Berita

Pemkot Pontianak Dukung Pembangunan Dapur SPPG MBG

PONTIANAK - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melalui Lanud Supadio berkomitmen mendukung program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan anak. Salah satunya diwujudkan melalui pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis bagi pelajar di Kota Pontianak.

Komandan Lanud (Danlanud) Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiyono, menyampaikan bahwa pembangunan dapur SPPG ini merupakan bagian dari sinergi antara TNI AU dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas.

"Sebagai kepanjangan tangan dari TNI AU, kami mendukung penuh program pemerintah, salah satunya program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Dengan semangat itu, kami bangun SPPG di wilayah ini, dan Insya Allah akan selesai pada awal Agustus. Harapannya, saat anak-anak mulai kembali sekolah, fasilitas ini sudah bisa dimanfaatkan," ujarnya saat peletakan batu pertama dapur SPPG Lanud Supadio di Mess Transit Satva Chodrie, Rabu (18/6/2025).

Ia menyebut pentingnya kerja sama kelembagaan untuk membangun Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia sejak usia dini sangat penting sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Ini bagian dari upaya kita menyiapkan generasi unggul dan berkarakter, menyambut visi besar Indonesia Emas. Tentu semua perlu dimulai dari fondasi yang kuat, salah satunya dari gizi yang baik bagi anak-anak," lanjutnya.

Pembangunan SPPG ini juga diharapkan menjadi bentuk kontribusi nyata TNI AU di tengah masyarakat, serta mempererat hubungan antara institusi militer dengan warga Pontianak.

"Semoga pembangunan ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi kebanggaan kita bersama. Kami siap terus berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat," imbuh Danlanud.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung program nasional penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah melalui pembangunan dapur gizi di berbagai titik.

Hingga saat ini, total 20 dapur telah direncanakan di Kota Pontianak, dengan 12 di antaranya sudah beroperasi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 126.400 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga pondok pesantren dan madrasah.

“Pemerintah Kota Pontianak telah meminjamkan empat lokasi lahan kepada Badan Gizi Nasional untuk pembangunan dapur baru, yang sebelumnya telah kami MoU-kan saat kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional,” tuturnya.

Menurutnya, dapur yang berasal dari bangunan eks restoran atau bangunan lama lebih cepat dioperasikan karena hanya memerlukan renovasi interior. Ia menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus didukung bersama.

“Dampak positifnya luar biasa, tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bagi ibu rumah tangga dan petani lokal. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 25 sampai 30 ibu-ibu rumah tangga selama 24 hari kerja dan ini juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain membuka lapangan kerja, program ini juga memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok bahan makanan. 

“Kalau menunya telur, satu anak satu butir, berarti sehari kita butuh 126.000 butir telur. Ini bisa disuplai dari peternak lokal,” terangnya.

Edi juga mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah kota telah menyiapkan anggaran pendukung, seluruh pembiayaan program ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Kendati demikian, pihaknya tetap akan memberikan dukungan, khususnya dalam hal infrastruktur penunjang seperti akses jalan ke dapur-dapur tersebut.

“Kalau jalan di sekitar dapur seperti Imam Bonjol atau Budi Karya padat, kita siap bantu percepat pelebaran atau perbaikan jalannya agar distribusi lancar,” sebutnya.

Wali Kota Edi Kamtono menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya TNI, yang turut andil dalam pembangunan dapur gizi ini. Ia optimistis pelaksanaan proyek dapat selesai tepat waktu dan berjalan sesuai rencana.

“Mudah-mudahan program ini berjalan sukses dan membawa manfaat luas bagi masyarakat,” tutupnya. (prokopim)

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional

PONTIANAK – Di momentum Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tahun 2025, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya peran serta para lanjut usia (lansia) dalam pembangunan masyarakat. Ia menyatakan bahwa lansia bukanlah beban, melainkan aset berharga yang masih memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

“Hari Lanjut Usia Nasional adalah momen penting untuk memberi apresiasi dan penghargaan atas kontribusi para lansia. Sudah saatnya kita menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana mereka bisa tetap aktif secara sosial, ekonomi, dan budaya,” ujarnya usai peringatan HLUN di halaman Kantor Dinas Sosial Kota Pontianak, Rabu (18/6/2025).

Ia menerangkan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 680.852 jiwa, dengan populasi lansia di atas 60 tahun sebanyak 73.063 orang, atau 13 persen dari total penduduk. Jumlah ini, kata dia, menandakan pentingnya perhatian dan kebijakan yang berpihak pada lansia.

