Berita

Pemkot Salurkan 9.912 Bantuan Sarana Pertanian

PONTIANAK – Mat Niwar (40) menjadi satu di antara 22 kelompok tani se-Kota Pontianak yang menerima bantuan alat dan mesin tani dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dengan bantuan satu unit power thresher tersebut, ia kian bersemangat untuk meningkatkan produktivitas padi di lahannya.

“Terima kasih Pemkot Pontianak atas bantuan yang diserahkan. Kendala selama ini kurang alat. Melalui bantuan ini mudah-mudahan meningkatkan jumlah produksi,” tuturnya setelah menerima bantuan secara simbolis yang diserahkan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di UPT Agribisnis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Jalan Budi Utomo, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (18/12/2025).

Sebagai seorang kepala keluarga yang bermukim di Kelurahan Siantan Hulu ini, ia berharap bantuan pemerintah ke depan terus hadir menunjang kebutuhan para petani se-Kota Pontianak.

“Jika petani sejahtera kami jadi semakin semangat,” jelas Mat Niwar yang juga merupakan anggota Kelompok Tani Palma Sejahtera.

Wakil Wali Kota Bahasan menerangkan, penyerahan alat dan mesin pertanian ditujukan untuk meningkatkan motivasi serta produktivitas petani. Menurutnya, penggunaan alat modern mendorong proses pertanian yang lebih efisien dan efektif dibandingkan cara konvensional.

“Ini dukungan nyata pemerintah kepada para petani agar pertanian di Kota Pontianak bisa terus tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, meskipun Kota Pontianak memiliki keterbatasan lahan, pihaknya tetap berupaya memberi kontribusi terhadap program strategis nasional di sektor pangan. Produksi padi dan jagung, misalnya, terus dioptimalkan agar tetap mampu menyumbang kebutuhan pangan.

“Kita menargetkan produksi padi mencapai 800 ton per tahun, termasuk melalui penanaman simbolis yang terintegrasi dengan program pemerintah pusat,” paparnya.

Terkait alih fungsi lahan akibat padatnya permukiman, Bahasan menegaskan Pontianak Utara tetap dipertahankan sebagai kawasan agribisnis pertanian. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hijau yang dilindungi regulasi.

“Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus menahan laju konversi lahan,” ungkap Wawako.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Muchammad Yamin menyampaikan penyaluran alat dan sarana produksi pertanian merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota agar seluruh program OPD dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

Yamin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian akhir rangkaian program tahun 2025 yang mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia serta pimpinan daerah di Kota Pontianak.

“Selama ini pimpinan daerah selalu hadir bersama OPD dalam penyaluran sarana prasarana. Tujuannya sederhana, supaya bantuan tidak berhenti di administrasi, tetapi benar-benar digunakan dan dirasakan masyarakat,” ujar Yamin.

Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Kota Pontianak juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendukung. Di antaranya fasilitas seperti rumah potong hewan, balai benih ikan, dan sarana pertanian yang terus dibenahi agar mampu menjamin kualitas produksi, keamanan pangan, serta kesehatan masyarakat.

“Berkurangnya dukungan bantuan eksternal tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota Pontianak. Melalui optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kita tetap melanjutkan program strategis demi meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.

Kepala Bidang Pertanian DPPP Kota Pontianak, Kanti Apriani, mengatakan bantuan yang disalurkan mencakup sarana pendukung, benih, pupuk, hingga peralatan panen dan pascapanen. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.

Ia merinci, pada sektor sarana pendukung, DPPP menyalurkan 40 unit gerobak sorong kepada tiga gabungan kelompok tani (gapoktan). Selain itu, sebanyak 150 unit shading net juga diserahkan untuk mendukung budidaya tanaman hortikultura.

Pada aspek produksi tanaman, pihaknya menyalurkan bibit cabai sebanyak 7.200 batang di empat kecamatan. Bibit tanaman buah-buahan juga diberikan sebanyak 900 batang yang tersebar di enam kecamatan. Untuk mendukung kebutuhan tanam, petani turut menerima benih sayuran sebanyak 600 kilogram serta pupuk NPK sebanyak dua ton.

