Berita

PONTIANAK – Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang pengelolaan data statistik sektoral melalui modul e-Walidata. Ketua Panitia Rakor, Rendy Jaya Laksamana, menjelaskan pemilihan Kalimantan Barat sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa pertimbangan. Letak geografisnya strategis di tengah Indonesia serta berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga memiliki tantangan khusus dalam pelayanan publik.

“Kawasan perbatasan sangat berkorelasi dengan pembangunan daerah, sehingga penting mendapat perhatian lebih,” ujarnya, usai kegiatan di Hotel Golden Tulip, Selasa (26/8/2025).

Rendy menjelaskan, Rakor ini dirancang sebagai wadah memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Ia menegaskan kebijakan nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah, agar pembangunan lebih merata dan sesuai kondisi lapangan. Dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dinilai krusial sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

Ia menambahkan, Pontianak diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan tata kelola data yang baik. Dengan dukungan penyelenggaraan yang lancar, Rakor ini diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata untuk menyinergikan arah pembangunan nasional dan daerah.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rendy, yang juga Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menegaskan pentingnya data sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data bukan hanya kumpulan angka, melainkan potret kondisi masyarakat yang menjadi dasar setiap langkah pembangunan.

“Tanpa data valid, perencanaan ibarat membangun rumah di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh,” ujarnya.

Mahmudah menilai integrasi data antarinstansi mutlak dilakukan. Dengan basis data yang terhubung, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bergerak dalam koridor yang sama serta saling melengkapi. Data yang kuat, katanya, juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, bahan evaluasi, sekaligus instrumen transparansi dan akuntabilitas.

Ia menyoroti perkembangan Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) pasca-terbitnya regulasi seperti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Menurutnya, penerapan teknis melalui e-Walidata SIBD harus diperkuat agar lebih kredibel.

“Kini bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Data di mana kebijakan dirancang berdasarkan bukti dan fakta,” tegasnya.

Selain itu, Mahmudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Kementerian Dalam Negeri, seperti perlunya fitur deteksi otomatis kesalahan input serta pencegahan duplikasi data pada sistem. Ia juga menekankan pentingnya percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang lebih efisien.

“Pedoman penyusunan RKPD sebaiknya diterbitkan lebih awal agar menjadi pijakan bagi provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya.

Peserta dari Kota Pontianak, yang juga selaku Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kota Pontianak, Jumiati, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral. Menurutnya, data sektoral berkualitas sangat dibutuhkan agar setiap program pembangunan dapat dirancang sesuai kebutuhan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional.

Ia menilai penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan statistik sektoral. Kompetensi dan keterampilan aparatur perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tanpa SDM yang andal, sulit mencapai kualitas data yang diharapkan,” katanya.

Jumiati juga mengapresiasi langkah Kemendagri yang telah menambahkan sub-kegiatan statistik sektoral dalam perangkat daerah. Kebijakan ini menurutnya mampu memotivasi OPD untuk lebih serius melaksanakan kewajiban penyediaan data sektoral. Ia menegaskan, peran wali data pendukung di setiap OPD menjadi vital untuk memastikan sinkronisasi dengan wali data utama.

Ke depan, Jumiati berharap Kota Pontianak dapat menjadi rujukan dalam tata kelola data sektoral di tingkat daerah.

“Dengan pengelolaan yang optimal, data sektoral di Pontianak bisa menjadi acuan kredibel, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat arah pembangunan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Forum gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tiga wilayah, Kubu Raya–Pontianak–Mempawah (Kuponwah), menggelar gerakan menanam cabai serentak di Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) Kota Pontianak, Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (28/8/2025).

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menekankan pentingnya Forum Kuponwah sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi antarwilayah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Barat.

Ia menilai, pembentukan forum ini lahir dari kondisi produksi pangan yang belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Produksi cabai rawit di Kota Pontianak, misalnya, hanya 470 ton pada 2024, sementara kebutuhan jauh lebih tinggi.

