Berita

Sipede Kecamatan Pontianak Selatan

PONTIANAK – Para remaja menghadiri sosialisasi kebijakan pemerintah adalah hal yang unik. Pemandangan itu tampak pada Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede) yang rutin digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, di Kantor Camat Pontianak Selatan, Rabu (26/6/2024).

Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak Edy Purwanto menerangkan, Sipede dilaksanakan setiap tiga bulan dan menyasar anak muda. Tujuannya agar informasi seputar kebijakan dan program Pemkot Pontianak tersampaikan dengan efektif. Selain itu, anak muda juga harus memahami persoalan daerah.

“Setiap tiga bulan kami rutin menggelar Sipede, berpindah dari wilayah ke wilayah, mudah-mudahan masyarakat setempat tercerahkan dengan program dan kebijakan Kota Pontianak,” terangnya, usai membuka Sipede. 

Edy mengatakan, peran pihaknya adalah menyediakan wadah diskusi antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Ia berharap keterlibatan anak muda membangun daerah, dimulai dari diskusi terkait kebijakan Pemkot Pontianak.

“Persoalan di Kota Pontianak beragam, di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan persoalannya juga berbeda, anak muda juga harus terlibat membangun daerah dengan memahami aturan dan kebijakan,” ucap Sekdis Kominfo.

Khususnya di tengah derasnya arus informasi, Edy ingin meluruskan setiap miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Lewat Sipede, ia mengajak masyarakat khususnya untuk aktif memberikan pendapatnya.

“Di sini kita komunikasi dua arah, membahas semua persoalan sekitar, kami ingin tanggapan langsung masyarakat selain juga kami menyediakan laman lapor.go.id,” ujarnya.

Camat Pontianak Selatan Martagus menyampaikan apresiasinya dengan program Sipede. Di wilayahnya, banyak anak muda potensial yang harus dibekali wawasan terkini untuk menunjang kehidupan mereka ke depan.

Terlebih, volume kasus kenakalan remaja di Pontianak Selatan sedang tinggi. Martagus berharap, program Sipede dapat mengurangi kasus kenakalan remaja di sana, mengingat besarnya peran informasi untuk mempengaruhi sikap masyarakat.

“Semakin meningkat zaman teknologi, informasi digital ini memang sangat penting bagi kita untuk menyesuaikan masyarakat, pengguna banyak juga untuk usaha terutama UMKM. Namun sebagian mungkin belum merasakan fungsi dari digitalisasi,” sambungnya.

Martagus menilai, tidak jarang anak-anak termakan hoax. Reaksi remaja dalam menanggapi berita harus dikendalikan.

“Di sini banyak remaja yang ikut sosialisasi, semoga bisa diikuti remaja lainnya di wilayah lain, bahwa anak-anak harus bijak menanggapi berita negatif, lawan dengan kegiatan positif,” tutupnya.

Galih Syahbana (16), Pelajar SMA Negeri 10 Pontianak, merasa bersyukur dengan program Sipede dari Diskominfo Kota Pontianak. Dari sini, ia belajar banyak hal, utamanya kebijakan terbaru Pemkot Pontianak.

“Sebagai orang Pontianak tentu ini positif, anak muda dapat berpartisipasi menentukan masa depan dan bersama memikul pembangunan,” pungkasnya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Pontianak Syarifah Welly dan Aktivis Sosial, Syarifah Sholeha Novianty, didapuk menjadi narasumber pada kegiatan ini. Keduanya secara aktif saling lempar tanya jawab kepada peserta. (kominfo)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Pontianak Anita Ani Sofian menerangkan, sebanyak 12 persen anak-anak di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Oleh karena itu, ia meminta para orang tua untuk lebih peka dalam mendampingi anak. Menurutnya, tantangan orang tua ke depan lebih berat di tengah arus modernisasi zaman.

“Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak anak kita, baik lingkungan fisik maupun psikis,” pesannya, usai Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (25/6/2024).

Persoalan anak harus ditangani serius. Berbagai upaya, mulai dari persuasif dan preventif senantiasa dilakukan PKK Kota Pontianak. Khusus persoalan anak, terang Anita, pihaknya membuat kesepakatan kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan pada anak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada KPAD Kota Pontianak yang telah bekerja sama dengan kami. Namun ini semua tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari kader TP PKK, kecamatan dan kelurahan,” imbuhnya.