DPPP juga menyalurkan bantuan sarana produksi padi gadu kepada empat kelompok tani, serta melaksanakan kegiatan demfarm padi untuk satu kelompok sebagai sarana penerapan teknologi budidaya. Program percontohan padi dilaksanakan pada dua kelompok, sementara percontohan jagung menyasar dua kelompok tani.

“Bibit cabai, buah-buahan, benih sayuran, dan pupuk kami salurkan agar petani bisa langsung memulai atau melanjutkan kegiatan tanam, terutama untuk komoditas hortikultura dan pangan,” kata Kanti.

Untuk mendukung proses panen dan pascapanen, pemerintah kota menyerahkan satu unit power threser multiguna mobile kepada satu kelompok tani, serta dua unit power threser manual untuk dua kelompok tani. Selain itu, satu lokasi jalan produksi dibangun untuk menunjang kelancaran distribusi hasil pertanian.

Pada komoditas hortikultura, DPPP menyalurkan bantuan cabai polybag sebanyak 1.000 batang kepada empat kelompok tani. Sementara itu, satu unit mesin corn sheller diberikan kepada satu kelompok tani guna meningkatkan efisiensi pengolahan jagung.

“Kami juga memberikan bantuan alat panen dan pascapanen, termasuk power thresher dan pembangunan jalan produksi, supaya efisiensi kerja petani meningkat dan distribusi hasil panen lebih lancar,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak kembali menempati posisi teratas dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang disusun KPK untuk tahun 2025. Nilai 77,92 yang diraih menempatkan Pontianak sebagai kota dengan tingkat integritas tertinggi di Pulau Kalimantan, sekaligus melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 71. Capaian ini menjadi penanda bahwa tata kelola pemerintahan Kota Pontianak berjalan pada arah yang tepat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan hasil tersebut mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, hasil survei SPI KPK menempatkan Kota Pontianak sebagai yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Komitmen ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya seusai kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Novotel Pontianak, Kamis (11/12/2025).

Ia menyebut pemerintah turut menggelar talkshow dan lomba konten untuk memperluas pemahaman generasi muda tentang pentingnya integritas. Edi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan penyimpangan pelayanan publik melalui kanal resmi pemerintah. Menurutnya, pelibatan masyarakat berperan penting memperkuat pengawasan dan menjaga kepercayaan publik.

“Silakan lapor ke Inspektorat. Kita juga punya dari laman KPK yaitu Jaga.id dan e-lapor,” katanya.

Di balik capaian SPI tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan nilai integritas terus meningkat. Inspektur Kota Pontianak Trisnawati, menyebut peningkatan sosialisasi antikorupsi menjadi prioritas utama tahun mendatang. 

“Salah satu pekerjaan rumah kami adalah peningkatan sosialisasi. Angka sosialisasi kita masih relatif rendah,” ujar Tina, sapaan karibnya.

Ia menilai edukasi sejak usia dini perlu diperkuat agar risiko perilaku koruptif dapat ditekan sejak awal. Dari karya video yang dibuat peserta lomba, Trisnawati melihat banyak pelajar sudah memahami perbedaan antara perilaku koruptif dan tindakan korupsi.

“Mencontek, titip absen, atau pengelolaan waktu yang buruk merupakan perilaku koruptif. Sedangkan pengambilan uang adalah bentuk korupsi,” jelasnya.

Tina menerangkan, pemahaman seperti ini harus dijaga agar generasi muda tumbuh sebagai calon pemimpin yang berintegritas. Peningkatan sosialisasi ini juga sekaligus menguatkan citra Pontianak sebagai kota yang konsisten menjaga integritas.

Ia menyebut pengalaman Pontianak yang sempat dipimpin pejabat sementara dari KPK turut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah kota.

