Berita

PONTIANAK - Kota Pontianak kembali ditunjuk selaku tuan rumah perhelatan nasional. Kali ini Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXII yang rencananya akan digelar mulai 20 hingga 27 Oktober 2023 mendatang.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik dan mendukung digelarnya agenda nasional Kongres HMI XXXII di Kota Pontianak. Selaku tuan rumah, Kota Pontianak terus berbenah dalam menyambut kedatangan para peserta kongres dari berbagai daerah di Indonesia.

"Beberapa hari lalu dari Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalbar dan HMI Cabang Pontianak sudah bertemu saya dan kebetulan waktu pelaksanaannya bertepatan dengan Hari Jadi Kota Pontianak sehingga momen ini akan kita kolaborasikan supaya lebih meriah," ujarnya, Kamis (10/8/2023).

Selaku tuan rumah, lanjut Edi, pihaknya akan melakukan berbagai persiapan termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan kongres tingkat nasional ini. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sebagai tuan rumah pelaksana kongres yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di tanah air. Ditunjuknya Pontianak sebagai tuan rumah Kongres HMI ini tentunya akan meningkatkan citra kota sebagai tujuan konferensi yang menarik serta meningkatkan sektor pariwisata. 

"Tentunya juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kemajuan Kota Pontianak karena ribuan orang yang akan datang ke kota ini," sebutnya.

Ketua Badko HMI Kalbar Abdul Muiz menjelaskan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Edi Kamtono beberapa hari lalu. Dari hasil pertemuan tersebut, rencananya Kongres HMI akan dipadukan dengan perayaan Hari Jadi Kota Pontianak yang jatuh pada 23 Oktober 2023 mendatang.

"Harapannya kegiatan tersebut menjadi lebih meriah dan bermakna skala nasional," ucapnya.

Selain membahas persiapan pelaksanaan kongres, potensi-potensi ekonomi, politik dan pembangunan di Kota Pontianak juga menjadi topik pembahasan. Sebab, dia bilang, panitia rencananya akan menghadirkan Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Kongres HMI XXXII mendatang. Sehingga secara ekonomi dan pembangunan akan sangat berdampak besar terhadap Kota Pontianak apabila dapat menangkap peluang tersebut. Bahkan secara politik, kongres HMI juga akan menghadirkan menteri-menteri dan petinggi negara hingga kandidat. 

"Tidak menutup kemungkinan kota Pontianak akan menjadi arena konsolidasi politik skala nasional," ungkap Muiz.

Oleh karenanya, pihaknya terus intens berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak mengingat pelaksanaan kongres tahun ini akan dihadiri sekira 4 ribu kader HMI se-Indonesia.

"Secara fasilitas, baik akomodasi maupun transportasi, Kota Pontianak sudah sangat layak dan siap untuk menjadi tuan rumah Kongres HMI XXXII," pungkasnya. (prokopim)

Peringatan Puncak Milad 17 Tahun PAUD PKK Pontianak

PONTIANAK – Genap 17 tahun PAUD PKK Pontianak memberikan pendidikan kepada anak-anak usia dini bagi keluarga prasejahtera di Kota Pontianak. Bunda PAUD Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menjelaskan, untuk memperingati terbentuknya PAUD PKK Pontianak, pihaknya menggelar rangkaian acara mulai dari memberikan bantuan kepada dua panti asuhan di Kota Pontianak serta lomba mewarnai yang diikuti 640 peserta anak-anak PAUD PKK Kota Pontianak yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak.

“Hari ini tepat tanggal 10 Agustus, 17 tahun yang lalu TP PKK Kota Pontianak mendirikan PAUD dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak pra sejahtera untuk sekolah di jenjang PAUD. Mereka tidak dikenakan biaya sepeserpun,” terangnya yang juga sebagai Ketua TP PKK Kota Pontianak, saat puncak peringatan Milad PAUD PKK Kota Pontianak di Gedung Pontianak Convention Center, Kamis (10/8/2023).

Melalui puncak peringatan Milad PAUD PKK Kota Pontianak, Yanieta ingin mempererat tali silaturahmi antara TP PKK Kota Pontianak dengan para guru maupun orang tua. Tenaga pengajar PAUD PKK Pontianak berjumlah 65 orang dan merupakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Mereka berasal dari latar pendidikan sarjana perguruan PAUD maupun diploma tiga hingga SMA. 

"Syarat pendaftaran penerimaan siswa PAUD pun mudah, cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan maupun dari keluarga penerima bantuan PKH," sebutnya.

Hingga saat ini, tercatat 30 lembaga PAUD yang berada di bawah naungan TP PKK Kota Pontianak. Dari jumlah tersebut, 10 lembaga diantaranya masih menumpang di pemukiman masyarakat. Yanieta berharap, tahun selanjutnya seluruh lembaga PAUD memiliki fasilitas sendiri, sebagaimana 20 PAUD lainnya. Pada awal mula dibentuknya PAUD PKK Kota Pontianak, terdapat 17 lembaga PAUD yang masih menumpang di rumah masyarakat maupun fasilitas umum. 

"Tetapi kami sudah memindahkan 7 lembaga ke tempat sendiri, namun masih tersisa 10 yang belum pindah. Semoga tahun selanjutnya bisa memiliki fasilitas sendiri, supaya bisa terus mewadahi kreativitas, minat dan bakat anak PAUD PKK Kota Pontianak,” ucapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasinya terhadap lembaga PAUD di bawah naungan PKK Kota Pontianak. Ia berkomitmen untuk memberikan sarana dan prasarana kepada lembaga PAUD PKK Kota Pontianak yang masih menumpang maupun belum layak.