Berkaitan tema HLUN tahun ini, ‘Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera’, Edi menekankan lima poin utama yang menjadi perhatian Pemkot Pontianak untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Lima poin itu yakni kesehatan yang optimal, pendidikan dan pemberdayaan, keterlibatan sosial, dukungan keluarga dan masyarakat serta pembangunan infrastruktur ramah lansia.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Pontianak akan terus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi lansia melalui puskesmas, rumah sakit, dan program kesehatan masyarakat lainnya, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan. Edi juga mendorong agar lansia tetap semangat belajar dan mengembangkan keterampilan baru. 

“Pendidikan tidak mengenal usia. Lansia tetap bisa menjadi bagian aktif dari masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen membangun fasilitas publik yang ramah lansia, seperti trotoar yang aman, aksesibilitas transportasi, dan ruang terbuka yang mendukung aktivitas mereka. Edi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan HLUN sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun kota yang ramah lansia. 

“Mari kita ciptakan Pontianak yang sejahtera, di mana semua orang, termasuk lansia, dapat hidup bermartabat dan bahagia,” imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap lansia di sejumlah wilayah, khususnya sepanjang tahun 2025 ini, guna memetakan potensi dan kegiatan produktif yang dijalankan para lansia.

"Dari hasil pendataan yang dilakukan bersama pekerja sosial dari Kementerian Sosial, ditemukan lebih dari 100 lansia yang masih aktif menjalankan usaha," ungkapnya.

Pendataan ini menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk merancang program pendampingan dan pemberdayaan lansia ke depan. 

“Setelah data fix kita dapatkan, kami akan buat kegiatan yang terarah, agar lansia bisa terus produktif dan turut menopang ekonomi keluarga,” jelas Trisnawati.

Dalam momentum peringatan HLUN 2025, Trisnawati menyampaikan bahwa tema Lansia Sehat, Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera sejalan dengan visi Kota Pontianak. Terlebih lagi, angka harapan hidup warga Kota Pontianak yang kini mencapai 74 tahun, menjadi dorongan untuk memastikan para lansia tetap sehat dan mandiri.

“Pemerintah tugasnya mengakomodasi. Kalau bisa ada organisasi atau lembaga yang ikut mendampingi, itu akan sangat membantu memperkuat peran lansia dalam pembangunan,” terangnya. (prokopim/kominfo)

REI Dorong Realisasi Program 3 Juta Rumah

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan dukungannya terhadap kiprah Real Estat Indonesia (REI), khususnya DPD REI Kalbar, dalam mendukung program nasional penyediaan rumah rakyat serta penataan ruang yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam acara peresmian Gedung Sekretariat Persatuan Perusahaan REI Kalbar di Komplek Ruko A Yani Megamal Pontianak, Selasa (17/6/2025).

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara REI dan pemerintah daerah dalam upaya penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Satu di antaranya target nasional pembangunan tiga juta rumah yang memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pengembang. 

“Akan tetapi ketersediaan lahan di Pontianak ini cukup terbatas dan harga tanah sudah melambung tinggi, sehingga pembangunan cenderung bergerak ke wilayah sekitar seperti Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya usai penandatanganan prasasti peresmian Gedung Sekretariat DPD REI Kalbar.

Edi menekankan pentingnya penataan ruang yang terencana untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Ia mencontohkan pentingnya penyediaan ruas jalan yang lebar sejak awal, seperti Jalan Ampera yang dirancang dengan 40 meter.

“Kalau jalan lebar, harga tanah naik, kualitas lingkungan juga jadi lebih baik,” ungkapnya.

Dirinya juga menyebutkan rencana kolaborasi lintas daerah seperti penyediaan air bersih dan pengolahan sampah bersama Pemkab Kubu Raya. Ia juga berharap DPD REI Kalbar bisa terus berkontribusi dalam mewujudkan konsep pembangunan hijau di Kalbar.

“Selamat menempati Sekretariat Baru. Semoga semakin semangat dan berperan aktif dalam penataan ruang dan penyediaan perumahan yang berkualitas,” ucapnya.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus direspon positif oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Program tersebut terdiri dari 1 juta rumah vertikal di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di wilayah pesisir.

“Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula ditargetkan untuk 220.000 unit tahun ini, sudah ditambah menjadi 350.000 unit. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit secara nasional,” tuturnya.

