Berita

PONTIANAK – Media siber menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kehadiran Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat dapat terus menjaga profesionalisme, independensi, serta menghadirkan informasi berkualitas yang mendukung pembangunan daerah.

“AMSI memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat. Dengan sajian informasi yang akurat dan berimbang, media siber bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga,” ujarnya usai menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III AMSI Kalbar di Qubu Resort, Rabu (3/9/2025).

Edi bilang, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan dari aspek komunikasi publik. Di sinilah peran AMSI dinilai krusial dalam memperkuat literasi digital masyarakat agar mampu menyaring informasi dengan baik, sehingga tercipta lingkungan sosial yang kondusif.

“Dengan literasi digital yang baik, masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung kelancaran pembangunan di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Edi juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Pontianak siap bersinergi dengan AMSI dalam berbagai program yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi. Ia mencontohkan, publikasi capaian pembangunan, penyampaian kebijakan publik, hingga sosialisasi layanan masyarakat akan lebih mudah tersampaikan melalui media siber yang kredibel.

“Kerja sama dengan AMSI ini sejalan dengan komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Media siber menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah daerah,” katanya.

AMSI Kalbar dalam forum tersebut juga menegaskan komitmennya untuk ikut mendukung pembangunan Kota Pontianak. Melalui pemberitaan yang berimbang, AMSI berharap dapat mendorong partisipasi publik, mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media siber di daerah. (prokopim)

Wawako Bahasan Memancang Tiang Pertama Jembatan Dharma Putra

PONTIANAK - Pemancangan tiang pertama secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menandai dimulainya pembangunan jembatan di Jalan Dharma Putra Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Pemancangan tiang pertama dihadiri Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, jajaran anggota DPRD Kota Pontianak daerah pemilihan Pontianak Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pontianak Utara serta masyarakat setempat.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan infrastruktur jembatan di Jalan Dharma Putra segera diperbaiki pada tahun ini. 

Ungkapan rasa syukur disampaikan Nurhayati (39), warga Jalan Dharma Putra, setelah pembangunan kembali jembatan yang roboh sejak hampir dua tahun lalu akhirnya dimulai. Ia mengungkapkan, perbaikan ini sudah lama dinantikan, terutama karena akses warga sehari-hari sangat terganggu.

“Kasihan anak-anak sekolah, setiap hari harus putar arah. Kadang macet sampai ada yang jatuh, ibu-ibu juga susah lewat. Kalau ada ambulance, malah tidak bisa melewati jembatan ini, terpaksa putar lagi. Dengan diperbaikinya jembatan, tentu kami senang sekali, akses jadi lancar,” ungkapnya usai menyaksikan pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan, Rabu (3/9/2025).

Nurhayati mengenang, jembatan itu awalnya retak dan hanya ditambal seadanya sebelum akhirnya roboh setelah dilalui kendaraan bertonase besar. 

“Sempat ditampal, tapi hanya bertahan tiga minggu. Begitu ada tanki lewat, jembatan langsung putus,” ceritanya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menerangkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan. Hanya saja, keterlambatan realisasi pekerjaan sebelumnya lebih disebabkan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.

“Memang ini menjadi evaluasi bagi kami. Ke depan, agar tidak terjadi lagi, pemerintah kota bersama DPRD akan menganggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.

Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini. Bahasan optimistis, proyek ini bisa selesai sebelum akhir tahun. 

“Kami hadir bersama masyarakat dan DPRD pada hari ini sebagai doa bersama agar pelaksanaannya lancar tanpa hambatan,” imbuhnya.

Selain pembangunan jembatan, Pemerintah Kota Pontianak juga akan menata kawasan sekitar dengan pekerjaan turap di parit yang berdekatan dengan Sungai Putat. Bahasan menyebut, kondisi turap yang ada saat ini sudah rusak dan berkelok.

“Pemerintah Kota Pontianak juga mengusulkan pembangunan drainase dengan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk mencegah banjir di kawasan masjid dan pemakaman yang berada di sekitar lokasi,” terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta mengatakan proyek tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar. Namun, setelah melalui proses tender, nilai pekerjaan dapat ditekan menjadi sekitar Rp800 juta. 

“Ada efisiensi sebesar Rp200 juta dari hasil tender. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun jembatan dengan model site pile dan beton,” jelasnya.

Firayanta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar Jalan Dharma Putra karena proses pembangunan kembali jembatan sempat memakan waktu cukup lama. Selama jembatan terputus, pemerintah menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas warga tetap berjalan.

Ia berharap dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar proyek ini bisa segera selesai dan berfungsi sebagaimana yang direncanakan. 

“Kami berharap masyarakat mendukung dan membantu agar pembangunan Jembatan Dharma Putra dapat berjalan lancar,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyebut, pembangunan Jembatan Dharma Putra merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, setiap program pembangunan harus melewati tahapan penganggaran, perencanaan, hingga proses lelang sebelum akhirnya bisa dilaksanakan.

“Kalau ada infrastruktur yang roboh, tidak bisa serta-merta langsung ditangani, apalagi dengan anggaran besar. Semua ada prosesnya, mulai dari perencanaan hingga tender. Alhamdulillah, tahun ini proses itu sudah tuntas dan pembangunan bisa dimulai,” sebutnya.

Ia juga menekankan, Pontianak Utara menjadi salah satu wilayah dengan porsi pembangunan terbesar di tahun 2025. Total anggaran yang masuk ke wilayah ini, kata Satarudin, mencapai hampir Rp60 miliar, termasuk dari APBD dan dukungan program pusat.

