Berita

PONTIANAK - Pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I mulai dikerjakan. Dimulai dengan pembersihan lahan yang akan menjadi jalan akses ke jembatan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, dengan dimulainya pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I maka Jalan Sultan Hamid II juga terkena pelebaran jalan.

"Parit di sepanjang Jalan Sultan Hamid II juga diturap, kemudian dilebarkan menjadi dua jalur. Penataaan jalan tersebut akan dirancang sebaik mungkin," ujarnya, Senin (5/9/2022).

Pelebaran jalan direncanakan dimulai dari persimpangan Jalan Tanjungpura menuju jembatan hingga Jalan Sultan Hamid II. Pelebaran jalan itu untuk mendukung keberadaan duplikasi Jembatan Kapuas I.

"Pelebaran jalan dilakukan mulai dari ujung Jalan Tanjungpura sampai keseluruhan Jalan Sultan Hamid II," terangnya.

Pelebaran jalan itu juga bertujuan mengatasi masalah kepadatan lalu lintas mulai dari simpang Hotel Garuda Pontianak Selatan hingga persimpangan Jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak Utara. Di Pontianak Utara, tepatnya di persimpangan Jalan Gusti Situt Mahmud - 28 Oktober direncanakan dibangun bundaran.

"Kita semua berharap semoga pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I beserta pelebaran Jalan Sultan Hamid II berjalan lancar sehingga masyarakat merasakan manfaatnya," ucap Edi. (prokopim)

Tingkatkan Pelayanan dengan Permudah Akses Masyarakat

PONTIANAK - Laman website resmi Pemerintah Kota Pontianak direncanakan akan diubah nama menjadi lebih sederhana. Alamat website yang sebelumnya pontianakkota.go.id akan diganti menjadi pontianak.go.id.

Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik dan Telematika (TKPBET) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Syamsul Akbar menuturkan pergantian nama domain ini akan diluncurkan dalam waktu beberapa bulan mendatang. Sementara waktu, masyarakat maupun Perangkat Daerah masih dapat menggunakan domain lama.

“Rencananya akan diluncurkan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-251 Kota Pontianak. Perubahan nama domain utama ini akan diikuti penyesuaian alamat domain dan sub domain seluruh sistem elektronik online yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak, termasuk website seluruh OPD,” ujarnya, Kamis (1/9/2022).

Akbar menjelaskan, alamat domain pontianakkota.go.id merupakan nama standar yang diberikan Pemerintah Pusat dengan pertimbangan saat itu terdapat dua daerah di Kalbar yang menggunakan nama Pontianak yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Sebagaimana diketahui, saat ini Kabupaten Pontianak telah berganti menjadi Kabupaten Mempawah. 

Perubahan ini adalah salah satu upaya memberi kemudahan akses pelayanan online kepada masyarakat, melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu agar tidak terjadi ambigu dan kebingungan bagi para pengguna layanan berbasis digital Pemkot Pontianak, mengingat terdapat nama salah satu kecamatan di Kota Pontianak adalah Kecamatan Pontianak Kota. 

Akbar melanjutkan, upaya penyederhanaan domain tersebut sudah dilakukan pada domain-domain milik Pemerintah kota lainnya di Indonesia.

“Pemerintah Kota Bandung misalnya, mereka menggunakan nama domain bandung.go.id, tanpa embel-embel kota, meskipun di sana sebenarnya juga terdapat Kabupaten Bandung,” imbuhnya.

Perubahan nama domain ini juga akan diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian lainnya seperti perubahan informasi alamat website pada papan-papan nama seluruh Perangkat Daerah, penyesuaian alamat e-mail resmi serta penyesuaian informasi pada kop surat dinas masing-masing Perangkat Daerah.

Akbar menyampaikan peralihan nama domain ini nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga tidak menggangu kelancaran layanan online yang sudah berjalan. 

“Lebih lanjut, nanti juga akan kita sosialisasikan kepada masyarakat luas sebagai upaya memberikan pemahaman tentang peralihan ini, khususnya melalui saluran media sosial resmi milik Pemkot Pontianak” pungkasnya. (kominfo)

Monev Penyelenggaraan JKN-KIS dengan Stakeholders

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan meminta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat dimaksimalkan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dirinya menyarankan beberapa hal. Di antaranya optimalisasi pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Ia menekankan pentingnya ketersediaan obat termasuk seluruh fasilitas kesehatan dan penyediaan sarana intensif seperti ICU, ICCU, PICU dan NICU.

“Implementasikan registrasi online, sediakan display tempat tidur serta menyediakan antrian Tindakan Medis Operatif (TMO),” ungkapnya usai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan JKN bersama stakeholders di Kota Pontianak, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (31/8/2022).