Anak adalah masa depan bangsa dalam melanjutkan estafet pembangunan. Menurut Anita, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan mereka pendidikan yang layak. Tetapi, peran pemerintah saja dinilainya tidak cukup dan harus melibatkan semua unsur, utamanya masyarakat itu sendiri.

“Orang tua sekarang harus punya bekal sebelum memiliki anak, bekal parenting, bekal mental menghadapi berbagai masalah anak dari mereka kecil, remaja hingga dewasa, belajar untuk mengikuti perkembangan zaman,” tutur Pj Ketua TP PKK.

Apalagi, Undang-Undang (UU) telah menjamin perlindungan anak sendiri, yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak anak diantaranya adalah hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan, juga keamanan.

“Tanggung jawab kita semua untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi anak yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga,” pungkas Anita. (kominfo/PKK)

PONTIANAK – Suci Rahmadayanti (25), mahasiswi asal Kota Pontianak, akan jadi wakil Kalimantan Barat (Kalbar) dalam program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, bulan Juli mendatang. Sedangkan pemuda asal Kabupaten Ketapang, Febri Budianto (24) akan jadi wakil putra.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak Rizal menerangkan, Suci berhasil menyisihkan peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalbar. Ia lebih dulu berangkat menuju Jakarta untuk mengikuti pelatihan, baru kemudian disebar ke lokasi pertukaran.

“Kami ucapkan selamat kepada dek Suci, mudah-mudahan dapat tampil dengan baik dan mengharumkan nama Kota Pontianak khususnya serta Kalbar umumnya,” ujarnya, di Kantor Disporapar, Rabu (19/6/2024).

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Disporapar Kota Pontianak akan terus melakukan pendampingan. Rizal menerangkan, dukungan diberikan dalam bentuk konsultasi dan pembekalan budaya Kota Pontianak.

“Dan pembekalan budaya Kalbar dan Pontianak untuk dikenalkan di sana, sehingga dewan juri berkeyakinan dek Suci punya kemampuan,” terangnya.

Ke depannya, Rizal berharap lebih banyak lagi anak muda mengikuti jejak Suci. Artinya memiliki jiwa kompetisi dan proaktif mencari informasi lomba. Kemudian ia juga berpesan agar pemuda Kota Pontianak kreatif menciptakan peluang untuk bermanfaat bagi masyarakat.

“Metode, strategi dan cara yang perlu diasah selama PPAP, atau program kepemudaan lainnya, dek Suci bisa berbagi kepada anak muda lainnya setelah ikut program, jadi narasumber dan lainnya,” harap Kadisporapar.

Program PPAP merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Kepemudaan dan Olahraga (Kemenpora) dan diseleksi lewat Pemerintah Provinsi Kalbar, dalam hal ini Disporapar Provinsi Kalbar.

Suci kemudian menceritakan awal mula dirinya dapat terpilih mewakili Kalbar. Berawal dari link pendaftaran yang diposting oleh akun Disporapar Kalbar, kemudian ia tertarik mendaftar meski semula ragu-ragu.

“Tahap seleksi kita dari tingkat provinsi ada link pendaftaran, setelah itu dinyatakan lolos administrasi. Kemudian kita ikut seleksi, pertama tes wawasan kebangsaan, psikotes, seni, wawancara dan seleksi tingkat nasional,” tuturnya.

Masing-masing provinsi, kata Suci, mengirimkan lima orang putra dan putri untuk ikut wawancara di tingkat nasional. Tetapi, lanjutnya, sebelum wawancara, setiap delegasi diminta untuk mengirimkan berkas post program activity.

“Sebelum wawancara kita mengirimkan beberapa berkas, serta post program activity, setelah program ini kita mau ngapain, kemudian mengirimkan program kepada masyarakat, sebelum PPAP kita sudah berkontribusi apa ke masyarakat sekitar,” imbuh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Pontianak ini.

Di sana nantinya, Suci akan bertugas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai program telah direncanakannya agar daerah yang dikunjungi mendapatkan manfaat dari program PPAP.

