Berita

PONTIANAK – Fahrizsa Anggie Arifia dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Rumah Kita Universitas Tanjungpura, Kecamatan Pontianak Tenggara, dan Aklil Khaliq dari PIK-R Sejiwa, Kecamatan Pontianak Selatan, berhasil meraih juara pertama sekaligus dinobatkan sebagai Duta Generasi Berencana (GenRe) Putri dan Putra Kota Pontianak Tahun 2026.

Bunda GenRe Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyampaikan apresiasi kepada para pemenang maupun seluruh finalis yang telah menunjukkan potensi, kreativitas dan komitmen dalam mempersiapkan masa depan. Menurutnya, ajang pemilihan Duta GenRe bukan sekadar kompetisi untuk meraih gelar, melainkan wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

"Menjadi Duta GenRe berarti menjadi pelopor di antara komunitas kalian, yang mampu membawa remaja lainnya untuk berani bermimpi dan merencanakan masa depan," ujarnya di malam final Duta GenRe Kota Pontianak di Novotel Pontianak, Jumat (30/10/2026) malam.

Yanieta menjelaskan, Program GenRe hadir untuk mengajak remaja merencanakan masa depan secara matang, memahami pentingnya kesehatan reproduksi, menjauhi perilaku berisiko, melanjutkan pendidikan, serta mengembangkan potensi diri. Program ini juga menjadi sarana membekali remaja agar memiliki kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga kelak.

Ia mengingatkan bahwa para Duta GenRe memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Gelar yang disandang harus diikuti dengan komitmen menyebarluaskan informasi yang benar dan memberikan pengaruh positif kepada teman sebaya.

"Jadilah figur yang mampu merangkul semua remaja, menjadi pendengar yang baik, serta menjadi agen perubahan yang membawa pesan positif bagi generasi muda. Laksanakan amanah ini dengan tanggung jawab, rendah hati dan semangat pengabdian," pesannya.

Kepada para finalis yang belum berhasil meraih gelar juara, Yanieta berpesan agar tidak berkecil hati. Menurutnya, keberanian mengikuti seluruh tahapan seleksi merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan menjadi bekal untuk terus mengembangkan kemampuan diri.

Yanieta juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh komunitas GenRe Kota Pontianak. Di antaranya GenRe Goes to School, Goes to Campus dan Goes to Community yang menjangkau kalangan pelajar, mahasiswa hingga komunitas masyarakat.

Namun, ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada program yang telah berjalan. Para Duta GenRe yang baru terpilih didorong untuk menyusun program kerja yang konkret, berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi remaja di Kota Pontianak.

"Saya berharap program-program yang kalian rencanakan benar-benar konkret untuk Kota Pontianak. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Saya sudah melihat kegiatan kalian di media sosial, dan ke depan harus semakin berkembang," katanya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan pengarusutamaan gender (PUG) harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian maupun penghargaan.

Menurut Amirullah, PUG bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah. Prinsip kesetaraan harus tercermin sejak tahap kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan.

“Data terpilah, analisis gender serta partisipasi masyarakat harus menjadi dasar agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” katanya saat membuka Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kota Pontianak di Pontive Center, Jumat (30/10/2026).

Amirullah menambahkan, semangat pengarusutamaan gender sejalan dengan visi pembangunan Kota Pontianak 2025–2029 yang mendorong kota maju dan sejahtera dengan kesempatan yang setara, perlindungan yang kuat, serta pelayanan publik yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan semangat Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak bertema “Pontianak Tangguh Bersahabat”.

“Ketangguhan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan kita memastikan setiap warga merasa aman, dihargai, dilibatkan dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, kota yang bersahabat harus mampu memberikan ruang bagi seluruh masyarakat, termasuk melindungi kelompok rentan serta menghadirkan keadilan dalam setiap proses pembangunan. Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menghadirkan inovasi yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“PUG harus menjadi budaya kerja pemerintah. Bukan hanya dilaksanakan ketika ada evaluasi, tetapi menjadi cara kita melihat setiap kebijakan dan pelayanan,” katanya.

Amirullah berharap verifikasi lapangan dapat menghasilkan penilaian yang objektif sekaligus rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi PUG di Kota Pontianak.

“Semoga kegiatan ini menghasilkan evaluasi yang objektif dan dokumentasi yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan Kota Pontianak yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (prokopim)

Rumah Singgah Jadi Wadah Solidaritas

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi peran pengemudi ojek online (ojol) dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, keberadaan transportasi berbasis aplikasi kini menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, keberadaan rumah singgah pengemudi ojol di Jalan Maluku, Kota Pontianak, diharapkan dapat mendukung mobilitas, sekaligus mempererat solidaritas antarpengemudi.

"Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah ini bisa menjadi tempat bagi para pengemudi ojek online untuk beristirahat, berdiskusi, dan bersilaturahmi. Sekaligus mengembangkan potensi yang ada, khususnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga," ujarnya usai bersilaturahmi dengan pengemudi ojol di rumah singgah tersebut, Jumat (30/10/2026).

Edi menyoroti kontribusi pengemudi ojol dalam mendukung perekonomian masyarakat. Melalui layanan pengantaran makanan dan barang, para pelaku UMKM memiliki kesempatan menjangkau konsumen secara lebih luas. Ia juga memahami bahwa banyak pengemudi ojol merupakan tulang punggung keluarga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas transportasi sehari-hari. Karena itu, keberadaan rumah singgah diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang kegiatan produktif bagi komunitas pengemudi.

