Berita

PONTIANAK - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak Ruli Sudira mengatakan, peran serta para pengusaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kian mendorong pembangunan Kota Pontianak. Ia menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan satu di antara sumber penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak selain dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tingkat kemandirian suatu daerah diukur dari persentase capaian PAD atas total pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah dari PAD, tingkat kemandirian ikut tinggi,” paparnya usai membuka Sosialisasi Pajak Katering dan Capacity Building Bendahara Pemerintah & Penyedia Jasa Boga, mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, di Hotel Ibis, Kamis (5/12/2024).

Ruli mengajak segenap unsur pengusaha, khususnya katering dan penyedia jasa boga untuk menyetor pajak terhadap transaksi yang sudah terlaksana. Ia menyampaikan, untuk memudahkan proses penyetoran, pihaknya telah menciptakan beberapa inovasi.

“Inovasi PAD berupa akselerasi transaksi digital, hal ini sesuai Visi Kota Pontianak yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung dengan teknologi informasi dan aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas,” tuturnya.

Melalui kegiatan sosialisasi, Ruli berharap para peserta mampu mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor khususnya katering.

“Guna meminimalisir kerugian daerah atas pajak yang disetor, selain itu peningkatan wawasan dan pengembangan diri dari bendahara sebagai persyaratan pertanggungjawaban belanja makan minum,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Pontianak Harjuniardi menambahkan, kegiatan sosialisasi ini bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur dan Pontianak Barat serta Kantor Cabang Utama Bank Kalbar.

“Kegiatan ini diikuti oleh Bendahara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, bendahara perguruan tinggi dan rumah sakit sebanyak seratus orang, serta penyedia jasa boga dengan jumlah peserta 150 peserta,” tutupnya. (kominfo)

High Level Meeting Lintas Sektoral

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menerangkan, inflasi year on year (yoy) Kota Pontianak berada di angka 1,77 persen. Lima komoditas terbesar pendorong inflasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah bawang merah, ikan kembung, minyak goreng, wortel dan jeruk.

“Inflasi di Pontianak secara umum terkendali, artinya kemungkinan lonjakan harga sangat tipis. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama pemangku kebijakan terus memantau kondisi inflasi,” katanya usai memimpin High Level Meeting (HLM) Inflasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak, di Ruang Pontive Center, Rabu (4/12/2024).

Amirullah menambahkan, pihaknya senantiasa melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari tingkat distributor, agen-agen hingga pasar-pasar tradisional maupun swalayan modern untuk menjaga ketersediaan pangan tetap aman.

“Penyumbang inflasi tidak bisa hanya dalam kendali pemerintah daerah saja, untuk itulah kita jalin kerjasama dengan stakeholder lainnya. Contoh harga yang dikendalikan pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa mempengaruhi inflasi, jadi kita tidak bisa kerja sendiri,” ungkapnya.

Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), lintas sektoral telah rutin melakukan peninjauan. Dari hasil monitoring, belum ada fenomena luar biasa seperti kelangkaan atau lonjakan harga. Amirullah menyampaikan, peran pemerintah dalam hal ini yaitu melindungi konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Selain dari sisi harga, kita juga mempertimbangkan sisi distribusinya, jadi menjamin kelancaran distribusi pada titik-titik distribusi barang,” ungkapnya yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak.

Menurut Amirullah, infrastruktur jalan sangat menentukan kelancaran distribusi. Ia menyampaikan, kemacetan bisa menyumbang inflasi. Sehingga perlu pengendalian dari segala sektor instansi pemerintah.

“Paling tidak jalan di Kota Pontianak lancar dilalui dan tidak butuh waktu lama. Artinya selain bagusnya fisik jalan, juga kelancaran lalu lintas bisa menyumbang inflasi. Pemkot Pontianak menjaga infrastruktur jalan menuju pelabuhan, bandara dan pusat pergudangan untuk menjamin kelancaran,” pungkasnya. (kominfo)

Pj Wako Lepas 74 Orang Kafilah

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto secara simbolis melepas 74 orang kafilah Kota Pontianak yang akan berkompetisi dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-32 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Kabupaten Landak. Ia optimis apabila kafilah Kota Pontianak berhasil meraih juara umum.

