Berita

Safari Ramadan Wali Kota di Masjid Maulidiyah

PONTIANAK - Seiring bertambahnya populasi penduduk di Kota Pontianak, menjadikan permasalahan perkotaan kian kompleks. Beberapa persoalan menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk dituntaskan. Di antaranya volume sampah yang meningkat, kebutuhan air bersih, masalah drainase, limbah serta kepadatan lalu lintas akibat bertambahnya populasi kendaraan bermotor.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan meningkatnya volume kendaraan bermotor di Kota Pontianak menjadi salah satu penyebab padatnya lalu lintas. Sementara kondisi lebar jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Dampaknya terjadi kemacetan lalu lintas.

"Saya berharap persoalan-persoalan tersebut bisa segera dituntaskan ," ucapnya di hadapan jamaah Salat Isya dan Tarawih Masjid Maulidiyah Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota pada rangkaian Safari Ramadan, Jumat (24/3/2023) malam.

Selain itu, lanjutnya, meningkatnya jumlah kendaraan juga mengakibatkan polusi udara. Oleh sebab itu, penanaman pohon menjadi salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan asap kendaraan bermotor. Sebab karbondioksida yang berasal dari kendaraan bermotor dapat diserap oleh daun-daun pepohonan hijau tersebut. 

"Oleh pohon, karbondioksida diubah menjadi oksigen, yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas," ujar Edi.

Ia juga memaparkan upaya Pemkot Pontianak dalam menangani permasalahan limbah dengan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kota Pontianak. Pembangunan SPALD ini merupakan bantuan dari Asian Development Bank (ADB). SPALD ini rencananya memiliki kapasitas sebanyak 16 ribu sambungan rumah. Sambungan tersebut membentang dari Jalan Kom Yos Sudarso hingga Jalan Martapura. Pembangunan SPALD ini merupakan proyek strategis nasional.

"SPALD sangat penting untuk kualitas lingkungan di Kota Pontianak, terutama Kecamatan Pontianak Barat dari Nipah Kuning hingga Jalan Martapura," terangnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Pontianak menjadi salah satu dari lima kota se-Indonesia yang menerima bantuan SPALD dari pemerintah pusat. (prokopim)

PONTIANAK - Kerap berkunjung ke Kota Pontianak untuk berdakwah, membuat Tuan Guru Ustaz Abdul Somad (UAS) tidak ingat sudah berapa kali berada di Bumi Khatulistiwa. UAS tiba di Pontianak pada Jumat (3/3/2023) dalam rangkaian agenda Safari Dakwah di Provinsi Kalbar, termasuk di Kota Pontianak.

"Saya ke Pontianak ini saking seringnya hingga tak ingat lagi sudah berapa kali berkunjung ke sini. Saya jadwalkan ke Pontianak setahun sekali, sekali datang itu selama empat hari tiga malam dan satu hari berdakwah sampai tiga kali," ujar UAS saat ditemui usai jamuan makan malam di kediaman dinas Wali Kota Pontianak.

Di mata UAS, Pontianak adalah kota yang selalu dirindukan. Menurutnya, ada kekhasan tersendiri yang disuguhkan Kota Pontianak. Mulai dari menyusuri Sungai Kapuas dengan kapal wisata, Istana Kadriyah yang indah, nilai historis dan kekayaan kulinernya yang beraneka ragam serta orangnya baik-baik dan ramah-ramah.

"Suasananya seperti saya sedang berada di kampung saya di Pekanbaru," ungkapnya.

Betapa tidak, dirinya menyebut bahwa Kota Pontianak memiliki kemiripan dengan kampung halamannya di Pekanbaru. Jika di Pontianak ada Sungai Kapuas, di Pekanbaru ada Sungai Siak. Kemudian di sini ada Kesultanan Kadriyah, di sana terdapat Kesultanan Siak, bahasa melayu yang digunakan sehari-hari pun hampir mirip. Ditanya kuliner yang disukai, UAS menyebut makanan Patlau, yakni penganan yang terbuat dari pulut dan disajikan dengan rendang, opor atau semur daging sebagai temannya.

"Saya kalau ke Pontianak suka makan Patlau," katanya.

UAS berpendapat, antusias masyarakat di Kota Pontianak khususnya umat Muslim terhadap dakwah Islam sangat tinggi. Hal ini dinilainya berkat didikan dan bimbingan para habib dan alim ulama. Dia juga berpesan kepada seluruh umat Islam Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar agar bisa menjaga persatuan, ramaikan masjid, hindari khilafiyah yang memecah belah umat, jaga persatuan antar umat Islam dan antar umat beragama.

