Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima kunjungan kerja Wali Kota Cilegon Helldy Agustian di Ruang Pontive Center, Rabu (8/12/2021). Dalam kunjungan kerja tersebut, kota yang masuk dalam Provinsi Banten ini melakukan studi banding berkaitan dengan bantuan dana partai politik (parpol) dan pengembangan UMKM di Kota Pontianak.

Wali Kota Helldy mengatakan, pihaknya berencana untuk meningkatkan dana bantuan bagi parpol di Kota Cilegon. Usulan tersebut sudah diajukan namun hingga sekarang masih menunggu persetujuan dari Gubernur Banten. Untuk itu, ia menilai harus ada referensi dari daerah lainnya, satu diantaranya Kota Pontianak yang menjadi tujuan studi tiru.

"Supaya kami bisa memberikan rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan yang sudah diterapkan Kota Pontianak," ujarnya.

Selain terkait dana bantuan parpol, ia juga tertarik dengan keberadaan UMKM Center yang berada di Jalan Sultan Abdurrahman. Apalagi, Pemkot Cilegon berencana membangun pusat UMKM serupa yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan.

"Banyak hal yang bisa kami tiru dan pelajari dari Kota Pontianak sehingga diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilegon," ucap Helldy.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan, pada prinsipnya Pemkot Pontianak menyambut baik kunjungan kerja dari Pemkot Cilegon. Pihaknya pun membuka lebar informasi yang dibutuhkan Pemkot Cilegon, terutama berkaitan dengan dana bantuan bagi parpol serta upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak untuk pembinaan UMKM di Kota Pontianak serta penataan kota.

"Pada prinsipnya ini merupakan bentuk interaksi, kolaborasi dan sinergisitas antar kota," ungkapnya.

Adanya kunjungan kerja ini, menurutnya tidak hanya memberikan manfaat bagi Kota Cilegon, tetapi juga bagi Kota Pontianak. Sebab antar kedua kota saling bertukar informasi, sharing dan menggali potensi maupun peluang yang bisa dikerjasamakan.

"Misalnya di Cilegon sudah ada pengelolaan sampah menjadi briket, itu akan kita pelajari lebih dalam lagi," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengusulkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda. Adapun keenam Raperda tersebut adalah terkait Kota Layak Anak, Pengarusutamaan Gender, Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (BPR) Pontianak dan Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Pontianak pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengakui berkurangnya volume penyertaan modal pada BUMD di Kota Pontianak dikarenakan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, dimana masih banyak program-program yang terkendala diakibatkan defisit APBD beberapa waktu yang lalu.

"Dan juga karena faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memang tidak sesuai harapan di masa pandemi ini sehingga kami terpaksa mengurangi penyertaan modal," ungkapnya usai menyampaikan pendapat Wali Kota Pontianak terhadap enam Raperda yang diusulkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (30/11/2021).

Terkait keenam Raperda yang diusulkan pihaknya akan menjadi prioritas karena sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (prolegda).

"Saat ini sudah pada tahapan jawaban Wali Kota dan pembahasannya akan dilanjutkan bersama DPRD dan menjadi atensi kami," sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zarin menyatakan pihaknya menerima jawaban dari Wali Kota Pontianak terkait alasan berkurangnya penyertaan modal pada BUMD. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember mendatang akan dilakukan pembahasan dan diatur dalam Perda agar nomenklaturnya jelas.

"Sehingga apa yang dilakukan kita ketahui karena bagaimanapun ownernya Pemkot Pontianak dalam hal ini Wali Kota," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Firdaus, PDAM juga punya penghasilan sendiri dari biaya yang dibayarkan oleh masyarakat. Modal ini dibutuhkan untuk menunjang kinerja. Diakuinya, PDAM sudah semestinya didukung karena memang dari sisi pelayanan memang harus ada sarana dan prasarana yang memadai misalnya untuk membeli peralatan dalam mendukung pelayanan produksi air bersih.

"Kalau tidak, biasanya ada kendala lapangan jadi penyertaan modal itu dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan," pungkasnya. (prokopim)

Wako Edi : Bangun Nilai-nilai Baru Dalam Bekerja

PONTIANAK - Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korps  Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak diperingati dengan menggelar upacara bendera di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (29/11/2021). Tema peringatan HUT KORPRI tahun ini adalah 'ASN Bersatu, KORPRI Tangguh dan Indonesia Tumbuh'.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tema tersebut menjadi momentum bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kontribusi dan upayanya dalam memajukan masyarakat dan negara terutama di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. ASN juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kapabilitas serta daya saing.

"Cepat beradaptasi dengan perubahan dan harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, fungsi organisasi KORPRI harus dimaksimalkan sebagai perekat pemersatu bangsa. Netralitas seluruh anggota KORPRI juga tak kalah pentingnya untuk senantiasa ditanamkan dalam diri masing-masing ASN. Anggota KORPRI harus mampu menghadapi perubahan dan persaingan dengan cara dan terobosan baru. Tinggalkan cara-cara lama yang terkesan monoton dan tidak kompetitif.

"Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci utama untuk bersaing dan menghadapi perubahan," ungkap Edi.

Menurutnya, ASN di lingkungan Pemkot Pontianak harus memiliki 'core values' sebagai panduan dalam berpikir, bertutur dan berperilaku dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Saya mengajak seluruh anggota KORPRI untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan dan meninggalkan pola pikir lama," ucapnya.

Edi menekankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya ASN tidak lagi berpikir bahwa kerja itu sebagai rutinitas, birokrasi harus berubah dan bangun nilai-nilai baru dalam bekerja. 

"Selamat HUT ke-50 KORPRI, 'ASN Kota Pontianak, Bangga Melayani Bangsa', lanjutkan pengabdian dan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," imbuhnya. (prokopim)

HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional

PONTIANAK - Momentum HUT ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2021 diperingati secara sederhana dan terbatas di Gedung Amphiteater SMAN 1 Pontianak, Jumat (26/11/2021).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada para guru yang telah mengabdikan diri demi mewujudkan masyarakat yang cerdas. Berkaitan dengan kesejahteraan para guru di Kota Pontianak, hal itu akan tetap menjadi atensi pihaknya untuk dibahas di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan dicarikan solusinya. 

"Pemkot Pontianak berkomitmen dalam memperhatikan kesejahteraan para guru karena mereka memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang kita miliki," ujarnya.

Meski demikian, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru tidak bisa dilakukan secara serta merta, tetapi secara bertahap. Tidak hanya terhadap guru berstatus PNS, guru honorer juga menjadi perhatian pihaknya dalam hal kesejahteraan mereka. 

"Kesejahteraan para guru honorer juga perlu diperjuangkan," tuturnya.

Edi menambahkan, selama masa pandemi yang masih dihadapi hingga sekarang ini merupakan tahun yang penuh ujian dimana para guru mendapat tugas berat dalam menyampaikan ilmunya kepada siswa dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada.

"Saya yakin pandemi ini tidak menyurutkan semangat para guru dalam menjalankan tugas mulianya mencerdaskan bangsa," katanya.

Pihaknya terus memberikan semangat bagi para guru agar tetap mengabdi dalam meningkatkan standar pendidikan menjadi lebih baik. Untuk itu, dia berharap pembelajaran tatap muka secara terbatas selama pandemi Covid-19 berjalan lancar dan aman sehingga para guru tetap bisa mengajar murid secara langsung tetapi tetap aman dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Protokol kesehatan harus tetap diterapkan sehingga ekonomi bisa pulih dan pendidikan juga bisa berjalan seperti sediakala," ungkap Edi. (prokopim)