“Cabai adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi. Karena itu, peningkatan produksi lokal mutlak dilakukan agar tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah,” ujarnya usai menanam cabai bersama Forkopimda Kota Pontianak.

Melalui Forum Kuponwah, tiga daerah sepakat memperkuat kerja sama sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi hingga keterjangkauan harga.

“Forum ini wujud nyata kolaborasi lintas wilayah dan sektor. Pertanian berperan penting, tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan,” jelas Bahasan.

Selain cabai, kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman jagung. Pemanfaatan lahan pekarangan atau urban farming dipilih sebagai strategi memperkuat penyediaan pangan masyarakat. Bahasan mendorong ASN melanjutkan gerakan menanam cabai di pekarangan kantor dan rumah, sebagaimana pernah digaungkan sejak 2023.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak turut membagikan 25.000 bibit cabai kepada masyarakat melalui camat dan lurah. Langkah ini diharapkan mendorong partisipasi warga menanam pangan di pekarangan rumah.

Bahasan menegaskan, pengendalian inflasi pangan memerlukan dukungan semua pihak. 

“Strong partnership adalah kunci. Dengan sinergi ini, ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan rumah tangga bisa terjamin sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia optimistis gerakan menanam cabai dan komoditas pangan di tiga daerah Kuponwah menjadi langkah nyata memperkuat kemandirian pangan.

“Insya Allah, kegiatan ini memberi dampak sosial ekonomi besar bagi masyarakat Kalimantan Barat, sekaligus mendukung arahan Presiden untuk menggiatkan program tanam pekarangan di luar sentra produksi,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Wako Edi Kamtono Terima Penghargaan atas Dukungan Inovasi AKASIA

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalbar meluncurkan Aksi Kolaborasi Akta Pencatatan Sipil untuk Semua (AKASIA), yakni pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalbar, Kamis (28/8/2025). Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya menggelar loket pelayanan dokumen dukcapil di lokasi diluncurkannya AKASIA.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, program ini merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan yang diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi. Menurutnya, AKASIA menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat dan terintegrasi.

“Layanan kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, surat pernikahan dan lainnya akan terus kita dorong agar lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Inovasi seperti AKASIA ini menjadi semangat bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya usai menerima penghargaan dari Pemprov Kalbar sekaligus menyerahkan secara simbolis akta dokumen kependudukan kepada warga Kota Pontianak.

Ia berharap, meski pelayanan terus dipermudah, masyarakat tetap diminta memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai aturan yang berlaku. Sebab persyaratan tersebut sebagai kelengkapan proses administrasi sebelum diterbitkannya akta dokumen dukcapil.

“Namun, pemerintah kota melalui Disdukcapil akan memastikan pelayanan berlangsung cepat dan sesuai ketentuan,” jelas Edi.

Wali Kota juga mengimbau warga Pontianak agar segera mencatatkan setiap peristiwa penting kependudukan, terutama kelahiran anak maupun kematian warga. Pemerintah Kota, kata dia, telah melakukan sosialisasi hingga ke tingkat RT agar masyarakat lebih tertib dalam pencatatan sipil.

“Bayi yang baru lahir sebaiknya segera didaftarkan agar akta kelahiran bisa cepat diterbitkan. Kita juga memiliki layanan jemput bola dan pelayanan di kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), maupun kecamatan,” terangnya.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani, mengatakan pihaknya menyediakan layanan mobil keliling dan meja pelayanan di lokasi kegiatan. Berbagai layanan kependudukan diberikan mulai dari perekaman KTP elektronik, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak (KIA), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Target kita hari ini melayani sekitar 350 warga. Harapannya, dokumen KTP elektronik bisa selesai pada hari yang sama,” ungkapnya.

Sebelum pelaksanaan, Disdukcapil telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan, kelurahan, serta media sosial resmi.

Selain membuka loket pelayanan di lokasi peluncuran AKASIA, rutinitas pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pontianak juga tersebar di sejumlah lokasi. Mulai dari loket pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik, pelayanan di enam kecamatan hingga operasional mobil pelayanan keliling. Pihaknya juga rutin menggelar program jemput bola.

