnya sembari tersenyum.

Meski sudah mendapat bekal dari sang istri, Edi mengakui memasak ikan asam pedas bukan perkara mudah. Peserta harus meracik bumbu dari bahan yang telah disediakan panitia tanpa diperbolehkan menambahkan bahan lain. Selain menentukan komposisi bumbu yang tepat, tingkat kematangan ikan juga menjadi tantangan tersendiri.

"Ikan nila ini kalau terlalu matang bisa lembek, jadi harus pas memasaknya," jelasnya.

Kendati demikian, Edi tetap optimistis dengan hasil masakannya. Baginya, perlombaan tersebut menjadi pengalaman menyenangkan sekaligus kesempatan mengenal lebih dekat proses pengolahan kuliner khas Pontianak.

Sekitar 34 kelompok peserta dari jajaran Pemkot Pontianak, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD), turut ambil bagian. Lomba yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-255 Pontianak ini menjadi ajang silaturahmi setelah sebelumnya para pejabat mengikuti kegiatan Slow Jogging Pontianak 2,55K.

Di balik keseruan lomba, Edi menekankan pentingnya melestarikan asam pedas sebagai salah satu identitas kuliner daerah. Menurutnya, cita rasa khas masakan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun pengunjung.

"Kalau ke Pontianak tidak makan asam pedas, rasanya belum sampai ke Pontianak," ucapnya.

Ia juga mengajak masyarakat membiasakan konsumsi ikan sebagai sumber protein, terutama bagi anak-anak. Apalagi, Pontianak memiliki akses terhadap hasil perikanan dari sungai maupun laut.

"Kita harus banyak makan ikan karena kandungan proteinnya diperlukan, terutama untuk anak-anak. Jadi memang harus dibiasakan dalam menu sehari-hari ada ikan," pesannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengaku belum memiliki pengalaman memasak. Dengan nada berseloroh, ia menyebut telah mempersiapkan diri cukup lama untuk menghadapi tantangan di dapur.

"Persiapannya tujuh hari tujuh malam, karena memang belum pernah masak," ujarnya disambut tawa.

Bagi Bahasan, hasil masakan bukanlah hal utama dalam perlombaan tersebut. Ia justru melihat kegiatan ini sebagai kesempatan mempererat hubungan antarsesama aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemkot Pontianak.

"Mudah-mudahan dengan adanya agenda ini, kita bisa merajut kebersamaan dan silaturahmi, terutama di antara ASN dan para pejabat Pemkot Pontianak. Sehingga kita bisa berbagi kebahagiaan pada momentum hari jadi Kota Pontianak," katanya.

Bahasan berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan melibatkan lebih banyak peserta. Bahkan, ia membuka peluang agar lomba memasak khas daerah tersebut juga dapat diikuti masyarakat umum.

"Insya Allah ke depan bisa saja melibatkan masyarakat, sehingga lombanya tidak hanya di lingkungan pemerintah kota," tambahnya.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menjelaskan, pemilihan menu ikan asam pedas bertujuan menjaga kekhasan kuliner Pontianak agar tetap dikenal dan diwariskan. Meski masakan tersebut juga dijumpai di daerah lain di Kalimantan Barat, setiap daerah memiliki karakteristik bumbu dan cita rasa tersendiri.

"Asam pedas Pontianak berbeda dengan asam pedas Ketapang maupun daerah lainnya. Masing-masing punya cita rasa sendiri. Nah, kekhasan inilah yang ingin kita pertahankan," terangnya.

Yanieta menuturkan, panitia menyediakan ikan nila seberat 1,5 kilogram untuk setiap kelompok, lengkap dengan berbagai bumbu yang jumlahnya melebihi kebutuhan dasar. Peserta diberi keleluasaan menentukan takaran dan berinovasi, termasuk memilih menggunakan kecombrang atau tidak.

"Kalau asam pedas khas Pontianak biasanya tidak memakai kecombrang. Tetapi kami tetap menyiapkannya. Silakan peserta berinovasi, yang penting tetap mengenal cita rasa khas asam pedas Pontianak," jelasnya.

Untuk memastikan penilaian sesuai dengan karakteristik masakan daerah, panitia menghadirkan juri yang memahami cita rasa asam pedas Pontianak.

Yanieta mengaku terhibur melihat antusiasme para peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut sengaja dikemas dengan konsep fun cooking agar para pejabat dapat menikmati suasana yang lebih santai, tetapi tetap membawa pesan pelestarian budaya kuliner.