“Bangunannya harus representatif untuk menunjang kurikulum merdeka belajar,” ujarnya.

Edi mengimbau orang tua untuk menyekolahkan anak-anak. Ia optimis, akan muncul pemimpin di masa depan yang berasal dari PAUD PKK Kota Pontianak.

“Jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah karena mereka merupakan generasi selanjutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Anak-anak Kota Pontianak harus cerdas dan sehat,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Paparkan Profil Kota di Hadapan Peserta Diklat Kepemimpinan Kemenag RI

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan profil Kota Pontianak di hadapan peserta diklat kepemimpinan (diklatpim) dari berbagai daerah di Indonesia yang diprakarsai Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa paparannya fokus pada bidang agama dan budaya. Ia menyampaikan, kondisi terkini warga Kota Pontianak diantaranya masyarakat yang beragama muslim mencapai lebih dari 76 persen.

“Belajar keberagaman umat beragama paling tepat di Pontianak. Di sini masyarakat sudah terbiasa hidup rukun berdampingan dengan agama yang berbeda, bertetangga bahkan sudah jadi pemandangan biasa melihat warga berbeda-beda,” katanya di hadapan para peserta Diklatpim Kemenag RI di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (9/8/2023).

Edi juga ikut menjelaskan sejarah dibentuknya Kota Pontianak. Kota yang dijuluki Kota Khatulistiwa ini dianugerahi dengan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Terdapat sejumlah 346 masjid di seluruh Kota Pontianak. 

“Rumah ibadah yang lain juga banyak. Di Pontianak sangat toleran dari sisi agama. Bahkan beberapa di antaranya ada rumah ibadah yang letaknya berdampingan, ada masjid bertetangga dengan gereja, gereja dengan kelenteng dan sebagainya," terangnya.

Bentuk keberagaman di Pontianak juga direpresentasikan dengan hari raya keagamaan yang selalu meriah. Semua agama dipersilahkan untuk merayakan agendanya masing-masing dengan semarak. Edi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga toleransi kerukunan beragama ini. Tidak jarang agenda-agenda yang mengumpulkan massa melibatkan semua agama terlaksana dengan guyub.

“Kita perlu tingkatkan dari keberagaman antar suku. Karena biasanya kalau suku itu membawa karakter. Alhamdulillah komunikasi antar rumah ibadah berjalan baik. Tidak pernah ada penutupan ataupun pelarangan pembangunan rumah ibadah,” ungkapnya.

Kehidupan antar warga Kota Pontianak memang sudah cukup harmonis. Kendati begitu, upaya menjaga keberagaman menjadi prioritas seluruh elemen masyarakat. Hal demikian merupakan kondisi nyata Kota Pontianak yang berkaitan dengan toleransi.

"Penduduk yang berasal dari berbagai daerah masuk ke Kota Pontianak dan menjadi bagian dari keberagaman yang harus senantiasa dijaga keharmonisannya," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wali Kota: Demi Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya berbasis teknologi informasi. Hal itu diungkapnya usai memberikan sambutan Pelatihan ASN Berintegritas The Agent of Service Excellence di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Selasa (8/8/2023).

“Khususnya perangkat daerah yang bertugas sebagai front office, mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, baik di tingkat kelurahan maupun dinas-dinas. Jiwa melayani harus ditingkatkan,” tegasnya.

Bentuk sikap yang harus dimiliki pelayan adalah empati atau tenggang rasa terhadap orang lain. Edi menyebut, tidak sedikit seorang pelayan lebih banyak bertugas sebagai pendengar. Menurutnya, terkadang persoalan di lapangan diperparah dengan arogansi dari pelayan.

“Masyarakat itu ingin pelayanan yang cepat, menyenangkan dan murah. Ini perwujudan visi dan misi Kota Pontianak,” terangnya.

Narasumber pelatihan diisi oleh perwakilan Bank BCA. Dipilihnya narasumber tersebut karena berkompeten serta terbukti memiliki kualitas pelayanan yang tinggi. Oleh karenanya Edi mengajak ASN di lingkungan Pemkot Pontianak agar dapat belajar melayani dari pihak BCA, khususnya yang terkenal adalah keramahan dari Satpam BCA.

“Tingkat pelayanannya baik, pengalamannya baik jika memang diterapkan di perangkat daerah,” ucapnya.

Merupakan sebuah risiko ketika seorang ASN mendapatkan kritikan dari masyarakat. Tidak jarang terkadang seorang ASN bahkan menerima ucapan tidak nyaman dari warga. Edi menyampaikan, hal itu sudah menjadi garis tangan dari seorang pegawai. Salah satu caranya adalah dengan menerima kritikan tersebut tanpa membalas.

“ASN sudah ditakdirkan untuk melayani, kalau kita tidak kuat mungkin kita akan marah, telinga kita panas. Namun justeru tugas kita adalah mendengar kritikan,” paparnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Yuni Rosdiah memaparkan, agenda itu ditujukan bagi ASN yang bertugas langsung menghadapi keluhan masyarakat. Mulai dari perizinan maupun tenaga kesehatan. Ia memaparkan, pelatihan kali ini ASN akan menerima materi dari pihak swasta. Menurutnya, banyak hal positif yang dapat dipelajari dari pihak swasta terutama etos kerja.

“Nanti ada sosialisasi tentang ASN berintegritas, kita dapatkan dari KPK RI. Ada juga yang mengikuti secara daring karena tempat kita terbatas,” tutupnya. (kominfo/prokopim)