Setiap hari, kegiatan difokuskan pada kelompok masyarakat berbeda. Senin, petugas mendatangi anak usia 17 tahun untuk perekaman KTP elektronik. Selasa, pelayanan KIA dilakukan di sekolah-sekolah. Rabu, mobil pelayanan keliling hadir di 29 kelurahan. Kamis, dilakukan aktivasi IKD di instansi pemerintah maupun rumah sakit.

“Untuk Rumah Sakit Soedarso, karena jumlah pegawainya banyak, jadwal pelayanan aktivasi IKD dijadwalkan sampai lima kali,” paparnya.

Sementara pada Jumat dan Sabtu, pelayanan difokuskan bagi lansia, penyandang disabilitas, warga sakit, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Dimana petugas Disdukcapil mendatangi langsung rumah warga yang membutuhkan,” tukasnya.

Erma mengingatkan masyarakat agar proaktif mencatatkan dokumen kependudukan serta segera memperbarui bila ada perubahan elemen data. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan Disdukcapil tidak dipungut biaya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurus sendiri ke Disdukcapil. Data dijamin benar, layanan gratis, dan tidak perlu melalui pihak ketiga. Dengan begitu, data kependudukan Kota Pontianak bisa akurat sesuai kondisi sebenarnya,” imbaunya.

Kepala Disdukcapil Provinsi Kalbar Yohanes Budiman, menegaskan bahwa AKASIA menjadi terobosan penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ia menjelaskan, ada lima jenis layanan utama yang diberikan, yakni akta kelahiran, akta kematian, perekaman KTP elektronik, kartu identitas anak (KIA), serta aktivasi identitas kependudukan digital.

“Pada hari ini kami juga melaksanakan pelayanan langsung di luar gedung, dengan total 700 layanan yang diberikan kepada masyarakat dari berbagai wilayah. Inovasi AKASIA hadir untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor, sehingga optimalisasi penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kalbar dapat lebih cepat tercapai,” pungkasnya.

Dengan hadirnya program ini, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mempercepat integrasi data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi sipil. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerima Piagam Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada apel peringatan Hari Pramuka ke-64 yang digelar di halaman depan Taman Alun Kapuas, Rabu (27/8/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Bahasan dalam mendukung perkembangan Gerakan Pramuka, khususnya di Kota Pontianak. Sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pontianak, ia dinilai telah memberikan kontribusi yang nyata bagi pembinaan generasi muda.

Lencana Darma Bakti merupakan salah satu tanda penghargaan tertinggi dalam Gerakan Pramuka. Sesuai Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012, penghargaan ini diberikan kepada seseorang yang terbukti memiliki jasa besar, peran penting, dan manfaat luas dalam perkembangan kegiatan kepramukaan di Indonesia.

“Penghargaan ini tentu menjadi sebuah kehormatan sekaligus amanah bagi saya. Namun yang terpenting, ini adalah hasil kerja sama dan dukungan semua pihak yang terlibat dalam membangun serta menggerakkan Pramuka di Kota Pontianak,” ungkap Bahasan usai menerima piagam penghargaan.

Ia menambahkan, Gerakan Pramuka tidak hanya sekadar kegiatan ekstrakurikuler, melainkan wadah pembinaan karakter generasi muda yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan kepedulian sosial. Pemerintah Kota Pontianak, menurutnya, akan terus mendukung program-program Pramuka agar bisa melahirkan tunas-tunas muda yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan zaman.

“Pramuka adalah sekolah kehidupan. Di sinilah para generasi muda belajar tentang kedisiplinan, kebersamaan, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap sesama. Saya berharap semangat ini terus menyala di hati para anggota Pramuka Pontianak,” pungkasnya.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Bahasan berharap dapat semakin memotivasi seluruh jajaran pembina dan anggota Pramuka di Kota Pontianak untuk terus berkarya, mengabdi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. (prokopim/kominfo)