Berita

Wako Apresiasi Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Budaya Lokal

PONTIANAK – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk penguatan ekonomi dan pelestarian budaya lokal di Kota Pontianak. Bantuan berupa uang tunai tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat lokal yang selama ini aktif dalam bidang seni dan budaya, UMKM, serta siaga bencana berbasis komunitas.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (PFM), Ishaq Zubaedi Roqib menerangkan, program dari pemerintah pusat ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat berbasis potensi lokal.

“Program ini kami desain agar mampu mengangkat potensi budaya dan ekonomi lokal menjadi kekuatan pembangunan sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki kearifan dan kekuatan sendiri, dan itu harus diberdayakan,” ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Rumah Budaya Kampung Caping, Kamis (10/7/2025).

Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat, khususnya warga Kampung Caping, yang dinilainya telah menunjukkan kemajuan dalam menjaga nilai-nilai budaya sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, Stafsus Menteri menanggapi aspirasi warga yang mengharapkan bantuan perahu karet untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat wilayah tersebut beberapa kali dilanda musibah seperti banjir dan kecelakaan air.

“Permintaan ini akan kami tindak lanjuti, karena kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan bagian penting dari ketahanan sosial yang berkelanjutan,” cetus Ishaq.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasinya atas perhatian Kemensos terhadap pengembangan potensi kampung-kampung budaya di Pontianak. Ia menyebut keberadaan kampung budaya seperti di Mendalawi ini sebagai aset sosial yang harus dijaga dan terus diberdayakan.

“Kampung Mendalawi dan sekitarnya memiliki kekayaan budaya yang khas. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya lokal agar dapat menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat untuk menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong warga yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kebencanaan.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Kemensos yang telah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat Kota Pontianak. Kota Pontianak masih memiliki sejumlah tantangan sosial yang memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat,” imbuh Edi.

Ia menyebut, berbagai program sosial telah digulirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, baik melalui APBD maupun dukungan pusat. Bantuan pangan non-tunai (BPNT) tercatat menjangkau sekitar 14 ribu keluarga, sementara penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 7 ribu hingga 9 ribu orang. 

“Namun jumlah ini belum mencakup keseluruhan warga dalam DTKS. Sisanya kita bantu melalui APBD,” ucap Edi.

Selain itu, Pemkot juga fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan program bedah rumah. Hingga kini, sebanyak 14 ribu unit rumah tidak layak huni telah dibedah melalui dukungan APBD dan program pusat. 

“Kita juga perhatikan sanitasi rumah, termasuk bantuan pembangunan WC bagi rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyinggung pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Pemkot telah membangun UMKM Center dan Rumah Kemasan sebagai pusat promosi produk lokal. 

“Kita juga bermitra dengan dunia usaha, perbankan, dan kementerian lain untuk mendukung pembiayaan dan pembinaan UMKM,” sebutnya. 

Ia berharap sinergi dengan Kementerian Sosial terus ditingkatkan, termasuk dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan seluas 5,1 hektare di Pontianak Utara. Proyek ini diharapkan masuk dalam 100 program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari agenda Kemensos.

Edi menyampaikan bahwa sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, Kota Pontianak menghadapi tantangan besar, termasuk urbanisasi dan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 8,4 persen dan tertinggi di Kalbar.

“Kita akan terus validasi data, kolaborasi dengan pemerintah pusat, dan melakukan berbagai program penguatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengajak seluruh lapisan masyarakat memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang bulan Agustus 2025.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saat ini tengah mempersiapkan sejumlah agenda utama serta rangkaian kegiatan pendukung untuk menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan. Puncak acara akan digelar pada 17 Agustus mendatang melalui upacara pengibaran bendera di Lapangan Keboen Sajoek, Jalan Pattimura.

“Kami akan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota sebagai panduan bagi masyarakat dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-80 RI,” ujar Amirullah usai rapat koordinasi bersama panitia kemerdekaan di Kantor Wali Kota, Rabu (9/7/2025).

Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, organisasi masyarakat, instansi vertikal, hingga unsur TNI-Polri. Semangat kebersamaan ini, menurutnya, menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa.

“Peringatan ini hanya berlangsung setahun sekali. Mari kita rayakan sebagai penghargaan bagi para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan kita,” ucapnya.

