Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak anggota Gerakan Pramuka untuk terus berperan aktif dalam membangun karakter generasi muda dan memperkuat ketahanan bangsa.

Menurutnya, tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa” menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota Pramuka untuk menjaga jati diri sebagai insan Pancasila yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Pramuka hadir bukan hanya dalam kegiatan kepanduan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam aksi sosial, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, hingga mendukung program ketahanan pangan,” ujar Edi, usai menjadi pembina apel peringatan Hari Pramuka di Jalan Rahadi Usman, Rabu (27/8/2025).

Ia menegaskan, generasi muda saat ini dihadapkan pada arus digitalisasi, disrupsi teknologi, dan berbagai persoalan sosial seperti judi online, narkoba, serta melemahnya semangat gotong royong. Karena itu, Gerakan Pramuka dinilai sangat strategis dalam membentuk pemuda tangguh, berintegritas, dan cinta tanah air.

“Semangat Pramuka adalah semangat persatuan, disiplin, dan pengabdian. Mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat kolaborasi membangun bangsa,” tambahnya.

Edi berharap Gerakan Pramuka tetap relevan sepanjang masa dan mampu melahirkan generasi emas Indonesia yang berkarakter serta siap menjadi pemimpin masa depan. Ia menilai, peran Pramuka semakin penting di tengah perubahan zaman.

Selain mengajarkan disiplin dan kemandirian, Pramuka juga melatih keterampilan hidup, kepemimpinan, serta membangun semangat kolaborasi. Nilai-nilai tersebut, kata dia, harus terus diwariskan agar generasi muda tidak tercerabut dari akar kebangsaan.

“Semangat Pramuka adalah semangat persatuan, disiplin, dan pengabdian. Mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat kolaborasi membangun bangsa,” tambahnya.

Menurut Edi, pramuka tetap relevan sepanjang masa dan mampu melahirkan generasi emas Indonesia yang berkarakter serta siap menjadi pemimpin masa depan.

“Saya mengapresiasi kontribusi Pramuka yang selalu hadir dalam berbagai momentum penting di tengah masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Wako Tinjau Kondisi Rumah Tak Layak Huni di Alpokat Indah

PONTIANAK – Kondisi rumah milik Norma (59), warga Gang Alpokat Indah Jalur V Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat sangat memprihatinkan. Rumah kayu yang ditempati bersama lima orang cucunya yang sudah yatim dan piatu itu, mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) dan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Wali Kota Edi melihat langsung kondisi rumah yang ditempati Norma bersama cucu-cucunya. 

Edi memastikan rumah milik Norma akan masuk dalam program perbaikan rumah tidak layak huni yang mulai dikerjakan awal September mendatang. 

“Di perubahan anggaran sudah kita masukkan dan Insya Allah paling lambat awal September mulai dikerjakan. Ini bagian dari persiapan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujarnya usai meninjau rumah itu, Selasa (26/8/2025).

Edi menambahkan, pihaknya tidak hanya terfokus pada satu rumah, tetapi juga mendorong camat, lurah, RW, dan RT lebih proaktif melaporkan kondisi warga yang membutuhkan. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau semua wilayah.

“Kalau tidak ada informasi, tentu kami terbatas. Makanya begitu ada laporan, langsung kita tindaklanjuti. Setiap tahun kita punya program bedah rumah dan pembangunan sanitasi. Jumlahnya sudah cukup banyak,” tuturnya.

Selain perbaikan rumah, Pemkot Pontianak juga memberikan intervensi berupa sambungan air bersih melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dipasang gratis, serta memastikan warga memperoleh akses listrik. Edi menegaskan, tidak boleh ada warga Kota Pontianak yang ber-KTP Pontianak luput dari fasilitas dasar.

“Untuk pendidikan, anak-anak usia sekolah kita masukkan ke sekolah dan ditanggung semuanya, termasuk kesehatan. Bahkan cucu-cucu dari keluarga penerima manfaat ini juga kita gratiskan,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, yang ikut mendampingi peninjauan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada Norma dan keluarganya.

“Melihat kondisi rumah Bu Norma yang sangat tidak layak, tadi langsung Bapak Wali Kota memutuskan untuk segera dilakukan bedah rumah melalui Dinas Perkim dan PU. Targetnya bulan September sudah mulai dieksekusi,” ungkapnya.

Selain program bedah rumah, lanjutnya, bantuan yang disalurkan juga meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan bagi cucu Norma, BPJS Kesehatan, serta sembako dari Pemkot Pontianak. Bantuan serupa juga sebelumnya telah disalurkan melalui Baznas.

Trisnawati menjelaskan, data penerima manfaat berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan, mulai dari PKH, BPNT, hingga program bedah rumah.

“Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi,” terangnya.

Keluarga Norma tinggal bersama dua anaknya, Pani dan Dewi, yang masing-masing telah berstatus duda dan janda. Pani bekerja sebagai buruh harian lepas, sementara Dewi bekerja sebagai tukang masak. Mereka membesarkan lima anak, dengan cucu termuda masih berusia tiga tahun.

