Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengajak masyarakat untuk memperbanyak konsumsi ikan sebagai upaya mencegah stunting dan meningkatkan asupan gizi keluarga. Menurutnya, ikan merupakan sumber protein penting yang mudah diperoleh dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak.

“Mari kita biasakan mengonsumsi ikan. Jangan sampai ada anak-anak atau ibu-ibu yang tidak makan ikan, karena ikan ini sumber protein yang sangat baik,” ujarnya usai menyalurkan paket ikan segar bagi 40 balita rentan stunting di Puskesmas Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Jumat (17/10).

Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau kekurangan pangan. Camat dan lurah diharapkan aktif memperhatikan kondisi warganya agar tidak ada yang mengalami kekurangan gizi.

“Kalau ada warga yang kesulitan, pemerintah kota siap membantu. Kami harap para camat dan lurah memperhatikan kondisi masyarakat di wilayahnya,” katanya.

Bahasan juga mendorong agar gerakan makan ikan diperluas dengan mengedepankan pola konsumsi sehat dari sektor pangan lain seperti buah-buahan dan sayuran. Ia menilai langkah ini penting untuk mewujudkan Pontianak yang bebas stunting.

Selain itu, ia menyampaikan doa dan harapannya bagi seluruh masyarakat agar selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan mengabdi kepada orang tua.

“Semoga semua anak-anak kita tumbuh sehat, sukses, dan berbakti kepada kedua orang tuanya,” tuturnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Muchammad Yamin menerangkan, kegiatan ini menjadi bagian dari aksi perubahan yang digagas dinasnya dalam rangka memperkuat pembangunan sektor perikanan yang terintegrasi, serta berkontribusi terhadap upaya pengendalian inflasi dan penurunan angka stunting di Kota Pontianak.

“Gerakan gemar makan ikan bukan sekadar ajakan makan ikan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap generasi masa depan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak,” ujarnya.

Yamin menjelaskan, meskipun sektor kelautan dan perikanan bukan sektor unggulan di Pontianak, potensinya tetap besar untuk dikembangkan. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekonomi biru dan ekonomi hijau.

Ia menyebut, angka konsumsi ikan masyarakat Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 63,05 kilogram per kapita per tahun, melebihi target nasional. Capaian ini menjadi bukti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan protein dari ikan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus digalakkan agar anak-anak terbiasa mengonsumsi ikan sejak dini. Dengan begitu, kita dapat menekan angka stunting sekaligus mencetak generasi yang sehat dan berdaya saing,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Bimtek Keluarga Berintegritas Kepala SMP dan Kepala Puskesmas beserta Pasangan se-Pontianak

PONTIANAK - Keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mencegah korupsi. Pesan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Pontianak Yusnaldi, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bagi Kepala SMP se-Kota Pontianak yang digelar Inspektorat Kota Pontianak di Hotel Star Pontianak, Selasa (14/10/2025).

Menurut Yusnaldi, banyak kasus korupsi justru melibatkan keluarga, seperti istri, anak atau kerabat dekat. Karena itu, keluarga perlu berperan aktif sebagai pengingat agar anggota keluarga tidak tergoda oleh kekuasaan dan jabatan.

“Keluarga harus menjadi tempat saling mengingatkan, bukan saling menutupi. Ketika seorang suami atau istri tertangkap karena korupsi, yang paling menderita justru keluarga. Penghasilan berkurang, kebutuhan tidak terpenuhi, dan nama baik tercemar,” ujarnya.

Ia menilai pencegahan korupsi yang paling efektif dimulai dari lingkungan keluarga. Suami, istri dan anak-anak harus saling menumbuhkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan.

“Dari keluarga yang berintegritas akan lahir lingkungan kerja dan masyarakat yang bersih. Jabatan bukan alat untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk melayani masyarakat,” tuturnya.

Sekretaris Inspektorat Kota Pontianak, Heny Sutiani, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan keteladanan, baik di lingkungan kerja maupun keluarga.

“Kami ingin nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keteladanan tidak hanya diterapkan di kantor, tetapi juga menjadi budaya di rumah tangga,” jelas Heny.

Ia menambahkan, keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter aparatur yang jujur, bertanggung jawab, dan berkarakter.

“Keteladanan yang dimulai dari keluarga akan melahirkan aparatur yang bersih dan berintegritas. Ini fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 108 peserta yang terdiri dari kepala sekolah SMP, kepala puskesmas, kepala UPT, serta kepala rumah sakit se-Kota Pontianak beserta pasangan.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berharap nilai integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi budaya hidup yang tumbuh dari keluarga hingga ke lingkungan kerja dan masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong pencetakan penyuluh antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan bentuk nyata komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Setiap instansi diharapkan memiliki minimal dua penyuluh antikorupsi agar nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat tertanam kuat di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya membangun integritas di setiap lini pemerintahan. Menurutnya, di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, integritas menjadi pondasi utama agar birokrasi mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

“Berbicara soal integritas bukan hanya slogan, tetapi komitmen yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. ASN harus bekerja ikhlas, beretika, dan tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” ujarnya usai membuka Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (14/10/2025).

Ia menilai kegiatan sosialisasi yang diinisiasi KPK ini sangat strategis dalam memperkuat budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik. Meski jumlah SDM masih terbatas, ASN diminta untuk tetap optimistis menghadapi tantangan birokrasi yang kian kompleks.

“Dengan integritas yang tinggi, saya yakin semua persoalan bisa kita jawab. Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan efisien karena berdampak luas terhadap ekonomi dan investasi,” ucapnya.

Edi juga menyoroti masih adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan layanan lambat dan berbiaya tinggi. Ia melanjutkan, masalah itu bukan hanya soal sistem, tetapi juga perilaku ASN yang kurang disiplin.

“Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Kunci integritas adalah disiplin dan tegak lurus pada aturan. Kalau ada hal yang belum jelas, ASN harus proaktif mencari solusi, bukan diam,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK tidak otomatis menandakan bebas penyimpangan. WTP menilai aspek administrasi, bukan jaminan ketiadaan kesalahan di lapangan.

“Integritas berarti melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Jadikan semangat ini budaya kerja agar pelayanan publik semakin dipercaya,” tuturnya.

Nurtjahyadi, Koordinator Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas KPK, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di berbagai sektor. Ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar budaya antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab ASN.

“Kami tidak hanya mengedukasi ASN, tetapi juga masyarakat. Penyuluh antikorupsi berperan penting di lapangan melalui empat sektor fokus, yaitu pendidikan, kesehatan, pemuda, dan desa,” jelasnya.

Nur menyebutkan, korupsi kini tak hanya dilakukan oleh pejabat senior, tetapi juga generasi muda. Karena itu, pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini.

“Kami punya Direktorat Jaringan Pendidikan yang mengedukasi masyarakat dari PAUD sampai lansia, dari PAUD sampai maut. Di kampus pun sudah ada materi antikorupsi,” ujarnya.

Menurutnya, jika kesadaran integritas tidak ditanamkan sejak awal, korupsi akan terus bergulir dari generasi ke generasi. Ia menambahkan, berdasarkan hasil Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada di peringkat 130-an dunia dengan skor 37, jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura.

“Karena itu, edukasi antikorupsi penting bagi semua lapisan masyarakat. Kami berharap Pontianak bisa menjadi contoh kota yang menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara luas,” tuturnya.

Inspektur Kota Pontianak, Yaya Maulida menyatakan komitmennya memperkuat peran ASN sebagai agen integritas. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran KPK yang memberikan pembinaan langsung kepada jajaran Pemerintah Kota Pontianak.

“Alhamdulillah, kami masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Nurtjahyadi dan tim KPK yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami,” sambungnya.

Ia menerangkan, kegiatan diikuti oleh para pejabat struktural, staf ahli, asisten, dan kepala OPD. Sebagian ASN tidak dapat hadir karena mengikuti diklat audit dasar di BPKP dan kegiatan kedinasan lainnya.

Yaya menegaskan, jajaran Inspektorat memiliki semangat kuat untuk menjadi bagian dari penyuluh antikorupsi. Ia berharap kegiatan pembelajaran seperti ini tidak hanya untuk internal Inspektorat, tetapi juga bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Ia berharap ke depan semakin banyak ASN berintegritas yang mampu menjadi teladan dalam pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Pontianak.

“OPD yang berinteraksi langsung dengan warga perlu menjadi fokus agar bisa memperkuat integritas dan menjadi penyuluh antikorupsi di masa mendatang,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Meningkatnya laju kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan di Kota Pontianak menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pontianak. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan serta menurunkan tingkat keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak menggelar Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2025, yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Senin (13/10).

Dalam sambutannya, Edi menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan mobilitas yang semakin tinggi di kota yang terus berkembang.

“Kita melihat pertumbuhan penduduk dan kendaraan di Pontianak meningkat pesat. Jalan-jalan mulai padat, terutama pada jam sibuk. Karena itu, petugas Dishub harus bekerja profesional, memahami aturan, dan melayani masyarakat secara humanis,” ujar Edi.

Ia menambahkan, posisi pelabuhan sungai yang berada di pusat kota turut memicu meningkatnya arus kendaraan barang dan angkutan berat. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan petugas di lapangan agar dapat menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Edi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Dishub, kepolisian, dan TNI, termasuk unsur Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Sinergi tersebut, menurutnya, menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kita memerlukan tenaga-tenaga yang andal, paham aturan, dan mampu menjadi pembina masyarakat di jalan raya. Bukan sekadar menertibkan, tetapi juga mengedukasi,” tambahnya.

Pelatihan yang diikuti ASN di lingkungan Dishub Pontianak itu juga menghadirkan pelatih dari Komando Daerah Angkatan Laut (Koderal) 12. Edi mengapresiasi keterlibatan Koderal 12 dalam membentuk karakter disiplin peserta pelatihan.

“Saya harap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan teknis, tanggung jawab, dan etos kerja petugas Dishub dalam memberikan pelayanan publik,” tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak Trisna Ibrahim menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan antara Dishub dengan TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, serta pihak kepolisian seperti PROPAM, PROVOS, dan Ditlantas Polda Kalbar.

“Kami sudah lama bersinergi dengan unsur TNI dan Polri dalam pengawalan, pembangunan, serta pengawasan di jalan raya. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kemampuan petugas Dishub agar semakin profesional dan disiplin,” imbuhnya.

Trisna menyoroti maraknya kendaraan tronton dan trailer yang beroperasi di luar jam yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang jam operasional kendaraan berat. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi tersebut penting agar pengawasan di lapangan bisa berjalan efektif.

“Kita berharap melalui pembinaan dan simulasi, teman-teman di Dishub semakin paham SOP di lapangan, termasuk penanganan kecelakaan lalu lintas jika terjadi saat patroli,” kata Trisna.

Ia menjelaskan, materi pelatihan juga mencakup langkah penanganan insiden agar tidak menimbulkan kesalahan prosedur atau masalah hukum di kemudian hari. Trisna menegaskan, selain aspek teknis dan kedisiplinan, petugas Dishub juga dibekali pemahaman untuk selalu bersikap humanis dalam melayani masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, semua pelayanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Tidak perlu arogan atau marah-marah dalam menindak pelanggaran. Edukasi masyarakat dengan cara yang baik dan terukur,” tutupnya. (kominfo/prokopim)