Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. Kota Pontianak meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 dengan kategori Sangat Baik (A-) dari Kementerian PANRB tahun 2024. Selain itu, Pemkot juga memperoleh Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 94,96 atau Kualitas Tertinggi (A) dari Ombudsman RI.

Sejumlah perangkat daerah turut menorehkan pencapaian serupa. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie meraih IPP 4,49 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat IPP 4,46 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Sosial memperoleh IPP 4,09 kategori Sangat Baik (A-).

Kemudian, Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak juga mendapat penghargaan atas peran pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kontribusi ini sekaligus mengantarkan Kota Pontianak meraih capaian IPP 4,35 kategori Sangat Baik (A-) serta Predikat Kepatuhan 94,96 kualitas tertinggi dari Ombudsman RI.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja keras jajaran aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan.

 “Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (11/9/2025).

Edi menekankan, kondisi masyarakat Indonesia saat ini menuntut pemerintah semakin serius dalam menghadirkan layanan publik. Menurutnya, banyak warga menghadapi tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga kebutuhan administrasi yang semakin mendesak.

 “Di tengah situasi itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pelayanan yang lambat atau berbelit hanya akan menambah beban masyarakat. Justru sekarang waktunya pemerintah hadir lebih cepat, sederhana, dan berpihak pada kepentingan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan sosial-ekonomi juga semakin beragam. Ketersediaan lapangan kerja, akses kesehatan yang adil, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi isu nyata yang dihadapi masyarakat.

 “Reformasi birokrasi tidak boleh hanya sebatas aturan di atas kertas. Masyarakat butuh layanan yang benar-benar memberi solusi, baik untuk pengusaha kecil, pasien di rumah sakit, maupun warga yang sekadar mengurus dokumen kependudukan,” tegasnya.

Menurut Edi, penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak sekaligus menjadi pengingat agar pemerintah tidak terlena dengan pencapaian. Masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada layanan dasar dari pemerintah, seperti akta kelahiran, KTP, bantuan sosial, dan fasilitas kesehatan.

“Kondisi itu menuntut aparatur untuk lebih peka, karena pelayanan publik bukan sekadar memenuhi target penilaian, tetapi menyentuh kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari,” tambahnya.

Ia menegaskan keberhasilan ini merupakan buah kolaborasi seluruh pihak, mulai dari ASN, tenaga teknis di lapangan, hingga partisipasi masyarakat.

 “Ke depan, kami tidak boleh berpuas diri. Tantangan masyarakat akan terus berkembang seiring perubahan zaman. Target kami mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintahnya, apalagi di situasi sekarang ketika kebutuhan hidup semakin kompleks,” pungkasnya. (kominfo)

BNPP Dorong Optimalisasi 88 Pos Siskamling di Kota Pontianak

PONTIANAK – Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman melakukan pemantauan terhadap keberadaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kota Pontianak. Kunjungan ini merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri sekaligus tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan fungsi pos ronda berjalan optimal. Bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan serta jajaran Forkopimda Kota Pontianak, rombongan menuju dua lokasi Poskamling yang ada di Jalan Karna Sosial Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan dan Gang Apel IV Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.

Menurut Makhruzi, saat ini terdapat 88 pos Siskamling di Pontianak. Dari jumlah tersebut, 70 pos sudah aktif, sementara 18 lainnya masih dalam proses pengaktifan kembali. Pihaknya mendorong agar seluruh pos dapat difungsikan guna memperkuat keamanan lingkungan di tingkat masyarakat.

“Kami berharap 18 pos yang belum aktif segera difungsikan. Bahkan ke depan, Polda Kalbar juga berencana menambah jumlah pos Siskamling di Kota Pontianak,” ungkapnya usai meninjau poskamling, Rabu (10/9/2025) malam.

Makhruzi menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama jajaran kepolisian akan membentuk tim ronda untuk mengaktifkan seluruh pos ronda yang ada. Bahkan, akan dibuat program berbentuk perlombaan antar pos Siskamling agar keberadaannya lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap warga bisa menjadi polisi bagi lingkungannya sendiri, menjaga keamanan dan ketahanan wilayah dari berbagai ancaman maupun gangguan kamtibmas,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya menyambut baik arahan Menteri Dalam Negeri dan BNPP terkait pengaktifan pos Siskamling. Menurutnya, pos keamanan lingkungan memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban di kota yang merupakan ibu kota provinsi.

“Momentum ini menjadi semangat bagi Pemkot untuk tidak hanya mengaktifkan 88 pos yang ada, tetapi juga menambah jumlahnya. Sebab di Pontianak terdapat 29 kelurahan, 6 kecamatan, dan hampir 5.000 RT/RW. Dengan kondisi kota yang sangat terbuka dan mobilitas masyarakat yang tinggi, pos kamling sangat strategis untuk menjaga lingkungan,” katanya.

Edi menambahkan, penguatan Siskamling akan dilakukan melalui sinergi dengan kepolisian dan TNI, termasuk rencana inovasi seperti perlombaan pos ronda tiap tahun. Pemkot juga berencana memberikan subsidi untuk pembangunan pos yang sebagian besar selama ini berdiri secara swadaya masyarakat.

“Pos kamling tidak hanya untuk keamanan lingkungan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pusat informasi pelayanan publik, administrasi kependudukan, maupun layanan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga tengah menyiapkan dukungan sarana pendukung berupa CCTV di titik-titik rawan, padat dan strategis. Meski tidak sedikit warga yang memasang CCTV secara mandiri, namun pihaknya akan memperluas jangkauan CCTV untuk membantu memonitor lingkungan.

