Berita

PONTIANAK - Sebanyak 56 orang jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan studi tiru di Pemerintah Kota Pontianak. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, disambut Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (23/4/2025).

Irawati mengungkapkan, kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ini untuk menjajaki kerja sama lintas daerah dalam berbagai bidang. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus menjalin kerja sama konkret antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak.

"Kami ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman, yang nantinya bisa kami terapkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah kami. Namun, kami pastikan tujuan kami bukan untuk menjadi pesaing, melainkan untuk berkolaborasi," ujarnya

Menurutnya, kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi hingga perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia. Terlebih Kota Pontianak yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal potensi sumber daya dan tantangan pembangunan.

Salah satu fokus kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat, terutama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui sinergi peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), diharapkan pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang dan produk kerajinan daerah semakin kompetitif. 

Irawati juga menambahkan bahwa budidaya lidah buaya menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Kami percaya inovasi dan pengalaman kedua daerah dapat saling mendukung untuk memajukan produk lokal, termasuk budidaya lidah buaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi," tuturnya.

Dengan kunjungan ini, Irawati berharap sinergi antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak dapat menjadi langkah nyata dalam membangun dan memberdayakan masyarakat.

"Tujuan kita bersama adalah bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera, dari anak-anak hingga lansia, serta dari petani hingga nelayan," sebutnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi kunjungan kerja rombongan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang datang ke Kota Pontianak, termasuk kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ia menilai kebersamaan antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk membangun sinergi yang lebih baik. 

“Kehadiran rombongan ini menjadi contoh yang baik. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus seiring sejalan dalam membangun daerah,” tambahnya.

Ia berpendapat, efektivitas kegiatan studi banding hendaknya harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. 

Setiap kegiatan, termasuk studi banding, harus memiliki hasil yang konkret dan relevan dengan kebutuhan daerah. Bahasan berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya meniru, tetapi juga mampu mengadopsi dan mengadaptasi hal-hal positif yang ditemukan selama studi banding untuk diterapkan di daerah masing-masing.

“Oleh sebab itu, pentingnya menguasai inovasi serta mampu berkolaborasi antar instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahasam menyebut, UMKM menjadi primadona dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. 

“UMKM adalah andalan kami untuk menaikkan PAD. Kota Pontianak ini memang mengandalkan sektor barang dan jasa, karena tidak memiliki potensi seperti tambang atau perkebunan,” tutupnya. (prokopim)

Wakil Wali Kota Tanam Padi Serentak Dukung Swasembada Pangan

PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi satu di antara 14 provinsi dipilihnya lokasi penanaman padi secara serentak nasional yang digagas pemerintah pusat. Di Kota Pontianak, kegiatan ini dipusatkan di lahan sawah Jalan Nipah Kuning Dalam, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, turut serta dalam penanaman tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Cita-cita pemerintah pusat ini menjadi angin segar bagi para petani, termasuk di Kota Pontianak. Teruslah menjadi petani terbaik dan hasilkan panen yang melimpah,” pesan Bahasan, Rabu (23/4/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 184 hektare dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 160 hektare yang tersebar di empat kecamatan. Lahan-lahan tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sejak 2023.

Dengan menggunakan sistem tanam salibu—yakni teknik budidaya padi dengan memanfaatkan rumpun sisa panen untuk menumbuhkan tunas baru—pihaknya menargetkan produksi 10 hingga 15 ton padi per hektare setiap tahun.

“Metode salibu ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, karena menghemat biaya dan waktu tanam,” terangnya.

Menurut Bahasan, prioritas pemerintah pusat dalam swasembada pangan menjadi langkah antisipatif menghadapi krisis global akibat perang wilayah, perang dagang, serta perubahan iklim ekstrem.

“Wacana ini perlu didukung sepenuhnya, terlebih di situasi dunia yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin mengatakan, pihaknya juga berfokus pada pembinaan kelompok tani. Bantuan berupa alat pertanian dan bibit akan terus disalurkan secara rutin.

“Sesuai arahan Bapak Wakil Wali Kota, kita akan memperkuat dukungan sarana dan prasarana sektor pertanian, terutama untuk mendukung ketahanan pangan,” ungkap Yamin.

