Berita

PONTIANAK - Penekanan tombol oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Bupati Mempawah, Wakil Bupati Kubu Raya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat menjadi penanda diresmikannya pembentukan laman website Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tiga daerah Kubu Raya-Pontianak-Mempawah (KUPONWAH). Laman website kuponwah.pontianak.go.id tersebut berisikan informasi terkini harga pangan di tiga wilayah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik kolaborasi antardaerah dalam upaya menekan inflasi. Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi kerap melibatkan lintas wilayah.

“Terutama terkait distribusi pangan. Untuk masuk ke Kota Pontianak, pasokan tidak selalu melalui jalur udara. Jalur darat juga berperan penting, misalnya dari Kubu Raya atau Mempawah. Oleh karena itu, infrastruktur jalan harus dipastikan memadai,” katanya seusai acara di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Rabu (30/7/2025).

Edi berharap TPID KUPONWAH mampu merancang rencana aksi bersama yang dapat diimplementasikan untuk memperpendek rantai pasok dan menekan disparitas harga antarwilayah.

“Saling membantu dalam mengatasi gejolak harga pangan di daerah masing-masing akan memperkuat stabilitas,” tambahnya.

Melalui sinergi antardaerah, Edi optimistis efisiensi di berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya dan infrastruktur dapat meningkat, terutama dengan dukungan teknologi digital.

“Harapannya tercipta iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Per Juni 2025, inflasi di Kota Pontianak tercatat stabil pada level 0,92 persen. Angka tersebut menempatkan Pontianak di peringkat ke-8 dari 44 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan inflasi terendah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selama dua tahun terakhir, inflasi di Pontianak relatif terkendali. Tidak terjadi lonjakan signifikan. Ini perlu kita jaga,” ungkap Edi.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi inisiatif pembentukan TPID KUPONWAH. Ia menilai kolaborasi ini sebagai inovasi satu-satunya di Indonesia dan mengajak daerah lain di Kalbar mengikuti langkah serupa.

“Misalnya membentuk TPID Singbebas, gabungan dari Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Bisa juga untuk wilayah Sanggau, Landak, Sintang, dan sekitarnya,” ujarnya.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Norsan, iklim investasi akan tumbuh jika inflasi terkendali.

“Saya mengingatkan kepala daerah di kabupaten dan kota agar menciptakan iklim yang mendukung investasi. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Sambut Rencana Penerbangan Internasional di Pontianak

PONTIANAK - Rencana dibukanya kembali penerbangan internasional rute Pontianak - Kuching dan Pontianak - Kuala Lumpur pada September mendatang, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Rencananya rute tersebut akan dibuka mulai 12 September 2025 mendatang.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai, keberadaan jalur udara langsung dari Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kota.

“Kami dari Pemerintah Kota Pontianak tentu menyambut baik inisiatif ini. Konektivitas udara antarnegara sangat penting, apalagi Pontianak memiliki posisi strategis sebagai ibukota Provinsi Kalbar,” ujarnya usai menghadiri Sarawak Travel Fair 2025 di Ayani Megamal, Sabtu (26/7/2025).

Bahasan juga menekankan bahwa dengan terbukanya kembali akses udara internasional, geliat ekonomi lokal akan ikut tumbuh, terutama sektor UMKM, perdagangan, serta pariwisata.

“Banyak pelaku usaha kecil kita yang bisa mendapatkan manfaat dari mobilitas warga antarnegara. Termasuk jasa transportasi, kuliner, dan perhotelan,” imbuhnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, konsulat Malaysia, dan maskapai penerbangan dapat terus diperkuat demi kelancaran dan keberlanjutan rute tersebut. 

“Semoga ini menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kita, bukan hanya antarwilayah, tapi juga antarbangsa,” pungkas Bahasan. (prokopim)

PONTIANAK – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui program Pajak Daerah Go Kecamatan (Gokatan). Program ini dikemas dalam bentuk edukasi langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan.

Kepala Bapenda Kota Pontianak Ruly Sudira, menyatakan bahwa kegiatan edukasi pajak melalui Gokatan bertujuan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.

“Melalui Gokatan, kami ingin menyampaikan pesan bahwa sekecil apa pun pajak yang dibayarkan masyarakat sangat berarti untuk pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Gokatan di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Selasa (22/7/2025).

Ia menambahkan, masih banyak warga yang belum memahami esensi dari kewajiban pajak. Karena itu, Bapenda terus melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa dana pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya yang langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.

Camat Pontianak Tenggara, Muhammad Yatim, menyambut baik pelaksanaan program Gokatan di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Bahkan kami telah mengimbau ketua RT dan RW agar turut mengajak warganya aktif membayar pajak. Setelah kegiatan ini, kami juga akan teruskan pesan edukasi ini melalui surat maupun penyampaian lisan,” tuturnya.

Salah satu warga, Dinda, yang berdomisili di Jalan Parit Haji Husin 2, mengaku terbantu dengan hadirnya layanan Gokatan. Ia menilai program tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Pelayanannya cepat, lokasi juga dekat dari rumah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan,” ucapnya.

Program Gokatan merupakan salah satu inovasi Pemkot Pontianak melalui Bapenda dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah. (kominfo)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan stok beras bersama Satgas Pangan Kota Pontianak di sejumlah distributor. Tim juga melakukan survei lapangan untuk memantau harga beras di pasar tradisional.

Dari hasil pantauan, ditemukan beras premium yang tidak sesuai takaran. Bahasan meminta distributor segera mengganti beras yang beredar di pasaran agar sesuai timbangan. Jika dalam waktu satu pekan tidak diindahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengambil tindakan tegas.

“Tujuan kami meninjau agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik distributor maupun masyarakat. Kalau timbangan kurang, pembeli jelas rugi. Dikhawatirkan keresahan warga bisa membuat perusahaan beras ditutup. Kami ingin hal seperti ini tidak terulang,” tegasnya usai peninjauan, Selasa (22/7/2025).

Bahasan mengimbau masyarakat tetap tenang. Ia sudah memerintahkan Satgas Pangan bersama instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat selama satu bulan penuh, terutama terkait beras.

Menurutnya, beras adalah penyangga pangan nasional. Ketahanan pangan juga menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden berulang kali mengingatkan agar persoalan beras tidak main-main, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Belakangan, warga Pontianak sempat resah akibat isu beras oplosan yang menyebar cepat. Menanggapi hal itu, Bahasan memastikan Pemkot Pontianak terus melaksanakan pengawasan rutin.

Ia juga mengajak masyarakat melapor jika menemukan kejanggalan, seperti kekurangan timbangan atau beras palsu, baik kepada pihak berwenang maupun melalui platform resmi Pemkot Pontianak.

“Saya sudah berdiskusi dengan Bulog mengenai rencana membuat aplikasi untuk mendeteksi beras palsu. Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan identifikasi sejak dini,” tutupnya. (kominfo/prokopim)