“Banyak warga sudah memasang CCTV di rumah masing-masing, dan ini sangat bermanfaat. Ke depan, kita akan menambah CCTV untuk membantu memonitor lingkungan yang membutuhkan pengawasan lebih ketat,” pungkasnya.

Sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait kondusifitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di daerah, secara khusus jajaran Eselon I Kemendagri diturunkan untuk memantau perkembangannya. 

SE Mendagri tersebut setidaknya memuat tiga hal pokok, yaitu meningkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda, serta mekanisme pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas). (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyerahkan paket bantuan Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) di Posyandu Bunga Rampai Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (10/9/2025). Bantuan ini merupakan bagian dari program Perikanan Terintegrasi untuk Stunting dan Inflasi (PITSA) yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

Edi menjelaskan, Budikdamber menjadi salah satu inovasi dalam mendorong ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan lahan terbatas. Selain menghasilkan ikan lele yang kaya protein, masyarakat juga dapat menanam kangkung di wadah ember yang sama. 

“Program ini tidak hanya membantu penyediaan pangan bergizi bagi keluarga, tetapi juga sekaligus menekan angka stunting dan menjaga stabilitas inflasi pangan,” ujarnya.

Dalam satu paket Budikdamber, masyarakat menerima sarana budidaya ikan berupa ember, serok, selang, hingga probiotik EM4. Selain itu juga disediakan perlengkapan budidaya tanaman kangkung, pakan ikan, serta 180 ekor benih lele. Tahun ini, Pemkot Pontianak menyalurkan 30 paket Budikdamber untuk warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat binaan.

Edi menuturkan, program PITSA dirancang secara holistik agar semua aspek perikanan terintegrasi dengan baik, mulai dari produksi, konsumsi hingga pemberdayaan masyarakat.

“Dengan langkah ini, kita ingin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, sekaligus memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha perikanan sederhana,” katanya.

Ia berharap penerima bantuan dapat memanfaatkan paket Budikdamber secara maksimal, sehingga hasilnya tidak hanya menambah asupan gizi keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.

“Sehatkan generasi, stabilkan ekonomi. Itulah semangat yang kita dorong melalui perikanan maju berbasis masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak menjadi tuan rumah Konferensi Antarbangsa Islam Borneo (KAIB) XVI Tahun 2025. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menjadi penyelenggara pertemuan perguruan tinggi internasional ini.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan sambutan hangat dan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh delegasi. Ia memperkenalkan Kota Pontianak sebagai kota yang memiliki keunikan geografis dan budaya.

“Pontianak ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa, karena setiap tanggal 21–23 Maret dan 21–23 September, matahari tepat berada di atas kota. Pada momen itu biasanya kita selenggarakan Festival Kulminasi dengan berbagai kegiatan budaya, seni, kuliner, hingga edukasi,” ujarnya pada malam ramah tamah yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Rabu (10/9/2025).

Edi menambahkan, Pontianak adalah kota heterogen dengan jumlah penduduk mendekati 700 ribu jiwa. Sekitar 78 persen di antaranya beragama Islam, dan selebihnya terdiri dari beragam agama lain. Kota ini juga dikenal dengan sebutan Kota Seribu Warung Kopi karena banyaknya warung kopi sebagai tempat masyarakat berinteraksi.

“Suasana kehidupan di Pontianak dominan Melayu dengan keberagaman budaya dan kuliner yang khas. Semoga kehadiran para peserta KAIB di Pontianak memberikan kesan yang baik, meskipun saat ini musim hujan. Jangan khawatir, warung kopi di Pontianak buka sejak dini hari, jadi bisa dinikmati kapan saja,” ungkapnya.

Rektor Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak, Prof Dr Firdaus Abdullah, menyampaikan rasa gembira karena delegasi dari Sarawak hadir dengan jumlah terbanyak dalam forum ini.

“Alhamdulillah, kami membawa lebih dari 30 orang staf, dosen, dan mahasiswa. Ini rombongan terbesar dari sebuah universitas. Kehadiran kami semakin istimewa karena sejak awal, Sarawak turut menggagas seminar serantau yang kini berkembang menjadi KAIB hingga ke-16 kali,” tuturnya.

Firdaus juga mengingatkan bahwa jika dihitung dengan dua kali penyelenggaraan secara hybrid pada masa pandemi, maka forum ini sejatinya sudah berlangsung sebanyak 18 kali. Ia berharap konferensi ini terus berkembang dengan resolusi yang nyata.

“Universitas-universitas yang tergabung sebagai konsorsium KAIB harus memastikan setiap resolusi ditindaklanjuti, termasuk hasil konferensi tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Pontianak, Syarif, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya forum internasional yang mempertemukan para akademisi, ulama dan praktisi dari berbagai negara di Borneo, termasuk Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, hingga Jerman.

Menurut Syarif, KAIB XVI diikuti oleh 11 perguruan tinggi mitra dari berbagai negara di kawasan Borneo. Dari Brunei Darussalam, di antaranya Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB). Dari Malaysia, turut hadir perwakilan UiTM Cawangan Sarawak dan UiTM Cawangan Sabah.

“Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama akademik, memperluas jaringan, sekaligus membahas isu-isu keislaman dan kebangsaan di Borneo,” pungkasnya. (prokopim)