Adanya stigma negatif di masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dinilainya perlu terus dikikis. Dia mengajak pihak terkait untuk menjadikan keluhan tersebut sebagai introspeksi dan motivasi.

“Jangan sampai hal itu terjadi lagi sebab ketika masyarakat sakit, mereka memerlukan pelayanan prima, maksimal, cepat dan tepat. Tapi saya yakin petugas medis sudah terlatih dan disumpah untuk melayani siapapun yang sakit tanpa melihat latar belakang,” ucap Bahasan.

Kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes), dirinya berharap agar memiliki kelapangan dada saat menghadapi berbagai jenis perilaku masyarakat, terlebih dengan kondisi sosial yang majemuk di Kota Pontianak. 

“Wajar apabila masyarakat mengeluh, marah yang mungkin akan menyakitkan hati kita. Tapi kalau kita membalas, berarti kita belum professional. Jangan pernah menyalahkan masyarakat, tapi berikan edukasi serta pemahaman dengan pendekatan yang bijak,” tuturnya.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022, sudah 73,27 persen masyarakat Kota Pontianak terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dari data tersebut lebih rinci dijelaskan, segmen peserta tertinggi adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu 33,09 persen disusul Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (BP) yaitu 20,20 persen. Sisanya adalah Penerima Bantuan Iuran APBN (PBI APBN) sebanyak 16,77 persen dan PBI APBD 3,22 persen.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelayanan JKN, evaluasi dan monitoring program JKN terus dilakukan, tidak terkecuali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Bahasan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memanipulasi data dengan tujuan mendapatkan pelayanan gratis, meski sebenarnya tergolong mampu bahkan menengah ke atas. Pihaknya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak akan melakukan pengecekan serta verifikasi data di lapangan.

“Kalau betul tidak mampu ya wajar, tapi terkadang ada oknum masyarakat
yang nakal memanipulasi data agar mendapatkan PBI JKN,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Job Fair BSI Diginofest 2022

PONTIANAK - Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak menggelar Job Fair BSI Diginofest 2022. Event bursa kerja ini melibatkan berbagai perusahaan yang membuka kesempatan bagi para pencari kerja (pencaker). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai Job Fair BSI Diginofest ini sangat tepat digelar saat ini yang memasuki masa pemulihan setelah dihantam pandemi.

"Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pencaker untuk mendapatkan pekerjaan dan bermanfaat bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang handal untuk mengisi pekerjaan yang lowong di perusahaannya," ujarnya, Rabu (24/8/2022).

Para pencaker rerata mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa, dibutuhkan inovasi-inovasi bagaimana masyarakat atau generasi muda bisa merebut peluang kerja yang tersedia atau bahkan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

"BSI salah satu universitas yang berbasis teknologi informasi sangat tepat dimana kebutuhan SDM di bidang teknologi informasi sangat tinggi dalam setiap aktivitas," ungkapnya.

Edi menyebut, pandemi Covid-19 lalu mengakibatkan terdampaknya berbagai sektor, termasuk indeks pengangguran terbuka. Hal ini akibat dari penutupan perusahaan-perusahaan maupun adanya pengurangan karyawan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Apalagi Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa sangat terdampak dengan pandemi Covid-19. 

"Lowongan kerja juga semakin sedikit yang tersedia karena adanya efisiensi yang diterapkan perusahaan," tuturnya.

Keberadaan Universitas BSI ini dinilainya memberikan arti dalam meningkatkan kualitas SDM terutama bagi warga Pontianak dan sekitarnya. Hal ini akan memberikan nilai tambah dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak. Kota Pontianak cukup maju dan tidak sedikit developer aplikasi yang mendulang sukses secara nasional. Kreativitas anak muda dengan bimbingan para dosen dan pengajar akan memberikan manfaat yang sangat positif untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga IT.

"Ini sejalan dengan telah ditetapkannya Pontianak sebagai smart city dari 100 kota di Indonesia," kata Edi.

Ketua Panitia BSI Diginofest 2022, Reza Maulana menerangkan, perusahaan yang bergabung pada Job Fair sebanyak 107 perusahaan, dimana dihadiri secara offline sebanyak 25 perusahaan dan 82 perusahaan secara online.

"Pencaker yang sudah mendaftar di website BSI Diginofest sebanyak 523 peserta. Sementara untuk lowongan kerja yang tersedia 11.889 lowongan dari 243 posisi," terangnya.

Event yang digelar BSI secara serentak se-Indonesia ini rencananya akan menjadi event tahunan. 

"Ini merupakan prestasi awal dari BSI Diginofest, semoga kedepannya lebih baik lagi karena event ini akan dibuat menjadi event tahunan," pungkasnya. (prokopim)