“Pengalaman yang diberikan oleh PJ Wali Kota dari KPK, walaupun singkat, menjadi bekal bagi kami untuk berbuat lebih baik ke depannya,” katanya.

Dengan fondasi integritas yang terus diperkuat serta edukasi antikorupsi yang diperluas, Pemerintah Kota Pontianak menargetkan pencapaian SPI tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.

“Upaya ini diharapkan mampu memperteguh posisi Pontianak sebagai kota yang berkomitmen pada pemerintahan bersih dan berintegritas,” tutup Tina. (kominfo)

Senam Sehat Peringatan Hakordia 2025

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Senam Sehat dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Taman Alun Kapuas, Jumat (5/12/2025). Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kota Pontianak ini diikuti ratusan ASN di lingkungan Pemkot Pontianak sebagai bentuk penguatan komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, senam sehat bersama ini tidak hanya sekadar aktivitas olahraga saja, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada ASN senantiasa menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemkot Pontianak, di seluruh bidang.

“Kegiatan ini bukan hanya seremoni, melainkan momentum untuk kembali menegaskan komitmen bahwa kita harus menjaga integritas dalam setiap aspek pelayanan publik,” katanya.

Ia menekankan, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang melanggar aturan, tetapi juga tercermin dari sikap dan etika dalam keseharian, terutama saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Saya memaknai, korupsi tidak hanya sebatas tindakan yang melanggar aturan, tetapi juga bagaimana sikap kita dalam keseharian saat memberikan pelayanan sesuai tugas, fungsi dan ketentuan yang telah ditetapkan, baik bagi ASN maupun PTT,” jelasnya.

Dalam memperkuat budaya antikorupsi, lanjut Edi, Pemkot Pontianak melakukan upaya melalui penerapan transparansi berbasis elektronik serta peningkatan pengawasan internal.

“Masyarakat kini dapat memantau kinerja pemerintah dengan lebih mudah melalui media sosial dan berbagai saluran digital,” tuturnya.

Selain di lingkungan pemerintahan, Pemkot turut memperluas edukasi antikorupsi ke dunia pendidikan. Nilai-nilai integritas mulai ditanamkan sejak dini di jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. 

“Budaya antikorupsi ini harus dibiasakan sejak awal, termasuk di sekolah-sekolah,” tutupnya.

Melalui peringatan Hakordia 2025, Pemkot Pontianak berharap kesadaran publik semakin meningkat dan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas terus menguat. (prokopim/kominfo)

PKK Kalbar Monev ke PKK Pontianak, Percepat Sinkronisasi Program Kerja

PONTIANAK – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak menerima kunjungan kerja TP PKK Provinsi Kalbar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) TP PKK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam kunjungan itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan menekankan pentingnya kegiatan monev dalam rangka memperkuat pelaksanaan program-program PKK di daerah. Ia menilai, monev bukanlah ajang mencari kesalahan, melainkan upaya memperbaiki, menyelaraskan, dan memperkuat sinergi antara PKK Provinsi dengan PKK kabupaten/kota. 

“Monitoring dan evaluasi hari ini sangat penting. Kami ingin meninjau langsung pelaksanaan program PKK serta mengevaluasi progres yang telah berjalan. Ini dilakukan untuk perbaikan dan sinkronisasi program,” ujarnya usai berkunjung ke Sekretariat PKK Kota Pontianak, Senin (1/12/2025).

Ia juga meminta seluruh Ketua PKK kabupaten/kota, termasuk Pontianak, untuk melaporkan capaian 100 hari kerja, yang menurutnya merupakan bagian dari program pembangunan daerah. Sejak dilantik, Erlina menerapkan program 100 hari kerja tidak hanya untuk pemerintah daerah melalui perangkat OPD, tetapi juga dalam pembinaan PKK di seluruh wilayah Kalbar.

“Alhamdulillah, 14 kabupaten/kota telah melaksanakan program tersebut dan bahkan menambahnya dengan berbagai inovasi,” sebutnya.