Dengan asumsi 200 hektare panen, Kota Pontianak ditargetkan mampu memproduksi hingga 800 ton padi per tahun. Yamin juga mengajak seluruh elemen masyarakat serta instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk turut serta mendukung program ini.

“Selain mendukung swasembada, program ini juga berpengaruh terhadap stabilitas inflasi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan momentum penting untuk menata arah pembangunan Kota Pontianak dalam lima tahun ke depan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengingatkan kepada jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak agar dalam menyusun Renstra betul-betul dilakukan secara detail.

“Dokumen Renstra ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi juga menjadi landasan strategis untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan daerah berjalan efektif," ujarnya usai membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (23/4/2025).

Amirullah menambahkan, Renstra Sekretariat Daerah harus mencerminkan visi besar Kota Pontianak yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis. Ia mengajak seluruh peserta forum, termasuk perwakilan DPRD, akademisi, organisasi masyarakat dan perangkat daerah, untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif.

“Visi dan misi Kota Pontianak harus menjadi pedoman utama. Setiap program dan kegiatan yang dirancang harus mendukung indikator-indikator kemajuan, kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai humanis," tambahnya.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan Renstra. Oleh sebab itu, dokumen itu harus linier dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, hingga RKA. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan, program dan anggaran.

"Keselarasan antara dokumen perencanaan sangat penting. Jika ada program atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra, maka akan menjadi masalah ke depannya,” ungkapnya.

Dirinya mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan. Oleh karenanya dibutuhkan peran teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia berharap bahwa dalam lima tahun ke depan, pelayanan di Pemerintah Kota Pontianak dapat terintegrasi secara digital untuk mendukung efektivitas dan efisiensi.

"Ke depan, kita harus memikirkan bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk pelayanan yang lebih baik. Misalnya, sistem informasi yang memungkinkan seluruh kegiatan pemerintah terpantau secara real-time," tuturnya.

Forum ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Tanjungpura, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari perangkat daerah Kota Pontianak. Dalam kesempatan tersebut, Amirullah mengingatkan seluruh peserta untuk serius dan fokus dalam menyusun dokumen Renstra yang berkualitas.

"Dokumen ini akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Kota Pontianak. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat memberikan kontribusi terbaiknya," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi dengan menerima apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait Capaian Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengatakan bahwa apresiasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, Pemkot Pontianak berhasil meraih apresiasi dari Kemenpan RB untuk beberapa indikator penting, seperti Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Standarisasi dan Pelayanan Inklusif, hingga Digitalisasi Pelayanan Publik," ucapnya.

Menurut Edi, untuk Pelayanan Publik, Pemkot Pontianak berhasil meraih skor Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 atau 87persen dengan predikat Sangat Baik. Beberapa instansi di bawah naungan Pemkot Pontianak juga meraih skor mengesankan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) dengan skor 4,49, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan skor 4,46, serta Dinas Sosial (Dinsos) dengan skor 4,09.

"Ini membuktikan komitmen kami untuk terus meningkatkan standar pelayanan di semua lini," tambahnya.

Edi juga menyoroti keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana Pemkot Pontianak berhasil meraih skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90,27 dengan predikat sangat baik. Sebanyak 33 instansi Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik.

"Yang tidak kalah membanggakan adalah tindak lanjut aduan kami mencapai 100persen dari 161 laporan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!. Trend aduan masyarakat terutama mencakup ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta masalah drainase seperti gorong-gorong dan parit," jelas Edi.

Dalam aspek Standarisasi dan Pelayanan Inklusif, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan pada 12 Desember 2024. Selain itu, hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang dilakukan Pemkot Pontianak juga berhasil masuk kategori Sangat Baik.

"Kami juga telah berhasil menerapkan Digitalisasi Pelayanan Publik yang mana pelayanan tersebut sudah terhubung ke SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional)," ungkapnya.

Edi menegaskan bahwa apresiasi yang diterima dari Kemenpan RB ini akan menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran di Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan inklusif.

"Prestasi ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Ke depan, kami akan terus berinovasi demi meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah," pungkasnya. (kominfo)