"Biasanya bapak-bapak jarang ke dapur, lebih sering tinggal makan saja. Tetapi hari ini justru mereka yang memasak sendiri. Antusiasmenya luar biasa," ungkapnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat menjadi agenda tahunan dengan mengangkat lebih banyak masakan khas Pontianak. Selain memperkenalkan kekayaan kuliner lokal, kegiatan tersebut diharapkan turut membangun kekompakan di lingkungan pemerintah kota.

"Yang penting semuanya happy. Menang atau tidak menang bukan persoalan. Intinya kita bersama-sama menyukseskan kegiatan ini, menjaga silaturahmi, kekompakan, dan tentunya melestarikan masakan khas Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di kawasan Jalan Dharma Putra I, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (29/10/2026). Bantuan tersebut merupakan bentuk respons Pemerintah Kota Pontianak terhadap warga yang mengalami musibah dan kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran Rabu (28/10/2026) malam itu mengakibatkan rumah Andre dan Sri Asih mengalami kerusakan berat hingga terbakar seluruhnya. Sedikitnya lima jiwa terdampak dalam musibah tersebut, termasuk anak-anak.

Bahasan menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami keluarga korban. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan warga pada masa awal setelah kejadian.

“Musibah tentu tidak pernah kita inginkan. Pemerintah hadir untuk membantu meringankan beban warga, terutama kebutuhan yang sifatnya mendesak setelah kebakaran,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada penyerahan bantuan. Pendataan terhadap korban juga penting agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan lanjutan yang diperlukan masing-masing keluarga. Ia mengapresiasi jajaran Dinas Sosial, Tagana, kecamatan, kelurahan serta unsur terkait yang melakukan pendataan dan pendampingan kepada warga terdampak.

Bahasan meminta koordinasi antarpihak terus dilakukan agar kebutuhan dasar korban dapat ditangani secepat mungkin.

“Terutama bagi keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, tentu perlu perhatian bersama. Jangan sampai setelah kejadian mereka kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar,” jelasnya.

Selain memberikan dukungan kepada korban, Bahasan juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran di lingkungan permukiman. Ia meminta warga lebih rutin memeriksa instalasi listrik maupun sumber api di dalam rumah serta memastikan kondisi lingkungan memungkinkan akses petugas apabila terjadi keadaan darurat.

“Kita semua harus lebih berhati-hati. Cek instalasi listrik, penggunaan peralatan rumah tangga dan hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran,” pesannya.

Bahasan berharap keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dan dapat segera bangkit setelah musibah tersebut.

“Semoga keluarga diberikan ketabahan. Pemerintah bersama masyarakat akan berupaya membantu agar mereka bisa melewati kondisi ini dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat bersama pemerintah membangun budaya antikorupsi mulai dari perilaku sehari-hari. Menurutnya, pencegahan akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sejak awal melalui disiplin, integritas, transparansi, serta pelayanan publik yang semakin minim celah penyimpangan.

“Yang kita bangun adalah kesamaan persepsi dan komitmen bersama. Tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki, terutama dalam pelayanan Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya dalam Sosialisasi Antikorupsi bagi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/10/2026).

Edi mengatakan, upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Titik rawan dapat muncul dalam berbagai bentuk pelayanan, mulai dari perizinan, penerbitan surat keterangan, hingga pelayanan yang berkaitan dengan percepatan dan kepastian proses. Karena itu, budaya integritas perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana.

Ia mencontohkan sikap disiplin dan kesediaan mengikuti antrean tanpa mencari jalan pintas.

“Kadang kita tidak sabar mengantre dan ingin lebih cepat. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu sebenarnya budaya integritas harus mulai dibangun. Kalau tidak ingin terlambat, solusinya adalah berangkat lebih awal dan lebih disiplin,” katanya.

Edi juga menyoroti kebiasaan memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat pelayanan. Menurutnya, praktik semacam itu dapat menjadi pintu masuk tumbuhnya budaya yang tidak sehat, bahkan ketika petugas pada awalnya tidak meminta.

“Ada yang ingin cepat lalu menyisipkan uang di bawah map. Padahal yang melayani tidak meminta. Kalau dibiarkan, lama-lama menjadi kebiasaan dan yang datang kemudian merasa harus melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkot Pontianak telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pelanggaran yang ditemukan dalam pelayanan, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga penurunan pangkat, sesuai tingkat pelanggarannya.