“Artinya, tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Semua wilayah mendapat perhatian yang sama. Hasil dari pajak yang dibayar masyarakat inilah yang kembali untuk membangun jalan, mendukung kegiatan RT, hingga membantu guru ngaji. Jadi, manfaatnya langsung kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kian menggencarkan efisiensi anggaran. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memaparkan arti efisiensi adalah memusatkan seluruh program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga telah meminta jajarannya agar segera melaksanakan program-program yang menyasar masyarakat.

“Jadi artinya bukan anggaran berkurang, tetapi memusatkan semuanya untuk langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kegiatan yang sifatnya seremonial atau sebagai pendukung, semuanya dipangkas,” tuturnya, Selasa (2/9/2025).

Sebagai salah satu contoh adalah perayaan Hari Jadi ke-254 Pontianak, 23 Oktober mendatang. Edi ingin agar kegiatan digelar sederhana namun tidak mengurangi makna hari jadi.

“Misalnya tahun sebelumnya banyak kegiatan seremonial, seperti arakan pengantin, jepin massal, dan lainnya. Itu sementara kita tahan dulu sebagai upaya efisiensi,” paparnya.

Edi menambahkan, penghematan belanja pada kegiatan seremonial akan dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, dan penataan kota.

“Efisiensi ini bukan berarti mengurangi semangat kebersamaan atau identitas budaya, melainkan mengutamakan kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota Edi menerangkan, langkah ini juga sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah pusat dalam menjaga fiskal tetap sehat. Ia optimis, apabila semua program pemerintah fokus mendorong kemakmuran warga, maka kemajuan akan cepat diraih.

“Percepatan program pemerintah bagi warga ini semata-mata menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Gelontorkan Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan WC

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat, salah satunya dengan mengalokasikan hampir Rp4 miliar pada 2025 untuk program bedah rumah tidak layak huni. Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelontorkan bantuan bedah rumah tak layak huni sebanyak 183 unit dan WC sebanyak 141 unit. Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 690.277 jiwa, dengan sekitar 213 ribu kepala keluarga (KK).

“Namun, baru tersedia 135 ribu rumah tinggal sehingga masih terdapat kurang lebih 26 ribu KK yang belum memiliki rumah mandiri dan tinggal bersama keluarga besar,” terangnya usai menyerahkan bantuan bedah rumah dan bedah WC dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Rusunawa Harapan Jaya, Jalan Harapan Jaya, Selasa (2/9/2025).

Edi menambahkan bahwa program bedah rumah dan perbaikan WC ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pontianak secara bertahap.

“Rumah yang sehat menjadi kunci keluarga yang kuat. Karena itu, desain hunian harus memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan matahari, hingga ketahanan terhadap kelembapan dan curah hujan tinggi,” ucap Edi.

Ia menambahkan, kondisi geografis Pontianak yang datar dan rawan genangan air pasang juga perlu diantisipasi agar rumah tidak mudah tergenang. Selain program bedah rumah, Pemkot berencana membangun sejumlah rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di beberapa titik, seperti Gang Semut dan wilayah Pontianak Utara. Saat ini Rusunawa telah menampung ratusan KK, antara lain di Jalan Komyos dan Nipah Kuning Dalam.

“Dengan hunian sehat, keluarga akan tumbuh lebih baik dan bahagia,” tuturnya.

Edi menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak. Ia juga menambahkan, infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, termasuk jalan, drainase, air bersih, jaringan utilitas, serta ruang terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat beraktivitas.

“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak BUMN, BUMD, dunia usaha, dan komunitas untuk berkolaborasi menciptakan Pontianak yang asri dan humanis,” katanya.

Sektor ekonomi kreatif, khususnya kuliner, disebutnya sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada 2025 sebesar 5,2 persen.

“Kolaborasi ini diharapkan menjadikan Pontianak semakin tertib, nyaman, dan membahagiakan warganya,” imbuh Edi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, menyampaikan bantuan rumah tidak layak huni diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan dukungan dana selain dari APBD juga dari pihak swasta, lembaga keuangan, dan para donatur.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kepedulian masih terjaga. Meski banyak tantangan, dengan persatuan dan kerja sama, kita bisa mencari solusi bersama,” ujar Derry.

Selain program bedah rumah, Pemkot Pontianak juga memberikan subsidi sewa rusun bagi warga lanjut usia yang kesulitan membayar. Melalui gerakan peduli bersama, dana berhasil dihimpun untuk membantu 20 manula berusia di atas 65 tahun di Rusun Nipah Kuning dan Rusun Sungai Beliung.

“Mereka terbantu untuk tetap tinggal dengan nyaman meski tidak lagi memiliki kemampuan membayar sewa,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan sosial turut mewarnai peringatan Hapernas. Antara lain pasar murah yang didukung Bulog dengan menyediakan sembako terjangkau, pemeriksaan kesehatan gratis oleh UPT Puskesmas, serta pre-loved sale berupa penjualan barang layak pakai sumbangan ASN dan donatur. Hasil penjualan dikembalikan untuk kegiatan warga rusun melalui pengurus RT.

“Pasar murah ini selalu dinantikan warga rusun. Bahkan seringkali dalam satu jam saja barang langsung habis,” tutur Derry.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalbar, BPR Khatulistiwa, Perum Bulog, Yayasan Bakti Suci, hingga kontraktor lokal yang berpartisipasi. Derry menegaskan dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak sangat penting dalam menyukseskan program perumahan dan kegiatan peringatan Hari Perumahan Nasional.

“Kami berharap kegiatan ini memberi kontribusi nyata bagi kemajuan perumahan di Kota Pontianak serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)