Pemkot akan mengerahkan 32 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada pelaksanaan upacara. Selain itu, petugas pendukung seperti tenaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan juga tengah disiapkan. Peserta upacara akan melibatkan siswa dan guru dari sekolah-sekolah terdekat.

Sebagai bagian dari semangat kemerdekaan, Pemkot juga akan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di setiap kecamatan. Menurut Amirullah, kegiatan tersebut merupakan amanah langsung dari Wali Kota Pontianak.

“Kita ingin Kota Pontianak tetap terlihat indah dan bersih di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan. Semua harus berjalan tertib dan teratur,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk memperkuat sinergi dan melengkapi data dukung sesuai indikator dari Komisi Informasi Kalbar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Zulkarnain, menegaskan komitmen Pemkot terhadap keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Komitmen itu terlihat dari program prioritas Wali Kota serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat melalui kanal resmi, seperti media sosial, email, dan telepon pengaduan,” ujarnya usai rapat koordinasi lintas sektoral di Ruang Statistik Sektoral Diskominfo, Rabu (9/7/2025).

Kinerja Pemkot dalam keterbukaan informasi mengalami tren positif dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2023 Kota Pontianak berada di peringkat ke-6 dengan predikat informatif. Setahun kemudian, peringkat naik ke posisi ke-4 dan berhasil meraih predikat yang sama serta ditetapkan sebagai juara umum.

“Tahun ini kami targetkan ada peningkatan dari penilaian,” tegas Zulkarnain.

Menurutnya, target tersebut realistis dicapai dengan dukungan seluruh OPD. Ia menilai keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak publik yang harus dijamin.

“Kita masih punya waktu ssebelum penilaian akhir. Kami dorong semua perangkat daerah memaksimalkan pengelolaan informasi, memperkuat dokumentasi, serta menyerahkan bukti dukung yang diminta Komisi Informasi,” paparnya.

Komisi Informasi Kalbar menggunakan sejumlah indikator dalam penilaian, seperti komitmen kelembagaan, ketersediaan informasi publik, pelayanan informasi, dan pengembangan website resmi. Penilaian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Zulkarnain menyebut, keterbukaan informasi sejalan dengan visi Kota Pontianak, yaitu Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Visi tersebut memberi ruang bagi setiap warga kota untuk dilibatkan secara aktif dalam pembangunan melalui akses informasi yang merata.

“Dengan arah pembangunan yang inklusif, transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Karena itu, kami optimistis target bisa diraih,” tutupnya. (kominfo)

SAMARINDA – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono menyatakan, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis masyarakat, khususnya melalui penguatan peran keluarga. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK ke-10 Tahun 2025 di Samarinda, Selasa (8/7/2025).

“Penguatan kapasitas kader dan sinergi dengan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program kerja PKK di Kota Pontianak,” ujarnya.

Yanieta menyampaikan, PKK Pontianak berkomitmen penuh mendukung percepatan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang menjadi dasar strategis pembangunan daerah hingga tahun 2029. Komitmen ini, lanjutnya, sejalan dengan agenda Rakernas ke-10 yang menetapkan Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029 serta strategi pelaksanaannya untuk lima tahun ke depan.

“Tujuan Rakernas ini sangat relevan, yakni sebagai acuan utama perencanaan dan pelaksanaan program gerakan PKK di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Ia menambahkan, TP PKK Kota Pontianak telah mengusung sejumlah program unggulan yang fokus pada penanaman dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tingkat keluarga, serta pelibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.

“Keluarga adalah fondasi utama pembangunan nasional. Di sinilah dimulai pendidikan karakter, pola asuh, pendidikan agama, hingga kesehatan,” katanya.

Pada tahun pertama implementasi program, TP PKK Kota Pontianak akan memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, dalam sambutannya menekankan bahwa Rakernas PKK bertujuan menyelaraskan arah kebijakan organisasi dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta RPJMN 2025–2029.

“Rakernas ini akan menetapkan Rencana Induk Gerakan TP PKK 2025–2029, strategi pelaksanaan, serta petunjuk teknis tata kelola kelembagaan dan administrasi PKK di seluruh jenjang,” jelasnya.

Tri menambahkan, Rakernas ke-10 menjadi momentum penting dalam menata arah baru gerakan PKK agar lebih sistematis, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang tepat, gerakan PKK akan menjadi kekuatan sosial yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional,” pungkasnya. (humas-pkkpontianak)