Pemerintah Kota Pontianak juga membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan komunitas pengemudi ojol dalam berbagai program pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Pemkot Pontianak akan terus berupaya membangun sinergi dan kolaborasi agar pengemudi ojek online dapat terus eksis dan berperan dalam berbagai program kegiatan, termasuk kegiatan sosial dan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi warga," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Ojol Korps Sportif Bersatu (KSB), Herianto, menyambut baik hadirnya rumah singgah tersebut. Menurutnya, fasilitas ini sangat membantu para pengemudi yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di jalan untuk mencari nafkah.

"Kami sangat terbantu dengan adanya rumah singgah ini. Kawan-kawan ojol bisa beristirahat, mengisi daya HP, berbincang, berdiskusi, sekaligus merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial," ujarnya.

Herianto menjelaskan, rumah singgah tersebut terbuka bagi seluruh pengemudi ojol tanpa membedakan perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Mulai dari Gojek, Grab, Shopee, Maxim hingga aplikasi lokal lain, seluruh pengemudi dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Paguyuban KSB sendiri menaungi sekitar 20 komunitas pengemudi ojol. Dengan latar belakang komunitas dan aplikator yang beragam, keberadaan rumah singgah diharapkan dapat mempererat hubungan antarpengemudi.

"Rumah singgah ini bukan hanya untuk satu komunitas, tetapi terbuka bagi seluruh ojol. Semua komunitas boleh datang ke sini," jelasnya.

Ia mengungkapkan, bangunan yang kini dimanfaatkan sebagai rumah singgah tersebut sebelumnya merupakan rumah dinas Radio Republik Indonesia (RRI) yang sudah lama tidak ditempati. Melihat kondisi bangunan yang kosong, pihak paguyuban kemudian mengajukan permohonan pemanfaatan kepada pimpinan RRI dan mendapat persetujuan. Pemanfaatan bangunan tersebut bersifat pinjam pakai selama belum digunakan kembali oleh pihak RRI. Secara lisan, izin penggunaan disampaikan untuk jangka waktu satu tahun, dengan kemungkinan berlanjut apabila bangunan masih belum dibutuhkan.

Herianto juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan Wali Kota Pontianak saat hadir di rumah singgah. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung penyediaan fasilitas.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kawan-kawan ojol," ungkapnya.

Herianto menegaskan, keberadaan rumah singgah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan istirahat para pengemudi, tetapi juga menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan sosial. Melalui paguyuban, para pengemudi dapat menghimpun bantuan maupun terlibat langsung sebagai relawan ketika dibutuhkan masyarakat.

Baginya, rumah singgah di Jalan Maluku bukan sekadar tempat berteduh atau mengisi daya telepon genggam. Fasilitas tersebut menjadi simbol kebersamaan para pengemudi dari berbagai komunitas yang memiliki semangat saling membantu.

Dengan hadirnya rumah singgah pertama ini, Herianto berharap solidaritas antarpengemudi semakin kuat dan Paguyuban KSB dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Pontianak. (prokopim)

OJK Apresiasi Capaian TPAKD

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi, perluasan akses layanan keuangan, serta kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan industri jasa keuangan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peningkatan literasi keuangan penting agar masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan tersebut dengan aman, tepat dan bertanggung jawab.

“Sekarang akses keuangan semakin luas dan produknya semakin beragam. Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk keuangan dengan benar,” ujarnya usai peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong berbagai program yang menyasar pelajar, pelaku UMKM hingga masyarakat umum. Edi menilai literasi harus berjalan seiring dengan inklusi. Semakin luas akses masyarakat terhadap produk keuangan, menurutnya, harus diikuti dengan peningkatan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan, investasi ilegal maupun layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan berbagai produk keuangan, tetapi belum memahami risikonya. Karena itu edukasi harus terus dilakukan,” katanya.

Upaya itu juga diperkuat melalui digitalisasi pelayanan Pemerintah Kota Pontianak. Berbagai transaksi daerah, termasuk pembayaran pajak, terus diarahkan melalui kanal non-tunai untuk memberikan kemudahan sekaligus membiasakan masyarakat dengan transaksi keuangan digital. Namun Edi mengingatkan, penggunaan layanan digital juga harus diikuti pemahaman tentang keamanan transaksi.

“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Pemkot Pontianak mendapat apresiasi dari OJK Kalimantan Barat. Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati menyebut Pontianak sebagai kota dengan capaian terbaik di wilayah Kalimantan dalam pelaksanaan program TPAKD.

“Untuk tingkat kota, ada sembilan kota di wilayah Kalimantan. Apresiasi kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono, Pontianak terbaik di seluruh wilayah Kalimantan,” ujarnya.

Menurut OJK, capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja TPAKD di Kalimantan Barat yang secara umum menunjukkan hasil positif. Berdasarkan monitoring dan evaluasi tahun 2025, realisasi capaian agregat rata-rata TPAKD Kalimantan Barat mencapai 135 persen. Seluruh 14 kabupaten/kota juga tercatat memiliki capaian di atas 100 persen. Secara angka, tingkat literasi keuangan Kalimantan Barat berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 tercatat 70,61 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan Kalbar berada pada angka 92,72 persen, sedikit di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan bersama agar perluasan akses dibarengi peningkatan pemahaman masyarakat.

Ia menilai kesenjangan antara literasi dan inklusi harus menjadi perhatian karena masih terdapat masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa memahami sepenuhnya manfaat maupun risikonya.

“Kalau inklusi tinggi tetapi literasinya tertinggal, di situlah ada celah terjadinya penipuan, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak dipahami dengan baik,” katanya.

OJK juga mencatat sekitar 95,4 persen pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening Simpanan Pelajar, lebih tinggi dari target nasional sebesar 91 persen.

“Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, semakin mudah mengakses layanan yang legal dan aman, serta semakin terlindungi dari risiko keuangan,” pungkasnya. (prokopim)