Joko juga mengapresiasi kehadiran Wali Kota Edi Kamtono dalam peresmian Gedung Sekretariat DPD REI Kalbar ini, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan REI dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

“Kolaborasi antara REI dan pemerintah sangat penting, apalagi untuk menjawab kebutuhan rumah masyarakat di kota-kota dengan lahan terbatas seperti Pontianak,” imbuhnya. (prokopim)

PT Greenprosa Tawarkan Solusi Pengelolaan Sampah Bernilai Guna

PONTIANAK - PT Greenprosa Adikara Nusa memperkenalkan konsep pengelolaan sampah terintegrasi bernama Manajemen Sampah untuk Nusantara (Masnusa) kepada Pemerintah Kota Pontianak. Program ini bertujuan meminimalkan sampah residu yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sejalan dengan kebijakan nasional yang tidak lagi mendorong pembangunan landfill baru.

Direktur Operasional PT Greenprosa Adikara Nusa, Mujibur Rahman, menjelaskan, konsep Masnusa memproses seluruh jenis sampah menjadi produk yang bernilai guna. 

“Sampah organik seperti sisa makanan bisa kami olah menjadi pakan maggot, lalu maggot dijadikan pakan ternak. Limbah organik juga dapat dimanfaatkan untuk produksi pupuk yang bisa disalurkan ke perkebunan kelapa sawit,” ujarnya usai audiensi di ruang kerja Wali Kota Pontianak, Selasa (17/6/2025).

Selain itu, lanjut Mujibur, plastik bernilai rendah atau low value plastic dapat dikembangkan menjadi bahan material seperti paving block dan biji plastik. Sedangkan sampah non-daur ulang seperti kemasan sachet diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif di industri semen dan boiler. PT Greenprosa telah mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah di berbagai daerah. 

“Kami saat ini mengelola 40 ton sampah per hari di site kami di Puncak, Taman Safari Indonesia. Di Banyumas, kami turut berperan dalam pengelolaan sampah kabupaten yang dikenal sebagai yang terbaik. Kami juga bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung di Majalengka dengan kapasitas 15 ton per hari,” ungkap Mujibur.

Terkait pengelolaan sampah di Pontianak, Mujibur menyebut pihaknya baru dalam tahap awal penjajakan kerja sama. Selanjutnya tim dari Greenprosa akan melakukan survei dan feasibility study untuk menentukan lokasi dan metode pengolahan yang sesuai. 

“Estimasi kebutuhan anggaran untuk kapasitas 50 ton per hari sekitar Rp20 miliar,” paparnya.

Ia menambahkan, proyek ini dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan potensi kontribusi sekitar Rp5 miliar per tahun. 

“Komitmen pemerintah kota sangat penting, terutama dalam kebijakan pemilahan sampah organik dari hulu. Pemilahan bisa dilakukan secara sederhana, misalnya dengan sistem harian, hari ini sampah organik, besok non-organik. Ini lebih mudah diikuti masyarakat daripada memilah satu per satu,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan pusat pengolahan sampah terpadu untuk menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Kota Pontianak.

“Karakteristik sampah di Pontianak ini khas, didominasi sampah basah dan umumnya tercampur. Maka dari itu, kami sambut baik inisiasi dari PT Greenprosa Adikara Nusa yang menggagas pembangunan pabrik RDF,” katanya.

Pabrik RDF tersebut nantinya akan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik akan dimanfaatkan menjadi kompos, pakan maggot, dan produk lain yang bernilai guna. Sementara sampah anorganik akan diolah menjadi bahan bakar RDF yang dapat digunakan oleh PLTU, serta dapat diproses menjadi bahan material seperti paving block.

“Yang paling penting adalah bagaimana sampah itu selesai di tempat pengolahan. Jadi yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nantinya hanya residunya saja, seperti barang-barang besar lainnya yang tidak bisa diolah lagi,” jelasnya.

Wali Kota Edi Kamtono menuturkan, pihaknya sudah mengarahkan lokasi pembangunan fasilitas tersebut di tiga wilayah strategis yakni Pontianak Barat, Timur, dan Utara, dengan kapasitas pengolahan berkisar 20 hingga 50 ton per hari. Saat ini, Kota Pontianak memproduksi sekitar 380 hingga 400 ton sampah per hari. Target pembangunan ditetapkan secepat mungkin. 

“Saya ingin tahun depan paling lambat sudah mulai dibangun. Skemanya bisa lewat investasi langsung dari PT Greenprosa, atau dikerjakan menggunakan dana APBD dengan pendampingan mereka. Kita juga bisa memanfaatkan dana bantuan dari Bank Dunia,” tutupnya. (prokopim)