“Pesan saya karena waktu masih panjang, yaitu jaga kesehatan, ini penting. Tetap kita banyak berdoa supaya bisa maksimal dalam penyelenggaraan,” katanya usai pelepasan di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (4/12/2024).

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk mendukung setiap kegiatan keagamaan. Hal ini menurut Edi karena nilai rohani dapat memberikan dampak kepada individu yang akhirnya berpengaruh dalam pembangunan Kota Pontianak. Apalagi ketika meningkatkan integritas seseorang, diperlukan pemahaman agama yang baik.

“Ke depan mungkin di acara yang tidak ada pengaruh terhadap masalah agama yang lain, mungkin kita wajibkan pembacaan ayat suci Al Qur’an. Artinya para peserta tidak hanya berperan ketika lomba saja tetapi di setiap lini kehidupan, khususnya bagi seorang muslim,” tuturnya.

Tugas pemerintah dalam menjalankan roda kehidupan adalah fasilitator atau penunjang kebutuhan fisik. Sedangkan benteng masing-masing manusia, terang Edi, adalah agama. Dirinya berharap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Pontianak dapat meningkatkan integritas, termasuk kepada jajaran birokrasi pemerintahan.

“Tetap semangat, kompak dan optimis. Dengan optimis sudah 50 persen kita menang, sisanya harus konsentrasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Kafilah MTQ Kota Pontianak, Aswani Samhudi memaparkan, terdapat 20 cabang lomba yang diikuti dengan melibatkan 43 peserta lomba. Sebelumnya, tim sudah melaksanakan pelatihan pemantapan terlebih dahulu selama dua tahap.

“Tahap pertama diberikan selama empat hari dan tahap kedua diberikan selama enam hari,” jelasnya.

Aswani menyampaikan, kegiatan MTQ akan dimulai dari tanggal 8-14 Desember. Di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak nanti, kafilah akan didampingi petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

“Nanti juga dilaksanakan pawai kendaraan hias dan pameran yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalbar. Untuk itu juga telah dibentuk tim penunjang yang melibatkan instansi dan unit terkait guna mensukseskan pelaksanaan MTQ,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil mempertahankan predikat Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik untuk 2024 dengan nilai 94,96. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yakni 91,16. Inspektur Kota Pontianak Yaya Maulida menerangkan, penilaian tersebut dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar). 

“Alhamdulillah kita berhasil menerima penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik predikat Zona Hijau, angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya,” terangnya usai menerima sertifikat penghargaan di Hotel Mercure, Rabu (4/12/2024).

Yaya menambahkan, tujuan penilaian tersebut berdampak positif bagi jalannya pelayanan publik. Apalagi dengan diberikannya penghargaan semakin mendorong semangat aparatur untuk berdedikasi memberikan pelayanan.

“Tentunya ini menjadi motivasi dan penyemangat kita untuk terus bekerja keras dalam memberikan pelayanan optimal yang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh ASN di jajaran Pemkot Pontianak,” paparnya.

Nilai tersebut sekaligus menjadikan Pontianak sebagai daerah tingkat kabupaten dan kota terbaik penyelenggaraan Kepatuhan Pelayanan Publik se-Kalimantan Barat (Kalbar), setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Tak hanya itu, di tingkat nasional, Kota Pontianak bertengger di posisi ke-27 se-Indonesia. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengapresiasi kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Kami bersyukur sekaligus bangga menerima penghargaan ini. Ini bukan hanya pengakuan atas usaha bersama, tetapi juga tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pontianak,” ujarnya.

Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Pontianak sebagai kota yang proaktif dalam inovasi pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang diapresiasi adalah implementasi sistem digitalisasi pelayanan melalui aplikasi berbasis teknologi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

“Senantiasa juga kami pesankan kepada para aparatur untuk kerja cepat, mudah dan murah, dalam hal ini transparansi. Itu motto kinerja ASN, landaskan dengan integritas kemudian tujuannya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Pj Wali Kota.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif. Edi menegaskan keterlibatan masyarakat adalah kunci utama untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik.

Ke depan, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas akses layanan publik, termasuk menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit terlayani. 

“Dengan penghargaan ini, Pontianak berharap dapat menjadi model pelayanan publik bagi daerah lain di Indonesia. Penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari komitmen baru untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang lebih unggul, inklusif, dan berdaya saing,” tutupnya. (kominfo)