“Ketika penempatan di sana, kita akan pengabdian kepada masyarakat, gimana caranya daerah tersebut mendapat manfaat ketika kita datang ke sana, dari program kepemudaan untuk anak-anak dan kalangan masyarakat lainnya,” sambungnya.

Saat ditanya rencana kegiatan setelah kembali ke Kota Pontianak, Suci akan melakukan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dengan membawa pasien sakit jantung dan kanker untuk dirujuk ke Jakarta. Sebelumnya, ia telah berhasil membawa empat orang pasien dari berbagai daerah di Kalbar.

“Kita bawa ke Jakarta secara gratis, melalui beberapa bantuan, seperti kitabisa,” ujar Suci.

Ia turut mengajak anak muda Kota Pontianak untuk tidak menutup diri dengan kompetisi. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

“Coba dulu jangan menutup diri, kalau belum bisa coba lagi, dengan kesalahan sebelumnya kita bisa belajar dan bisa maju,” tutupnya.

Program PPAP mengumpulkan seluruh pemuda tiap provinsi se-Indonesia. Masing-masing provinsi mengirimkan dua delegasi, putra dan putri. Untuk tahun ini, lokasi program dibagi menjadi dua yaitu zona barat dan zona tengah. Zona barat ditempatkan di Provinsi Bengkulu, zona tengah di Provinsi Kaltara. (kominfo)

PONTIANAK – Persoalan kekerasan terhadap anak dinilai Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Apabila angka kekerasan terhadap anak menurun sampai nol, artinya daerah tersebut dapat dikatakan maju.

“Anak merupakan masa depan kita semuanya. Kalau anak tidak kita siapkan mentalitasnya, kesehatannya, pendidikannya, maka anak-anak tidak akan bisa menggantikan posisi kita sebagai orang tua ke depan,” ungkapnya, usai menjadi keynote speaker Peningkatan Kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman di Kantor Wali Kota, Rabu (12/6/2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak berhasil mencapai 81,63 dengan kategori sangat tinggi, jauh di atas rata-rata nasional. Sektor pendidikan memberi pengaruh terhadap nilai tersebut. Ani Sofian mengapresiasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak atas kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mewujudkan Kota Pontianak yang terbebas dari kekerasan terhadap anak.

“Saya mengapresiasi kegiatan yang digelar KPAD Kota Pontianak, di waktu yang akan datang bisa kolaborasi dengan kegiatan Pemkot Pontianak di dinas terkait, sehingga solusi menciptakan anak berkualitas terutama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan,” sebut Pj Wali Kota.

Ani Sofian mengimbau para kepala sekolah beserta orang tua untuk lebih memahami masalah psikologis anak. Dengan demikian, penyebab munculnya kekerasan dapat segera diredam.

“Mohon bantuannya bapak ibu kepala sekolah dan orang tua untuk menjaga anak-anaknya, karena kita akan menyambut Indonesia Emas 2045, ketika seratus tahun merdeka, anak-anak kita sudah unggul,” tuturnya.

Niyah Nurniyati, Ketua KPAD Kota Pontianak menuturkan, ada seratus peserta yang mengikuti agenda Peningkatan Kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah itu. Mulai dari perwakilan TK sederajat, SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat, hadir untuk komitmen bersama mencegah kekerasan anak di sekolah.

“Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS) wajib ada di setiap sekolah, untuk Kota Pontianak sudah seratus persen disampaikan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” jelasnya.

Di tahun 2024 sejauh ini, ada 107 kasus yang masuk ke pihaknya. Niyah menerangkan, dari kasus tersebut, kasus kekerasan masih mendominasi. Oleh sebab itu, keberadaan TPPKS di sekolah sangat penting.

“Menjadi penting jika semua komponen mau bersama melaksanakan prinsip-prinsip TPPKS sebagaimana diamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),” tegasnya.

Jumlah sekolah di Kota Pontianak tidaklah sedikit. Ia mengajak tenaga pendidik untuk terus proaktif menjalankan prinsip TPPKS.

“Di tahun 2023, kami menerima 137 kasus sepanjang tahun. Sedangkan di tahun 2024, masih di bulan Juni sudah ada 107 didominasi kekerasan. Itu artinya diperlukan peran kita bersama,” pungkas Niyah. (kominfo)