“Harapan kami bantuan ini bisa meringankan beban Bu Norma dan keluarga. Bahkan ke depan, anak-anaknya juga bisa ikut diberdayakan melalui program sekolah rakyat maupun pelatihan keterampilan menjahit,” tambah Trisnawati.

Selain bedah rumah, rencana perbaikan juga mencakup fasilitas sanitasi dan WC. Dinsos turut berkoordinasi dengan PLN untuk mendukung penyediaan listrik melalui program bantuan khusus bagi masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Norma yang rumahnya akan diperbaiki, tak kuasa menahan rasa syukur. Terlebih rumah yang ditempatinya selama lebih 20 tahun ini dikunjungi langsung Wali Kota Pontianak.

“Terima kasih banyak atas bantuan ini, semoga bantuan yang diberikan kepada kami ini bisa memperbaiki kehidupan keluarga kami,” ucapnya terharu.

Norma mengaku sudah hampir 20 tahun tinggal di rumah sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Ia menuturkan, kehidupannya sehari-hari dijalani dengan bekerja serabutan.

“Kadang saya nyuci baju orang, kadang jual kerupuk, atau jual ikan kalau ada yang pesan. Yang penting bisa dapat untuk beli beras, walau hanya sedikit,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa pengembangan kawasan Yuka harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis dan potensi masyarakat setempat. Ia menyebut, kunci membangun Yuka sebagai kampung percontohan adalah kolaborasi serta pemberdayaan sesuai kearifan lokal. Hal itu dikatakannya saat membuka Pelatihan Penggerak Kawasan Yuka Gerakan Pembaharu di Rumah Saoraja, Selasa (26/8/2025) Kecamatan Pontianak Barat.

“Kita harus bisa hidup mengikuti alam, bukan alam mengikuti kita. Kalau ingin mengembangkan Yuka, potensinya adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan keterampilan dan menambah pendapatan keluarga. Pemerintah kota siap berkolaborasi melalui program infrastruktur, air bersih, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Edi menyebut, persoalan legalitas tanah masih menjadi kendala di kawasan Yuka. Meski begitu, ia memastikan pemerintah terus berupaya mencari solusi agar warga memiliki kepastian hukum atas lahan yang ditempati.

Selain itu, Pemkot Pontianak tengah menyiapkan program pengelolaan air limbah, pengembangan kampung kreatif berbasis kearifan lokal, hingga membuka destinasi wisata baru di sekitar kawasan waterfront Yuka.

“Kuncinya adalah kolaborasi. Masyarakat harus diberdayakan sesuai potensi lokalnya, apakah itu melaut, bertani, atau kerajinan. Pemerintah akan memfasilitasi sehingga kampung bisa menjadi destinasi inspiratif,” tambahnya.

Pelatihan yang digelar Ashoka Indonesia bersama sejumlah mitra strategis ini berlangsung pada 26–28 Agustus 2025. Tujuannya, memperkuat kapasitas masyarakat Yuka agar mampu menjadi kampung percontohan berbasis kolaborasi lintas komunitas.

Ketua Panitia Octavia Shinta Aryani, menjelaskan kegiatan ini diikuti 25 warga Yuka, termasuk ketua RT, RW, perempuan penggerak, pemuda, hingga pelajar, serta 13 pendamping komunitas yang akan mendukung secara berkelanjutan.

“Kami sudah melakukan survei awal, dan di Kampung Yuka harapan itu sangat besar karena masyarakatnya masih mau bergotong royong. Itulah kekuatan kami, karena tidak bisa bekerja sendiri, tapi bersama-sama,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong keterbukaan informasi di lingkup perangkat daerah jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Ia meminta setiap dinas lebih cepat tanggap dalam merespons keluhan maupun aduan dari masyarakat.

“Masing-masing OPD harus aktif, fungsikan kehumasan. Sekarang sudah bisa manfaatkan media sosial dengan mudah, jadi jangan menunggu arahan atasan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya, di Kantor Wali Kota, Selasa (26/8/2025).

Menurut Edi, respons cepat akan memberikan rasa percaya publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selama persoalan yang diadukan masyarakat tersebut sesuai dengan tugas kedinasan, ia menegaskan agar segera ditindaklanjuti.

“Kelengkapan administrasi bisa menyusul. Intinya harus untuk masyarakat, jadi tidak perlu khawatir,” paparnya.

Edi menambahkan, pola komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik. Ia berharap setiap OPD tidak hanya menunggu laporan resmi, tetapi juga aktif memantau dinamika di lapangan, termasuk memanfaatkan kanal digital.

Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait proses penyelesaian masalah. Dengan begitu, warga merasa dihargai dan dilibatkan.

Selain itu, Edi mengapresiasi beberapa OPD yang dinilainya telah aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kanal informasi. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi dinas lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sekarang era serba cepat. Pemerintah dituntut adaptif, tidak boleh lamban. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)