Berita

PONTIANAK - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi guru-guru sekolah inklusi. Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk memastikan anak-anak disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang sama di sekolah umum.

Kepala Disdikbud Kota Pontianak Sri Sujiarti, menjelaskan Bimtek sekolah inklusi tahun ini merupakan angkatan kelima, yang menandakan komitmen Pemerintah Kota dalam menangani pendidikan anak-anak disabilitas.

"Anak disabilitas punya hak untuk masuk sekolah umum dengan batasan-batasan tertentu. Mereka akan diperiksa oleh UPTD Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) untuk menentukan apakah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah umum atau harus masuk SLB," ujarnya usai membuka Bimtek Sekolah Inklusi Kota Pontianak Angkatan V di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (19/3/2025).

Menurutnya, untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, diperlukan guru yang memiliki kemampuan khusus. Oleh sebab itu bimtek ini digelar untuk memberikan pembekalan kepada guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus.

"Bimtek ini bertujuan untuk melatih guru-guru dalam menangani anak-anak yang punya kebutuhan khusus di sekolah," ungkapnya.

Sri menambahkan, sejak tahun 2020, program Bimtek telah dilaksanakan untuk SD negeri, SMP negeri, kemudian PAUD, dan kini diperluas ke sekolah swasta. 

"Setelah pelaksanaan Bimtek ini, seluruh sekolah di Kota Pontianak adalah sekolah inklusi. Artinya, tidak boleh ada sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus, kecuali yang sangat parah yang memang harus bersekolah di SLB," jelasnya.

Ia berharap agar seluruh sekolah menerapkan program ini dan melakukan deteksi terhadap siswa yang memiliki kekhususan. Semua anak di sekolah harus dideteksi apakah memiliki kekhususan yang perlu ditangani. 

“UPTD LDAC bersama guru pendamping khusus yang dilatih akan membantu proses asesmen ini," pungkasnya.

Saat ini Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) berjumlah 223 Satuan Pendidikan (SP), dengan rincian PAUD/TK 76 SP, SD 113 SP, SMP 33 SP dan SP Non Formal 1 SP. (prokopim)

Role Model Penanganan Banjir Pontianak

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya mitigasi banjir dengan menjadikan hasil penelitian akademik sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak, Sidig Handanu, dalam acara Sosialisasi Hasil Pengembangan Skenario Bahaya Banjir untuk Kota Pontianak, Selasa (18/3/2025).

Dalam sambutannya, Sidig menyampaikan apresiasi kepada FINCAPES University of Waterloo yang telah memilih Pontianak sebagai lokasi kerja program Flood Impact di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesiapsiagaan Kota Pontianak terhadap risiko banjir yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

“Kondisi topografi Kota Pontianak yang rendah membuat kota ini rentan terhadap genangan dan banjir. Ditambah dengan perubahan iklim, kita semakin sering menghadapi curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan, sementara kalau tidak hujan seminggu dua minggu, risiko kebakaran lahan meningkat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen Pemkot Pontianak dalam mengatasi permasalahan genangan, Sidig menegaskan bahwa Wali Kota Pontianak telah dimasukkan isu ini dalam program 100 hari kerjanya. Lebih lanjut, ia mengapresiasi tim dari Universitas Syiah Kuala yang telah melakukan penelitian skenario bahaya banjir ini sejak Juli 2024. Hasil studi tersebut, menurutnya, sangat penting untuk perencanaan ke depan.

“Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030," katanya.

Dia pun menjelaskan Pemkot terbuka sebagai lokasi program-program donor luar untuk memecahkan permasalahan kota. Termasuk mencari alternatif pembiayaan di luar APBD dan APBN.

"Kami menyambut baik apabila ada program-program (donor luar) lain yang dilakukan di Pontianak," katanya.

Project Officer Climate FINCAPES, Mawardi Muhammad mengatakan dukungan ini merupakan upaya dari Universitas Waterloo mendorong ketahanan daerah terhadap bencana. Termasuk di dalamnya agar perencanaan menjadi lebih matang dengan kajian ilmiah.

"Hasil skenario banjir Kota Pontianak ini akan menjadi bahan untuk proyek selanjutnya dengan pendekatan aktuaria," kata Mawardi.

Sementara FINCAPES Project Pontianak, Prof Ella Meilianda, menjelaskan genangan dan banjir di Pontianak dipengaruhi oleh banyak hal. Demikian pula penanganannya memiliki banyak pendekatan. Semua tertuang dalam dokumen yang dihasilkan.

"Tidak hanya dokumen yang kami hasilkan, data-data yang kami dapat di lapangan juga kami bagikan ke Pemkot agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut," katanya. (*)

PONTIANAK - Sebanyak 400 guru ngaji tradisional se-Kota Pontianak menerima bantuan biaya operasional masing-masing Rp1,8 juta per orang dari Pemerintah Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan secara simbolis bantuan operasional di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (18/3/2025).

Bahasan berharap melalui bantuan tersebut diharapkan para guru ngaji akan semakin bersemangat dalam mengajarkan anak-anak mengaji dan memahami ilmu agama Islam. Mulai dari belajar membaca Al Quran, pengenalan huruf maupun tajwidnya, hingga belajar fiqih, tata cara salat, wudhu dan lain sebagainya.

“Sehingg bisa membaca Al Quran dengan baik, memahami dan mengamalkannya,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pendidikan agama Islam sebagai pondasi dasar kehidupan. Pendidikan agama Islam merupakan pondasi dasar yang sangat penting untuk kehidupan di dunia dan akhirat. 

“Pendidikan ini harus dimulai sejak usia dini bahkan sampai akhir hayat," kata Bahasan.

Wakil Wali Kota juga berpesan kepada para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam pergaulan yang negatif.

“Orang tua harus mengawasi anak-anaknya, ke mana dia pergi, juga harus ditanya, bersama siapa dan sedang apa. Apalagi ketika pulang sampai larut malam," pesannya.

Ia menambahkan, bantuan untuk guru ngaji tradisional ini telah diberikan oleh Pemkot Pontianak sejak tahun anggaran 2009. Selain itu, pada tahun 2025 ini, Pemkot Pontianak dalam program 100 hari kerja akan menambah kuota jumlah guru ngaji dan fardu kifayah sebanyak 2.000 orang dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp3,6 miliar. (prokopim)

PONTIANAK - Kecamatan Pontianak Barat menjadi penutup kegiatan pasar murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bulog, BUMN dan BUMD serta distributor dan retail. Pasar murah yang digelar di enam kecamatan se-Kota Pontianak ini sebagai upaya membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah serta mengendalikan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. 

"Pasar murah pertama dalam rangka memberikan semangat kepada masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah,” ujarnya usai meresmikan pasar murah di Halaman Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (18/3/2025).

Tujuan kedua, lanjut Edi, adalah untuk melakukan operasi pasar agar inflasi di Kota Pontianak bisa terkendali. Kecamatan Pontianak Barat menjadi kecamatan terakhir pasar murah. 

"Jadi ini kecamatan yang terakhir. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, sekaligus memberikan motivasi bagi masyarakat untuk bisa semangat dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idulfitri," katanya.

Dalam pasar murah tersebut, Pemkot Pontianak menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan telur. 

"Ada juga pedagang-pedagang retail yang harganya jauh lebih murah, termasuk ayam," tambah Edi.

Ia menuturkan, pihaknya akan kembali melakukan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga di pasaran.

“Tidak menutup kemungkinan pasar murah akan kembali kita gelar kalau ada lonjakan harga yang cukup tinggi,” pungkasnya. (prokopim)