"Insya Allah Indonesia menjaga baldatun toyyibatun warobbun ghofur," ucapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan, agenda jamuan makan malam ini sebagai sambutan kepada Tuan Guru UAS yang baru saja tiba di Kota Pontianak dalam rangka Safari Dakwah. 

"Mudah-mudahan kedatangan beliau ke Pontianak memberikan berkah dan rahmat serta memberikan pencerahan melalui dakwah-dakwah yang disampaikan," terangnya.

Edi mengatakan jamuan makan malam sederhana digelar dengan cara saprahan. Makanan yang disajikan adalah nasi kebuli lengkap dengan lauk pauknya.

"Makan dengan cara saprahan menjadi khas Melayu Kota Pontianak dan mungkin juga di Pekanbaru punya kemiripan dengan kita," pungkasnya. (prokopim)

Sinergitas Kementerian ATR/BPN dengan Pemkot Pontianak

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima sebanyak tujuh sertifikat Hak Pakai Aset dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sertifikat Hak Pakai Aset tersebut diserahkan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalbar, Rabu (1/3/2023). 

Edi mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan sertifikasi hak pakai aset-aset milik Pemkot Pontianak sebagai upaya penyelamatan aset. Penerbitan sertifikat hak pakai aset ini merupakan wujud dari sinergitas yang telah terjalin antara Pemkot Pontianak dan ATR/BPN.

"Dengan diterimanya sertifikat hak pakai aset ini maka penataan dan pengamanan aset terlaksana dengan baik," ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya sertifikat hak pakai ini, Pemkot Pontianak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Selain itu juga bertujuan menjaga kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah dan meningkatkan pengembangan daerah secara berkelanjutan.

"Kita berharap dengan adanya sertifikat hak pakai ini, Pemkot Pontianak dapat lebih mudah mengelola dan memanfaatkan aset pemerintah yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat," ungkap Edi.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, sebagai institusi yang mengurus administrasi pertanahan, Kementerian ATR/BPN memiliki target mendaftarkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia hingga tahun 2025 mendatang.

"Tidak hanya tanah masyarakat, namun juga aset-aset milik pemerintah daerah dan BUMN maupun BUMD," tuturnya.

Penyerahan sertifikat hak pakai aset ini juga dalam rangka menunjang kegiatan di pemerintahan daerah. Selain itu, juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Melalui sertifikasi hak pakai aset ini juga mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemda masing-masing," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Edi Kamtono Sebut Progres Pembangunan MPP 54 persen

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Komplek Kapuas Indah Jalan Kapten Marsan Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (24/2/2023). Hingga kini pengerjaan pembangunan gedung masih dalam proses dan sudah mencapai 54 persen. Ia berharap tiga bulan ke depan pembangunan gedung MPP sudah menunjukkan progres yang lebih cepat sehingga bisa segera difungsikan.

"Kawasan Kapuas Indah, Pasar Cempaka termasuk Pasar Tengah nantinya akan menjadi sebuah kawasan representatif sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat pelayanan publik, pemerintahan dengan suguhan pemandangan waterfront Sungai Kapuas," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan MPP ini merupakan bagian dari penataan kawasan waterfront dan Kapuas Indah. Dengan kehadiran MPP yang menjadikan waterfront sebagai wajah terdepan gedung, diharapkan lebih rapi dan tertata serta estetik.

"Target penyelesaiannya bulan Oktober 2023, bahkan kalau bisa lebih cepat lebih baik," ungkap Edi.

Ia menambahkan, untuk jumlah jenis pelayanan yang akan disediakan pada MPP sebanyak 21 jenis layanan. Penyedia layanan selain dari Pemkot Pontianak, juga ada dari kementerian dan lembaga.

"Untuk instansi di luar Pemkot Pontianak sudah siap dan kita juga telah berkoordinasi seperti pihak kepolisian, kementerian keuangan, Imigrasi dan Kementerian Agama," sebutnya.

Edi menuturkan, MPP juga menjadi program unggulan pemerintah pusat yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengarahkan daerah-daerah membangun Mal Pelayanan Publik. 

"Tujuan berdirinya MPP adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik yang terpusat dan terintegrasi sehingga lebih efisien dan cepat, artinya pelayanan di sini One Stop Service," katanya.

Lebih dari 30 tahun silam, kawasan Kapuas Indah tidak pernah tersentuh penataan. Sejalan dengan itu, pembangunan MPP di kawasan ini diharapkan mampu mempercantik dan memperindah bangunan yang ada serta membangkitkan kembali aktivitas perekonomian di sekitarnya. Selain itu, kawasan di depannya juga akan dibangun Pujasera menghadap waterfront.

"Sehingga pedagang-pedagang di sini kita harapkan mendapat dampak positif dengan banyaknya masyarakat yang datang ke MPP," pungkasnya. (prokopim)