Erlina juga memberikan apresiasi kepada jajaran PKK Kota Pontianak yang dinilainya telah melaksanakan program secara inovatif dan terukur. 

“Mulai dari pendidikan, posyandu, pemberdayaan ekonomi keluarga, penurunan stunting, gerakan makan ikan bersama, hingga peningkatan cakupan imunisasi yang mendukung program nasional. Semua berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebagai Bunda PAUD Provinsi Kalbar, Erlina juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bunda PAUD kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan, OPD terkait, dan pihak swasta. Ia mendorong agar guru PAUD nonformal yang belum terdata di Kemdikbud bisa memperoleh beasiswa melalui dukungan anggaran CSR maupun skema lainnya.

“Harapan kita, pada tahun 2026 tidak ada lagi guru PAUD yang tidak memiliki sertifikasi. Ini tugas besar yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono, menyebut momen ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat penyelarasan program PKK dari tingkat kota hingga ke dasawisma.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan momentum penting bagi kami untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta penyempurnaan terhadap 10 Program Pokok PKK yang telah kami jalankan,” tuturnya.

Menurutnya, PKK Kota Pontianak memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah, terutama dalam pembinaan keluarga sejahtera. Seluruh program dijalankan secara terstruktur, terukur dan terintegrasi antara tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan.

Yanieta menjelaskan bahwa penyusunan rencana program untuk 100 hari kerja dan Program Kerja Tahun 2025 telah diselesaikan lebih awal. Perencanaan tersebut mengacu pada hasil Rakernas IX PKK, kebijakan PKK Provinsi Kalbar, serta Rencana Induk TP PKK Kota Pontianak. 

“Dokumen perencanaan ini menjadi dasar bagi kami dalam menetapkan prioritas, sasaran, dan strategi pelaksanaan program di seluruh jenjang,” jelasnya.

Memasuki akhir tahun, PKK Kota Pontianak terus berupaya menuntaskan seluruh program prioritas meski waktu tersisa hanya sekitar satu bulan.

 “Setiap kegiatan harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran, efektivitas, dan keberlanjutan,” ungkap Yanieta.

Dalam kesempatan tersebut, Yanieta juga memaparkan capaian dan inovasi dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) TP PKK Kota Pontianak. Pada Pokja I yang membidangi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong, seluruh program, termasuk Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) telah terlaksana 100 persen. Pokja ini menghadirkan inovasi Sepeda PKK dan Gema Digital Pokja I, yang dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan PKK dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan anggota dalam kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Sementara itu, Pokja II yang berfokus pada pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi, mencatat capaian program sekitar 95 persen, dengan dua kegiatan yang akan diselesaikan pada Desember. Inovasi unggulan yang dikembangkan adalah UP2K CERDIK (Cerdas Digital Kreatif), sebuah program peningkatan kapasitas digital marketing bagi anggota UP2K, mulai dari penguatan branding, pembuatan kemasan produk, hingga pendampingan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pokja III yang bergerak dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, juga mencatat capaian sekitar 95 persen. Pokja ini mengembangkan inovasi PROSPEK (Promosi dan Sosialisasi Pangan Lokal dan Peningkatan Ekonomi Keluarga) yang berfokus pada meningkatkan konsumsi pangan lokal serta memperkuat pendapatan petani dan pelaku UMKM melalui promosi dan edukasi berkelanjutan.

Pokja IV (Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat) turut menjadi garda terdepan dalam isu kesehatan nasional, khususnya penanganan stunting. Capaian program Pokja IV tercatat telah terlaksana 100 persen, termasuk peluncuran inovasi unggulan BESTI PKK (Bebas TBC Bersama PKK) yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan TBC di Kota Pontianak. 

“Seluruh inovasi tersebut terus didorong untuk dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara PKK Kota, kecamatan dan kelurahan, serta dukungan pemerintah daerah dan mitra terkait,” pungkasnya. (Sumber : humas.pkkpontianak)