Selain praktik yang disengaja, Edi mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan dan kelalaian teknis juga dapat menurunkan kualitas pekerjaan pemerintah. Ia mencontohkan pekerjaan konstruksi yang secara perencanaan telah sesuai standar, tetapi kualitasnya menurun karena pelaksanaan di lapangan tidak mengikuti spesifikasi.

“Kadang niat korupsinya tidak ada, tetapi karena pengawasan lemah, kualitas pekerjaan turun. Ini juga harus menjadi pembelajaran karena hasil akhirnya tetap merugikan masyarakat,” katanya.

Untuk memperkecil celah penyimpangan, Edi mendorong penguatan tata kelola pelayanan yang transparan, disertai pengawasan dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dinilai dapat membantu memastikan proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, salah satu upaya mitigasi kebocoran keuangan dan pungutan liar adalah memperluas penggunaan transaksi nontunai serta layanan digital. Sistem tersebut mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan petugas, sekaligus membuat transaksi tercatat sehingga lebih mudah ditelusuri.

“Transaksi digital ini salah satu cara untuk memotong rantai pungutan liar ataupun suap, karena semua dilakukan melalui digitalisasi. Transaksinya juga terekam dan tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran bisa diminimalkan,” jelasnya.

Menurut Trisnawati, sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak telah berupaya menerapkan layanan digital. Pengembangan perlu terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan berintegritas, termasuk dalam layanan yang berkaitan dengan pembayaran.

Ia mengakui, penerapan layanan digital masih menghadapi kendala karena tidak semua masyarakat memiliki sarana dan kemampuan yang memadai untuk mengaksesnya. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme alternatif sekaligus pendampingan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan. Salah satu contohnya adalah penggunaan kartu dengan sistem *tap* untuk pembayaran parkir.

Trisnawati menegaskan, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan seluruh kemungkinan penyimpangan. Celah dalam sistem tetap perlu diantisipasi melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Meski demikian, transaksi yang tercatat secara digital dapat memperkecil peluang kebocoran dibandingkan mekanisme manual yang memiliki keterbatasan dalam pencatatan dan penelusuran.

Ia menambahkan, pengembangan konsep *Smart City* di Pontianak perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, kesiapan aparatur, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Ini menjadi pekerjaan bersama. Harapannya, Pontianak bisa terus berkembang menjadi kota cerdas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain ASN-nya, masyarakat juga perlu kita dorong agar semakin cakap beradaptasi dengan kemajuan teknologi,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak untuk terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, perkembangan UMKM yang semakin nyata menunjukkan sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.

“UMKM di Pontianak dan Kalimantan Barat harus terus eksis. Sekarang sudah terlihat bahwa banyak yang mulai naik kelas,” ujarnya usai Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Auditorium Universitas Tanjungpura, Senin (26/10/2026).

Bahasan menilai perubahan penyebutan dari “pelaku usaha UMKM” menjadi “pengusaha UMKM” juga membawa pesan penting. Istilah tersebut dinilainya dapat menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus memotivasi para pelaku usaha untuk melihat usahanya sebagai bagian penting dari perekonomian.

“Kalau sebelumnya disebut pelaku usaha UMKM, sekarang disebut pengusaha UMKM. Ini menurut saya luar biasa karena memberi motivasi dan semangat kepada mereka,” katanya.

Ia berharap semangat tersebut mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, pemasaran, serta daya saing. Dukungan terhadap UMKM juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah di seluruh Kalimantan Barat. 

Ia menyinggung adanya komitmen bersama dari 14 kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM.

“Sudah ada penandatanganan bersama dari 14 kabupaten dan kota. Ini menjadi komitmen bahwa pemerintah daerah harus terus memberikan dukungan terbaik kepada UMKM,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, dukungan tersebut penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memperluas pasar dan berkembang menjadi usaha yang lebih kuat.

“Yang kita inginkan bukan sekadar UMKM tetap ada, tetapi benar-benar tumbuh, berkembang, dan semakin berdaya saing,” katanya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ekosistem UMKM di Pontianak.

“Kalau dukungannya kuat dan berkelanjutan, saya yakin semakin banyak pengusaha UMKM kita yang naik kelas,” pungkasnya. (prokopim)